Indonesia Tempatkan Personel Militer di Natuna, Dekat Laut China Selatan
Berita Politik Indonesia

Ada Apa dengan Zona Penangkapan Ikan di Laut Natuna?

Sebuah kapal karet Angkatan Laut Indonesia (paling kiri) berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China di dekat Pulau Natuna. (Foto: KKP)
Berita Internasional >> Ada Apa dengan Zona Penangkapan Ikan di Laut Natuna?

Indonesia baru-baru ini mengumumkan akan membangun zona penangkapan ikan baru di Laut Natunabagian dari Laut China Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, tetapi China masih mengklaim sebagai bagian dari daerah penangkapan ikan tradisionalnya. Pembangunan fasilitas ini—yang pada awalnya diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2020—dibingkai terutama sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan nelayan lokal untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka, sehingga memperkuat industri perikanan Indonesia, yang telah menjadi target pemerintahan Jokowi.

Oleh: Prashanth Parameswaran (The Diplomat)

Baca Juga: 5 Fakta Laut China Selatan, Kenapa Begitu Penuh Sengketa

Awal pekan ini, seorang pejabat tinggi Indonesia menjadi berita utama ketika dia mengatakan bahwa Indonesia berencana untuk membangun zona penangkapan ikan di perairan utara Kepulauan Natuna untuk menjaga kepentingan negara di sana.

Meskipun pernyataan tersebut merupakan penguatan dari upaya yang sudah ada sebelumnya oleh Jakarta dalam hal ini, namun itu tetap menyoroti upaya berkelanjutan Indonesia seiring negara ini menuju pemilu presiden pada bulan April mendatang.

Seperti yang telah saya catat sebelumnya di media ini dan di media lain, Kepulauan Natuna yang kaya akan sumber daya Indonesia—yang terletak di Laut China Selatan di barat laut Kalimantan—telah lama diperhitungkan sebagai aset negara yang lebih luas dalam beberapa hal, termasuk pengembangan sumber daya energinya, promosi industri perikanan, dan pelestarian posisinya di Laut China Selatan (meskipun Jakarta menyatakan bahwa secara resmi Indonesia bukan penggugat wilayah Laut China Selatan).

Selama beberapa tahun terakhir di bawah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), itu diwujudkan dalam berbagai aspek kebijakan termasuk tindakan keras terhadap kapal penangkap ikan ilegal, menghadapi kapal-kapal China yang melanggar perairan Indonesia, mendorong lebih banyak pengembangan sumber daya energi, dan meningkatkan pangkalan energi dan keamanan fasilitas lainnya.

Salah satu aspek dari pendekatan Indonesia adalah pembangunan beberapa fasilitas kelautan dan perikanan di seluruh kepulauan yang luas tersebut, termasuk di sekitar laut Natuna. Pembangunan fasilitas ini—yang pada awalnya diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2020—dibingkai terutama sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan nelayan lokal untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka, sehingga memperkuat industri perikanan Indonesia, yang telah menjadi target pemerintahan Jokowi. (untuk saat ini, meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, namun hasil tangkapan perikanan masih di bawah target pemerintah).

Baca Juga: Indonesia Kerahkan Sistem Anti-Pesawat di Laut China Selatan

Upaya Indonesia dalam bidang ini terus berlanjut selama satu atau dua tahun terakhir, terlepas dari fakta bahwa mereka hanya sesekali disebutkan dalam berita utama. Satu perkembangan profil tinggi terjadi tahun lalu, ketika peran Jepang dalam membantu Indonesia membangun fasilitas-fasilitas ini secara episodik menjadi sorotan selama musim panas, di mana Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) menyediakan dana untuk fasilitas termasuk di laut Natuna, seperti pelabuhan pusat perikanan dan penyimpanan yang ditingkatkan.

Minggu ini, pendekatan Indonesia terhadap masalah Laut China Selatan menjadi berita utama lagi dengan pembicaraan tentang zona penangkapan ikan yang baru dibuka. Laporan mengutip Menteri Koordinator Bidang Kelautan Luhut Pandjaitan yang mengatakan pada konferensi pers, bahwa zona penangkapan ikan akan dibuka di Laut Natuna—bagian dari Laut China Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, tetapi China masih mengklaim sebagai bagian dari daerah penangkapan ikan tradisionalnya.

