Aktivis anti-LGBT melakukan demonstrasi pada 23 Februari 2016 di Yogyakarta, Indonesia.
Berita Politik Indonesia

Apakah Masyarakat Indonesia Masih Peduli pada Hak Asasi Manusia?

Aktivis anti-LGBT melakukan demonstrasi pada 23 Februari 2016 di Yogyakarta, Indonesia. (Foto: Getty Images/Ulet Ifansanti)
Berita Internasional >> Apakah Masyarakat Indonesia Masih Peduli pada Hak Asasi Manusia?

Apakah masyarakat Indonesia masih peduli pada hak asasi manusia? Hak asasi manusia memang disahkan dalam UU No.39 Tahun 1999, tapi seberapa besar orang Indonesia benar-benar memahami dan menghargai hak asasi manusia? Sebuah survei menunjukkan bahwa orang Indonesia menerima perbedaan agama dan mentoleransi hidup berdampingan dengan pengikut agama yang berbeda, namun mereka tampaknya menolak pilihan individu, seperti dalam masalah pernikahan beda agama, dan dengan tegas menolak tetangga LGBT.

Baca juga: Isu Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam Lingkaran Pilpres 2019

Oleh: Robertus Robet dan Alfindra Primaldhi (Indonesia at Melbourne)

Di atas kertas, komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia (HAM) lebih kuat daripada hampir semua negara lain di kawasan ini.

Hampir dua dekade telah berlalu sejak bab baru yang sebagian besar didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam Konstitusi Indonesia pada tahun 2000. Satu tahun sebelumnya, UU Hak Asasi Manusia 1999 disahkan, yang memperkuat peran dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hampir semua undang-undang yang disahkan sejak tahun 1998 mengandung setidaknya komitmen diskursif terhadap HAM.

Tetapi sejauh mana warga negara Indonesia menerima prinsip-prinsip HAM? Seberapa besar orang Indonesia benar-benar memahami dan menghargai HAM? Dalam debat presiden pertama pada tanggal 17 Januari, tidak ada kandidat yang merasa bahwa para pemilih pada khususnya peduli dengan masalah-masalah hak asasi manusia.

Pada Oktober 2018, kami melakukan survei publik terhadap 2.040 responden yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia. Survei tersebut—yang diperkirakan memiliki margin kesalahan 2,3 persen—mengungkapkan kontradiksi serius tentang pemahaman dan penerimaan orang Indonesia terhadap hak asasi manusia.

Sebagian besar responden (79 persen) percaya bahwa mereka tahu apa itu HAM, walaupun hanya sepertiga responden yang melaporkan bahwa mereka pernah membaca definisinya. Hampir semua responden (98 persen) setuju bahwa hak asasi manusia harus diperjuangkan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Sekitar 91 persen responden setuju bahwa pemerintah harus menjamin hak-hak warganya, dan 82 persen menganggap penting bagi para pemimpin provinsi dan nasional untuk berkomitmen pada hak asasi manusia.

Hampir setengah dari responden menyatakan bahwa hak asasi manusia konsisten dengan budaya Indonesia, sementara 43 persen lainnya menyatakan bahwa hak asasi manusia agak konsisten—hanya 10 persen responden yang mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak konsisten dengan budaya Indonesia.

Lebih dari setengah (53 persen) responden setuju bahwa HAM konsisten dengan agama mereka, dan 36 persen lainnya mengatakan bahwa hak asasi manusia agak konsisten. Hasil serupa terlihat dalam hubungan antara hak asasi manusia dan tradisi (46 persen konsisten dan 41 persen agak konsisten).

Survei ini juga berupaya mengeksplorasi tingkat toleransi masyarakat Indonesia. Sekitar 83 persen responden mengatakan bahwa mereka setuju atau agak setuju bahwa mereka dapat menerima orang-orang etnis China yang tinggal di lingkungan mereka. Demikian pula, 86 persen setuju atau agak setuju bahwa mereka dapat menerima orang dari agama yang berbeda yang tinggal di lingkungan mereka. Sementara itu, 77 persen setuju atau agak setuju bahwa mereka dapat menerima anggota dari agama yang berbeda untuk membangun rumah ibadah di lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran positif tentang pemahaman dan penerimaan HAM di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran mengikisnya toleransi di Indonesia, namun banyak orang Indonesia tampaknya toleran terhadap anggota agama lain di lingkungan lokal mereka.

