Bagaimana Seharusnya Amerika Merespons Kemunduran Demokrasi di Eropa?
Global

Bagaimana Seharusnya Amerika Merespons Kemunduran Demokrasi di Eropa?

Berita Internasional >> Bagaimana Seharusnya Amerika Merespons Kemunduran Demokrasi di Eropa?

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tengah melakukan kunjungan keliling di Eropa Tengah, termasuk Polandia dan Hungaria yang dituding sedang mengalami kemunduran demokrasi. Pemerintah sayap kanan di Hungaria dan Polandia telah terlibat dalam sengketa politik dan proses disipliner dengan Uni Eropa, karena pemerintah mereka dituduh menggulingkan institusi demokrasi dan mengekang kebebasan media. Pemerintah Hungaria telah membanggakan kunjungan Pompeo sebagai bukti kredensial pro-Barat dan sebagai penolakan terhadap para kritikus.

Oleh: Robbie Gramer (Foreign Policy)

Baca Juga: Bagaimana CIA Menggulingkan Demokrasi Iran dalam 4 Hari

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Eropa Tengah pekan ini menyoroti dilema lama yang dihadapi Amerika dengan negara-negara yang dituduh telah mengalami kemunduran demokrasi, termasuk Hungaria dan Polandia.

Terlibat aktif dengan negara-negara ini, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Trump, berpotensi dapat memungkinkan mereka mundur dari demokrasi. Tetapi menahan diri dari keterlibatan akan meninggalkan kekosongan yang tampaknya ingin diisi oleh Rusia dan China.

Pompeo berbicara langsung mengenai masalah tersebut saat berkunjung ke Hungaria pada hari Senin (11/2), di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto pada awal kunjungan keliling lima negara di Eropa. “Terlalu sering di masa lalu, Amerika Serikat absen dari Eropa Tengah,” kata Pompeo selama kunjungan hari Senin (11/2). “Itu tidak bisa diterima. Rival kami akhirnya mengisi kekosongan itu.”

Pendekatan ini kontras dengan yang diambil oleh pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama, yang membatasi interaksinya dengan Hungaria dan secara terbuka menegur Orban karena mengekang hak-hak politik dan membongkar bagian-bagian dari lembaga demokrasi negara itu.

Para kampiun kebijakan keterlibatan termasuk utusan Eropa yang akan keluar Wess Mitchell, asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Eropa dan Eurasia, yang akan meninggalkan jabatannya bulan Februari 2019.

Selama kunjungannya ke Budapest, Pompeo merujuk pada perkembangan dalam hubungan Amerika-Hungaria, termasuk perjanjian kerja sama pertahanan baru dan diskusi tentang kesepakatan senjata.

Daniel Fried, seorang pensiunan diplomat karir dan mantan asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Eropa dan Eurasia, mengatakan bahwa Amerika Serikat “cenderung mundur ke mode mengkritisi dan memberi peringatan” di masa lalu. “Itu tidak banyak gunanya.” Fried mengutip Polandia, di mana ia mengatakan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi telah agak mereda dalam 18 bulan terakhir, sebagian berkat keterlibatan Amerika.

Baca Juga: Mengapa Suu Kyi Tak Bisa dan Tak Akan Wujudkan Demokrasi di Myanmar

Damon Wilson, wakil presiden eksekutif Atlantic Council, merujuk pada fakta bahwa Hungaria bergabung dengan sekutu-sekutu Barat dalam mengusir para diplomat Rusia, pasca keracunan mantan mata-mata Rusia di Inggris dan mendukung rezim sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, meski Hungaria dipandang semakin dekat ke Rusia.

Pompeo memuji peningkatan keterlibatan AS di wilayah itu sebagai cara untuk menekan kembali pengaruh Rusia. “Kami sekarang telah melakukan 14 kunjungan tingkat tinggi Amerika ke seluruh Eropa Tengah hanya dalam dua tahun pertama pemerintahan ini. Saya tidak akan memberi tahu Anda berapa banyak yang ada di pemerintahan sebelumnya, tetapi itu dimulai dengan “Z(ero),’”tuturnya. (Meskipun faktanya kunjungan kenegaraan terakhir Menlu AS dilakukan pada tahun 2011.)

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Hungaria dua kali pada tahun 2018, sedangkan kunjungan terakhir oleh seorang presiden Amerika Serikat ke Hungaria adalah pada tahun 2006.

Tetapi pihak-pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan Trump tak bisa banyak menunjukkan keterlibatan dengan Orban selama dua tahun terakhir.

“Keterlibatan itu tampaknya tidak membawa hasil. Terlihat seperti kebijakan enabling,” kata Constanze Stelzenmüller, seorang pakar Eropa di Brookings Institution. “Mereka sudah sangat terlibat dengan Rusia dan China, dan tidak jelas bagi saya bahwa apa yang disebut oleh pemerintah ini sebagai kebijakan keterlibatan telah mengubah hal itu.”

