Debat Pilpres Kedua
Berita Politik Indonesia

Komitmen Lingkungan Para Kandidat Jelang Debat Pilpres Kedua

Pandangan udara dari tambang batubara PT Borneo Indobara di Kalimantan Selatan. (Foto: Greenpeace/Daniel Beltran)
Berita Internasional >> Komitmen Lingkungan Para Kandidat Jelang Debat Pilpres Kedua

Debat pilpres kedua pada 17 Februari esok, akan membahas masalah lingkungan. Para aktivis mengatakan bahwa baik Presiden Joko Widodo maupun penantangnya Prabowo Subianto, telah menunjukkan sedikit komitmen untuk mengatasi masalah mendesak, seperti mengekang ekspansi kelapa sawit, mengakhiri deforestasi, atau sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat. Para aktivis juga menyebut bahwa kedua kandidat memiliki hubungan dengan perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan, seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang akan menghambat mereka untuk benar-benar menyelesaikan masalah lingkungan.

Baca juga: Jelang Debat Pilpres 2019 Kedua: Menilik Infrastruktrur di Era Jokowi

Oleh; Basten Gokkon (Mongabay)

Presiden Indonesia Joko Widodo dan saingannya dalam pemilu tahun ini, Prabowo Subianto, diharapkan untuk membahas masalah perlindungan dan manajemen lingkungan selama debat pilpres kedua mereka pada tanggal 17 Februari esok.

Hampir 200 juta orang berhak memilih dalam pemungutan suara yang akan mengulang Pilpres 2014, ketika Jokowi mengalahkan Prabowo dengan 6 poin persentase—margin kemenangan tersempit dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Walau banyak retorika kampanye pilpres telah didominasi oleh isu-isu ekonomi dan agama, namun para kandidat harus berurusan dengan masalah lingkungan yang juga rumit.

Indonesia adalah rumah bagi rangkaian hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan salah satu negara dengan ekosistem laut yang paling luas, bersama dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang diberikan oleh keduanya. Namun, hutannya cepat menghilang, sebagian besar untuk kelapa sawit dan perkebunan monocrop lainnya, serta tambang dan kayu. Indonesia juga merupakan sumber krisis sampah plastik terbesar kedua di dunia, setelah China.

Hilangnya biomassa hutan di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2013. Sumatra tampaknya memiliki tingkat tertinggi, dalam warna oranye. (Foto: Global Forest Watch)

Taruhannya sangat tinggi bagi kedua kandidat, di mana para aktivis lingkungan menyebut mereka menerima dana kampanye dari perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan.

Jatam—sebuah LSM yang memantau industri pertambangan—pada awal pekan ini menerbitkan penelitian yang meneliti sumber pendanaan untuk setiap kampanye. Ia menemukan bahwa 86 persen dari hampir $4 juta dalam donasi yang dilaporkan oleh kampanye Jokowi pada awal tahun, terkait dengan perusahaan pertambangan dan energi besar; sementara 70 persen dari $3,4 juta yang dilaporkan oleh tim Prabowo dapat ditelusuri berkaitan dengan bisnis bahan bakar fosil.

Ada juga fakta bahwa banyak penasihat dan orang kepercayaan dekat para kandidat dan calon wakil mereka telah berbondong-bondong memiliki kepentingan dalam perusahaan yang aktivitasnya disebut Jatam “bermasalah.” Salah satunya adalah Luhut Pandjaitan, penasihat dekat Jokowi dan menteri koordinator yang mengawasi tambang dan minyak kelapa sawit—yang kebetulan juga memiliki perusahaan pertambangan dan minyak kelapa sawit.

“Debatnya akan penuh dengan omong kosong,” Merah Johansyah, Direktur Eksekutif Jatam, mengatakan kepada Mongabay. “Bagaimana kita bisa mempercayai komitmen para kandidat untuk menyediakan energi bersih ketika mereka dikelilingi oleh para pengusaha dari energi fosil?”

Jatam melaporkan pada tahun 2016 bahwa setidaknya 44 persen lahan di Indonesia telah dialokasikan untuk konsesi pertambangan. Industri pertambangan negara telah lama dijangkiti korupsi, pelanggaran peraturan, dan kerusakan lingkungan dan sosial.

