Separatis Papua
Berita Politik Indonesia

1,8 Juta Tanda Tangan, Separatis Papua Serahkan Petisi Kemerdekaan ke Dewan HAM PBB

Berita Internasional >> 1,8 Juta Tanda Tangan, Separatis Papua Serahkan Petisi Kemerdekaan ke Dewan HAM PBB

Pemimpin kelompok separatis Papua, Benny Wenda, mengatakan ia telah menyerahkan petisi kepada Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi itu ditandatangani 1,8 juta warga Papua, menuntut agar PBB mengirimkan misi pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran HAM oleh militer Indonesia. Petisi itu juga menuntut agar diadakan referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Baca juga: OPM Lirik Papua Nugini untuk Bantu Perundingan dengan Indonesia

Oleh: Reuters

Gerakan separatis di provinsi Papua Barat, Indonesia, menyerahkan satu petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet, Jumat (25/1). Hal itu disampaikan oleh pemimpin gerakan itu kepada Reuters setelah pertemuan.

Benny Wenda, ketua dari Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia harap PBB akan mengirimkan misi pencari fakta ke provinsi itu untuk membuktikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya,” ujar Wenda setelah pertemuan di Jenewa. “Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang-belulang dari rakyat Papua Barat, karena begitu banyak orang yang telah dibunuh.”

Ia mengatakan warga Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul dan satu-satunya cara untuk bisa didengar adalah melalui petisi, ditandatangani oleh hampir tiga perempat dari 2,5 juta populasi.

“Beratnya 40 kg. Seperti buku paling besar di dunia.”

Ia mengatakan ia juga berbicara kepada Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga, dimana setidaknya 11 orang telah terbunuh dan banyak lainnya tewas setelah kabur ke semak-semak untuk melarikan diri dari pasukan Indonesia, dan 22.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal.

Juru bicara militer provinsi Muhammad Aidi mengatakan, tuduhan itu tidak berdasar.

“Dia tidak bisa menunjukkan bukti atas apa yang ia tuduhkan (kepada Indonesia dan militer)” ujar Aidi pada hari Minggu. “Organisasi Papua Merdeka-lah yang membunuh penduduk sipil yang tidak bersalah.”

Bulan lalu sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan 16 orang yang sedang bekerja di sebuah jembatan untuk proyek jalan berprofil tinggi, dan juga seorang tentara di wilayah Nduga.

Baca juga: Indonesia Tiru Cara Keras China untuk Perkuat Kendali atas Papua Barat

OPM telah mengatakan mereka memandang pekerja proyek itu sebagai anggota militer dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah.

Gubernur provinsi kemudian menyerukan diakhirinya perburuan para pemberontak, mengatakan para penduduk desa mengalami trauma.

Militer menolak seruan untuk menunda pencarian di area hutan terpencil provinsi yang terletak di sebelah barat kepulauan Nugini, bekas koloni Belanda yang digabungkan ke Indonesia setelah referendum PBB yang dikritik secara luas pada tahun 1969.

Presiden Indonesia Joko Widodo ingin mengembangkan Papua yang miskin dan mengalirkan sumber dayanya. Sejak berkuasa di tahun 2014, ia telah mencoba untuk mengurangi ketegangan dengan membebaskan tawanan dan menjawab kekhawatiran HAM, sambil meningkatkan investasi untuk proyek-proyek seperi jalan raya Trans Papua.

Dilaporka oleh Tom Miles dan Augustinus Beo Da Costa; Disunting oleh Catherine Evans

Keterangan foto utama: Pemimpin Organisasi Papua Merdeka Benny Wenda. (Foto: RNZI/Korol Hawkins)

1,8 Juta Tanda Tangan, Separatis Papua Serahkan Petisi Kemerdekaan ke Dewan HAM PBB

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top