Peran Harga BBM dalam Pemilihan Presiden di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Peran Harga BBM dalam Pemilihan Presiden di Indonesia

Berita Internasional >> Peran Harga BBM dalam Pemilihan Presiden di Indonesia

Harga bahan bakar minyak seolah menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dari pemilihan presiden di Indonesia. Seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 kali ini, dengan Jokowi lagi-lagi menurunkan harga BBM beberapa bulan sebelum tanggal pemilihan. Meskipun tidak ada permintaan publik atas penurunan harga bahan bakar, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap subsidi sebagai hak mereka, bahkan jika kondisi global terkadang menyebabkan fluktuasi harga.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Sama Saja, Papua Barat Berencana Boikot Pilpres 2019

Ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 30 persen pada pertengahan 2008 sebagai tanggapan terhadap pasar minyak global yang melonjak ke rekor $140 per barel, ia jelas khawatir bahwa tindakan tidak populer itu akan mengancam peluang pemilihannya kembali.

Tetapi ketika harga dunia turun pada tahun yang sama, ia mengembalikan harga BBM ke level sebelumnya yang lebih rendah dalam tiga langkah tambahan―sebuah langkah yang kemudian berkontribusi besar untuk kemenangannya dalam pemilihan ulang yang pada Juli 2009.

Satu dekade kemudian, dengan Indonesia masih enggan untuk menghubungkan BBM domestik dengan harga pasar global, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengadopsi taktik yang sama dan terbatas menjelang pemilihan presiden April ini, meskipun kali ini dengan minyak mentah Brent duduk di harga $64 per barel dan tampak lebih stabil dibandingkan tahun 2008-2009.

Pertamina mengumumkan pada 10 Februari bahwa mereka akan menurunkan harga bensin non-subsidi hingga 800 rupiah (6 sen Amerika Serikat) per liter, sejalan dengan penurunan harga global dan penguatan marjinal rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Di bawah kebijakan baru itu, harga Pertamax Plus ditetapkan pada harga 11.200 rupiah (79 sen) dan Pertamax 92 pada 9.850 rupiah (69 sen), masing-masing turun dari 12.000 rupiah dan 10.200 rupiah, sementara Pertalite 90―yang telah mengantikan Premium yang memiliki oktan rendah sebagai pilihan BBM yang murah―tetap di level yang ada saat ini yaitu 7.650 rupiah (54 sen).

Harga untuk oktan diesel yang berbeda dikurangi sedikit menjadi antara 11.700 rupiah dan 10.200 rupiah per liter, dan biaya untuk Premium bersubsidi dipotong dari 6.550 rupiah menjadi 6.450 rupiah―tetapi hanya di Jawa dan pulau-pulau tetangga di sebelah timur Madura dan Bali.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2019, Bayang-Bayang Orde Baru Suharto Makin Menghantui

Presiden Indonesia Joko Widodo berpose dengan sepeda motor saat berkunjung ke pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Indonesia, 8 April 2018. (Foto: Reuters/Antara Foto/Puspa Perwitasari)

Menurut GlobalPetrolPrices.com, Indonesia saat ini duduk di peringkat ke-40 di antara 164 negara dalam daftar di mana harga BBM berkisar dari yang termurah (Venezuela, Sudan, Iran dan Kuwait) hingga yang paling mahal (Zimbabwe, Hong Kong, Monako, dan Norwegia).

Itu didasarkan pada harga rata-rata 10.510 rupiah (74 sen) per liter, jauh lebih rendah dari rata-rata global $1,09, dan jauh di bawah Singapura (1,51 sen), Laos ($1,16), Thailand ($1,04), Filipina ( 94 sen) dan Kamboja (91 sen). Hanya Malaysia, Myanmar, dan Brunei yang lebih murah di Asia Tenggara.

Segera setelah ia terpilih pada tahun 2014, Jokowi mendapat banyak pujian dengan terus mewujudkan janji untuk meningkatkan harga BBM lebih dari 30 persen dalam upaya untuk memotong $8 miliar dari tagihan subsidi BBM tahunan sebesar $23 miliar di negara itu―sesuatu yang ditolak SBY saat itu.

Tetapi tahun lalu pemerintah telah mengubah taktiknya, meningkatkan subsidi energi hampir 70 persen―dari 94,5 triliun ($6,7 miliar) menjadi rupiah 163,5 triliun ($11,5 miliar)―dan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk mengatur harga BBM non-subsidi karena adanya kekhawatiran inflasi.

Itu bukan satu-satunya perangsang pemilihan. Anggaran Indonesia tahun 2019 menyisihkan 381 triliun rupiah ($26 miliar) dalam pengeluaran sosial, naik 32 persen dari tahun 2018, sebagian besar akan dibelanjakan untuk program yang dinamakan Keluarga Harapan, Kesehatan Nasional, dan Kredit Usaha Kecil untuk mendukung rumah tangga termiskin di negara itu.

Ini juga akan memperluas jumlah rumah tangga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari program Bantuan Makanan Non Tunai dari 10 juta menjadi 15,6 juta rumah tangga dalam upaya lebih lanjut untuk mengurangi tingkat kemiskinan resmi yang saat ini berada di angka 9,8 persen.

Seorang petugas pom bensin di pom bensin Pertamina di Jakarta. (Foto: AFP/Romeo Gacad)

Sebagian besar analis percaya harga BBM akan kembali ke tingkat lama setelah pemilihan presiden dan legislatif April, tetapi sementara itu beban akan jatuh lagi pada Pertamina, yang harus menanggung biaya tambahan terkait dengan kebijakan harga yang sama yang diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2017.