Luhut mencatat bahwa zona penangkapan ikan (cold storage) akan dibuka pada kuartal ketiga tahun ini, dan itu akan mencakup beberapa fasilitas termasuk pasar ikan, tempat penyimpanan dingin dan pusat pengolahan ikan, dan struktur lainnya termasuk rumah kos potensial untuk nelayan.

Dengan sifatnya yang blak-blakan, Luhut juga menggambarkan secara lebih luas nilai dari fasilitas baru ini, sehubungan dengan kemampuan relatif Indonesia terhadap China, dan mencatat secara tidak langsung bahwa dengan Indonesia memiliki hal-hal seperti kapal tanker untuk memasok bahan bakar bagi nelayan serta lebih banyak kapal patroli Angkatan Laut, “tidak akan ada negara yang mengklaim bahwa zona tersebut adalah daerah penangkapan ikan tradisional mereka.”

Laut China Selatan

Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo (ketiga dari kanan) dan pejabat lainnya berdiri di dek kapal TNI Angkatan Laut KRI Imam Bonjol, di perairan lepas pantai Kepulauan Natuna pada 23 Juni. (Foto: AP)

Seperti yang dikatakan sebelumnya, walaupun pengembangan ini mungkin tampak baru dan menjadi berita utama, namun pengembangan fasilitas termasuk zona penangkapan ikan sebenarnya telah lama menjadi bagian dari pendekatan keseluruhan Indonesia dan telah berlangsung.

Penekanan Luhut tentang hal itu hanya memperkuat fakta bahwa pekerjaan semacam itu terus berlangsung secara aktif, dan bahwa ada berbagai motif di baliknya termasuk motif geopolitik.

Pilihan Luhut untuk menyoroti aspek geopolitiknya—walaupun tidak mengejutkan—tetap menarik, mengingat kenyataan bahwa kita masih beberapa minggu lagi sebelum pilpres yang akan datang, di mana pendekatan pemerintahan Jokowi untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan integritas wilayahnya serta mengelola hubungan dengan negara-negara besar seperti China, termasuk di antara daftar panjang masalah.

Sulit untuk secara komprehensif mengevaluasi signifikansi zona penangkapan ikan, mengingat terbatasnya informasi yang diungkapkan sejauh ini. Walau fasilitas seperti kapal tanker bahan bakar, pelabuhan laut, dan fasilitas penyimpanan dingin tentu saja merupakan dorongan bagi para nelayan dan industri perikanan, namun tidak jelas seberapa besar dorongan yang diberikan, dan apakah langkah-langkah ini akan cukup untuk menutup kesenjangan kemampuan yang masih dimiliki oleh para nelayan di Indonesia.

Ada juga faktor-faktor lain yang berperan dalam keefektifan langkah ini, termasuk keberlanjutan kampanye pemerintah terhadap penangkapan ikan ilegal, kesediaan negara-negara lain termasuk China untuk menghargainya, dan upaya-upaya lain yang sedang dilakukan untuk mereformasi cara industri perikanan Indonesia sendiri bekerja.

Secara lebih umum, terobosan semacam itu harus dinilai sebagai bagian dari pendekatan Indonesia yang lebih luas terhadap tantangan maritimnya di seluruh negeri, bukan dari perspektif pembangunan tunggal yang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, yang sering terjadi.

Meskipun demikian, mengingat perkembangan di Laut China Selatan serta perhatian yang berkelanjutan terhadap upaya maritim terkait oleh para pemain regional seperti Indonesia, kita dapat memperkirakan bahwa perhatian pada aspek-aspek seperti zona penangkapan ikan baru akan terus menjadi area utama fokus internasional.

Baca Juga: China vs Filipina: Satu Lagi Titik Panas Baru di Laut China Selatan

Prashanth Parameswaran adalah Editor Senior di The Diplomat yang berbasis di Washington, D.C., di mana ia menulis sebagian besar tentang Asia Tenggara, urusan keamanan Asia, dan kebijakan luar negeri AS di Asia-Pasifik. Dia juga kandidat PhD di Fletcher School of Law and Diplomacy di Tufts University.

Keterangan foto utama: Sebuah kapal karet Angkatan Laut Indonesia (paling kiri) berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China di dekat Pulau Natuna. (Foto: KKP)

Ada Apa dengan Zona Penangkapan Ikan di Laut Natuna?

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top