Krisis Rohingya Terus Berlarut, ASEAN Semakin Terdesak
Asia

Krisis Rohingya Terus Berlarut, ASEAN Semakin Terdesak

Para pengunjuk rasa mengadakan unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk memprotes perlakuan pemerintah terhadap Muslim Rohingya, pada 6 September 2017. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)
Krisis Rohingya Terus Berlarut, ASEAN Semakin Terdesak

Krisis Rohingya yang terus berlarut-larut telah semakin mendesak ASEAN. Kelompok dengan sepuluh negara anggota tersebut telah sepenuhnya gagal untuk menyusun respons yang kohesif dan koheren terhadap krisis kemanusiaan terbesar di kawasan itu dalam satu generasi. Sejak krisis tersebut meletus tahun lalu, ASEAN telah gagal membangun konsensus mengenai masalah yang telah menguji kewajiban organisasi tersebut.

Oleh: Angshuman Choudhury (Asia Times)

Seiring Myanmar dan Bangladesh tertekan untuk menerapkan perjanjian bilateral untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menemui jalan buntu tentang bagaimana menanggapi krisis kemanusiaan terbesar di kawasan itu dalam satu generasi.

Tajuk terbaru menggarisbawahi ketidakmampuan kelompok 10 negara anggota tersebut untuk membentuk posisi yang kolektif dan bermakna.

Pada 22 Oktober, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dikutip di media setempat, mengatakan bahwa “satuan tugas khusus” Menteri Luar Negeri ASEAN—yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan—berencana mengunjungi Myanmar pada akhir Oktober untuk membahas kepulangan Rohingya kembali ke Myanmar.

Sehari kemudian, media Malaysia melaporkan bahwa tim dua anggota yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Singapura dan Thailand, akan melakukan perjalanan ke Myanmar segera untuk membahas masalah repatriasi, dan bahwa proses pemulangan akan dimulai pada awal tahun 2019.

Bangkok Post dari Thailand melaporkan bahwa “misi yang disetujui ASEAN” tersebut dimaksudkan untuk “membocorkan kesepakatan untuk pemulangan yang aman” terhadap para pengungsi, dan dapat “mengatur posisi” untuk pertemuan tahunan ke-33 ASEAN mendatang di Singapura. Desakan Abdullah untuk menangani masalah ini sebagai sebuah “keluarga” mengirim sinyal persatuan.

Untuk sesaat, itu tampak seperti ASEAN—yang dikenal karena desakan kerasnya pada diplomasi multilateral berbasis konsensus—akhirnya mencapai sedikit pemahaman umum tentang salah satu isu yang paling memecah belah yang dihadapi organisasi tersebut dalam beberapa dekade.

Baca Juga: PBB: Genosida Rohingya Masih Berlangsung

Para pengungsi Rohingya berdoa dalam sebuah upacara yang diselenggarakan untuk memperingati satu tahun penindasan militer, yang mendorong eksodus besar-besaran dari Myanmar ke Bangladesh, di kamp pengungsi Kutupalong, Ukhia, pada tanggal 25 Agustus 2018. (Foto: AFP/Dibyangshu Sarkar)

Upaya ini tampak seperti langkah pertama yang kuat untuk membalikkan kepasifan yang telah diperlihatkan oleh kelompok tersebut terhadap krisis ini, sejak krisis tersebut meletus pada bulan Agustus 2017, ketika pasukan keamanan Myanmar memulai “operasi pembebasan” mereka, yang disebut oleh PBB dan kelompok lain mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Kemudian, pada 24 Oktober, Kementerian Luar Negeri Singapura membantah adanya satuan tugas khusus ASEAN terkait pemulangan Rohingya.

Dua hari kemudian, The Jakarta Post melaporkan bahwa Myanmar telah “menyambut” “satuan tugas ASEAN yang terbatas”, dan dengan demikian, tampaknya telah membuat jengkel Indonesia, yang menginginkan partisipasi yang sama dari semua anggota. Miskomunikasi dan kebingungan sekali lagi berkuasa di dalam organisasi tersebut.

Penyangkalan yang cepat terhadap pernyataan Abdullah dari Singapura dan protes nyata Indonesia, menunjukkan bahwa ASEAN masih terpecah-pecah seperti sebelumnya tentang bagaimana secara efektif dan penuh makna menanggapi krisis Rohingya.

Sejak krisis tersebut meletus tahun lalu, ASEAN telah gagal membangun konsensus mengenai masalah yang telah menguji kewajiban organisasi tersebut.

