Presiden Korut dan AS selama Pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump di Singapura., 12 Juni 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Kevin Lim)
Global

Korea Utara Butuh Kesepakatan Nyata, Bukan Kesepakatan Buruk Ala Trump

Kim Jong Un dan Donald Trump selama pertemuan KTT Singapura., 12 Juni 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Kevin Lim)
Berita Internasional >> Korea Utara Butuh Kesepakatan Nyata, Bukan Kesepakatan Buruk Ala Trump

KTT kedua Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi bisa menjadi langkah maju—jika kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukannya. Pada KTT kali ini, Korea Utara butuh kesepakatan nyata, bukan hanya perdamaian palsu dan kesepakatan buruk ala Trump—seperti yang dilakukannya di Singapura pada Juni 2018—dengan membuat kesepakatan yang merugikan kepentingan AS dan keamanan para sekutu Asia-nya.

Oleh: Duyeon Kim (Foreign Policy)

Baca Juga: Laporan Intelijen Tahunan AS: Korea Utara dan Iran Tidak seperti Pernyataan Trump

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menjadi momen yang menentukan. Pertemuan lain yang berakhir—seperti yang terjadi di Singapura—dengan perdamaian palsu atas langkah-langkah denuklirisasi nyata, akan merusak peluang untuk mengakhiri kemampuan senjata nuklir Pyongyang, yang telah maju ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Itu akan memaksa dunia untuk hidup secara permanen dengan sebuah rezim yang belum mempelajari dasar-dasar bagaimana menjadi negara nuklir yang bertanggung jawab, dan terus melanggar hak asasi manusia.

KTT di Vietnam bulan ini akan menentukan apakah denuklirisasi Korea Utara yang sesungguhnya mungkin terwujud, dan seberapa banyak Washington bersedia ‘membayar’ untuk itu, sambil memastikan kelangsungan hidup rezim dan kemakmuran negara itu.

Tim perunding AS tahu apa yang menjadi kesepakatan yang baik, tetapi ada risiko serius bahwa Trump melakukan hal yang buruk, seperti yang dilakukannya di Singapura pada Juni 2018, dengan membuat kesepakatan yang merugikan kepentingan AS dan keamanan para sekutu Asia-nya.

Di sana, Trump mengumumkan dalam konferensi pers pasca-KTT-nya—tanpa persetujuan Seoul ataupun pemerintahannya—bahwa latihan militer gabungan tahunan AS-Korea Selatan (yang ia sebut “permainan perang” dan praktik yang “provokatif,” seperti yang dideskripsikan Korea Utara tentang latihan militer tersebut) akan dihentikan.

Skenario terburuknya—untuk Korea Selatan khususnya—adalah jika Kim menipu Trump agar percaya (dengan tidak akurat) bahwa senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua (ICBM) dapat dipertukarkan untuk pasukan AS, meskipun ada upaya dari pemerintah AS untuk menahan Trump dari membuat kesepatakan tanpa pertimbangan seperti itu, dengan konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan tersebut.

Pernyataan bersama Singapura memang mengungkapkan niat baik—tetapi itu bukan kesepakatan nyata yang mewajibkan atau meminta pertanggungjawaban Pyongyang untuk mengambil langkah konkret menuju denuklirisasi. Bagi Korea Utara, KTT tahun lalu hanyalah diskusi nuklir biasa meskipun itu adalah pertemuan puncak bersejarah pertama. Inilah sebabnya, mengapa kesepakatan nuklir yang sesungguhnya harus dicapai lebih awal.

Di Hanoi, tugas pertama untuk Trump dan Kim adalah untuk akhirnya menyetujui apa yang dimaksud dengan “denuklirisasi” dan “perdamaian.”

Washington melihat denuklirisasi sebagai penghilangan total semua senjata nuklir, suku cadang, bahan, fasilitas, dan sistem pengiriman (rudal balistik) di Korea Utara. Pyongyang, di sisi lain, melihatnya mencakup penghapusan aset strategis dan senjata berkemampuan nuklir AS, dan akhirnya menghilangkan kehadiran dan pengaruh militer AS di sekitar Semenanjung Korea.

Bagi Korea Utara, berakhirnya kehadiran AS juga tumpang tindih dengan definisi perdamaiannya. Sebaliknya, Amerika Serikat mendefinisikan perdamaian sebagai akhir dari permusuhan dengan Korea Utara, tetapi mempertahankan aliansi yang kuat dengan Korea Selatan dan beberapa kehadiran militer di Semenanjung Korea.

