Laut China Selatan
Berita Politik Indonesia

Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan

Wilayah Natuna. (Foto: Kepulauan Natuna Besar/Flickr/ via ORF)
Berita Internasional >> Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, namun Jakarta dan Beijing telah lama berselisih di wilayah Natuna. Pembangunan pangkalan militer baru Indonesia di wilayah itu tidak hanya untuk mengirimkan pesan kuat kepada China, tapi juga bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Baca juga: Indonesia Perkuat Pertahanan Militer di Laut China Selatan

Oleh: Premesha Saha (ORF)

Pangkalan militer baru diresmikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto pada 18 Desember 2018 di Natuna Besar—wilayah sengketa antara Indonesia dan China di Laut China Selatan. Kedua negara ini memiliki kepentingan dan hak yang bertentangan di pulau ini, yang merupakan pulau terbesar di bagian selatan Laut China Selatan.

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, tetapi Jakarta dan Beijing telah lama terlibat pertempuran dengan kapal penangkap ikan di daerah Natuna yang disengketakan. Pada bulan Maret 2016, sebuah satuan khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah menangkap sebuah kapal penangkap ikan China di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) 200 mil Indonesia dari pulau-pulau Natuna, barat laut Kalimantan.

Indonesia selalu ‘sensitif’ tentang klaim dan hak kedaulatannya. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan terutama Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti, telah mengambil langkah tegas dalam melindungi hak-hak nelayan Indonesia dengan menenggelamkan dan membakar kapal-kapal ikan ilegal di perairan Indonesia. Selain itu, Jokowi dalam banyak hal—misalnya selama kunjungannya ke Jepang setelah menjabat—menyatakan bahwa, “klaim wilayah China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional.”

Presiden Jokowi setelah insiden yang sering terjadi pada kapal-kapal penangkap ikan China yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal, telah mengunjungi Kepulauan Natuna dengan kapal perang Angkatan Laut dan mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri kabinetnya mengenai kapal perang tersebut. Pada pertengahan Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Maritim meluncurkan peta baru yang mengubah nama bagian dari laut yang disengketakan, yang berada di dalam ZEE Indonesia, sebagai Laut Natuna Utara.

Pemerintah Jokowi tidak diragukan lagi mulai fokus pada Natuna setelah insiden berulang pada penangkapan ikan ilegal yang melibatkan kapal-kapal nelayan China di perairan sekitar Natuna. Pada tahun 2016, anggaran untuk pendirian pangkalan militer di Natuna disetujui oleh DPR.

Selama peresmian pangkalan tersebut, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, “pangkalan itu dirancang untuk berfungsi sebagai pencegah terhadap setiap potensi ancaman keamanan, terutama di daerah perbatasan,” menurut juru bicara TNI Kolonel Sus Taibur Rahman.

Cegah Ancaman, Indonesia Buka Pangkalan Militer Dekat Laut China Selatan

Presiden Indonesia Joko Widodo di atas sebuah kapal perang dekat Kepulauan Natuna. (Foto: Handout)

Walau para analis keamanan menyatakan ini sebagai upaya Indonesia untuk mengirim pesan yang kuat ke China—seperti yang dikatakan Collin Coh dari RSIS Singapura bahwa “rencana untuk pangkalan militer di Kepulauan Natuna telah dibuat selama bertahun-tahun, namun peristiwa pada Maret 2016 dengan China memberi dorongan lebih besar pada rencana tersebut,”—namun para akademisi Indonesia seperti Evan Laksmana telah menyoroti bahwa pangkalan baru itu “tidak hanya tentang menghalangi China.”

Selain itu, mengingat pertimbangan yang sedang berlangsung di ASEAN tentang penyusunan Kode Etik (COC) untuk sengketa Laut China Selatan, apa dampak yang akan diberikan pangkalan militer yang baru dibangun di Natuna ini masih harus dilihat, mengingat bahwa Indonesia adalah pelopor dalam negosiasi ini.

Dasar pemikiran Indonesia di balik pangkalan baru ini perlu dianalisis dalam konteks yang lebih luas dari dinamika yang muncul dari konsep Indo-Pasifik. Pada pengamatan yang cermat tentang bagaimana kebijakan Indonesia telah berevolusi di bawah pemerintahan saat ini di bidang strategis, diplomatik, maupun di bidang pertahanan, perubahan-perubahan nyata dapat diperhatikan. Penangkapan ikan secara ilegal selalu menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi tidak pernah ada tindakan garis keras yang diterapkan.

Selama masa kampanye, Presiden Jokowi telah mengutarakan keinginannya agar Indonesia muncul sebagai kekuatan maritim regional di kawasan Indo-Pasifik. Pangkalan militer ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Modernisasi Angkatan Laut Indonesia telah berlangsung pada kecepatan yang baik dengan peningkatan alokasi anggaran pertahanan serta melalui perolehan kapal-kapal baru untuk menggantikan armada Angkatan Laut Indonesia yang semakin tua. Kementerian Pertahanan Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pangkalan Natuna sejak tahun 2009, setelah inisiasi doktrin ‘Minimum Essential Forces’.

