Analisis: Bagaimana Aung San Suu Kyi Kehilangan Arahnya
Asia

Analisis: Bagaimana Aung San Suu Kyi Kehilangan Arahnya

Aung San Suu Kyi disambut di istana presiden di Hanoi, Vietnam. (Foto: Reuters/Nguyen Huy Kham)
Home » Featured » Asia » Analisis: Bagaimana Aung San Suu Kyi Kehilangan Arahnya

Kanselir Myanmar Aung San Suu Kyi dinilai telah kehilangan arahnya, berpaling dari nilai-nilai perdamaian yang dulu ia perjuangkan. Mantan pejuang demokrasi dan hak asasi manusia tersebut kini berusaha membenarkan catatan kekejaman pemerintahnya. Beberapa pendukung Suu Kyi percaya bahwa dia tidak dapat mengkritik militer dan kampanye militer melawan Rohingya, karena takut terjadi kudeta yang akan membuat militer kembali berkuasa. Suu Kyi juga dapat kehilangan statusnya sebagai pemimpin sipil Myanmar jika dia keluar dari barisan.

Oleh: Timothy McLaughlin (The Atlantic)

Bulan lalu, Aung San Suu Kyi—pemimpin sipil de facto Myanmar—muncul di panel yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura. Pada acara tersebut, seorang peserta bertanya apa yang paling mengejutkannya sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, mengutip daftar panjang perjuangan yang dihadapi negara tersebut, dari ekonomi yang lesu hingga konflik etnis.

Ketika dia menjawab, “Tidak ada yang benar-benar mengejutkan saya,” para penonton—yang mungkin mengantisipasi momen introspeksi—tertawa gugup ketika dia mengatakan bahwa partainya siap menghadapi tantangan, meskipun hanya berhasil menyelesaikan sangat sedikit maslaah. Dia melanjutkan dengan menggambarkan bahwa para jenderal yang berbagi kekuatan dengannya “sangatlah baik”.

Pada pertemuan regional Forum Ekonomi Dunia di Hanoi awal bulan ini, ia duduk di samping orang-orang kuat seperti Hun Sen dari Kamboja, mendiskusikan perkembangan regional di sepanjang Sungai Mekong dan—dalam pidato lain di acara yang sama—membual tentang “lompatan kuantum” Myanmar dalam konektivitas digital. Dia juga membela pemenjaraan dua jurnalis Reuters yang ditangkap saat menyelidiki pembunuhan 10 orang Rohingya—kelompok minoritas Muslim yang teraniaya.

“Tentu saja, terdapat cara-cara di mana kami, dengan melihat ke belakang, mungkin berpikir bahwa situasinya bisa ditangani dengan lebih baik… Tapi kami percaya bahwa demi stabilitas dan keamanan jangka panjang, kami harus adil terhadap semua pihak,” dia berkata.

Nikki Haley—Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB—kemudian menulis tweet bahwa itu “sangat tidak dapat dipercaya” bagi Suu Kyi untuk membenarkan pemenjaraan terhadap dua wartawan tersebut, dan menyangkal “penyalahgunaan militer Myanmar terhadap Rohingya.”

Sikap Suu Kyi yang tidak goyah dalam menghadapi militer yang represif—yang pernah membuatnya menjadi kesayangan pers Barat—sekarang mulai hilang, bahkan ia dianggap kejam dan penuh perhitungan. Selama setahun terakhir, ia telah muncul dari periode pengasingan diri untuk membela kampanye militer Myanmar dalam melawan Rohingya.

Meskipun Suu Kyi secara konstitusional dilarang untuk menjabat sebagai Presiden Myanmar, namun ia berfungsi sebagai kanselir negara—posisi yang secara efektif membuatnya menjadi kepala pemerintahan sipil. Dia telah mendaftarkan sejumlah mantan musuh-musuhnya—para veteran junta yang mengelola negara itu dari tahun 1962 hingga 2011, yang menghabiskan tahun-tahun itu untuk membela pemerintah yang membuat Suu Kyi berada di bawah tahanan rumah, untuk membungkam gerakan pro-demokrasi.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi Bela Putusan terhadap Jurnalis Reuters

Krisis Rohingnya: Suu Kyi Peringatkan Terorisme Bisa Meluas ke Luar Myanmar

Para pendukung bertemu dengan Aung San Suu Kyi di Myanmar. (Foto: AFP)

Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, salah satu tangan kanan yang dipercaya yang mewakili Myanmar, bukan Suu Kyi, yang akan melewati pertemuan global tersebut untuk tahun kedua berturut-turut.

Upaya perbaikan citra Suu Kyi belum meredakan kecaman internasional yang ditujukan kepada Myanmar atas perlakuannya terhadap Rohingya. Laporan PBB yang baru-baru ini diterbitkan, dengan rincian lengkap memaparkan dugaan kejahatan militer tidak hanya terhadap Rohingya, tetapi terhadap etnis minoritas lainnya juga. Pekan lalu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengumumkan penyelidikan awal terhadap deportasi massal Rohingya.