Baca Juga: Kepemimpinan Satu Keluarga: Otoritarianisme Turun-Temurun Korea Utara

Pertemuan Trump dan Kim

Pada foto 11 Mei 2018 ini, seorang pria menonton layar televisi yang menampilkan rekaman Presiden AS Donald Trump (kiri) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan tulisan di layar bertuliskan “KTT antara AS dan Korea Utara, Forecast, Clear. ” (Foto: AP Photo/Lee Jin-man)

Sama halnya, sebagian besar—atau bahkan semua—persyaratan tawar-menawar perlu didefinisikan bersama, mulai dari konsesi ilmiah seperti yang terjadi pada fasilitas nuklir Yongbyon, hingga konsesi yang kurang sensitif seperti kantor penghubung.

Yang sama mendesaknya adalah kesepakatan tentang peta jalan perdamaian nuklir yang komprehensif. Menjabarkan setiap target dengan jadwal yang terencana, hingga tercapainya kondisi nol senjata nuklir dan pembentukan rezim yang damai, akan membentuk kesepakatan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.

Apakah pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam praktiknya—dengan tenggat waktu target yang sudah ditetapkan—adalah masalah yang berbeda. Namun peta jalan ini akan memberikan prediksi bagi masing-masing pihak, dan menempatkan semua masalah dalam kerangka kerja yang dapat dipahami Korea Utara.

Masalah Korea Utara bukan hanya masalah nuklir, tetapi masalah regional yang lebih kompleks. Peta jalan ini harus berfungsi sebagai tulang punggung bagi kesepakatan-kesepakatan kecil untuk melakukan setiap langkah, sampai semuanya tiba di garis finish.

Perjanjian semacam itu tidak dapat disimpulkan sebelum pertemuan puncak pada tanggal 27-28 Februari mendatang. Itu berarti bahwa para pemimpin akan cenderung untuk menyatakan suatu kesepakatan kecil yang menarik, untuk menunjukkan bahwa kemajuan telah dibuat dalam mewujudkan visi yang ditetapkan di Singapura.

Dalam hal ini, akan sangat penting bagi Trump dan Kim untuk mengumumkan kesepakatan singkat dalam menciptakan proses diplomatik yang berfungsi, secara tertulis, bagi para negosiator mereka untuk menyimpulkan peta jalan perdamaian nuklir yang komprehensif di awal tahun ini, setelah KTT Hanoi.

Kesepakatan ad hoc atau negosiasi kecil-kecilan yang tidak ada dalam peta jalan yang disepakati, akan memungkinkan Pyongyang untuk menentukan syarat, kecepatan, dan durasi proses diplomatik tanpa menganggu gudang senjata nuklir Korea Utara. Dengan kata lain, denuklirisasi dapat berhenti pada tahap yang dibuat dalam kesepakatan skala kecil, tanpa ada kemajuan untuk memenuhi target kritis lain dari program senjata nuklir rezim Korut.

Pengumuman tentang negosiasi peta jalan juga akan membantu meningkatkan kepercayaan di antara masyarakat dan dunia, bahwa Pyongyang berkomitmen untuk berupaya menuju denuklirisasi penuh, untuk saat ini.

Sebuah kesepakatan kecil dapat melibatkan sejumlah kegiatan yang terkait dengan pembekuan atau penghancuran bahan dan fasilitas fisil, pembongkaran Yongbyon, atau penutupan tempat uji coba nuklir bawah tanah dan fasilitas pengujian rudal yang dapat diverifikasi.

Namun, langkah pertama yang bijaksana dan signifikan bagi Pyongyang adalah, mendeklarasikan semua fasilitas dan program produksi bahan fisil di mana pun di negara ini, tidak hanya di Yongbyon. Bahan fisil adalah bahan utama dalam senjata nuklir, dan pendekatan ini akan bertujuan untuk mengentaskan inti masalahnya.

Namun, pemerintahan Trump mungkin menginginkan kesepakatan kecil yang melibatkan penanganan hulu ledak nuklir atau ICBM. Rudal jarak jauh mengancam tanah air AS, dan—seperti halnya hulu ledak nuklir—ini adalah tujuan yang jauh lebih nyata untuk ditunjukkan kepada publik AS, daripada perjanjian ilmiah tentang bahan fisil yang sulit untuk digambarkan.

Tetapi dengan kesepakatan kecil terkait ICBM, rincian dalam kesepakatan semacam itu akan benar-benar berpengaruh. Sebuah perjanjian yang positif akan mencakup satu atau beberapa hulu ledak nuklir atau ICBM, atau bahkan melangkah lebih jauh dengan menyetujui untuk menghentikan dan membatalkan program produksi ICBM Pyongyang secara diverifikasi.

Menyerahkan satu atau beberapa ICBM atau hulu ledak nuklir akan menjadi isyarat simbolis yang menandakan bahwa Pyongyang berkomitmen untuk proses diplomasi. Hal itu hanya akan menjadi simbolisme belaka—meskipun positif—karena menyerahkan satu atau beberapa senjata tidak akan mengubah atau mengurangi persenjataan atau kemampuan Korea Utara dengan cara apa pun yang berarti, terutama karena rezim tersebut akan mempertahankan kemampuan produksi senjatanya.

