ham
Berita Politik Indonesia

20 Tahun Reformasi, Keluarga Korban HAM Indonesia Masih Mencari Keadilan

Berita Internasional >> 20 Tahun Reformasi, Keluarga Korban HAM Indonesia Masih Mencari Keadilan

Puluhan orang melakukan protes mingguan di Jakarta menuntut pertanggungjawaban atas aksi penembakan dan kejahatan lainnya oleh militer pada akhir masa Orde Baru. Dua puluh tahun sejak bangkitnya reformasi Indonesia, dan tragedi 1998, keluarga korban pelanggaran HAM masih belum mendapatkan keadilan. Protes mingguan itu biasanya dilakukan setiap hari Kamis.

Baca Juga: Analisis: Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah 20 Tahun Reformasi

Oleh: Linda Yulisman (Straits Times)

Setiap hari Kamis selama lebih dari 560 pekan, Maria Katarina Sumarsih, berpakaian hitam dan memegang payung hitam, berdiri di depan istana presiden Indonesia di Jakarta.

Menolak untuk diam, ibu berusia 68 tahun ini secara konsisten mencari keadilan untuk anak pertamanya, aktivis mahasiswa Bernardinus Realino Norma Irmawan, yang ditembak pada tanggal 13 November 20 tahun yang lalu, selama masa transisi Indonesia dari rezim otoriter ke negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Pada periode sejak jatuhnya mantan presiden otoriter Indonesia Suharto, suatu masa yang juga dikenal sebagai Reformasi, beberapa pemimpin telah gagal memenuhi tuntutan dalam petisi Sumarsih untuk menyeret pembunuh putranya Wawan ke pengadilan. Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo termasuk presiden yang berpikiran reformatif, tapi belum juga mengambil langkah konkret untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu bahkan ketika masa jabatan pertamanya selama lima tahun hampir berakhir. Pelanggaran hak asasi manusia ini termasuk penembakan oleh seorang prajurit yang merenggut nyawa Wawan, menurut para aktivis.

Wawan, seorang mahasiswa hukum Universitas Atma Jaya, termasuk di antara puluhan orang yang tewas dalam serangkaian insiden pada tahun 1998 dan 1999, yang disebut Semanggi I, Semanggi II, dan Tragedi Trisakti, ketika mereka berjuang menuntut penurunan peran militer dalam bisnis dan politik, setelah Suharto digulingkan.

Ketika tidak ada langkah yang dilakukan untuk membawa para pembunuh ke pengadilan, Sumarsih dan aktivis di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Relawan Kemanusiaan memulai pertemuan mingguan di depan istana kepresidenan pada tanggal 18 Januari 2007. Beberapa orang menghadiri pertemuan pertama. Kini, puluhan orang termasuk anggota keluarga korban dan mahasiswa turut muncul.

Melalui protes-protes tersebut, yang dikenal sebagai Aksi Diam Kamisan, mereka menuntut agar pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh militer, termasuk pemerkosaan, penjarahan, dan pembakaran gedung selama kerusuhan tanggal 12-15 Mei 1998, kerusuhan tahun 1998, penembakan mahasiswa 1998-1999, dan pembunuhan massal tahun 1965.

Pertemuan itu diilhami oleh Ibu-ibu Argentina dari Plaza de Mayo, sekelompok ibu yang memulai pawai mingguan pada tahun 1977 untuk memprotes kediktatoran militer di mana bawah pemerintahan mereka anak-anak mereka telah menghilang.

Pada hari putranya tewas, Sumarsih telah memperingatkan dia untuk menjauh dari protes mahasiswa di luar Gedung DPR. Sebagai seorang karyawan di Dewan Perwakilan Rakyat, dia telah mendengar dari rekan-rekannya bahwa tentara dan milisi bersenjata yang menjaga Parlemen telah diizinkan untuk menembak para demonstran. Tetapi di rumah sakit pada akhir hari itu, dia menangis di atas mayat putranya, tewas dengan lubang peluru di dada.

“Saya tidak bisa menerima bahwa dia telah ditembak,” kata Sumarsih kepada The Straits Times. “Saya masih merasakan kemarahan sampai sekarang.”

Ibu dua anak itu menaruh harapan besar pada Presiden Jokowi, seorang pemimpin yang berasal dari lingkaran non-militer. Dalam kampanyenya sebelum pemilihan presiden 2014, ia telah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia di masa lalu, termasuk penembakan Semanggi I, dan mengakhiri impunitas hukum di bawah berbagai pemerintahan sebelumnya.

Namun, “di tengah masa jabatannya, Jokowi menunjuk seorang tersangka pelaku pelanggaran hak asasi manusia sebagai menteri koordinator untuk urusan politik, hukum, dan keamanan,” katanya, merujuk pada Wiranto, mantan Menteri Pertahanan dan komandan Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999. “Artinya Jokowi membela para penjahat hak asasi manusia.”

