20 Tahun Reformasi
Berita Tentang Indonesia

Analisis: Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah 20 Tahun Reformasi

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) memberi selamat kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Wiranto setelah upacara pelantikan anggota kabinet baru di Istana Negara di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)
Home » Berita Tentang Indonesia » Analisis: Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah 20 Tahun Reformasi

Meskipun ada kemajuan, hak asasi manusia di Indonesia masih terancam. Reformasi telah gagal mengatasi hak asasi manusia di Indonesia karena meskipun ada upaya pemerintah, entah dalam militer atau tidak, mantan jenderal polisi dan militer yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masa lalu masih terus berkuasa.

BACA JUGA: MEWUJUDKAN KEMBALI KOMITMEN INDONESIA TERHADAP KEADILAN PIDANA INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Usman Hamid (The Diplomat)

Berakhirnya pemerintahan otokratis yang didukung militer pada 20 Mei 1998, membuka jalan bagi penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Sejauh mana agenda hak asasi manusia di negara ini berkembang ketika era Reformasi memperingati ulang tahunnya yang ke-20?

Reformasi telah menjadi saksi perbaikan signifikan dalam hal politik dan kebebasan sipil serta pemisahan tentara dan polisi, tetapi, secara praktis, hak asasi manusia masih terancam di negara ini. Pelanggaran terus terjadi dalam bentuk baru.

Kelahiran Reformasi tidak dengan semestinya menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kekuasaan militer Suharto. Pejabat tinggi pemerintah dan jenderal militer masih ada di atas hukum. Reformasi masih mengakui kekebalan hukum, dan mantan jenderal militer, termasuk beberapa yang masih bertugas dan yang harus dibawa ke pengadilan untuk pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, masih memegang posisi strategis dalam pemerintahan rezim pasca-Suharto.

Hingga hari ini, sudah ada lima pemerintahan sejak Reformasi lahir. Masing-masing dari mereka memiliki agenda hak asasi manusia tetapi sayangnya pekerjaan mereka tetap belum selesai.

Penerus Suharto, BJ Habibie, seorang tokoh non-militer tetapi terlihat sangat dekat dengan Suharto, memulai era reformasi dengan melepaskan semua tahanan politik dan tahanan hati nurani, memungkinkan pendirian banyak partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum pada tahun 1999. Namun, dia tidak berusaha mencari keadilan atas pelanggaran oleh militer di masa lalu.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau “Gus Dur”, tokoh nonmiliter lainnya, bergerak maju dengan agenda hak asasi manusia progresifnya: memisahkan polisi dan militer dan menetapkan hukum tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia agar dapat mengedaili pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu seperti pembunuhan massal di Tanjung Priok tahun 1984. Sayangnya, agenda hak asasi manusianya terhenti setelah dia didakwa karena tuduhan korupsi yang sangat dipertanyakan.

Meskipun pemerintah Gus Dur bergerak untuk mengamandemen konstitusi untuk lebih menegaskan pasal tentang hak asasi manusia, militer, yang masih memiliki pengaruh politik di parlemen, berhasil memasukkan pasal yang mendukung prinsip hukum penegakan hukum non-retroaktif, dalam upaya untuk mencegah pemerintahan menghukum militer di masa depan atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu—terutama pembunuhan terhadap sekitar 500.000 terduga pendukung komunis pada tahun 1965, sekitar 200.000 orang di Timor Timur dari tahun 1975 dan 1999, ribuan orang di Aceh antara tahun 1989 dan 1993 dan ratusan orang di Papua sejak tahun 1980-an. Di sinilah Reformasi juga secara resmi melahirkan kekebalan hukum.

BACA JUGA: PASCA-REFORMASI INDONESIA: ‘NEO-ORDE BARU’, ERA KETIDAKPASTIAN

Gus Dur membatasi kekuatan militer di pemerintahannya tetapi militer mendapatkan kembali kekuasaannya di bawah kekuasaan pengganti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, yang juga seorang tokoh politik tetapi bukan dari militer. Megawati pada tahun 2003 mengambil pendekatan yang lebih represif dalam menanggapi gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua dengan membawa lebih banyak tentara ke dua wilayah yang diperebutkan dan membatasi akses bagi wartawan dan pembela hak asasi manusia.

