Uighur
Asia

Bagaimana China Gunakan Perang Informasi untuk Tindas Uighur

Dalam foto tanggal 20 September 2018 ini, seorang wanita Uighur menggunakan skuter bertenaga listrik untuk menjemput anak-anak sekolah ketika mereka melewati sebuah gambar yang menunjukkan Presiden China Xi Jinping bergandengan tangan dengan sekelompok tetua Uighur di Unity New Village di Hotan, di wilayah Xinjiang, di bagian barat China. (Foto: AP Photo/Andy Wong)
Berita Internasional >> Bagaimana China Gunakan Perang Informasi untuk Tindas Uighur

Kita mengira perang informasi China selalu terfokus secara eksternal, tetapi ternyata perang informasi juga digunakan di dalam negeri, khususnya untuk menindas kelompok Muslim Uighur. Perang informasi di Xinjiang telah berfungsi sebagai alat pencegahan melalui penargetan terhadap perwujudan agama dan budaya Uighur, yang dilihat PKC sebagai hambatan untuk “stabilitas sosial.” Ini menunjukkan bahwa—bagi Beijing setidaknya—perang informasi adalah alat yang berguna dalam layanan keamanan domestik, seperti dalam mengejar tujuan kebijakan luar negeri.

Baca juga: Kedutaan Besar China di Selandia Baru Bantah Klaim Hilangnya Uighur

Oleh: Michael Clarke (The Diplomat)

Dilihat dari campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2016, hingga “operasi pengaruh” China di Australia dan Amerika Serikat, jelas bahwa manipulasi informasi dalam mengejar tujuan politik dan strategis telah menjadi dinamika utama keamanan internasional kontemporer.

Dipahami secara luas di bawah label “perang informasi” atau Information Warfare (IW), operasi semacam itu telah dirancang “untuk mempengaruhi proses regulatif, norma-norma sosial dan persepsi kolektif”, dan “untuk mempengaruhi, mengganggu, merusak, dan merampas proses pengambilan keputusan seorang lawan.”

Sebagian besar diskusi tentang operasi IW kontemporer mengasumsikan mereka terutama berorientasi pada sifat dan aplikasi eksternal. Dalam kasus China, telah ada analisis substansial tentang penyebaran konsep IW-nya tentang “tiga peperangan” (san zhong zhanfa)—opini publik, psikologis, dan peperangan hukum—yang berkaitan dengan konflik internasional yang sudah berlangsung lama seperti Taiwan, Laut China Selatan, dan perselisihan teritorial dengan India.

Namun, China juga telah menerapkan elemen-elemen strategi ini untuk menghadapi tantangan keamanan dalam negeri: ancaman yang dirasakan terkait militansi Uighur, radikalisasi, dan terorisme di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).

Meskipun pendekatan Beijing untuk memerangi oposisi Uighur selalu bergantung pada kemampuan pasukan keamanan, namun ini telah ditambah dengan kebijakan yang konsisten dengan tujuan inti dari strategi IW China: untuk tidak hanya menghalangi, tetapi pada akhirnya menurunkan kemauan dan kemampuan musuh untuk memulai atau mempertahankan perjuangan politik-militer yang bertentangan dengan kepentingan Partai Komunis China (PKC).

Di dalam negeri, ini telah terwujud dalam pelaksanaan langkah-langkah untuk memastikan “pengawasan yang komprehensif” dari “stabilitas” di wilayah tersebut.

Strategi China di sini semakin bergantung pada implementasi PKC terhadap konsep “manajemen sosial” sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaannya, yang menurut Samantha Hoffman dapat mewujudkan upaya untuk mengoptimalkan “interaksi secara vertikal (dalam Partai), secara horizontal (antara lembaga), dan secara holistik (antara Partai dan masyarakat), melalui pemanfaatan teknologi inovatif agar meningkatkan kapasitas tata kelola untuk membentuk, mengelola, dan menanggapi tuntutan sosial.”

Dinamika ini mungkin paling baik tercermin dalam peluncuran sistem “kredit sosial” China, yang mengandalkan pengumpulan dan analisis metadata untuk membentuk dan “menilai” perilaku ekonomi dan sosial warga negara. Efeknya dapat mendorong baik partisipasi pasif melalui akses negara terhadap data pribadi yang terkait dengan kenyamanan sehari-hari (seperti sistem pembayaran elektronik), maupun partisipasi aktif dengan memaksa orang-orang agar mengizinkan negara untuk memantau dan menghukum individu karena ketidakpatuhan.

Polisi menyaksikan Muslim Uighur meninggalkan Masjid Id Kah setelah sholat di kota tua Kashgar, di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, China. (Foto: AFP/Johannes Eisele)

Human Rights Watch (HRW) menegaskan bahwa ini adalah simbol dari suatu sistem “pemolisian prediktif,” di mana pemantauan interaksi sosial individu, penggunaan media sosial, dan gerakan fisik memungkinkan negara untuk membuat penilaian real-time dari “ancaman” yang dirasakan terhadapnya kapan saja.