Selain Luhut, tokoh-tokoh penting lainnya yang terkait dengan bisnis pertambangan dan energi di lingkaran dalam atau tim kampanye Jokowi (seringkali keduanya) termasuk wakil presidennya saat ini, Jusuf Kalla, yang dilarang oleh batasan waktu untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu; mitra koalisi dan tokoh media Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe juga merupakan mitra bisnis Indonesia dari Trump Organization); dan Aburizal Bakrie, yang mengendalikan perusahaan minyak yang disalahkan secara luas karena memicu banjir lumpur yang merusak di Jawa Timur.

Jokowi sendiri mengambil kuliah kehutanan dan memperoleh peruntungan dengan membuat dan mengekspor furnitur kayu. Ketika menjabat, ia meluncurkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk kebakaran hutan, penangkapan ikan ilegal, energi bersih, hak-hak masyarakat adat, dan konservasi lahan gambut.

Berkenaan dengan komoditas, pemerintahan Jokowi telah menganut posisi nasionalis: mengkritik Uni Eropa atas penghentian produksi minyak kelapa sawit dalam biofuel, menasionalisasi perusahaan ekstraktif, dan memaksa penambang batubara lokal agar mengalokasikan sebagian besar produksi mereka untuk konsumsi domestik.

Walau Jokowi dan calon wakil presidennya Ma’ruf Amin tidak memiliki kepentingan atau kepemilikan di industri pertambangan dan perkebunan, namun hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk lawan mereka. Prabowo—seorang pensiunan komandan pasukan khusus—memiliki kepentingan bisnis mulai dari minyak dan gas hingga kelapa sawit, hingga kehutanan dan pertambangan.

Pasangannya, Sandiaga Uno, adalah pemegang saham utama di perusahaan holding investasi PT Saratoga Investama Sedaya, yang portofolionya meliputi penambang batubara PT Adaro Energy, produsen minyak sawit PT Provident Agro, dan pengembang pabrik panas bumi PT Medco Power Indonesia. Dia juga sebelumnya menguasai sebuah saham di PT Aetra Air Jakarta, yang menyediakan setengah dari air pipa Jakarta, tetapi menjual sahamnya setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada tahun 2017.

Beberapa pendukung Prabowo yang terlibat langsung dalam bisnis pertambangan, menurut Jatam: Hutomo Mandala Putra, putra mantan diktator Indonesia Soeharto dan mantan ipar Prabowo; Hashim Djojohadikusumo, saudara lelaki Prabowo; Sudirman Said, mantan Menteri Energi di bawah Jokowi; dan Zulkifli Hasan, Ketua MPR dan mantan Menteri Kehutanan.

Selain memegang saham atau menjabat di dewan eksekutif, beberapa orang ini juga mencapai kepentingan dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memudahkan ekspansi pertambangan, kata Jatam.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Kelompok Islam Konservatif Telah Menang

Merah mengatakan, bahwa ia mengharapkan agar debat kali ini memaksa para kandidat untuk membahas bagaimana hubungan keuangan mereka dengan perusahaan-perusahaan tersebut akan memengaruhi kebijakan mereka untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam Indonesia yang kaya dari eksploitasi. Dia mengatakan bahwa masalah khusus lain yang perlu diatasi adalah pengelolaan limbah lingkungan di tambang tembaga dan emas Grasberg yang besar yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, di mana pemerintah baru-baru ini mengambil saham yang lebih besar.

“Jika para kandidat tidak menangani kasus-kasus ini, maka itu adalah debat palsu. Itu hanya diskusi untuk bisnis pertambangan, bukan debat untuk menyelamatkan lingkungan,” Merah mengatakan kepada Mongabay.

Kedua kandidat kepresidenan memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan di perusahaan pertambangan dan kelapa sawit. (Foto: Jatam)

Laporan lain mencoba untuk mengukur komitmen Jokowi dan Prabowo terhadap lingkungan, dengan meneliti setiap pernyataan kebijakan kampanye yang dipublikasikan.

Dari 260 poin yang dijabarkan dalam pernyataan kebijakan Jokowi, 20 persen berkaitan dengan masalah lingkungan, menurut laporan oleh Yayasan Madani, sebuah LSM lingkungan. Ini termasuk poin tentang pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan; kesetaraan dalam kepemilikan tanah; penegakan hukum untuk kejahatan lingkungan; energi terbarukan; dan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat.

Tetapi Madani juga mencatat bahwa Jokowi gagal menyatakan komitmen untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, mengakhiri deforestasi, menyelesaikan konflik kepemilikan tanah, merencanakan desa-desa di kawasan hutan, serta mencegah dan memberantas korupsi di sektor sumber daya alam.