Keluarga korban pelangaran hak asasi manusia mengadakan protes mingguan di depan istana presiden di Jakarta, tanggal 22 November 2018, dalam pertemuan yang telah diadakan setiap hari Kamis sejak tanggal 18 Januari 2007. (Foto: ST Photo/Linda Yulisman)

Jendral di era Suharto tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan oleh militer di Timor Timur selama jaka pendapat untuk kemerdekaan pada tahun 1999, menurut dakwaan tahun 2003 oleh PBB.

Pertemuan setiap hari Kamis juga merupakan sarana protes bagi Asih Widodo, yang kehilangan anak tunggalnya, Sigit Prasetyo, saat penembakan Semanggi I. Dia telah menemukan pelipur lara bersama keluarga korban lain, bahkan pertemuan yang tak terhitung jumlahnya dengan anggota parlemen dan aparat peradilan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Konstitusi masih tetap tidak berhasil, dengan tidak adanya proses hukum terhadap pelaku yang mengambil nyawa putranya, mahasiswa teknik sipil di Universitas Persada Indonesia YAI.

Baca Juga: Tentang Perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Asih mengatakan kemarahannya atas kelambanan penanganan hukum di Indonesia melebihi kesedihannya atas kehilangan anaknya.

Pada pertemuan baru-baru ini, pria berusia 67 tahun itu mengendarai sepeda motor dengan papan tertulis di atas lampu yang menyatakan bahwa putranya dibunuh oleh militer. Dia juga bepergian dengan sepedanya ke bagian lain Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, meraung-raungkan musik keras untuk menarik perhatian pada pertempuran pribadinya untuk menuntut keadilan.

“Saya selalu optimis. Sebelum saya mati, saya akan terus mencari keadilan,” kata Asih.

Investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2002 terhadap tiga insiden pelanggaran HAM menemukan bahwa mereka adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, yang melibatkan “pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa.” Namun sejak itu, Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikannya sendiri.

Awal tahun 2017, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyelesaikan kasus melalui penyelesaian non-yudisial, rekonsiliasi tanpa proses hukum atau pengadilan, sebuah langkah yang sangat ditolak oleh para anggota keluarga korban. Mereka lebih berharap pengadilan hak asasi manusia ad hoc yang dapat mengklarifikasi siapakah pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sebenarnya.

Tetapi menyelesaikan kasus melalui pengadilan masih dianggap sebagai tindakan yang dapat ditempuh, kata ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. “Itu semua tergantung pada Presiden sekarang. Jika dia tegas, peluangnya lebih besar” untuk menyelesaikan kasus dengan langkah peradilan, kata Ahmad, menegaskan bahwa Jokowi memiliki kekuasaan untuk memerintahkan penyelidikan oleh Jaksa Agung.

Guncangan politik yang akan disebabkan dengan menyeret tokoh-tokoh militer terkenal ke pengadilan tidak boleh menjadi hal yang ditakuti seperti yang dilakukan Indonesia di masa lalu, tambahnya.

Namun demikian, direktur pelaksana Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. “Telah ada wacana untuk menjadikan para korban [Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti Tragedi] sebagai pahlawan, tetapi masih belum dieksekusi,” kata Usman, aktivis mahasiswa pada akhir tahun 1990-an.

Sumarsih juga menganggap penunjukan jendral senior ke jabatan strategis dalam pemerintahan Jokowi sebagai rekonsiliasi kekuasaan Orde Baru, kekuatan rezim otoriter di bawah Suharto, yang dengan keras berusaha untuk diruntuhkan oleh putranya dan para aktivis Reformasi lainnya, dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri.

Sumarsih mengatakan dia akan terus berdiri di luar istana selama lebih hari-hari Kamis yang akan datang, dan menjadi pengingat terus-menerus agar tidak ada yang lupa.

“Kematian tidak bisa memutuskan hubungan cinta. Karena saya mencintai Wawan dan saya tahu apa yang dia lakukan saat itu, saya ingin melanjutkan perjuangannya yang belum selesai,” kata Sumarsih. “Saya ingin melihat supremasi hukum serta agenda Reformasi ditegakkan.”

Dua belas tahun kemudian, banyak anak muda, terutama mahasiswa, yang bergabung dalam pertemuan mingguan di hari Kamis.

“Saya tidak ingin teman-teman saya memiliki nasib yang sama dengan Wawan, yang ditembak mati tanpa alasan yang jelas,” kata mahasiswa hukum tahun ketiga Atma Jaya, Vebrina Monicha. “Solusi terbaik untuk kasus ini adalah mengadakan persidangan untuk menghukum dalang dari insiden itu.”

Linda Yulisman adalah koresponden the Straits Times untuk Indonesia di Jakarta.

Keterangan foto utama: Para aktivis mahasiswa dari Universitas Atma Jaya berdemonstrasi di depan istana presiden di Jakarta selama protes bulan November 2018 untuk menandai peringatan ke-20 penembakan Semanggi I. Puluhan orang tewas dalam insiden itu, serta dua insiden lainnya, Semanggi II dan Tragedi Trisakti, ketika mereka menuntut untuk penurunan peran militer dalam bisnis dan politik setelah digulingkannya mantan Presiden Indonesia Suharto. (Foto: ST Photo/Linda Yulisman)

20 Tahun Reformasi, Keluarga Korban HAM Indonesia Masih Mencari Keadilan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top