Abu Bakar Baasyir
Berita Politik Indonesia

Maju Mundur Kena: Jokowi dan Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Berita Internasional >> Maju Mundur Kena: Jokowi dan Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Reaksi dari dalam dan luar negeri tentang keputusannya untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir lebih awal rupanya mengejutkan Presiden Jokowi. Pemimpin Indonesia itu dan timnya kemudian meninjau kembali pembebasan ulama radikal yang dituduh mendalangi Bom Bali itu. Namun, keputusan awal Jokowi untuk membebaskan Baasyir telah menempatkannya dalam posisi terjepit.

Baca juga: Indonesia Tinjau Pembebasan Abu Bakar Baasyir Setelah Permintaan PM Australia

Oleh: Anne Barker (ABC News)

Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo tampaknya telah mundur dari rencana untuk menawarkan pembebasan awal kepada dalang Bom Bali, Abu Bakar Baasyir, setelah reaksi publik di dalam negeri dan di negara-negara lain, termasuk Australia.

Kurang dari seminggu yang lalu, Jokowi mengindikasikan bahwa ulama Islam militan Abu Bakar Baasyir akan bebas pada hari ini—bertahun-tahun sebelum hukumannya berakhir—tanpa syarat pada pembebasannya.

Di bawah hukum Indonesia, Baasyir—yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena aktivitas terkait terorisme—harus menyatakan janji kesetiaan kepada negara, atau secara resmi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, agar memenuhi syarat untuk dibebaskan. Baasyir secara konsisten menolak melakukan keduanya.

Presiden Jokowi membenarkan keputusannya untuk membebaskan Baasyir dengan alasan kemanusiaan, mengutip usia tuanya dan kesehatannya yang lemah. Tetapi setelah reaksi publik—termasuk keberatan kuat dari Australia—Indonesia mengumumkan peninjauan keputusan tersebut.

Dan sekarang Jokowi telah menyatakan bahwa ulama itu tidak akan dibebaskan kecuali dia memenuhi persyaratan hukum.

Terjebak dalam situasi yang sulit

Langkah mundur Presiden Jokowi ini membuat kemungkinan Baasyir akan dibebaskan menjadi jauh lebih kecil. Dan itu menyoroti dilema politik yang dihadapi Jokowi, seiring ia mencari masa jabatan presiden kedua pada Pilpres bulan April mendatang.

Joko Widodo menghadapi partai-partai garis keras yang berusaha merusak kredibilitas Muslimnya. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Terlepas dari jajak pendapat yang menempatkannya di depan, Presiden itu menghadapi oposisi yang kuat dari partai-partai Islam garis keras yang berusaha merusak kredibilitas Muslimnya sendiri.

Jadi, ketika Jokowi mengumumkan bahwa Baasyir akan dibebaskan, dia tidak diragukan lagi berharap hal itu akan menarik para pemilih Islam konservatif di Indonesia–yang semakin terpecah karena agama.

Tidak ada alasan untuk pembebasan

Baasyir baru menjalani hukuman sembilan tahun dari 15 tahun penjara karena terorisme, setelah ia dinyatakan bersalah menyelenggarakan kamp pelatihan jihadis di Aceh.

Tapi sekarang di usia 81 tahun, ia dilaporkan lemah dan dalam kondisi sakit.

Putra Baasyir mengklaim bahwa pria berusia 81 tahun itu membutuhkan tingkat perawatan yang tidak dapat disediakan di penjara. (Foto: ABC News/David Lipson)

Putranya, Abdulrohim Baasyir, mengatakan bahwa Baasyir menderita osteoarthritis yang menyakitkan dan urat yang membengkak, yang membutuhkan perawatan medis yang tidak tersedia di penjara. Sebenarnya, tidak ada alasan hukum untuk pembebasannya.

Dan reaksi marah terhadap keputusan Jokowi tampaknya mengejutkan Presiden itu.

Pada Senin (21/1), pemerintahnya telah mengumumkan peninjauan atas kesesuaian Baasyir untuk pembebasan.

Motifnya tidak begitu tersembunyi

Mengingat waktunya—tiga bulan sebelum pemilu—sulit untuk tidak melihat keputusan itu bermotivasi politik.

“Kita tahu bahwa Joko Widodo sangat cemas dengan kemungkinan Islam digunakan untuk melawannya,” kata Greg Fealy, seorang Associate Professor di bidang Politik Indonesia di Australian National University. “Dia berada di bawah tekanan karena diduga menggunakan sanksi pidana terhadap para ulama Islam.”

“Jelas dari pernyataan oleh orang-orang di timnya, bahwa mereka menggambarkan pembebasan Abu Bakar Baasyir sebagai bukti bahwa dia benar-benar menjunjung kepentingan ulama Islam.”

“Mereka memutarnya untuk kepentingan politik Presiden.”

