Presiden Interpol
Asia

Analisis: Kasus Presiden Interpol yang Hilang dan Berita Seputar China

Presiden Interpol Meng Hongwei berjalan menuju panggung untuk menyampaikan pidato pembukaannya di Interpol World Congress di Singapura, pada tanggal 4 Juli 2017. (Foto: AP/Wong Maye-E)
Home » Featured » Asia » Analisis: Kasus Presiden Interpol yang Hilang dan Berita Seputar China

Kasus mantan Presiden Interpol Meng Hongwei yang menghilang dan disebut-sebut ditahan, masih suram. China mengatakan bahwa Meng ditahan untuk diselidiki terkait kasus korupsi yang melibatkannya. Istrinya yang buka suara dan menentang Partai Komunis China, mengaku bahwa dirinya mendapatkan panggilan telepon yang mengancam. Ia pun saat ini berada di bawah perlindungan kepolisian Prancis. Berikut analisis tentang Presiden Interpol yang hilang, dan berita seputar China lainnya yang telah dikurasi.

Baca juga: Istri Presiden Interpol yang Hilang Terima Ancaman dan Telepon Mengerikan

Oleh: Benjamin Wilhelm (World Politics Review)

Ketika Meng Hongwei—Wakil Menteri Keamanan Publik China—terpilih sebagai Presiden Interpol pada tahun 2016, itu dipuji di China sebagai tanda kemampuan negara tersebut untuk memimpin organisasi internasional.

Namun dalam peristiwa dramatis akhir pekan lalu, istrinya melaporkan bahwa Meng hilang kepada pihak berwenang Prancis di Lyon—di mana Interpol memiliki kantor pusatnya—setelah tidak mendengar kabar dari suaminya sejak dia pergi ke China pada akhir September.

Sebuah pesan teks dengan emoji pisau yang mengkhawatirkan—yang dikirim suaminya segera setelah kedatangannya di China—adalah yang terakhir yang ia dengar dari suaminya, sebuah fakta yang ia ungkapkan saat konferensi pers di mana ia menyembunyikan wajahnya karena kekhawatiran akan keselamatannya.

Ketidakpastian tentang keberadaan Meng berlanjut sampai Minggu (7/10), ketika Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin—badan pengawas Partai Komunis China dalam melawan korupsi dan ketidaksetiaan politik—mengungkapkan bahwa Meng sedang diselidiki atas “kecurigaan melanggar hukum.” Beberapa jam kemudian, Interpol mengumumkan bahwa mereka menerima pengunduran diri Meng yang akan efektif segera.

Pada Senin (8/10), Kementerian Keamanan Publik China mengumumkan bahwa Meng dicurigai melakukan “suap dan dugaan pelanggaran hukum.” Dia dilaporkan berada di tahanan Komisi Pengawas Nasional—badan anti-korupsi tertinggi dan paling kuat di China, yang baru terbentuk pada bulan Maret. Untuk saat ini, Meng secara teknis masih menjadi Wakil Menteri Keamanan Publik—sebuah peran yang ia ambil secara bersamaan saat memimpin Interpol.

Rincian kasus Meng sangat buram. Menurut The New York Times, Menteri Keamanan Publik China Zhao Kezhi mengatakan pada pertemuan para pejabat senior polisi di Beijing, bahwa kejatuhan Meng adalah bagian dari “sisa-sisa beracun” yang ditinggalkan oleh Zhou Yongkang. Zhou adalah kepala keamanan dalam negeri yang kuat, sebelum dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan korupsi pada tahun 2015.

Namun, seorang sumber anonim mengatakan kepada South China Morning Post (SCMP) bahwa Meng “tidak pernah dekat” dengan Zhou.

Meng Hongwei

Meng Hongwei adalah kepala pertama Interpol yang berasal dari China. (Foto: AFP/Roslan Rahman)

Komentator politik China Zhang Lifan, juga skeptis terhadap hubungan Meng dengan Zhou, dan menekankan bahwa Meng terpilih sebagai Presiden Interpol setelah penangkapan Zhou. Zhang mengatakan kepada SCMP, “Jika Meng benar-benar anggota kelompok Zhou, dia tidak akan pernah ditunjuk (oleh Beijing) untuk memimpin Interpol.”

