Korupsi di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Bisakah Peningkatan Gaji Cegah Korupsi di Indonesia?

Petugas kepolisian Indonesia berkumpul untuk upacara penyebaran Natal di Jakarta, pada 21 Desember 2018. (Foto: AFP/Azwar Ipank)
Berita Internasional >> Bisakah Peningkatan Gaji Cegah Korupsi di Indonesia?

Bisakah peningkatan gaji mencegah korupsi di Indonesia? Pertanyaan ini timbul setelah pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan tunjangan dan gaji pegawai, yang menurut mereka dapat mengurangi korupsi. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menyatakan bahwa walau meningkatkan gaji dapat membantu mengurangi korupsi kecil-kecilan di antara petugas kepolisian tingkat rendah dan pegawai negeri sipil lainnya, namun itu tidak akan banyak membantu mengatasi kasus-kasus korupsi yang lebih besar.

Baca juga: Gambaran Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Oleh: Sheith Khidhir (The ASEAN Post)

Polisi Nasional Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan tunjangan petugas polisi hingga 70 persen. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, tunjangan akan berlaku surut dan akan dibayarkan bulan ini.

Tito menyatakan keyakinannya bahwa peningkatan ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja petugas kepolisian, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap upaya reformasi institusi dan mengurangi korupsi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan peningkatan gaji para pemimpin daerah, menyusul serentetan gubernur dan bupati yang sebelumnya ditangkap karena korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Oktober 2018, 25 pemimpin daerah telah diselidiki.

“Kami sedang melakukan penelitian. Kami juga akan menyampaikan gagasan itu kepada presiden, karena ia juga memiliki keprihatinan tentang pengaturan gaji, khususnya bagi para pejabat di daerah,” katanya.

Dua pernyataan terpisah itu mendorong pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh banyak analis dan pengamat: “Apakah memberi lebih banyak uang memang cara yang efektif untuk memberantas korupsi di kalangan pegawai negeri?”

Berjuang dengan korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 180 negara, dengan skor 37 dari 100. Hasil Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 belum dirilis.

Bahkan, jumlah kasus yang diselidiki oleh KPK telah meningkat terus antara tahun 2008 hingga 2017. Pada tahun 2017, ada 118 kasus yang diselidiki dibandingkan dengan tahun 2008 di mana hanya ada 47 kasus.

Institusi lain melihat angka yang lebih tinggi. Polisi Nasional sedang menyelidiki 1.028 kasus, sementara Kejaksaan Agung sedang menyelidiki 1.552 kasus.

(Sumber: Transparency International)

Sedangkan untuk KPK, pegawai negeri sipil merupakan jumlah terbesar dari mereka yang diselidiki karena korupsi antara tahun 2004 hingga 2018, yang merupakan 26 persen dari total jumlah kasus. Selain itu, Barometer Korupsi Global Transparency International 2017—yang mensurvei lebih dari 1.000 responden di 31 provinsi di seluruh negeri—menemukan bahwa separuh responden menganggap pegawai negeri sipil sebagai individu yang paling banyak melakukan korupsi.

Dalam mengomentari korupsi di Indonesia dan apakah meningkatkan gaji pegawai negeri akan membantu mencegah korupsi, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menyatakan bahwa walau meningkatkan gaji dapat membantu mengurangi korupsi kecil-kecilan di antara petugas kepolisian tingkat rendah dan pegawai negeri sipil lainnya, namun itu tidak akan banyak membantu mengatasi kasus-kasus korupsi yang lebih besar.

“Kita dapat melihat kasus-kasus korupsi di kalangan polisi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa kenaikan gaji atau tunjangan tidak akan banyak berpengaruh dalam mencegah korupsi. Tingkat korupsi itu dilakukan untuk mempertahankan gaya hidup mewah. Pengawasan kekayaan pegawai negeri secara teratur akan lebih efektif dalam mencegah jenis korupsi itu,” katanya.

Apakah uang mencegah korupsi?

Ketika berbicara tentang korelasi antara lebih banyak upah dan lebih sedikit korupsi, dua studi kasus memberikan wawasan penting.

Yang pertama adalah eksperimen kebijakan berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti dari Amerika Serikat (AS); Kweku Opoku-Agyemang dari Blum Center for Developing Economies, University of California, Berkeley; dan Jeremy D. Foltz dari Departemen Pertanian dan Ekonomi Terapan, University of Wisconsin, Madison.

Percobaan dilakukan di jalan raya di Ghana yang melibatkan polisi dan pengemudi truk yang akan menyuap mereka. Hasilnya menemukan bahwa polisi tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengintimidasi para pengemudi setelah mereka menerima gaji yang lebih tinggi, tetapi mereka juga mengambil lebih banyak uang secara signifikan setelah menerima gaji yang lebih tinggi.

“Bukannya mengarah pada pasukan polisi yang lebih (jika pembaca mengizinkan kami) beradab, gaji yang lebih tinggi tampaknya memberi mereka keinginan lebih besar untuk korupsi,” tulis Opoku-Agyemang.

Studi lain yang dilakukan oleh Alfred M Wu dari National University of Singapore dan Ting Gong dari City University of Hong Kong, menceritakan kisah berwawasan lainnya.

Menurut penelitian mereka yang melihat pegawai negeri di China, pengaruh kenaikan gaji pegawai negeri sipil untuk mencegah korupsi sangat lemah dan, karenanya, bergantung pada kenaikan gaji sebagai strategi anti-korupsi masih “jauh dari memadai”.

Namun, mereka mencatat bahwa gaji pegawai negeri yang rendah—terutama di negara-negara yang kurang berkembang—sering diyakini sebagai faktor penyumbang penting bagi korupsi, karena itu mengikis insentif karyawan, sedangkan gaji yang lebih tinggi meningkatkan risiko terlibat dalam korupsi, seiring para pejabat korup berisiko kehilangan lebih banyak jika tertangkap.

Baca juga: Korupsi di Indonesia Memang Sangat Parah, Pernyataan Prabowo Kenyataan

“Kami berpendapat bahwa hubungan antara gaji pegawai negeri dan korupsi harus diperlakukan dengan hati-hati. Seperti yang ditunjukkan oleh temuan kami, gaji pegawai negeri di China telah meningkat secara konstan dan substansial dalam dekade terakhir. Jumlah setiap kenaikan itu besar dan cukup signifikan untuk mengindikasikan perubahan mendasar terhadap kebijakan ‘upah rendah dan konsumsi rendah’ yang telah lama mendominasi China sebelum reformasi,” tulis mereka.

“Tingkat gaji pegawai pemerintah telah meningkat tidak hanya secara absolut tetapi juga dalam kaitannya dengan kelompok sosial lainnya. Namun, pada saat yang sama, korupsi di negara ini tetap tidak terkendali. ”

Seperti yang ditunjukkan oleh dua penelitian itu, sangat tidak mungkin bahwa menaikkan gaji atau memberikan tunjangan yang lebih baik akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam statistik korupsi Indonesia. Kemungkinan besar, pemerintah perlu melihat pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya melibatkan mereka yang bekerja, tetapi juga negara secara keseluruhan.

Keterangan foto utama: Petugas kepolisian Indonesia berkumpul untuk upacara penyebaran Natal di Jakarta, pada 21 Desember 2018. (Foto: AFP/Azwar Ipank)

Bisakah Peningkatan Gaji Cegah Korupsi di Indonesia?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top