Partai Konservatif
Eropa

Akankah Brexit Menghancurkan Partai Konservatif Inggris?

Berita Internasional >> Akankah Brexit Menghancurkan Partai Konservatif Inggris?

Belum ada kesepakatan Brexit yang berhasil dicapai. Eropa telah mengakhiri karir banyak perdana menteri Partai Konservatif Inggris. Jika Perdana Menteri Inggris Theresa May tidak bisa mewujudkan kesepakatan yang dipilih mayoritas, dia bisa membawa partainya ke kehancuran politik.

Baca Juga: Opini: Islamofobia di Partai Konservatif Lebih dari Sekadar Ulah Boris Johnson

Oleh: Vernon Bogdanor (Foreign Policy)

Tanggal 23 Juni 2016, para pemilih Inggris memutuskan dengan selisih 52 persen atas 48 persen bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa. Sejak saat itu, politik Inggris telah terguncang oleh dampak referendum.

Beberapa penentang Brexit tidak menerima hasil akhir pemungutan suara. Marginnya, menurut mereka, terlalu sempit untuk memberikan mandat bagi perubahan mendasar, sementara beberapa argumen yang membujuk pemilih untuk mendukung Brexit terlalu berlebihan.

Harapan bahwa Inggris dapat, mengutip Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Boris Johnson, mendapatkan kue dan memakannya terbukti salah tempat. Jika, dengan mengubah metafora, seseorang meninggalkan klub tenis karena seseorang tidak ingin membayar langganan dan tidak menyukai peraturan, seseorang tidak akan dapat terus menggunakan lapangan tenis dengan dasar yang sama dengan para anggota. Oleh karena itu, beberapa penentang Brexit menyimpulkan  bahwa harus ada referendum kedua untuk mengetahui apakah rakyat Inggris masih ingin meninggalkan Uni Eropa.

Masalah Eropa sulit untuk diselesaikan Parlemen Inggris karena dua alasan. Pertama, pemerintah Perdana Menteri Inggris Theresa May hanya memegang sebagian kecil kursi, 317 dari total 650 kursi di House of Commons, yang berarti ia harus mengandalkan mayoritasnya yang sempit pada 10 anggota parlemen dari Partai Unionis Demokratis Irlandia Utara (DUP) yang pro-Brexit. Tetapi, mungkin bahkan lebih penting, Partai Konservatif maupun Partai Buruh oposisi secara internal terbelah antara pendukung maupun penentang Brexit. Perpecahan itu mencerminkan perpecahan geografis dan budaya di Inggris.

Kota-kota besar, bersama dengan Skotlandia dan Irlandia Utara, menyambut globalisasi dan bersikap santai tentang prinsip kebebasan bergerak Uni Eropa. Mereka memilih untuk tinggal di Uni Eropa.

Tetapi kota-kota yang lebih kecil dan area manufaktur yang lebih tua, di mana banyak yang merasa tertinggal, memusuhi globalisasi dan kebebasan bergerak, yang menurut mereka telah menurunkan upah dan memberikan tekanan yang tidak semestinya pada layanan publik. Area-area tersebut mendukung kampanye Brexit.

Parlemen telah menetapkan bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019. Setelah negosiasi panjang dan berliku-liku, Perdana Menteri Theresa May pada bulan November 2018 memastikan kesepakatan dengan Uni Eropa.

Kesepakatan itu terdiri dari perjanjian penarikan yang mengikat secara hukum yang menyediakan periode transisi hingga bulan Desember 2020, di mana Inggris akan tetap terikat oleh peraturan UE saat menegosiasikan hubungan akhir. Pola hubungan tersebut diuraikan dalam deklarasi politik yang tidak mengikat yang mengisyaratkan hasil di mana Inggris dapat menegosiasikan perjanjian perdagangan independen, sementara juga menyediakan beberapa tingkat perdagangan tanpa gesekan dengan Uni Eropa.

