Pemilu Paruh Waktu
Amerika

Bagaimana Pemilu Paruh Waktu Berdampak pada Kebijakan Luar Negeri Amerika?

Pemimpin Minoritas Dewan Nancy Pelosi (D-CA) membuat pernyataan sehari setelah Pemilu Paruh Waktu, di mana Senat Partai Republik mempertahankan mayoritas mereka, dan Demokrat mengambil alih kontrol DPR, di Capitol Hill di Washington, DC, pada 7 November 2018. (Foto: Reuters/Mike Theiler)
Bagaimana Pemilu Paruh Waktu Berdampak pada Kebijakan Luar Negeri Amerika?

Pemilu paruh waktu Amerika pada Selasa (6/11) kemungkinan akan berdampak pada kebijakan luar negeri Amerika. Misalnya, Dewan Perwakilan yang diambil alih oleh Partai Demokrat akan bertindak lebih tegas terhadap aktor asing—seperti Rusia dan China—yang mencoba ikut campur dalam pemilu AS. Dewan Partai Demokrat juga akan mengambil langkah lebih tegas terhadap Arab Saudi, perang di Yaman, dan mendorong lebih lanjut pengawasan operasi militer AS di Afrika dan Timur Tengah.

Baca juga: Drama Terbaru Pembantaian Trump di Malam Pasca Pemilu Paruh Waktu

Oleh: Joshua Kurlantzick (Council on Foreign Relations)

Seminggu terakhir ini, Partai Demokrat memenangkan kendali atas DPR. Di Senat, bagaimanapun, Demokrat kehilangan beberapa kursi.

Pemilu paruh waktu Amerika Serikat—seperti yang telah saya tekankan—kemungkinan akan memiliki beberapa dampak pada kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Asia. Misalnya, dengan Demokrat mengendalikan DPR, Perwakilan New York Eliot Engel akan mengepalai Komite Urusan Luar Negeri DPR. Engel dan Demokrat lainnya di komite mungkin akan memiliki beberapa prioritas.

Mereka mungkin akan mencoba untuk meluncurkan kembali undang-undang yang akan mendukung sanksi terhadap aktor apa pun—seperti aktor Rusia—yang ikut campur dalam pemilu AS di masa depan. Engel dan anggota Demokrat lainnya juga kemungkinan akan meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan cara lain, seperti mengadakan lebih banyak dengar pendapat tentang campur tangan Rusia (dan mungkin) China dalam pemilihan umum, dan mungkin menyoroti kesenjangan yang berlanjut dalam persiapan AS terhadap aktor asing yang ikut campur dalam pemilu.

Setidaknya pada isu-isu yang terkait dengan dugaan lobi dan campur tangan China, Partai Demokrat mungkin memiliki sekutu di Gedung Putih—yang dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan kampanye agresif untuk menyoroti apa yang diklaimnya sebagai upaya perluasan cepat Beijing untuk ikut campur dalam politik AS.

Partai Demokrat juga tampaknya akan mendorong pendekatan yang lebih keras terhadap Arab Saudi, menyusul pembunuhan wartawan dan komentator Jamal Khashoggi. Pendekatan yang lebih keras dapat mencakup upaya untuk menghentikan penjualan senjata AS ke Arab Saudi—sebuah langkah yang juga akan mendapat dukungan dari beberapa Republikan berpengaruh—dan berusaha menghalangi dukungan AS terhadap perang Arab Saudi di Yaman.

Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Angkatan Bersenjata mungkin akan mendorong lebih lanjut pengawasan operasi militer AS di Afrika dan Timur Tengah.

Selain itu, prioritas utama Demokrat yang sekarang mengontrol DPR—dan Komite Urusan Luar Negeri—adalah mencoba untuk menjaga Departemen Luar Negeri agar berfungsi sebagai sebuah lembaga vital. Dengan begitu—seperti yang telah saya tekankan—akan melibatkan beberapa tindakan.

