Di Balik Keengganan dan Dilema Indonesia Sehubungan HAM, Uighur, dan China
Berita Politik Indonesia

Di Balik Keengganan dan Dilema Indonesia Sehubungan HAM, Uighur, dan China

Berita Internasional >> Di Balik Keengganan dan Dilema Indonesia Sehubungan HAM, Uighur, dan China

Pemerintah Indonesia belum mengambil sikap tegas sehubungan penindasan dan genosida budaya yang dilakukan pemerintah China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Kelompok pembela HAM sendiri mengambil pendekatan yang berhati-hati. Di Indonesia, yang memiliki sejarah melakukan penindasan terhadap etnis China dan ketergantungan ekonomi, mengambil sikap sehubungan Uighur bukanlah perkara mudah.

Baca Juga: Kenapa Negara-Negara Islam Tidak Membela Muslim Uighur?

Oleh: Max Walden (Foreign Policy)

“Xinjiang, tempat yang luar biasa,” kata duta besar China untuk Indonesia Xiao Qian dalam kolom opininya yang diterbitkan oleh The Jakarta Post bulan September 2018. Xiao memuji kebajikan di kawasan tersebut  yang menjunjung tinggi “saling menghormati, solidaritas, dan harmoni di antara kelompok-kelompok etnis di kawasan itu,” tempat di mana pemerintah China dituduh melakukan genosida budaya terhadap Muslim Uighur.

Penahanan satu juta atau lebih warga Uighur telah menjadi berita utama di seluruh dunia, tetapi media liberal di Indonesia menyoroti masalah tersebut dengan berhati-hati. Sebagian alasannya karena upaya propaganda yang disengaja oleh China untuk menargetkan wartawan Indonesia dan sebagian lagi karena politik dalam negeri Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Pemerintah Indonesia juga tetap terlihat tenang, bahkan dalam menghadapi China yang mengungkapkan rencana untuk “Chinafikasi Islam.” Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki niat untuk campur tangan dalam perlakuan pemerintah China terhadap Muslim di China.

China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan angka-angka dari Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa perdagangan dua arah melonjak 25 persen menjadi senilai US$ 66 miliar selama 11 bulan pertama tahun 2018.

Tahun 2017, China menyalip Jepang untuk menjadi investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Investasi China dan Hong Kong tahun itu bernilai US$ 5,5 miliar. Mengingat bahwa beberapa investasi China mengalir melalui perusahaan-perusahaan proxy di Singapura atau di tempat lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengatakan pada tahun 2016 bahwa mereka menganggap China sudah menjadi investor terbesar di Nusantara.

Doktrin kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” telah lama menekankan Indonesia agar “terlibat dengan semua pihak dan tidak memihak satu pun,” kata Dewi Fortuna Anwar, seorang profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Tetapi dalam kasus-kasus lain, Indonesia tidak mengalami kesulitan berbicara membela Muslim yang teraniaya.

Dukungan untuk Palestina telah menjadi pilar kebijakan luar negeri Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung tahun 1955, sementara pemerintahan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo bersikap tegas terhadap Myanmar dalam membela Rohingya, suatu pelanggaran langka atas prinsip non-interferensi yang dibanggakan oleh ASEAN.

“Pemerintah China harus membedakan antara Muslim Uighur yang terlibat dalam perselisihan separatis dengan negara China dan mereka yang tidak terlibat dalam pemberontakan, yang merupakan mayoritas Muslim Uighur,” kata Masduki Baidlowi, kepala komunikasi untuk lembaga Islam konservatif Majelis Ulama Indonesia, yang secara terbuka memohon agar Jokowi mengambil sikap tegas.

Baca Juga: Situasi Mengerikan Muslim Uighur China: Bencana Kemanusiaan yang Diabaikan Dunia

Menjelang Pilpres 2019 pada bulan April mendatang, pertama kali pemilihan presiden dan anggota parlemen akan diadakan pada hari yang sama, para penentang capres petahana Jokowi telah menyoroti kesengsaraan komunitas Muslim Uighur sebagai seruan kampanye.

Aaron Connelly, peneliti di International Institute for Strategic Studies (IISS) di Singapura, mengatakan bahwa “setiap masalah kebijakan luar negeri dilihat melalui prisma domestic” di Indonesia, menyediakan isu panas bagi “perseteruan yang hampir kesukuan antar pendukung gerakan Islamis dan lebih banyak rakyat Indonesia yang sekuler.”