Sejak tahun 2014, pemerintah daerah Xinjiang telah secara sistematis menerapkan visi dystopian ini dari totalitarianisme yang didukung secara digital, demi mewujudkan “stabilitas” yang termasuk: pemasangan sistem pengawasan elektronik “Skynet” China di daerah perkotaan besar; menempatkan pelacak GPS di kendaraan bermotor; pemindai pengenalan wajah di pos-pos pemeriksaan; dan pemasangan aplikasi yang menghapus ponsel pintar dari apa yang disebut materi “pemberontakan.”

Upaya teknologi besar-besaran semacam itu juga telah disejajarkan dengan intensifikasi langkah-langkah pengawasan dan pemolisian yang berpusat pada tenaga manusia, termasuk: penerapan “kantor polisi mini” di daerah perkotaan; penyebaran ribuan kader PKC ke pedesaan untuk “mendidik” populasi Uighur agar patuh pada kebijakan pemerintah; dan mengoordinasikan aksi anti-terorisme massal oleh ribuan personel keamanan di kota-kota besar seperti Urumqi, Kashgar, dan Khotan.

Meskipun tindakan ini konsisten dengan langkah PKC menuju “manajemen sosial” yang dikendalikan teknologi secara lebih luas, namun jelas bahwa penerapan sistem ini di Xinjiang didefinisikan oleh konsepsi rasial dari ancaman di mana populasi Uighur dipahami sebagai gangguan ” ancaman biologi virtual bagi masyarakat.”

Di sini, pembatasan hukum baru pada praktik keagamaan dan penggunaan “pusat pendidikan politik” untuk menghukum anggota komunitas Uighur untuk menampilkan perilaku “menyimpang”, telah menjadi norma.

Dilihat dari pejabat pemerintah yang menggambarkan “ekstremisme dan terorisme” Uighur sebagai “tumor”, dan menyamakan ketaatan beragama sebagai “penyakit” yang harus disembuhkan, wacana PKC membingkai unsur-unsur kunci dari identitas Uighur sebagai patogen yang harus diberantas.

Pelaporan oleh media internasional dan LSM hak asasi manusia menunjukkan bahwa gagasan PKC untuk “menyembuhkan” patogen yang dicurigai ini, adalah program penginterniran massal terhadap setidaknya satu juta orang Uighur di pusat “pendidikan ulang” berdasarkan, sebagian, data yang diambil melalui “sistem pengawasan” ini.

Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya berukuran besar, tetapi banyak juga yang merupakan senyawa mirip penjara yang dicirikan oleh “fitur keamanan komprehensif” mereka, seperti “pintu dan jendela keamanan yang diperkuat, sistem pengawasan, sistem akses yang aman, menara pengawas, dan ruang penjaga atau fasilitas untuk polisi bersenjata.”

Seiring China telah mengintensifkan penindasan ini di Xinjiang, China juga telah mengintensifkan strategi IW-nya yang berorientasi eksternal terkait dengan terorisme Xinjiang dan Uighur.

Hal ini telah, misalnya, menempatkan “kontraterorisme” sebagai agenda pusat dari Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di tahun-tahun sejak serangan 9/11, di mana organisasi tersebut terfokus untuk sebagian besar pada latihan rutin kontraterorisme gabungan, kerja sama peradilan pada ekstradisi tersangka “teroris,” dan berbagi informasi.

Beijing juga terlibat dalam perang opini publik melalui publikasi yang konsisten di media pemerintah seperti China Daily, Xinhua, dan Global Times, yang berisikan op-ed dan pelaporan yang secara eksplisit menyerang liputan media Barat di Xinjiang.

Setelah serangan teroris Kunming bulan Maret 2014, misalnya, China Daily menerbitkan sebuah surat edaran bernada marah yang mencela “standar ganda” Barat tentang terorisme.

Seiring informasi tentang “kamp pendidikan ulang” massal China telah mencapai khalayak internasional, Beijing juga telah mulai menyebarkan sejumlah narasi yang berbeda pada platform media ini untuk memerangi apa yang dilihatnya sebagai “disinformasi” tentang situasi di Xinjiang.

muslim uighur

Polisi bersenjata di Urumqi, Xinjiang. (Foto: Wikicommons)

Setelah Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-China mengadakan sidang tentang “Pengawasan, Penindasan, dan Penahanan Massal: Krisis Hak Asasi Manusia Xinjiang” (Surveillance, Suppression, and Mass Detention: Xinjiang’s Human Rights Crisis) pada tanggal 26 Juli 2018, editorial Global Times pada tanggal 12 Agustus menegaskan bahwa kebijakan “pendidikan ulang” PKC pada kenyataannya dibenarkan karena mereka telah “membalikkan” situasi keamanan Xinjiang dan mencegahnya menjadi “Suriah atau Libya.”