Kabinet May, meskipun ada ketegangan internal antara pendukung dan penentang Brexit, menerima kesepakatan itu. Tetapi sekutu DUP Partai Konservatif sangat menentangnya, karena mereka mengklaim bahwa kesepakatan itu mungkin memisahkan Irlandia Utara dari seluruh Inggris dengan mencegah perbatasan keras dengan Republik Irlandia dan berpotensi menciptakan perbatasan pabean antara Irlandia Utara dan seluruh Inggris.

Kesepakatan itu juga ditentang oleh Brexiteer di Partai Konservatif, yang mengklaim bahwa kesepakatan itu mengikat Inggris terlalu dekat dengan Uni Eropa, dan oleh penentang Brexit, terutama Buruh, sekaligus juga Demokrat Liberal dan Nasionalis Skotlandia yang berpendapat bahwa kesepakatan itu memungkinkan terlalu banyak hambatan untuk ekspor barang dan jasa ke UE. Koalisi yang tidak kompatibel ini memaksakan kekalahan telak pada mosi pemerintah untuk menerima kesepakatan pada tanggal 15 Januari 2019. Hanya 202 anggota parlemen yang mendukungnya, sementara 432 orang sisanya menolak.

Kekalahan sebesar ini belum pernah ditemukan sebelumnya dalam sejarah parlementer Inggris. Tidak kurang dari 118 politisi Partai Konservatif, kebanyakan Brexiteer garis keras, memberikan suara menentang kesepakatan, dengan hanya 196 orang dari Konservatif yang mendukungnya. Banyak dari mereka yang memilihnya tidak punya pilihan.

Baca Juga: Opini: Kembalinya Sejarah dan Ideologi di Inggris yang Terpolarisasi

(Sekitar 100 anggota Konservatif di parlemen adalah menteri atau dalam daftar gaji pemerintah, sehingga mereka terikat tugas untuk mendukung May atau mengundurkan diri. Artinya, mayoritas pendukung konservatif menentang perjanjian itu.)

Kekalahan May, dalam apa yang bisa disebut sebagai pemungutan suara parlemen paling penting di Inggris sejak Perang Dunia II, menciptakan momen bahaya akut bagi perdana menteri, pemerintah, Partai Konservatif, dan negara.

Harapannya adalah kesepakatan itu bisa menyatukan pendukung maupun penentang Brexit. Sebaliknya, kesepakatan itu telah membuat mereka semakin terpisah. Brexit yang lebih sulit untuk menenangkan pemberontak Konservatif akan mengasingkan penentang Brexit di Konservatif. Sebaliknya, Brexit yang lebih lunak untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai oposisi akan meningkatkan jumlah pemberontak Konservatif.

Memang, mungkin tidak ada kesepakatan yang bisa menyatukan Partai Konservatif. Sebuah alternatif dapat mengakhiri gencatan senjata kabinet dan mungkin menyebabkan disintegrasi pemerintah minoritas, yang diikuti dengan pemilihan umum.

Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1979, pemerintah minoritas Partai Buruh yang dipimpin oleh James Callaghan hancur dengan cara ini, sebagian karena Buruh terbagi secara internal mengenai masalah pelimpahan kekuasaan ke Skotlandia. Kemudian, tahun 1951, pemerintah Partai Buruh Clement Attlee, yang menikmati mayoritas hanya sebesar lima kursi, hancur karena partai terbagi secara internal antara sayap kiri dan kanan. Dalam kedua kasus itu, selanjutnya terjadi periode panjang kekuasaan oleh oposisi.

Pemungutan suara juga menciptakan momen berbahaya bagi Inggris. Karena Parlemen Inggris telah menyetujui RUU yang menyatakan Brexit akan terjadi pada tanggal 29 Maret 2019, itulah posisi default.

Tanggal keluarnya Inggris dari Uni Eropa telah diakui dapat diperpanjang dengan persetujuan 27 anggota Uni Eropa lainnya. Tetapi negara-negara itu mungkin tidak akan menyetujui jika satu-satunya alasan perpanjangan adalah bahwa anggota Parlemen Inggris, 30 bulan setelah referendum, masih belum dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, perpanjangan hanya akan menunda masalah, alih-alih menyelesaikannya.