Politik Islamis dan ormas yang mendukung mereka secara historis marjinal di Indonesia, tetapi mengalami peningkatan dalam relevansi arus utama di tengah konservatisme yang tumbuh di antara kalangan Muslim. Para penentang Jokowi telah menyerang kurangnya keislaman Jokowi yang dirasakan sejak kampanye Pilpres 2014, kemudian mengklaim bahwa Jokowi diam-diam adalah keturunan China, Kristen, dan komunis.

Pilihannya atas ulama Islam konservatif berusia 75 tahun Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk Pilpres 2019 dilihat oleh banyak orang sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan agama terhadap kubu Jokowi.

Ratusan demonstran pro-Uighur di luar Kedutaan Besar China di Jakarta pada bulan Desember 2018, sebagian besar merupakan anggota kelompok Islam garis keras, juga menyerukan #2019GantiPresiden. “Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia harus memiliki daya tawar yang signifikan untuk mengatasi tragedi kemanusiaan seperti itu,” kata Irawan Ronodipuro, juru bicara kebijakan luar negeri untuk kandidat oposisi Prabowo Subianto, dengan alasan bahwa Presiden Jokowi telah gagal berbicara tegas tentang masalah Uighur yang “merupakan bukti bahwa China mengendalikan Jokowi.”

Sementara rezim Suharto selama 32 tahun secara virtual melarang budaya dan bahasa China, beberapa pengusaha etnis China tertentu mendapat manfaat dari kroniisme dan perlindungan, membangun stereotipe rasis keturunan China-Indonesia sebagai serakah dan ekslusif. Saat ini, mayoritas dari 50 orang Indonesia terkaya versi Forbes adalah etnis China.

“Sebagian besar pedagang kecil di Indonesia milik kelompok Islam merupakan yang paling langsung merasakan dampak impor China yang murah. Mereka sejak dulu hingga kini menjadi sangat anti-komunis,” kata Anwar.

Komunisme tetap menjadi isu yang sangat tabu di Indonesia, di mana hingga satu juta orang yang diduga anggota atau berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibantai pada tahun 1965-1966, secara efektif menghilangkan sayap politik kiri. “Kelompok-kelompok ini secara alami merasakan banyak simpati untuk Uighur, yang dianiaya karena mempraktikkan keyakinan Islam mereka,” tambah Anwar.

Sementara itu, banyak pendukung Jokowi yang mengecilkan masalah ini. Terdapat “ketidaktahuan yang disengaja dari pihak Jokowi dan para pendukungnya,” kata Connelly, yang “melihatnya sebagai gerakan politik sinis yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Jokowi bukan Muslim yang baik, sebagai lawan dari masalah hak asasi manusia yang serius yang harus mereka lawan.” Beberapa tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Jokowi tidak menanggapi permintaan komentar dari Foreign Policy.

Calvin Ho, seorang mahasiswa master keturunan China-Indonesia di Beijing, mengatakan bahkan sebagian besar pelajar pertukaran Muslim Indonesia di China tidak bersikap  kritis terhadap perlakuan terhadap orang Uighur. “Sangat sedikit interaksi dengan Muslim lokal karena hambatan bahasa,” katanya. “Dari video ini, kita dapat melihat Presiden Xi Jinping mengunjungi dan menghormati umat Muslim Uighur di Xinjiang,” tutur salah satu kandidat doktor yang belajar di China dalam video propaganda negara China yang diunggah di Facebook. “Kami umat Muslim baik-baik saja di sini.”

Di dalam negeri, di mana tipuan dan berita palsu merajalela dan diyakini secara luas, banyak orang di media sosial mengklaim bahwa penganiayaan orang-orang Uighur adalah konspirasi media Barat yang didukung Amerika Serikat.

“Kedaulatan Indonesia tengah terancam. Bangsa ini kembali dijajah,” kata Ronodipuro, merujuk pada meningkatnya ketergantungan ekonomi Indonesia pada China di bawah pemerintahan Jokowi. Pemerintah memang secara aktif mencari investasi China untuk beberapa dari ratusan proyek yang direncanakan di bawah dorongan infrastruktur ambisius senilai US$ 323 miliar, landasan dari agenda developmentalis Jokowi. Di antara berbagai proyek tersebut meliputi proyek kereta api kecepatan tinggi Jakarta-Bandung, yang telah dikritik kubu Prabowo karena menggunakan tenaga kerja asal  China.

“Pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merasa dilematis karena mereka memiliki kerja sama ekonomi yang kuat dengan pemerintah China, sehingga tidak dapat mengkritik China, tidak seperti ketika pemerintah Indonesia memainkan peran selama krisis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia.