Meskipun Malaysia dan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim telah mengkritik secara tegas penanganan pemerintah Myanmar atas krisis tersebut, namun negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, Kamboja, dan Filipina telah menahan diri untuk tidak meninggikan suara mereka.

Posisi Kuala Lumpur dan Jakarta yang berbeda secara unik, tercermin dalam kemarahan yang mencekam terhadap Myanmar, yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di PBB pada awal Oktober.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 12 Juni 2018. (Foto: AFP)

Seruan oleh perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) untuk membawa para pelaku pelanggaran hak-hak Rohingya untuk dihukum, juga menggarisbawahi perbedaan-perbedaan itu.

Yang pasti, ruang ASEAN untuk menempa solusi bagi situasi Rohingya terbatas—paling tidak oleh prinsip non-intervensi organisasi tersebut dalam urusan internal negara anggota—namun ASEAN tetap penting.

Untuk sebuah organisasi multilateral besar yang telah bertahan dari ujian waktu, mengabaikan krisis kemanusiaan sebesar ini di tengah-tengah mereka, tidak dapat dipertahankan.

Namun faktanya tetap bahwa isu Rohingya adalah isu yang unik dan terpolarisasi yang harus dihadapi oleh ASEAN. Ini bukan krisis kemanusiaan biasa, tetapi masalah politik yang dominan terkait dengan identitas, persepsi sosial, dan penentuan nasib sendiri.

Konsensus mengenai hal-hal seperti itu tidak selalu mengalir secara alami, seperti yang terjadi di masa lalu ketika junta militer Myanmar sebelumnya menekan keras para aktivis pro-demokrasi, termasuk Kanselir Negara saat ini dan pemimpin nasional de facto Aung San Suu Kyi.

Bagi sebuah kelompok geopolitik dalam tatanan dunia yang liberal dan demokratis, menentang pemerintah militer jauh lebih mudah daripada mendukung pemimpin yang dipilih secara populer, terutama penerima Hadiah Nobel Perdamaian yang mendorong itikad baik di wilayah tersebut.

Keengganan ASEAN pada isu Rohingya juga diperumit oleh hubungan bilateral kritis yang telah ditempa oleh negara-negara besar Asia Tenggara dengan pemerintah Suu Kyi.

Krisis Rohingnya: Suu Kyi Peringatkan Terorisme Bisa Meluas ke Luar Myanmar

Pemimpin Negara Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (Foto: AFP)

Singapura dan Thailand adalah contoh kasusnya. Sebagai ketua ASEAN bergilir tahun ini dan tahun depan, kedua negara tersebut memiliki atau akan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengarahkan tanggapan organisasi tersebut terhadap krisis Rohingya.

Singapura—dalam hal jumlah investasi—adalah investor asing terbesar kedua di Myanmar tahun ini, dengan total investasi bersih sebesar US$19,8 miliar (25,4 persen dari semua investasi yang masuk) per September 2018.

Hanya China yang berinvestasi lebih banyak di negara ini, dengan jumlah investasi sedikit lebih tinggi yaitu $20,2 miliar. Hubungan ekonomi yang unik dan berkembang ini akan memberikan Singapura pengaruh diplomatik yang signifikan atas Naypyitaw.

Tetapi hubungan itu juga memiliki kekurangan: Singapura dapat memanfaatkan hubungan bilateral yang kuat sebagai upaya untuk mengekstraksi konsesi yang berarti dari Naypyitaw pada isu Rohingya sebagai ketua ASEAN, atau sebaliknya dapat memilih untuk hanya secara formalitas vokal untuk menghindari ketegangan hubungan bilateral dengan Pemerintahan Suu Kyi.

Walau pernyataan kritis yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di sela-sela sidang pleno Majelis Umum PBB baru-baru ini mengindikasikan bahwa Singapura sebagai ketua ASEAN mungkin bersedia untuk menegaskan sikap terhadap Naypyitaw, namun tidak jelas apakah Singapura bersedia membahayakan posisi investasinya di Myanmar yang terliberalisasi dengan cepat.

Hubungan Myanmar dan Thailand merupakan penghalang lain bagi potensi ASEAN untuk memberikan tekanan kolektif pada Myanmar.