Istri Meng—yang menggunakan nama lain Grace Meng—sejak itu memberi tahu The Associated Press bahwa dia menerima panggilan telepon yang misterius tetapi mengancam, dari seorang pria yang berbicara dalam bahasa Mandarin: “Anda mendengarkan tetapi Anda tidak boleh berbicara. Kami telah datang dalam dua tim kerja, dua tim kerja hanya untuk Anda.”

Dia saat ini berada di bawah perlindungan polisi di Lyon, dan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Rabu (10/10) bahwa China “tidak mengetahui situasi” terkait ancaman terhadap keselamatannya.

Kejatuhan Meng dapat menghalangi kesempatan warga negara China di masa depan untuk mengepalai organisasi internasional. China tidak memberi tahu Interpol tentang penyelidikan atas Meng atau rencana untuk menahannya. Paul Haenle—Direktur Pusat Kebijakan Global Carnegie-Tsinghua di Beijing—mengatakan kepada SCMP, “Sulit membayangkan organisasi internasional lainnya mau menempatkan seorang warga negara China di posisi yang bertanggung jawab.”

Pada tahap awal ini, jika ada yang dapat diambil dari keadaan suram di sekitar penahanan Meng, mungkin adalah bahwa China hanya peduli tentang menyelamatkan muka di panggung internasional, ketika mengejar orang-orang yang tidak disukai oleh Partai Komunis.

Berikut ini rangkuman berita China lainnya dari minggu lalu:

Pence sampaikan “pendekatan baru Amerika terhadap China”

Kamis (4/10) lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menyampaikan pidato kebijakan besar pertama pemerintahan Trump terhadap China di Institut Hudson di Washington.

Menuduh China menggunakan kekuatan militer, mata-mata, kekuatan ekonomi, dan propagandanya untuk merusak AS di dalam dan di luar negeri, Pence menggambarkan kebijakan pemerintah AS dalam konteks “era baru persaingan negara-negara besar,” yang merupakan bagian penting dari Strategi Keamanan Nasional Trump.

Dalam pidatonya, Pence menyatakan bahwa harapan untuk “China yang bebas” “tidaklah terpenuhi,” dan menyebutkan “pengawasan negara yang tak tertandingi” oleh China dan tindakan keras terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Pence mengeluarkan tantangan ke Beijing, dengan mengatakan bahwa AS “tidak akan mundur,” dan menambahkan bahwa “persaingan tidak selalu berarti permusuhan.”

Beijing mengecam pidato itu, menuduh Pence membuat “tuduhan tidak beralasan” dengan mengklaim bahwa China “ikut campur dalam urusan internal AS.” Pemerintahan Trump belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya bahwa Beijing mencampuri pemilu di Amerika—klaim yang diulang oleh Pence dalam pidatonya.

Trump sendiri telah menunjuk pada “iklan propaganda” dari China Daily—surat kabar China yang dikelola pemerintah China—yang dimasukkan ke dalam surat kabar AS seperti The Washington Post dan The Des Moines Register, sebagai bukti campur tangan China dalam urusan internal AS. China mengkonfirmasikan bahwa kemitraan dengan organisasi media Amerika adalah praktik umum bagi media asing.

Analisis: Kasus Presiden Interpol yang Hilang dan Berita Seputar China

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, sebelum pertemuan mereka di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, pada 8 Oktober 2018. (Foto: AP/Andy Wong)

Mike Pompeo di Beijing

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan mitranya dari China, Menteri Luar Negeri Wang Yi, pada Senin (8/10) di Beijing. Kunjungan itu dilakukan di tengah-tengah kegaduhan dalam hubungan AS-China, dan ketegangan itu terlihat dalam pembicaraan pada Senin (8/10).

Duduk di seberang meja dari Pompeo di Diaoyutai State Guest House, Wang mengkritik pemerintahan Trump karena “ketegangan perdagangan” yang tak henti-hentinya meningkat, dan “terus membayangi” hubungan AS-China, menurut The New York Times. Dalam tanggapannya, Pompeo mengatakan bahwa AS memiliki “ketidaksetujuan mendasar” tentang masalah yang diangkat oleh China.

Dalam tanda-tanda adanya potensi perselisihan bilateral lainnya, Pompeo tidak bertemu Presiden China Xi Jinping, meskipun keduanya bertemu sebelumnya saat kunjungan terakhir Pompeo pada bulan Juni, dan sebuah jadwal yang dirilis selama perjalanan tersebut dilaporkan mencantumkan pertemuan dengan Xi.