Washington juga perlu memberikan beberapa insentif sebagai imbalan atas langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara, yang proporsional dan seimbang dengan apa yang diberikan Pyongyang.

Sebagai contoh, langkah-langkah sederhana Korea Utara akan mencakup memberikan para pengawas akses penuh ke Yongbyon, secara meyakinkan menutup lokasi uji coba nuklir bawah tanahnya, dan membongkar fasilitas uji coba mesin rudal yang diverifikasi.

Baca Juga: Korea Selatan Bersikap Selektif dalam Menerapkan Sanksi PBB atas Korea Utara

Pertemuan Kim dan Trump di Singapura: Keuntungan Apa yang Akan Didapat Korea Utara dari Amerika?

Kim dan Trump setelah pertemuan awal mereka. (Foto: The New York Times/Doug Mills)

Manfaat sederhana yang dapat diberikan AS bisa terdiri dari bantuan kemanusiaan, deklarasi tanpa niat bermusuhan, dan proyek-proyek kerja sama kemanusiaan antar-Korea yang bersifat sementara, yang memungkinkan pengecualian dan keringanan sanksi (misalnya, impor minyak satu kali, bantuan makanan, proyek reboisasi, dan sebagainya.)

Langkah-langkah Korea Utara bernilai tinggi akan melibatkan pembongkaran yang terverifikasi dan penghapusan semua bahan fisil dan program produksi, senjata nuklir, dan program persenjataan nuklir. Konsesi bernilai tinggi AS akan terdiri dari perjanjian damai, hubungan diplomatik penuh, dan pencabutan sanksi Dewan Keamanan PBB.

Rezim Korut akan berkomitmen untuk mencapai tujuan jangka pendek untuk pengembangan ekonomi dan keamanan. Keuntungan nyata termasuk pencabutan sanksi, penghentian latihan militer gabungan AS-Korea Selatan secara permanen, dan memulai proses yang membentuk rezim perdamaian yang ditopang oleh perjanjian damai antara kedua Korea, Amerika Serikat, dan China, untuk mengurangi atau menyingkirkan pasukan AS dari Semenanjung Korea.

Washington bisa saja menahan komoditas ekonomi yang nilainya sangat besar. Tetapi sebuah rezim yang dibangun di atas prinsip inti kemandirian dan kemerdekaan, mungkin tidak terlalu ingin mengantongi tawaran yang akan membuatnya sangat bergantung pada siapa pun—terutama negara asing besar lainnya—untuk mencapai kemakmurannya.

Pada akhirnya, pelucutan senjata nuklir akan sulit tanpa mengatasi masalah keamanan mendasar rezim Korea Utara. Pada titik tertentu, struktur negosiasi yang lebih formal juga perlu dibuat, yang memberi tempat duduk di meja perundingan bagi semua negara Asia Timur Laut—dua negara Korea, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia—karena peran dan kontribusi mereka dalam pembentukan rezim perdamaian di Semenanjung Korea dan bantuan ekonomi dan energi untuk Korea Utara.

Walau mendapatkan hasil yang konkret di Hanoi adalah hal yang penting, namun yang lebih penting adalah untuk mencegah kesepakatan Trumpian yang buruk yang merugikan kepentingan Amerika dan keamanan sekutunya. Taruhannya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.

Janji yang dibuat dadakan bisa mengikis stabilitas di wilayah tersebut. Kegagalan kebijakan AS lainnya hanya akan memicu keresahan Korea Selatan dan Jepang, dan bahkan menggoda mereka untuk secara serius mempertimbangkan opsi nuklir mereka sendiri.

Kegagalan negosiasi juga akan memberikan ‘buku pedoman’ yang berguna bagi para calon negara nuklir lainnya, seperti Iran; menodai kredibilitas nonproliferasi AS; dan meremehkan rezim nonproliferasi global.

Walau beberapa minggu dan bulan ke depan akan dipenuhi dengan jebakan, namun pemerintahan Trump masih dapat mencapai hasil yang substansial dan mencegah krisis yang semakin parah.

Duyeon Kim adalah asisten peneliti senior di Center for a New American Security dan kolumnis untuk Bulletin of the Atomic Scientists. Dia memiliki spesialisasi di bidang nonproliferasi nuklir, kontrol senjata, kedua negara Korea, dan hubungan Asia Timur.

Keterangan foto utama: Kim Jong Un dan Donald Trump selama pertemuan KTT Singapura., 12 Juni 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Kevin Lim)

Korea Utara Butuh Kesepakatan Nyata, Bukan Kesepakatan Buruk Ala Trump

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top