kampanye gerakan #2019GantiPresiden
Titik Harian

#2019GantiPresiden: Gerakan Provokasi Berkedok Demokrasi

#2019GantiPresiden: Gerakan Provokasi Berkedok Demokrasi

Menjelang Pemilihan Presiden 2018, seruan 2019 Ganti Presiden lantang disuarakan. Massa yang mendukung slogan #2019GantiPresiden ini berbondong-bondong memenuhi ruang publik, sesuatu yang sebenarnya melanggar peraturan pemilu, yang baru boleh dimulai setelah tanggal 23 September nanti. Ada apa sebenarnya di balik gerakan provokatif ini?

Baca juga: ICJR: 7 Hal yang Terlupakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

Oleh: Denny Siregar

Apa sebenarnya yang didapat dari kegiatan #2019GantiPresiden alias gerakan “Ganti Presiden”?

Hampir tidak ada. Kecuali provokasi-provokasi mengatasnamakan rakyat dengan ujaran kebencian membawa agama dan ayat untuk mencapai tujuan.

Gerakan ini juga mencuri ruang publik seperti kegiatan Car Free Day bahkan masjid. Mereka membangun polusi hanya demi satu tujuan, berkuasa. Tidak ada pendidikan apapun di dalamnya, kecuali kebisingan dengan teriakan membawa nama Tuhan.

Gerakan Ganti Presiden bisa dibilang pelanggaran pemilu, karena peraturan KPU sudah menjadwalkan, kampanye dilarang sampai tanggal 23 September 2018. Tetapi Bawaslu diam saja, entah tidak peduli atau gamang, meski jelas-jelas tokoh di balik gerakan ini terkait erat dengan Gerindra dan PKS.

Karena diamnya pengawas pemilu inilah, rakyat bergerak sendiri menghadang gerakan yang jelas-jelas melanggar demokrasi. Ini berbahaya, karena bisa terjadi bentrokan ketika massa versus massa berhadapan di jalan raya.

Selama ini, gerakan Ganti Presiden selalu mengandalkan kekuatan massa untuk mencapai tujuannya. Mereka berharap publikasi besar supaya terlihat “besar”. Gerakan ini tidak mau deklarasi di ruang-ruang tertutup karena sepi pemberitaan.

Muaknya rakyat atas gerakan politik ini membuat mereka juga bergerak. Massa harus dilawan dengan massa. Dan itulah yang terjadi di Babel, Pekanbaru dan Surabaya.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Bersiap Bertarung Lewat Isu Ekonomi di Pilpres 2019

Selayaknya aparat melarang gerakan ini karena potensi kerusuhan yang mereka bawa sangat besar. Kalau mau kampanye, tunggu waktunya sesudah 23 September. Itu juga ikuti jadwal yang disediakan, tidak bisa seenaknya saja.

Demokrasi jangan main provokasi. Nanti kalau rakyat main hakim sendiri, nangis-nangis merasa dizolimi.

Negeri ini sudah adem, jangan dibikin panas. Biar kopi saja yang panas, karena panasnya kopi membawa kenikmatan di ujung lidah mereka yang menikmati..

Mari kita hadang gerakan ini, supaya tidak bisa semau gue sendiri. Biar mereka tahu, jika mereka ada di NKRI, tempat dimana semua punya hak tapi juga punya aturan yang wajib ditaati..

Seruputt..

(Dok. Pribadi)

Denny Siregar adalah seorang penulis sosial media sejak 2015, yang cukup aktif menulis tentang situasi politik terkini. Laman Facebook-nya yang aktif membahas politik Indonesia memiliki followers mencapai 600 ribu lebih. Denny Siregar juga adalah seorang digital entrepreneur.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

#2019GantiPresiden: Gerakan Provokasi Berkedok Demokrasi

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Herson Mihalele

    August 26, 2018 at 6:47 pm

    CooL

Beri Tanggapan!

To Top