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengganti Megawati, dilihat sebagai kembalinya militer ke kursi kepresidenan, karena dia merupakan seorang jenderal militer dari era Suharto. Setelah 10 tahun memerintah negara itu, SBY gagal memenuhi janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia di masa lalu dan pembunuhan pembela hak asasi manusia tahun 2004, Munir Said Thalib, yang melibatkan pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN).

Setelah SBY, orang Indonesia mengembalikan kepresidenan ke kepemimpinan nonmiliter dengan memilih Joko Widodo atau “Jokowi,” mantan walikota dan pengusaha, sebagai presiden ketujuh negara itu. Jokowi membuat janji besar untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang menyemangati para pembela hak asasi manusia dan anggota keluarga korban.

Namun, karena ia ditentang oleh kekuatan oposisi politik yang dipimpin oleh mantan jenderal militer yang kuat, Prabowo Subianto, mantan menantu laki-laki Soeharto, Jokowi akhirnya menggunakan pragmatisme. Presiden telah menggandeng mantan jenderal polisi dan militer untuk bertugas di pemerintahan dan kabinetnya dalam apa yang dilihat oleh banyak orang sebagai upaya untuk membendung kepemimpinan oposisi Prabowo.

Sebagian dari sepuluh mantan jenderal militer, termasuk Wiranto dan Hendropriyono, yang merupakan anggota lingkaran dalam Jokowi dan Kabinet, diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan di Timor Timur.

Reformasi telah gagal mengatasi hak asasi manusia di Indonesia karena meskipun ada upaya dari pemerintah, entah dari militer atau tidak, mantan jenderal polisi dan militer yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masa lalu terus memegang kekuasaan dalam 20 tahun terakhir ini.

Akibatnya, hak asasi manusia masih terancam di Indonesia meskipun orang-orang menikmati kebebasan sipil dan partisipasi politik yang lebih besar.

Pasukan keamanan di Papua, wilayah paling bergolak dan paling timur di Indonesia, sering menggunakan kekuatan yang tidak perlu ketika berhadapan dengan demonstrasi damai yang biasanya berakhir dengan pembunuhan di luar proses hukum.

Setelah Timor Timur, yang sekarang bernama Timor-Leste, menjadi negara merdeka melalui referendum pada tahun 1999 dan Aceh menyetujui perjanjian damai dengan pemerintah pusat pada tahun 2005 untuk mengakhiri perjuangannya dalam mendapat kemerdekaan, Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia saat ini yang masih memiliki senjata dan gerakan kemerdekaan yang damai, menjadikan provinsi itu sebagai sarang negara itu untuk pelanggaran hak asasi manusia dalam apa yang disebut pasukan keamanan sebagai ‘memerangi separatis.’

Dalam 20 tahun terakhir, meskipun Indonesia tidak lagi memiliki konflik kekerasan di Maluku dan Sulawesi Tengah, negara ini masih mengalami ketegangan dan kekerasan etnis dan agama, yang diakibatkan oleh politik yang memecah belah dan mengambinghitamkan oleh para elit.

Hukum-hukum kejam telah dibaca kembali untuk membatasi kebebasan sipil dan aktivisme yang dianggap anti-Pancasila, separatis, atau komunis. Juga, kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, pengikut kepercayaan lokal, pembela hak asasi manusia, jurnalis, serta orang LGBT sering mengalami diskriminasi dan serangan baik dari aktor negara maupun non-negara tanpa upaya serius untuk membawa mereka yang diduga bertanggung jawab ke jalur pidana demi keadilan.

Budaya kekebalan hukum ini kembali pada kenyataan bahwa tidak ada satu pun pemerintahan dari tahun 1998 hingga 2018 yang berhasil membawa mereka yang bertannggung jawab atas pembunuhan siswa di Universitas Trisakti di Jakarta dan dalam Tragedi Semanggi, serta hilangnya para siswa yang berjuang untuk Reformasi pada tahun 1998 ke pengadilan. Jelas bahwa Reformasi masih memiliki hutang yang belum terbayarkan kepada para siswa yang terbunuh dan hilang yang berjuang untuk mempertahankan gerakan reformasi.

Usman Hamid adalah Direktur Amnesty International Indonesia.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) memberi selamat kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Wiranto setelah upacara pelantikan anggota kabinet baru di Istana Negara di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)

Analisis: Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah 20 Tahun Reformasi
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top