Kunjungan Pompeo ke Beijing adalah bagian dari perjalanan yang juga termasuk pemberhentian di Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang, dan sebagian besar difokuskan pada perencanaan untuk pertemuan tingkat tinggi kedua antara Trump dan diktator Korea Utara Kim Jong-un.

Baca juga: Bagaimana Kasus Aneh Hilangnya Presiden Interpol Jadi Semakin Ganjil

Lu Kang—juru bicara Kementerian Luar Negeri China—telah mengecilkan kemungkinan bahwa ketegangan baru-baru ini antara AS dan China akan menghambat kerja sama dalam masalah Korea Utara. Meski begitu, The New York Times menunjukkan, bahwa ada sejumlah poin yang mencuat ketika berbicara tentang Korea Utara, termasuk pertanyaan tentang sanksi PBB.

Wartawan Financial Times menghadapi pengusiran dari Hong Kong

Pemerintah Hong Kong pada pekan lalu menolak untuk memperbarui visa wartawan Inggris Victor Mallet—sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah semi-otonomi China tersebut, yang menjamin kebebasan sebagai bagian dari perjanjian serah terima dari Inggris pada tahun 1997.

Mallet adalah editor berita Asia untuk Financial Times dan wakil presiden Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong. Dia menjabat sebagai pelaksana presiden pada bulan Agustus, ketika organisasi itu menjadi tuan rumah pembicara Andy Chan, Pemimpin Partai Nasional Hong Kong yang dilarang sejak dulu, yang mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong dari China. FCC mengabaikan permintaan dari pemerintah China untuk membatalkan acara tersebut dengan alasan mengancam keamanan nasional.

Perkembangan di Xinjiang

Para pejabat China membuat dasar hukum untuk tindakan keras mereka terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang pada Selasa (9/10), dengan merevisi undang-undang setempat untuk memungkinkan penahanan terhadap para ekstremis yang dicurigai, di dalam “pusat pendidikan dan pelatihan,” menurut The Associated Press.

Uighur dan Han China: Kehidupan di Dua Alam yang Berbeda di Xinjiang

Dalam foto tanggal 4 November 2017 ini, para penduduk berjalan melewati pos pemeriksaan keamanan di pasar terbuka di Kashgar di wilayah Xinjiang, di China barat. (Foto: AP Photo/Ng Han Guan)

James Leibold—seorang ahli dalam kebijakan etnis China di La Trobe University di Melbourne—mengatakan kepada SCMP bahwa Partai Komunis “berebut untuk membenarkan (pusat penahanan) tersebut secara hukum dan politik” dalam menghadapi kritik global. Karena alasan ini, revisi ini dilihat oleh banyak pengamat sebagai formalitas belaka.

Secara terpisah, para pemimpin Partai Komunis Urumqi, ibu kota Xinjiang, meluncurkan kampanye melawan produk halal pada Senin (8/10). Global Times—surat kabar China yang dikelola pemerintah—mengatakan bahwa “tuntutan bahwa segalanya harus halal, di mana tidak ada yang dapat benar-benar halal”, telah mendorong ekstremisme dan memungkinkan Islam menembus kehidupan sekuler.

Xi akan mengunjungi Korea Utara?

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pada sidang Kabinet pada Senin (8/10), bahwa Presiden Xi diperkirakan akan mengunjungi Korea Utara “segera.” Ini akan menjadi perjalanan pertama Presiden China tersebut ke Korea Utara sejak berkuasa pada tahun 2013. Para pengamat percaya bahwa kunjungan yang diharapkan ini menunjukkan pergeseran dalam sikap Beijing terhadap AS, dan keinginan untuk pengaruh yang lebih besar di Semenanjung Korea.

Benjamin Wilhelm adalah editor newsletter dan engagement WPR.

Keterangan foto utama: Presiden Interpol Meng Hongwei berjalan menuju panggung untuk menyampaikan pidato pembukaannya di Interpol World Congress di Singapura, pada tanggal 4 Juli 2017. (Foto: AP/Wong Maye-E)

Analisis: Kasus Presiden Interpol yang Hilang dan Berita Seputar China

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top