Di Majelis Umum PBB, Myanmar akan menghadapi banyak tekanan dari berbagai negara untuk mengakhiri krisis tersebut. Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi berdasarkan bukti dari laporan PBB yang memberatkan; bagian dari resolusi tersebut menyerukan untuk menciptakan sebuah badan untuk mempersiapkan bukti pelanggaran hak asasi manusia untuk penuntutan masa depan. Para penyelidik PBB yang menulis laporan itu dilarang memasuki Myanmar, dan pemerintah Myanmar menolak temuan-temuan itu.

Namun keterlibatan publik terkoordinasi Suu Kyi—ditambah dengan ketergantungannya pada para pendukung rezim lama—dapat mencegah yang terburuk: penuntutan para jenderal oleh ICC dan kembalinya Myanmar ke pengasingan diplomatik.

Untuk melindungi dirinya sendiri, pemerintah saat ini telah kembali ke metode yang sudah teruji: memblokir akses terhadap para penyelidik yang kredibel, mendiskreditkan korban kekejaman, dan mempertanyakan legitimasi badan-badan internasional—hanya kali ini dengan Suu Kyi sebagai sekutu yang tangguh, bukan sebagai musuh.

“Kita kembali ke… Myanmar yang dulu,” Charles Petrie, diplomat tinggi PBB di Myanmar dari tahun 2003 hingga 2007, mengatakan kepada saya. Suu Kyi dan militer—yang mengusir Petrie ke luar dari negara tersebut karena mengeluarkan pernyataan yang mengecam situasi kemanusiaan di negara itu—memiliki prasangka yang sama terhadap Rohingya, katanya. “Jika Anda menyatukan semuanya, tampaknya ada pesan umum yang muncul. Itu tidak mengherankan. Itu berasal dari visi yang sama seperti apa negara itu seharusnya.”

Pada tahun 2011, diktator Than Shwe mengundurkan diri, menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semu-sipil sebagai bagian dari peralihan kekuasaan yang secara saksama dilakukan, yang merebut kendali negara tersebut dari militer tetapi militer tetap mempertahankan sebagian besar kekuatan politiknya.

Transisi ini juga membantu membawa Myanmar kembali ke masyarakat internasional dan, secara signifikan, menyebabkan pencabutan sanksi. Rohingya, meski begitu, merasakan sedikit manfaat dari perkembangan ini. Mereka sangat dicerca di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana mereka dipandang sebagai imigran gelap dari Bangladesh, meskipun mereka menganggap diri mereka asli Myanmar.

Baca Juga: Opini: Aung San Suu Kyi Langgar Prinsip-Prinsip yang Ia Serukan Sendiri

Krisis Rohingya: Kepala Militer Myanmar Jadi Target Kritik Politik

Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kiri) dan Aung San Suu Kyi (kanan), di Naypyidaw dalam sebuah file foto. (Foto: AFP/Phyo Hein Kyaw)

Setelah serangan kekerasan sektarian pada tahun 2012 dan 2013, lebih dari 120 ribu orang Rohingya dikurung di kamp-kamp sementara di Myanmar.

Ketika ditanya tentang penderitaan Rohingya, Suu Kyi hanya memberikan sedikit dukungan. Sebaliknya, ia telah berulang kali mengatakan bahwa terdapat kurangnya pemahaman, baik domestik maupun internasional, tentang kompleksitas situasi Rohingya. Dia juga mengutip kurangnya “aturan hukum” sebagai alasan untuk banyak masalah kelompok.

Beberapa pendukung Suu Kyi percaya bahwa dia tidak dapat mengkritik militer dan kampanye militer melawan Rohingya, karena pengaturan pembagian kekuasaannya yang canggung. Para pendukung ini juga takut akan kudeta yang akan membuat militer kembali berkuasa. Suu Kyi akan kehilangan statusnya yang telah didapatkannya dengan susah payah sebagai pemimpin sipil Myanmar, jika dia melangkah keluar dari barisan.

Komentar dan tindakan Suu Kyi sendiri, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketika berbicara di Singapura pada bulan Agustus, dia menghilangkan desas-desus bahwa hubungan antara pemerintah sipil dan militer telah memburuk, di mana pemerintah sipil harus takut akan kudeta militer. Lebih jelas lagi, dia telah menyambut sekelompok kecil mantan diplomat yang membela junta militer saat dia berada di bawah tahanan rumah.