Unit Natuna akan menjadi tuan rumah batalion gabungan dari Angkatan Darat dan Marinir serta berbagai platform canggih—mulai dari kapal selam, UAV, dan kapal perang, hingga jet tempur dan berbagai sistem rudal—dan infrastruktur pendukung lainnya.

Terdapat rencana untuk membentuk komando ketiga, yaitu Komando Timur. Setelah selesainya unit Natuna, tiga layanan unit terintegrasi di Saumlaki, Morotai, Biak, dan Merauke akan didirikan agar TNI memiliki fokus yang lebih besar pada sisi timur—yang merupakan Samudra Pasifik—di mana negara-negara seperti China dan Amerika Serikat (AS) sangat aktif.

Menurut analis Indonesia Evan Laksmana, “Unit Natuna juga akan membuka jalan bagi unit terintegrasi lainnya yang akan dikembangkan di Indonesia timur, dekat dengan Laut Timor, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik.”

Di masa lalu, kebijakan pertahanan di Indonesia lebih berkonsentrasi pada tantangan keamanan internal dan sampai batas tertentu pada ancaman keamanan non-tradisional di Selat Malaka. ‘Keseimbangan di timur’ adalah perkembangan yang sangat baru.

Tabel 1: Evolusi Kekuatan Angkatan Laut Indonesia

(Sumber: Global Security)

Tabel 2: Grafik (1990-2013) dan Proyeksi Angkatan Laut berdasarkan Skenario Air Hijau 2024

(Sumber: Global Security)

Pembangunan pangkalan militer di Natuna dapat dilihat sebagai langkah yang lebih luas dari ‘keseimbangan di timur’ Indonesia. Dengan konsep ‘Indo-Pasifik bebas dan terbuka’ yang mendapatkan banyak daya tarik, visi Presiden Jokowi tentang Indonesia untuk menjadi ‘Poros Maritim Dunia’ di Indo-Pasifik juga akhirnya mulai terbentuk.

Indonesia dapat dilihat sebagai pemimpin dalam debat ASEAN tentang pembentukan konsep Indo-Pasifik, di mana sentralitas ASEAN dan mekanisme yang dipimpin ASEAN akan menjadi titik fokus. Pentingnya Indonesia dalam memimpin ASEAN selalu ditunjukkan oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Mantan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, telah menyebutkan dalam sebuah konferensi, Singapore Perspectives, yang diselenggarakan oleh Institute of Policy Studies (IPS) pada 28 Januari 2019, “tanpa Indonesia, sangat sulit bagi ASEAN untuk menyatukan posisi bersama.”

Baca juga: Indonesia Tempatkan Personel Militer di Natuna, Dekat Laut China Selatan

Indonesia tidak lagi hanya ingin membuat kehadirannya terasa di kawasan Indo-Pasifik di lingkaran diplomatik dan forum-forum multilateral, tetapi melalui pembenahan pasukan, komando, serta pangkalan angkatan lautnya, dan ‘keseimbangan di timurnya’ ingin menjadi lebih dari sekadar ‘kekuatan tengah’ di wilayah dinamis ini.

Saat menyampaikan pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 11 Januari 2018, berjudul, “Mitra untuk Perdamaian, Keamanan, dan Kemakmuran”, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengusulkan Konsep Arsitektur Indo-Pasifik. Dia menekankan, “bersama dengan ASEAN, Indonesia akan terus berkontribusi dalam memajukan kerja sama positif yang kuat di Indo-Pasifik, dan bukannya kerja sama yang didasarkan pada kecurigaan, atau lebih buruk, persepsi ancaman. Indonesia akan bekerja dengan negara-negara di kawasan ini untuk mengembangkan payung kerja sama Indo-Pasifik yang bertujuan membangun kerja sama yang bebas, terbuka, inklusif, dan komprehensif.”

Pidato Perdana Menteri Modi di Dialog Shangrila pada 1 Juni 2018, untuk pertama kalinya menguraikan versi India dari konsep Indo-Pasifik. Kedua konsep ini memiliki kebijakan yang sama. Dia menyebutkan, “Indo-Pasifik berarti wilayah bebas, terbuka, inklusif, yang mencakup semua upaya bersama untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Ini mencakup semua negara dalam geografi ini, dan juga negara-negara lain di luar yang memiliki kepentingan di dalamnya. Asia Tenggara adalah pusatnya, dan ASEAN telah dan akan menjadi pusat masa depannya.”

Laut China Selatan menghubungkan India dengan sebagian besar mitra utamanya di Timur dan bagian penting dari arus perdagangan luar negeri India ke arah ini. ASEAN sendiri menyumbang lebih dari 20 persen dari perdagangan itu. India dan Indonesia memiliki Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dan keduanya memiliki visi yang sama tentang kerja sama maritim, perdamaian, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, dengan strategi ‘keseimbangan di timur’ Indonesia yang baru diadopsi, hubungan India-Indonesia di Indo-Pasifik dapat mencapai lintasan yang lebih besar.

Keterangan foto utama: Wilayah Natuna. (Foto: Kepulauan Natuna Besar/Flickr/ via ORF)

Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top