Sebelumnya, pengguna BBM di Papua dan pulau-pulau Indonesia bagian timur lainnya, khususnya, harus membayar lebih mahal untuk BBM mereka daripada di tempat lain di kepulauan ini karena tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh Pertamina.

“Harga minyak mungkin turun dari harga tertinggi pada Oktober ($81,03 per barel), tetapi sekarang adalah saatnya untuk menjaga harga tetap kuat dan membantu memulihkan keuangan Pertamina, terutama kebijakan satu-harga yang mahal itu,” kata seorang analis minyak. “Mereka mungkin untung dengan harga saat ini, tetapi saya menduga itu tidak menutupi biaya satu-harga.”

Selain itu, Pertamina juga dibebani dengan kebijakan pemerintah untuk mengambil alih konsesi minyak dan gas yang telah habis masa berlakunya, sebuah program nasionalis yang telah menyebabkan penurunan 34 persen dalam produksi di blok Mahakam Kalimantan Timur, ladang bahan bakar terbesar kedua di negara itu.

Analis mengatakan walaupun nasionalisme energi dapat dimengerti, menjadikan Pertamina sebagai pemilik dan operator tunggal tidak masuk akal ketika ada kebutuhan untuk efisiensi, efektivitas biaya, dan keterampilan teknologi tingkat tinggi dan investasi modal untuk mempertahankan ladang bahan bakar yang mengalami kemunduran.

“Biaya tambahan mungkin tidak muncul pada anggaran nasional sekarang, tetapi jika Pertamina perlu diselamatkan, maka pasti akan muncul,” kata seorang mantan pejabat senior. “Lembaga pemeringkat sudah mulai memperhatikan dan ini dapat menyebabkan penurunan peringkat.”

Moody’s mengatakan Oktober lalu bahwa walaupun Pertamina berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi kenaikan belanja modal dan risiko eksekusi, Indonesia membutuhkan investasi besar―mungkin dari perusahaan minyak asing―untuk mencegah penurunan produksi minyak dan gas secara keseluruhan.

Awal tahun ini, Pertamina mengungkapkan pihaknya memotong target pengeluaran tahun 2019 sekitar seperempat, menjadi antara $4,2 miliar dan $4,5 miliar, setelah akuisisi baru dan integrasi dengan perusahaan gas negara PGN pada akhir 2018.

Baca Juga: Debat Pilpres 2019 Kedua: Ketika Prabowo Terjegal Unicorn

Seorang pekerja minyak Indonesia membuka pengukur di dekat tangki minyak mentah di pulau Bunyu di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Pertamina juga menargetkan laba $1,5 miliar hingga $2 miliar pada 2019, di bawah proyeksi tahun lalu $2,3 miliar; keseluruhan kinerja keuangan perusahaan untuk 2018 belum diungkapkan, tetapi setengah laba pertama sebesar $384 juta adalah yang terendah dalam empat tahun.

Jokowi menandatangani kenaikan harga bahan bakar pada 11 Oktober selama konferensi Dana Moneter Internasional-Bank Dunia yang diadakan di Bali Oktober lalu, kemudian membatalkannya satu jam setelah diumumkan setelah diberitahu dampaknya terhadap daya beli masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

Dengan kenaikan harga dunia menuju $80, kenaikan harga rata-rata 7 persen untuk Premium dan diesel sebenarnya telah diputuskan bulan sebelumnya, bersamaan dengan kenaikan Pertamax yang digunakan oleh pemilik mobil kaya yang tetap berlaku sampai bulan ini.

Analis Wall Street memperkirakan harga minyak dunia akan tetap berada di kisaran $68-73 hingga 2019, lebih rendah dari asumsi $75 dalam anggaran 2019 Indonesia, yang jauh lebih realistis daripada biasanya. Tetapi analis yang sama mengatakan sejumlah risiko ekonomi dan geopolitik, termasuk perang daging Amerika Serikat-China, masih bisa menyebabkan lonjakan harga.

Setelah memuncak pada 1,7 juta barel pada pertengahan 1990-an, Indonesia akhirnya menjadi importir minyak bersih pada tahun 2009 dan sekarang memiliki defisit minyak dan gas sebesar $12,4 miliar, sejauh ini merupakan kontributor tunggal terbesar untuk defisit perdagangan 8,5 persen di tahun lalu.

Meskipun tidak ada permintaan publik atas penurunan harga bahan bakar, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap subsidi sebagai hak mereka, bahkan jika kondisi global terkadang menyebabkan fluktuasi harga. Pemerintah semakin menganggap subsidi bukan sebagai beban keuangan, tetapi sebagai kewajiban sosial.

Dalam keadaan seperti itu, pengurangan harga menjadi hampir tidak relevan―seperti halnya upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. “Jika Anda menjaga harga tetap rendah, orang tidak akan tertarik pada konservasi,” kata seorang mantan pejabat pemerintah yang menangani masalah ekonomi. “Dan itu tidak mendidik mereka tentang hidup di dunia nyata.”

 

Keterangan foto utama: Stiker dengan gambar Presiden Indonesia Joko Widodo di tangki bensin sepeda motor yang dipenuhi dengan bahan bakar bersubsidi di sebuah pom bensin Pertamina di Jakarta. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Peran Harga BBM dalam Pemilihan Presiden di Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top