Yang paling menonjol di antara para pejabat itu adalah Kyaw Tint Swe, yang berbicara atas nama Suu Kyi di PBB. Ini akan menjadi pengaturan yang tidak asing baginya: Dia menjabat sebagai perwakilan permanen Myanmar untuk PBB pada awal tahun 2000-an, membela pemerintah militer terhadap kecaman internasional atas pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan keras militer terhadap pemberontakan rakyat. Dalam pidato dan pernyataan yang mengandung paranoia isolasionis, ia menggambarkan realitas lain dari situasi di Myanmar.

“Myanmar telah lama menjadi korban dari kampanye disinformasi sistematis yang diluncurkan oleh unsur-unsur anti-pemerintah, yang didanai oleh pendukung asing mereka,” tulisnya sebagai bagian dari tanggapan yang panjang terhadap kritik oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain terhadap kegagalan hak asasi manusia Myanmar pada bulan November 2007.

Kobsak Chutikul—seorang diplomat Thailand yang sudah pensiun—berkonsultasi dengan panel penasihat yang dibuat oleh Suu Kyi untuk mengatasi krisis Rohingya. Pada bulan Juli, dia berhenti, dengan alasan kurangnya kemajuan yang berarti.

Kyaw Tint Swe dan mantan diplomat lainnya yang saat ini bekerja untuk pemerintah Suu Kyi, “telah melakukan ini sepanjang karir mereka, itu semacam sifat kedua bagi mereka,” katanya. “Ini adalah sifat kedua untuk menangkis setiap kritik dan mencoba untuk membela rezim, rezim apa pun yang ada.” Mereka, katanya, “adalah pengacara yang akan terus membela klien mereka tak peduli apa pun.”

Lebih dari satu dekade kemudian, pertahanan Kyaw Tint Swe terhadap militer dari kritik hampir tidak berubah. Musim semi ini, dia menuduh para delegasi pejabat AS percaya pada “narasi yang berbeda” dari narasi pemerintah tentang apa yang terjadi di negara bagian Rakhine, orang yang akrab dengan pertemuan tersebut namun tidak berwenang untuk berbicara kepada media mengatakan kepada saya.

Baca Juga: Krisis Rohingnya: Suu Kyi Peringatkan Terorisme Bisa Meluas ke Luar Myanmar

kengerian rohingya

Laporan PBB menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk diselidiki dan dituntut atas kejahatan perang. (Foto: EPA/Nyein Chan Naing)

Para hadirin “tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun,” kata orang itu. Dalam pertemuan yang sama, Kyaw Tint Swe memuji pemulangan Rohingya dari Bangladesh pada awal tahun 1990-an, dan mengatakan kepada para pejabat untuk tidak khawatir tentang upaya repatriasi yang saat ini macet.

Upaya repatriasi ini dimulai setelah operasi militer Myanmar untuk mendorong Rohingya ke Bangladesh pada tahun 1992 dan 1993. Pemulangan adalah sebuah proses yang oleh Human Rights Watch gambarkan sebagai “bermasalah sejak awal,” karena memaksa orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh untuk kembali ke Myanmar bertentangan dengan keinginan mereka.

Di PBB, para pejabat Myanmar—yang berasal dari sebuah kementerian yang dipimpin oleh Suu Kyi sendiri—telah menggunakan taktik yang sama, mengaburkan pertanyaan tentang repatriasi Rohingya, dengan berpegang teguh pada Bangladesh mengenai hal-hal kecil birokrasi (seperti formulir yang harus diselesaikan oleh para pengungsi Rohingya yang terlantar untuk kembali ke Myanmar dari Bangladesh, menurut para pejabat PBB).

Para pejabat ini juga merasa frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai upaya Myanmar untuk mengalihkan kesalahan dalam situasi Rohingya, di mana mereka membuat masalah ini harus ditanggung sama-sama oleh kedua negara, meskipun krisis saat ini diciptakan secara internal oleh militer Myanmar sendiri.

“Mereka melakukan hal-hal untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian komunitas internasional,” seorang delegasi PBB yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media, mengatakan kepada saya. “Belum ada perubahan dalam narasi atau pola pikir.”

Beberapa pengamat mengatakan bahwa Myanmar kemungkinan akan lolos tanpa ada retribusi internasional resmi, karena mereka tetap berpegang pada metode yang diuji, mengutip kurangnya kemajuan dalam membawa ke pengadilan para pelaku perang di Suriah, dan menekankan bahwa Myanmar memiliki sekutu berpengaruh di Dewan Keamanan PBB.

“Ini akan berhasil,” kata Petrie tentang taktik negara tersebut, “tetapi Myanmar harus mengeluarkan biaya. Biayanya akan tergantung pada ketergantungan Myanmar pada China, dan mereka harus membayar untuk dukungan yang mereka dapatkan di Dewan Keamanan.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Aung San Suu Kyi disambut di istana presiden di Hanoi, Vietnam. (Foto: Reuters/Nguyen Huy Kham)

Analisis: Bagaimana Aung San Suu Kyi Kehilangan Arahnya

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top