Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Agama dan Ekonomi, Isu Menentukan dalam Pencalonan Kembali Jokowi

Berita Internasional >> Agama dan Ekonomi, Isu Menentukan dalam Pencalonan Kembali Jokowi

Sementara Presiden Joko Widodo saat ini memimpin dalam jajak pendapat, peluangnya untuk terpilih kembali bergantung pada kepercayaan agamanya dan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Politik identitas telah kembali menjadi masalah yang menonjol jelang Pilpres 2019. Di sisi lain, ekonomi juga bisa menghalangi Jokowi terpilih kembali.

Baca juga: Jokowi versus Prabowo: Suramnya Masa Depan Penegakan HAM Indonesia

Oleh: Shirley Tay (CNBC)

Menjelang Pilpres 2019, agama dan ekonomi kemungkinan akan menjadi pusat perhatian ketika Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, menurut para ahli kepada CNBC.

Jokowi akan kembali berlaga melawan jenderal purnawirawan Prabowo Subianto, lawannya dalam Pilpres 2014 silam, yang dikalahkannya dengan meraih 53 persen suara. Meski Jokowi saat ini memimpin dalam berbagai jajak pendapat, peluangnya untuk terpilih kembali bergantung pada kepercayaan agamanya dan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti pemilihan sebelumnya, sulit untuk menentukan pemenang sebelum pemungutan suara karena “selisih dukungan untuk kedua kandidat sangat tipis,” tutur Alexander Raymond Arifianto, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies S. Rajaratnam di Singapura, selama wawancara dengan CNBC’s Capital Connection pada hari Jumat (18/1).

Agama sebagai masalah yang menonjol

Namun, politik agama dan identitas adalah “masalah yang jauh lebih menonjol” dalam Pilpres 2019, kata Arifianto. Ia menjelaskan bahwa politik identitas, yang ia definisikan sebagai penggunaan simbol agama dan/atau etnis oleh kelompok orang tertentu untuk tujuan politik mereka sendiri, bisa menjadi salah satu faktor penentu utama kemenangan Jokowi.

Agama memainkan peran politik yang semakin penting di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Pemilihan Jokowi atas ulama Muslim berpengaruh, Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampinginya, dipandang oleh banyak orang sebagai langkah untuk meningkatkan dukungan dari kelompok-kelompok konservatif Islam.

Demonstrasi menentang Gubernur Jakarta pada tahun 2016 telah menimbulkan keraguan serius terhadap kepercayaan agama Jokowi setelah sekutunya, Basuki Tjahaja Purnama, dipenjara dengan tuduhan penistaan agama. Gubernur Kristen Cihna pertama di ibu kota Indonesia tersebut dinyatakan bersalah menghina Alquran setelah merujuk pada ayat Alquran dalam pidato relinya.

Berbagai protes terkait dengan cepat menyebar, dengan pendukung oposisi menggunakannya sebagai sarana untuk mengkritik pemerintah Jokowi. Beberapa dari kelompok Islam pengunjuk rasa itu sekarang mendukung Prabowo, menurut Arifianto.

Meskipun Jokowi memimpin sebanyak dua digit dalam berbagai jajak pendapat dan memiliki dukungan keuangan yang jauh lebih besar daripada Prabowo, letnan jenderal purnawirawan tersebut memiliki lebih banyak “pendukung garis keras, terutama dari kubu Islam,” kata Arifianto.

“Mereka akan tetap mendukung (Prabowo), dan mereka akan mendukungnya di banyak provinsi, seperti Jawa Barat dan Banten, yang memiliki nuansa Islam yang kental dalam populasi mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pendukung itu mungkin dapat membalikkan kemenangan.

Janji ekonomi

Ekonomi Indonesia adalah faktor lain yang sangat membebani peluang Jokowi untuk terpilih kembali, kata Hasan Jafri, pendiri dan direktur pelaksana HJ Advisory, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Singapura. Dalam kampanye Pilpres 2014, Jokowi telah berjanji untuk meningkatkan PDB menjadi 7 persen pada akhir masa jabatan pertamanya, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap relatif konstan, berkisar sekitar 5 persen sejak ia pertama kali menjabat.

Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi mencoba membuktikan dirinya sebagai pemimpin nasional setelah menang dengan selisih yang sangat sempit, tutur Jafri pada CNBC’s Street Signs pada hari Jumat (18/1). “Tetapi dalam periode kedua, saya akan berharap bahwa akan ada sedikit pengambilan keputusan yang lebih tegas dan menghilangkan beberapa rintangan yang memperlambat pertumbuhan.”

Pada perkiraan saat ini sebesar 5 persen, pertumbuhan Indonesia “cukup datar” dibandingkan tahun 2018, kata Jafri.

Baca juga: ‘Jokowinomics’ dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Topik nasionalisme ekonomi juga kemungkinan akan muncul dalam kampanye Jokowi dan Prabowo, kata Jafri. Dengan kata lain, kedua kandidat kemungkinan akan menjanjikan kebijakan yang mendukung kontrol ekonomi domestik.

Krisis ekonomi 1997 adalah masalah yang besar di pemerintahan Indonesia, Jafri menambahkan, karena “orang Indonesia harus menjual aset kepada investor asing, dan dalam beberapa kasus, mereka benar-benar tidak punya pilihan.” Sejak saat itu, terdapat perubahan dalam undang-undang yang mengharuskan investor asing untuk menjual aset mereka ke perusahaan Indonesia. Tetapi kepemilikan aset Indonesia masih merupakan “masalah kritis,” kata Jafri, dan itu adalah tekanan dalam sistem politik Indonesia.

Shirley Tay adalah kontributor CNBC.

Keterangan foto utama: Jokowi (kiri) dan pasangannya berbicara pada debat presiden pertama menjelang pemilu presiden bulan April. (Foto: AP/Tatan Syuflana)

Agama dan Ekonomi, Isu Menentukan dalam Pencalonan Kembali Jokowi

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top