Misalnya, Partai Demokrat mungkin akan meningkatkan penyelidikan terhadap karyawan Departemen Luar Negeri yang mengklaim bahwa mereka menghadapi perlawanan karena mengekspresikan pandangan tertentu. Dewan Partai Demokrat juga kemungkinan akan mencoba untuk mendapatkan undang-undang otorisasi Departemen Luar Negeri agar disahkan, meskipun ini adalah prospek yang sangat tidak mungkin.

Momen-Momen Bersejarah Pertama dalam Pemilu Paruh Waktu Amerika

Para wartawan di luar gedung parlemen Capitol Hill di Washington, DC, 6 November 2018. (Foto: Sarah Silbiger/The New York Times)

Komite Urusan Luar Negeri DPR yang dipimpin oleh Partai Demokrat, juga cenderung meningkatkan perhatian terhadap tantangan hak asasi manusia secara global—pada saat ketika pemerintahan Trump telah banyak mengabaikan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia dan promosi demokrasi.

Partai Demokrat mungkin mencoba untuk mendapatkan undang-undang yang lebih ketat tentang Myanmar yang disahkan di DPR, dengan demikian menempatkan Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell—yang tampaknya ingin menghalangi pendekatan yang lebih keras terhadap Myanmar dan terus mendukung pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi, terlepas dari kegagalannya—berada pada posisi di mana harus secara terbuka membatalkan legislasi dan menargetkan lebih banyak pemimpin Myanmar terkait dengan kekerasan di Negara Bagian Rakhine.

Komite Urusan Luar Negeri DPR yang dipimpin oleh Partai Demokrat juga kemungkinan akan mendorong sidang tentang pelanggaran hak di banyak negara lain, berusaha untuk meningkatkan lagi advokasi hak sebagai komponen inti dari kebijakan luar negeri AS.

Mengenai perubahan iklim, sementara itu, calon Ketua DPR Nancy Pelosi telah mengatakan bahwa Demokrat akan “menghidupkan kembali komite terpilih yang fokus pada perubahan iklim yang mirip dengan yang dibiayai Demokrat dari tahun 2007 hingga awal tahun 2011, untuk ‘mempersiapkan jalan dengan bukti’ untuk energi konservasi dan undang-undang mitigasi perubahan iklim lainnya,” menurut The New York Times.

Baca juga: Hasil Pemilu Paruh Waktu Amerika: Apa Artinya Bagi Trump

Partai Demokrat terutama akan mendorong untuk menyoroti perubahan iklim, dan konsekuensi yang berpotensi serius untuk migrasi, keamanan, dan perdagangan di Asia.

Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR juga kemungkinan akan mendorong Gedung Putih untuk memperjelas bagaimana mereka berniat untuk mengembangkan strategi perdagangannya di Asia, yang saat ini tampaknya bergantung pada mendorong kesepakatan bilateral dengan negara-negara termasuk Jepang, Filipina, dan Vietnam.

Dari ketiga negara tersebut, hanya Tokyo yang tampaknya sangat tertarik untuk bergerak maju dengan beberapa kesepakatan, meskipun Hanoi dan Manila tampaknya terbuka untuk perundingan lebih lanjut. Demokrat di DPR mungkin ingin Gedung Putih untuk lebih menjelaskan apakah setiap kesepakatan bilateral baru akan bergantung pada model kesepakatan Amerika Serikat-Kanada-Meksiko yang direvisi.

Keterangan foto utama: Pemimpin Minoritas Dewan Nancy Pelosi (D-CA) membuat pernyataan sehari setelah Pemilu Paruh Waktu, di mana Senat Partai Republik mempertahankan mayoritas mereka, dan Demokrat mengambil alih kontrol DPR, di Capitol Hill di Washington, DC, pada 7 November 2018. (Foto: Reuters/Mike Theiler)

Bagaimana Pemilu Paruh Waktu Berdampak pada Kebijakan Luar Negeri Amerika?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top