Kecuali Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang baru, dan sekarang ada kurang dari 40 hari aktif sebelum tanggal 29 Maret 2019, Inggris tampaknya akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Hal itu dianggap oleh sebagian besar komentator sebagai bencana, karena itu berarti bahwa bea cukai UE dan, bahkan lebih tidak menguntungkan, sejumlah peraturan Uni Eropa yang mengintimidasi akan dikenakan pada ekspor Inggris. Kelak mengirim barang dari London ke Paris atau Frankfurt tidak akan semudah mengirim barang dari London ke Edinburgh.

Pemungutan suara tanggal 15 Januari 2019 menunjukkan apa yang ditentang oleh para anggota parlemen. Tetapi tampaknya ada sedikit kesepakatan tentang apa tujuan mereka. Theresa May sekarang mencari konsensus melalui perundingan semua pihak, meskipun dia belum bergeming dengan apa yang disebut garis merah, yaitu bahwa Inggris harus meninggalkan serikat pabean Eropa (untuk mengejar kebijakan perdagangan independen) dan pasar tunggal (untuk menghindari mengizinkan perpindahan orang secara bebas dan yurisdiksi pengadilan UE).

Partai-partai oposisi tidak melihat alasan untuk membantu May. Partai Buruh tidak mau membiarkan perpecahan internal yang mendalam untuk terungkap di hadapan publik dengan mengartikulasikan kebijakan alternatif yang jelas. Partai Buruh tidak mengusahakan konsensus, tetapi pemilihan umum untuk menghapus Partai Konservatif dari kekuasaan. Partai Demokrat Liberal menginginkan referendum kedua, sementara para nasionalis Skotlandia berusaha mengeksploitasi kesulitan pemerintah untuk memajukan isu kemerdekaan mereka sendiri.

Tidak ada resolusi masalah yang jelas yang dapat mengamankan dukungan mayoritas. Jika Inggris tetap bertahan di serikat pabean UE, Inggris tidak akan dapat menandatangani perjanjian perdagangan independen. Jika tetap berada di pasar internal UE, Inggris harus menerima kebebasan bergerak. Namun kontrol imigrasi dari Uni Eropa adalah salah satu motivasi utama di balik pemungutan suara Brexit.

Pada titik ini, tampaknya hanya ada tiga alternatif. Pertama, kesepakatan May, mungkin dalam bentuk yang sedikit dimodifikasi. Kedua, Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Meskipun sebagian besar anggota parlemen menentang Brexit tanpa kesepakatan, mereka mendapati diri mereka tidak dapat menyetujui alternatifnya.

Ketiga, Parlemen Inggris dapat mengembalikan masalah tersebut kepada rakyat dalam referendum kedua, meskipun perdana menteri sejauh ini menentang langkah tersebut, dan para pendukungnya tidak dapat menyetujui pertanyaan yang akan diajukan. Akhirnya, mengingat bahwa Inggris tetap terbelah dengan rata, referendum kedua tampaknya tidak akan menyelesaikan konflik.

Persoalan tempat Inggris, di dalam atau di luar Eropa, bisa dibilang telah menghancurkan lima dari enam perdana menteri Konservatif terakhir: Harold Macmillan, Edward Heath, Margaret Thatcher, John Major, dan David Cameron. Mungkin Brexit kali ini akan menjatuhkan May juga.

Vernon Bogdanor adalah profesor ilmu pemerintahan di King’s College, London. Bukunya bertajuk Brexit and Constitution akan diterbitkan tahun 2020. Tahun 2019, Bogdanor akan memberikan kuliah Stimson di Universitas Yale tentang konsekuensi Brexit untuk Inggris dan Uni Eropa.

Keterangan foto utama: Stiker “Leave Means Leave” di Jembatan Westminster dekat Gedung Parlemen di London, Inggris, 18 Januari 2019. (Foto: Getty Images/Dan Kitwood)

Akankah Brexit Menghancurkan Partai Konservatif Inggris?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top