Thailand—yang berbatasan 2.204 kilometer dengan Myanmar—masih menjadi salah satu mitra regional Naypyitaw yang paling dipercaya. Thailand saat ini merupakan investor terbesar ketiga di Myanmar setelah China dan Singapura, dengan jumlah investasi sebesar $14,3 miliar per September 2018.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan pemimpin nasional de facto Aung San Suu Kyi (kanan), berjabat tangan setelah pertemuan mereka di Naypyidaw dalam sebuah file foto. (Foto: AFP/Phyo Hein Kyaw)

Kedua belah pihak telah berhasil dan dengan cermat merundingkan kompleksitas bilateral yang rumit selama bertahun-tahun, termasuk masalah-masalah pengungsi mereka sendiri dari konflik di wilayah timur Myanmar.

Thailand kini secara rutin menyelenggarakan pertemuan informal di wilayahnya antara organisasi etnis Myanmar dan perwakilan pemerintah Myanmar, sebagai bagian dari proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa Bangkok diam-diam mendukung Naypyitaw atas isu Rohingya sejak ketegangan baru tersebut dimulai.

Di masa lalu, Thailand telah bertindak keras terhadap pengungsi Rohingya, menahan dan/atau mendeportasi mereka yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, sementara juga mengelompokkan pencari suaka Rohingya sebagai “imigran gelap.”

Pada April, Thailand mendorong mundur 56 pengungsi Rohingya ke laut, sementara pada September, polisi secara paksa menutup pertemuan para wartawan yang telah berkumpul untuk membahas krisis Rohingya di Foreign Correspondents’ Club di Bangkok.

Tindakan di masa lalu dan saat ini di Thailand menunjukkan bahwa Bangkok akan terus memprioritaskan untuk mempertahankan hubungan bilateral yang hangat dengan Myanmar daripada meningkatkan tekanan, ketika Thailand mengambil alih kepemimpinan bergilir ASEAN pada tahun 2019.

Dalam konteks ini, prospek untuk ketegasan multilateral yang dramatis atau proposisi kebijakan tentang krisis Rohingya, masih tidak mungkin dicapai pada KTT ke-33 ASEAN yang akan datang pada bulan November.

KTT baru-baru ini telah mengatur posisi dalam hal ini: dalam pernyataan Ketua KTT ke-32 ASEAN yang diadakan pada bulan April 2018, isu Rohingya disebutkan dalam satu klausa dan tanpa menyebut istilah “Rohingya.”

Baca Juga: Militer Myanmar Picu Genosida Rohingya Lewat Unggahan di Facebook

Pengungsi Rohingya marah ketika menunggu bantuan di Cox’s Bazar, Bangladesh, pada 24 September 2017. (Foto: Reuters/Cathal McNaughton)

Komunike bersama dari Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan pada bulan Agustus, juga membahas masalah ini hanya secara nominal, waktu itu pada halaman 18 di bawah bagian “Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati”.

Setidaknya yang dapat dilakukan ASEAN adalah memantau secara dekat bagaimana Naypyitaw dan Dhaka menerapkan perjanjian repatriasi bilateral, yang bekerja sama dengan badan-badan PBB.

ASEAN juga dapat membantu semua pemangku kepentingan dalam melakukannya melalui bantuan logistik dan pengembangan kapasitas, dengan menggunakan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN yang sudah beroperasi.

Hal ini bahkan lebih signifikan, mengingat pengumuman pada Selasa (30/10) oleh para pejabat Myanmar dan Bangladesh bahwa proses pemulangan akan dimulai bulan ini, terlepas dari kondisi yang masih buruk di negara bagian Rakhine.

Tetapi posisi ASEAN bisa dibilang telah dikompromikan, melalui dukungannya terhadap Komisi Penyelidikan Independen yang ditunjuk oleh Myanmar, yang saat ini mengumpulkan bukti-bukti tentang tuduhan kejahatan perang yang dibawa oleh komunitas internasional terhadap tentara Myanmar. Komisi tersebut telah dikritik karena kurang independen dan menyembunyikan kejahatan militer Myanmar.

Hal ini membuat hampir tidak mungkin bagi organisasi tersebut untuk secara kolektif mendukung mekanisme internasional lain untuk akuntabilitas, seperti investigasi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang sedang berlangsung atau “mekanisme independen” Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti, yang keduanya telah benar-benar diberhentikan oleh Naypyitaw.

Karena itu, relevansi ASEAN dalam menyelesaikan krisis ini sangat diragukan.

Angshuman Choudhury adalah peneliti senior dan koordinator Program Penelitian Asia Tenggara di Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi.

Keterangan foto utama: Para pengunjuk rasa mengadakan unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk memprotes perlakuan pemerintah terhadap Muslim Rohingya, pada 6 September 2017. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Krisis Rohingya Terus Berlarut, ASEAN Semakin Terdesak

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top