Pemerintah sayap kanan di Hungaria dan Polandia telah terlibat dalam sengketa politik dan proses disipliner dengan Uni Eropa, karena pemerintah mereka dituduh menggulingkan institusi demokrasi dan mengekang kebebasan media. Pemerintah Hungaria telah membanggakan kunjungan Pompeo sebagai bukti kredensial pro-Barat dan sebagai penolakan terhadap para kritikus.

Organisasi Freedom House, yang memberi skor kepada negara-negara di seluruh dunia dalam hal kebebasan politik dan kebebasan sipil, untuk pertama kalinya menurunkan Hungaria menjadi “sebagian bebas” dalam laporannya pada tahun 2019, mengutip “serangan berkelanjutan” pemerintah Orban terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan pembatasan partai-partai oposisi, akademisi, sistem peradilan, dan media. Hungaria adalah anggota pertama Uni Eropa yang menerima penurunan semacam itu.

Dalam beberapa kasus, ketika Amerika Serikat menekan pemerintah Hungaria dalam suatu masalah, “pemerintah Hungaria telah berulang kali melakukan hal yang sebaliknya dari yang disarankan,” kata Heather Conley, seorang pakar di kawasan itu dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang sekarang berada di Center for Strategic and International Studies.

Conley mengutip beberapa contoh: keputusan pemerintah Hungaria untuk menutup Universitas Eropa Tengah, sebuah universitas swasta yang didanai oleh miliarder George Soros, dalam menghadapi tekanan AS agar tetap terbuka. Ada juga Perseteruan Hungaria yang sedang berlangsung dengan Ukraina atas perlakuan terhadap kelompok minoritas yang berbahasa Hungaria, yang telah memblokir beberapa kerja sama NATO-Ukraina. Tahun 2018, Hungaria juga memutuskan untuk menolak permintaan Amerika untuk mengekstradisi para pedagang senjata Rusia dan justru mengirim mereka ke Moskow.

Mitchell, diplomat senior AS di Eropa, mengaku frustrasi atas Hungaria yang tidak bekerja dengan Amerika Serikat, menurut kawat diplomatik Hungaria yang bocor ke situs berita Hungaria Direkt36.hu. “Dukungan mulai menghilang bagi mereka yang percaya pada hubungan AS-Hungaria, kita harus menunjukkan hasil,” katanya kepada seorang diplomat senior Hungaria selama pertemuan pada bulan Desember 2018, menurut pesan kawat yang bocor.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan China yang didukung negara telah membuat terobosan di Eropa Tengah. Hal tersebut memicu kekhawatiran bagi para pejabat AS yang takut bahwa usaha bisnis dapat dieksploitasi oleh agen-agen intelijen China dan digunakan sebagai pengaruh geopolitik oleh pemerintah China.

Para pejabat senior merujuk kepada Huawei, raksasa telekomunikasi China, yang saat ini terlibat dalam tuduhan pidana di Amerika Serikat atas penipuan bank dan pelanggaran sanksi. Bulan Januari 2019, Polandia menangkap seorang karyawan Huawei karena dicurigai melakukan spionase. Badan keamanan siber Republik Ceko telah mendorong pemerintah untuk tidak menggunakan peralatan atau perangkat lunak dari Huawei atau ZTE, perusahaan teknologi lainnya dari China.

Baca Juga: Pilpres 2019: Bisakah Golput Selamatkan Demokrasi Indonesia?

Pompeo mengatakan dia menyoroti “bahaya membiarkan China mendapatkan posisi di Hungaria” dengan Menlu Hungaria selama konferensi pers bersama mereka. Tur Eropa Pompeo, yang termasuk berhenti di Brussels dan rencana pertemuan dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, juga menyoroti celah yang tumbuh dalam hubungan trans-Atlantik. Sementara pemerintahan Trump telah menggenjot dukungan militer untuk NATO (bahkan di tengah keluhan Presiden Trump sendiri terhadap aliansi), Administrasi Trump telah menolak keterlibatan dengan Uni Eropa menyusul perselisihan mengenai kesepakatan nuklir Iran dan masalah perdagangan.

Bulan Juli 2018, Trump menyebut Uni Eropa sebagai “musuh,” membuatnya setara dengan Rusia dan China. Kemudian pada tahun yang sama, administrasi Trump menurunkan status diplomatik misi Uni Eropa di Washington tanpa repot-repot memberi tahu Uni Eropa.

Uni Eropa masih terkejut atas pidato Pompeo selama kunjungannya pada bulan Desember 2018, di mana ia mencaci-maki kritikus Trump dari Uni Eropa dan mengecam multilateralisme. Pidato itu memiliki “dampak serius” di pemerintahan Uni Eropa, kata Stelzenmüller, seorang pakar Brookings. “Itu adalah salah satu pidato terburuk di Eropa yang pernah diberikan oleh seorang menteri luar negeri. Dampaknya masih terasa hingga kini.”

Robbie Gramer adalah staf penulis di Foreign Policy.

Keterangan foto utama: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban berdiri di pertemuan puncak NATO di Brussels, tanggal 25 Mei 2017. (Foto: Getty Images/AFP/Danny Gys)

 

Bagaimana Seharusnya Amerika Merespons Kemunduran Demokrasi di Eropa?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top