Selain itu, artikel itu menyimpulkan dengan mencatat bahwa “menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ini adalah kepentingan inti masyarakat, baik dari Xinjiang maupun seluruh China.”

Sebuah editorial berikutnya di China Daily pada tanggal 14 Agustus, sebaliknya, menekankan bahwa “media asing” telah “salah menafsirkan atau bahkan membesar-besarkan langkah-langkah keamanan” yang telah diterapkan China di Xinjiang.

Komentar “berlebihan” seperti itu, lanjut artikel tersebut, adalah hasil dari ketidaktahuan dan “cerita-cerita palsu” yang disebarkan oleh orang-orang di diaspora Uighur, yang bertujuan untuk “memisahkan wilayah mereka dari China dan mengubahnya menjadi negara merdeka.”

Editorial tersebut menyimpulkan dengan menyangkal keberadaan kamp-kamp interniran massal, dan menyebut klaim (penindasan Uighur) “tidak masuk akal,” dan kedua, menegaskan bahwa “memang benar bahwa China tidak menunjukkan kelonggaran dalam menindak teroris dan ekstremis.”

Aparat pengawasan internal yang menyelusup ke dalam Xinjiang dan strategi IW yang berorientasi eksternal yang dijalankan oleh Beijing, tidak hanya mengadakan ruang pengendalian fisik dan warga negara. Sebaliknya, mereka juga dirancang—seperti yang dikatakan oeh Wakil Sekretaris PKC Xinjiang Zhu Halian pada tanggal 17 Februari 2017—untuk memastikan bahwa “teroris Uighur” akan “seperti binatang terpojok”, kehilangan baik dukungan praktis maupun moral.

Di sini, kamp-kamp “pendidikan ulang” China muncul sebagai perpanjangan logis yang menekan proses ini. Di kamp-kamp tersebut, tahanan dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik, mengambil bagian dalam sesi-sesi ‘kritik diri’, dan duduk mendengarkan ceramah tentang “Pemikiran Xi Jinping,” bahasa China, hukum China, dan bahaya Islam.

Baca juga: Masyarakat Indonesia Protes Penahanan Muslim Uighur China

Seperti yang dikatakan James Leibold, walau penindasan ini dengan jelas mengingatkan kita kembali pada lembaga-lembaga di luar hukum “reformasi pikiran” yang didirikan di bawah kekuasaan Mao Zedong pada tahun 1950-an, namun tujuan mewujudkan “totalologi ideologis” memiliki akar yang kuat dalam budaya politik China.

Fokus pada individu-individu yang bersifat ideologis, ia mengatakan, “telah mengungkapkan logika yang sudah dikenal, yang telah lama mendefinisikan hubungan negara China dengan publiknya: pendekatan paternalistik yang patologis terhadap pemikiran dan perilaku menyimpang, dan kemudian mencoba mengubah mereka dengan paksa.”

Tujuannya adalah secara paksa mengeluarkan etnis Uighur dari identitas etnis mereka sendiri, dalam kata-kata Xi, untuk “meningkatkan rasa keterkaitkan identitas mereka dengan ibu pertiwi, bangsa China, budaya China, PKC, dan sosialisme dengan karakteristik China.”

Penerapan elemen dari strategi IW China di Xinjiang, telah berfungsi sebagai alat pencegahan melalui penargetan terhadap perwujudan agama dan budaya Uighur, yang dilihat PKC sebagai hambatan untuk “stabilitas sosial.”

Ini menunjukkan bahwa—bagi Beijing setidaknya—IW adalah alat yang berguna dalam layanan keamanan domestik, seperti dalam mengejar tujuan kebijakan luar negeri.

Memang—seperti dicatat oleh Peter Mattis—hal ini mencerminkan masalah yang lebih luas, sehubungan dengan persepsi keamanan PKC: bahwa banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup partai tersebut “terjadi di ranah gagasan” yang “tidak dapat dikalahkan dengan cara kinetik.”

Dr. Michael Clarke adalah Associate Professor di National Security College, Australian National University. Dia merupakan editor “Terrorism and Counter-Terrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions” (Oxford University Press/Hurst Publishers, 2018).

Keterangan foto utama: Dalam foto tanggal 20 September 2018 ini, seorang wanita Uighur menggunakan skuter bertenaga listrik untuk menjemput anak-anak sekolah ketika mereka melewati sebuah gambar yang menunjukkan Presiden China Xi Jinping bergandengan tangan dengan sekelompok tetua Uighur di Unity New Village di Hotan, di wilayah Xinjiang, di bagian barat China. (Foto: AP Photo/Andy Wong)

Bagaimana China Gunakan Perang Informasi untuk Tindas Uighur

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top