Tetapi ketika ditekan pada hak-hak individu lainnya, sebuah gambaran yang lebih kompleks—dan jauh lebih tidak indah—muncul. Hampir dua pertiga (62 persen) responden setuju atau agak setuju dengan hukuman mati. Hanya 13 persen yang tidak setuju dengan hukuman mati, sedangkan 25 persen agak tidak setuju.

Demikian juga, 70 persen responden menjawab bahwa mereka tidak dapat menerima pernikahan beda agama, dan hasil survei sangat suram ketika menyangkut hak-hak orang Indonesia yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tiga perempat responden (77 persen) mengatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa orang LGBT berhak atas persamaan hak. Proporsi serupa (73 persen) mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima LGBT Indonesia di lingkungan mereka.

Cak Jancuk: Julukan Vulgar untuk Presiden Jokowi yang Picu Kontroversi

Jokowi menunggu di dalam istana presiden sebelum pertemuan di Jakarta, 15 Maret 2016. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Survei kami menunjukkan bahwa orang Indonesia menerima perbedaan agama dan mentoleransi hidup berdampingan dengan pengikut agama yang berbeda, namun mereka tampaknya menolak pilihan individu, seperti dalam masalah pernikahan beda agama, dan dengan tegas menolak tetangga LGBT.

Penolakan ini juga bisa didasarkan pada kenyataan bahwa banyak orang Indonesia melihat hak asasi manusia sebagai konsisten dengan keyakinan agama mereka, yaitu, hak tidak dapat bertentangan dengan pendapat agama mereka. Lebih lanjut, wawancara mendalam mengungkapkan bahwa banyak orang yang disurvei menolak warga LGBT karena ketakutan bahwa mereka akan “merekrut” anak-anak atau anggota keluarga mereka.

Masyarakat Indonesia menerima hak asasi manusia dan mengakui bahwa itu penting, tetapi hasil survei menunjukkan bahwa penerimaan memiliki keterbatasan, dan banyak orang Indonesia menolak beberapa hak individu. Dengan kata lain, hak asasi manusia di Indonesia dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia tanpa liberalisme. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh ide-ide komunal seputar agama dan nasionalisme.

Kontradiksi ini juga tercermin dalam debat politik. Pada tahun 2014, banyak aktivis masyarakat sipil mendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena ia dianggap memiliki catatan hak asasi manusia yang bersih, berbeda dengan lawannya, Prabowo Subianto. Namun tahun ini, Jokowi masih harus berjuang untuk mengatasi masalah hak asasi manusia.

Ada tiga alasan utama untuk ini. Pertama, Jokowi telah gagal menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, seperti yang ia janjikan selama kampanye 2014-nya. Kedua, Jokowi tampaknya enggan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang jelas selama menjabat, seperti penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai di Papua, dan serangan asam terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Ketiga, pemerintah Jokowi secara sengaja menekankan kebijakan dan infrastruktur ekonomi, sambil kurang memperhatikan masalah HAM dan masalah hukum terkait.

Baca juga: Tentang Perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Mengapa tidak ada kandidat yang menganggap serius HAM? Mungkin itu karena baik Jokowi maupun Prabowo telah muncul dari tradisi politik yang menekankan komunalisme, nasionalisme, dan agama. Ini adalah tradisi politik yang melihat kebebasan individu sebagai ide asing atau bahkan subversif.

Ini mengecewakan, dan tampaknya menandai penyimpangan dari aspirasi era reformasi pasca-Soeharto, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, survei kami menunjukkan bahwa itu membuat mereka tidak lebih baik dan tidak lebih buruk daripada sebagian besar warga negara Indonesia yang mereka layani.

Dr Robertus Robet adalah kepala sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dr Alfindra Primaldhi menyelesaikan PhD-nya di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia (UI), mempelajari moralitas dan perilaku politik. Dia sekarang adalah peneliti tambahan di Institut Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI.

Keterangan foto utama: Aktivis anti-LGBT melakukan demonstrasi pada 23 Februari 2016 di Yogyakarta, Indonesia. (Foto: Getty Images/Ulet Ifansanti)

Apakah Masyarakat Indonesia Masih Peduli pada Hak Asasi Manusia?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top