Topik utama lain yang tidak ada dalam pernyataan kebijakannya adalah pengesahan RUU hak masyarakat adat, yang sebelumnya dijanjikan Jokowi akan diloloskan ketika ia mencalonkan diri pada tahun 2014. Kegagalan presiden untuk mengatasinya dan janji-janji lain kepada masyarakat adat telah membuat kelompok advokasi utama Indonesia untuk masyarakat adat, AMAN, menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung pencalonannya kali ini.

Direktur Eksekutif Madani, Teguh Surya—yang turut menulis laporan ini—mengatakan bahwa rencana Jokowi saat ini tidak memiliki target yang dapat diukur dibandingkan dengan janjinya pada tahun 2014.

Seorang aktivis menggelar protes terhadap minyak kelapa sawit di Indonesia. (Foto: Mongabay/Rhett A. Butler)

Laporan Madani tentang Prabowo juga tidak menggambarkannya sebagai penantang yang lebih baik. Madani menemukan proporsi yang sama, 18 persen, dari komitmen yang dinyatakan untuk masalah lingkungan dalam pernyataan kebijakannya. Tetapi pernyataan kebijakan Prabowo jauh lebih kecil, hanya 148 poin. Itu menyentuh manajemen kehutanan berkelanjutan, kesetaraan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum lingkungan, dan energi terbarukan.

Tidak disebutkan bagaimana melindungi lahan gambut, mengelola kelapa sawit, mengatasi polusi industri, atau menegakkan hak-hak masyarakat adat.

Laporan Madani juga menggarisbawahi janji Prabowo untuk memulihkan 880 ribu kilometer persegi hutan dan lahan “rusak”—suatu wilayah yang dua kali lipat ukuran California—dengan mengubahnya menjadi hutan industri (biasanya untuk kayu pulp dan balok kayu), hutan yang dipulihkan, dan hutan tanaman pangan.

Sri Lestari, seorang peneliti di Madani, mengatakan bahwa rencana semacam itu menimbulkan kewaspadaan karena potensi sengketa tanah dan peningkatan degradasi lahan jika diimplementasikan.

Hutan hujan dataran rendah di Indonesia, rumah bagi rentang hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia (setelah Amazon dan Lembah Kongo). (Foto: Mongabay/Rhett A. Butler)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa debat yang akan datang akan berbeda dari yang sebelumnya, yang secara luas dikritik kurang panas, di mana para kandidat telah menerima pertanyaan sebelumnya dan tidak menjadi sasaran pertanyaan lanjutan.

Kali ini mereka tidak akan mendapatkan kisi-kisi pertanyaan. Salah satu yang diminta untuk menyusun pertanyaan adalah Nur Hidayati, Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), LSM lingkungan terbesar di Indonesia; Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor; dan Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria.

Ratri Kusumohartono—seorang juru kampanye hutan di Greenpeace Indonesia—menyambut baik perubahan format debat, dengan mengatakan bahwa dia berharap ini akan memungkinkan untuk diskusi yang lebih mendalam tentang masalah ini dan memberi pemirsa gagasan yang lebih baik tentang posisi kandidat.

Dia mengatakan bahwa dia juga mengharapkan para kandidat untuk berkomitmen untuk mengakhiri deforestasi dan pembukaan lahan, melalui undang-undang permanen daripada serangkaian moratorium dan peraturan tambal sulam yang dikeluarkan hingga saat ini. “Mereka juga harus jelas mengenai bagaimana mereka akan mengimplementasikan komitmen mereka,” kata Ratri.

Baca juga: Jokowi Panaskan Debat Pilpres 2019 dengan Tuduhan Campur Tangan Rusia

Walau para pemilih Indonesia adalah audiens utama debat kal ini, namun kekayaan sumber daya alam dan keunggulan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca juga menjadikannya masalah yang menarik perhatian internasional. Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 (atau 41 persen dengan bantuan internasional).

Ratri mengatakan bahwa Indonesia telah menerima banyak bantuan asing untuk proyek-proyek iklimnya, termasuk komitmen senilai $1 miliar dari Norwegia di bawah skema REDD+ (mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan).

“Dengan jumlah dana itu, penting bagi negara-negara donor untuk mempelajari bagaimana setiap kandidat berencana untuk menggunakan sumbangan asing khusus ini untuk proyek-proyek lingkungan,” kata Ratri.

Keterangan foto utama: Pandangan udara dari tambang batubara PT Borneo Indobara di Kalimantan Selatan. (Foto: Greenpeace/Daniel Beltran)

Komitmen Lingkungan Para Kandidat Jelang Debat Pilpres Kedua

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top