“Fakta bahwa dia tampaknya melakukan ini dengan cara yang dipertanyakan secara hukum, hanya akan memperdalam kecurigaan mereka bahwa dia melakukan ini untuk keuntungan politiknya sendiri, daripada untuk kepedulian terhadap seorang ulama Islam yang menua, meskipun ia adalah seorang terpidana teroris.”

Para ahli mengatakan, bahkan belum pasti Jokowi akan memperoleh keuntungan politik dari pembebasan ulama militan itu, mengingat bahkan kelompok garis keras juga mengkritik keputusan tersebut.

“Saya kira Jokowi tidak memenangkan satu poin pun dari kelompok Islam garis keras,” kata pakar terorisme Sidney Jones, Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik, di Jakarta.

“Jokowi ingin merayu kelompok itu dan ingin mendapatkan suara mereka.”

“Tapi mereka tidak mempercayai strategi yang diupayakan Jokowi untuk memenangkan mereka.”

Memang, Jones mempertanyakan apakah Baasyir bahkan sakit. “Dia tidak menderita keadaan darurat kritis,” katanya. “Tidak ada yang menunjukkan bahwa nyawanya tiba-tiba terancam, atau bahwa dia sangat sakit sehingga dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan.”

“Dia terlihat cukup kuat sebenarnya.

“Jika dia membutuhkan pembebasan dengan alasan kemanusiaan, mengapa Presiden tidak memberikan pembebasannya ketika petisi diajukan satu setengah tahun yang lalu?”

“Mengapa menunggu sampai hanya beberapa bulan sebelum pemilu, dan mengapa tidak menunggu sampai setelah pemilu jika tidak ada keadaan darurat?”

Pemilihan waktu keputusan Presiden Jokowi menimbulkan banyak spekulasi. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Jones mengatakan bahwa keputusan itu tampaknya didasarkan pada nasihat buruk dari penasihat hukum presiden, Yusril Izha Mahendra, yang selama lebih dari satu dekade juga merupakan penasihat bagi Baasyir.

“Mungkin bagian dari masalahnya adalah bahwa timnya sendiri berada dalam kekacauan sehingga dia tidak mendengar suara lawan, atau tidak berusaha untuk berkonsultasi dengan suara lain,” katanya.

Ketegangan dengan Australia

Morrison memperingatkan Jokowi bahwa Australia akan memprotes pembebasan awal Baasyir. (Foto: AAP/Lukas Coch)

Tuduhan-tuduhan terhadapnya karena kebijakan politik telah menyebabkan ia dibandingkan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, yang menerima kritik tajam atas pengumumannya menjelang pemilu sela Wentworth tahun lalu, di mana Kedutaan Australia di Israel mungkin dipindahkan ke Yerusalem.

Para menteri pemerintah Indonesia termasuk di antara banyak kritikus yang menyerang keputusan Pemimpin Australia itu, dengan menyebutnya terburu-buru dan bermotivasi politik.

Sementara Morrison dituduh merayu para pemilih Yahudi, Jokowi sedang merayu kaum Islamis menjelang pemilu di mana perpecahan agama dapat memutuskan hasilnya.

Baca juga: Hanya Kemanusiaan, Tak Ada Motif Politik untuk Pembebasan Baasyir

“Apakah Jokowi baru saja melakukan seperti ScoMo?” cuit Ross Taylor, Presiden Institut Indonesia Australia.

Maka tidak mengherankan jika Jokowi mengabaikan kritik Morrison terhadap kemungkinan pembebasan Baasyir, dengan cara yang sama seperti Australia memperingatkan terhadap campur tangan Indonesia terhadap keputusan kedutaan.

Sepotong komentar di Jakarta Post menuduh Jokowi memiliki standar ganda tentang masalah ini, dan mendesak Presiden itu untuk “mendengarkan protes penuh tangisan keluarga dari mereka yang dibunuh oleh para teroris di Bali dan di tempat-tempat lain di Indonesia”.

Morrison telah memperingatkan bahwa Australia akan memprotes jika Baasyir dibebaskan lebih awal, dan mendesak Indonesia untuk menunjukkan rasa hormat kepada para korban pengeboman klub malam Bali 2002 yang menewaskan 88 warga Australia.

Delapan puluh delapan warga Australia tewas dalam serangan di klub malam Sari di Bali pada tahun 2002. (Foto: Bill Hardy)

Putra Baasyir mengatakan bahwa ayahnya telah lama disalahpahami dan layak dibebaskan.

“Dia tidak bisa dikaitkan dengan terorisme,” katanya.

“Apa yang dia lakukan adalah mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang.”

“Beberapa muridnya yang melakukan terorisme.”

“Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa jika seorang siswa membuat kesalahan, guru dan sekolah harus disalahkan.”

Presiden Jokowi dituduh menggunakan Baasyir dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan politik. (Foto: Reuters)

Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo (kiri), mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit. (Foto: AP/Tatan Syuflana)

Maju Mundur Kena: Jokowi dan Pembebasan Abu Bakar Baasyir

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top