“Tanpa China, ekonomi Indonesia akan menjadi lamban, dan itu jelas akan menciptakan efek domino negatif, seperti kurangnya ketersediaan lapangan kerja,” kata Ho.

Baca Juga: Genosida Budaya: Peran China Memisahkan Keluarga Uighur di Xinjiang

Kelompok-kelompok hak asasi manusia di Indonesia juga menghindari kampanye tentang masalah Uighur, kemungkinan karena takut akan menyalakan kembali kebencian laten terhadap etnis China di Indonesia. “Sebagian besar orang Indonesia sulit membedakan antara Republik Rakyat China dan orang Indonesia keturunan Cina,” kata Connelly dari IISS. “Mereka khawatir bahwa jika sentimen anti-China meningkat di Indonesia, ini akan mengakibatkan penganiayaan terhadap keturunan China-Indonesia dan bahkan memicu kekerasan.”

Di tengah kekacauan sebelum mantan diktator Suharto mengundurkan diri pada tahun 1998, pogrom anti-China di Jakarta dan pusat-pusat kota besar lainnya telah menewaskan ribuan orang, banyak perempuan China diperkosa massal, dan kerusakan properti senilai jutaan dolar. Momok rasisme anti-China kembali muncul selama pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, di mana kandidat petahana keturunan China-Kristen Basuki Tjahaja Purnama menjadi sasaran demonstrasi berbagai kelompok Islam garis keras.

Aksi yang dikenal dengan gerakan 212 tersebut berhasil membuatnya kalah di tempat pemungutan suara dan dipenjara karena kasus penistaan agama, terutama karena adanya gelombang sentimen anti-minoritas.

Hamid mengatakan bahwa para aktivis hak asasi manusia di Jakarta bulan ini menjamu para pemimpin Uighur untuk membahas masalah ini, tetapi tidak secara terbuka mempublikasikan acara tersebut atau menginformasikan kepada media karena adanya kekhawatiran akan serangan balasan anti-China.

Membela Uighur juga akan menyoroti upaya keras Indonesia sendiri untuk menahan gerakan separatis di Papua Barat yang kaya sumber daya. “Indonesia berbicara tentang mendayung di antara dua karang, di antara dua kekuatan besar dan telah ragu-ragu untuk mengkritik kekuatan besar,” kata Connelly. “Kecenderungan ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia menuntut agar negara-negara asing tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya sendiri, khususnya dalam penindasan kelompok separatis.”

Menurut Hamid, “Apa yang terjadi di Papua dan Xinjiang memiliki banyak kesamaan: keberadaan gerakan separatis, pergeseran demografi populasi. Seiring waktu, Uighur telah menjadi minoritas di daerah di mana mereka seharusnya menjadi mayoritas.”

Anwar mengatakan, “Jika pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi berita utama, mungkin akan ada lebih banyak demonstrasi publik mengecam China di Indonesia, yang akan memberikan tekanan pada pemerintah untuk menunjukkan dukungan kepada warga Uighur secara lebih terbuka.”

Sementara pihak oposisi telah mempermasalahkan masalah ini, mereka mungkin akan mengubah suaranya begitu berkuasa di pemerintahan. Terlepas dari retorika Prabowo yang keras, Connelly mengatakan bahwa pemerintah mana pun yang dipimpinnya tidak akan menghadapi China dengan serius karena masalah Uighur. Kemungkinan besar Prabowo akan “beralasan bahwa dia tidak berkepentingan untuk melawan salah satu dari kekuatan besar ketika ada target lain yang lebih rentan yang akan memungkinkannya untuk menunjukkan karakter nasionalisnya, terutama Singapura.”

Hamid setuju. “Mengingat asal-usul Prabowo dari bisnis besar dan lingkaran Suharto, saya tidak yakin dia dapat dengan mudah mengambil sikap kritis terhadap China, mengingat fakta bahwa China telah mengembangkan cengkeramannya tidak hanya di Asia Tenggara tetapi secara global,” katanya.

Max Walden adalah kandidat doktor di Melbourne Law School dan penulis tentang hak asasi manusia dan migrasi di Asia.

Keterangan foto utama: Muslim Aceh berdemonstrasi menentang penindasan China terhadap etnis Uighur di Masjid Baiturrahman di Banda Aceh, Indonesia, tanggal 21 Desember 2018. (Foto: Riau Images/Barcroft Media/Getty Images)

Di Balik Keengganan dan Dilema Indonesia Sehubungan HAM, Uighur, dan China

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top