Ma'ruf Amin
Berita Politik Indonesia

Ma’ruf Amin: Tameng atau Beban bagi Jokowi?

Jokowi bersama Ma'ruf, Maret 2018. (Foto: Facebook/Kemensetneg)
Berita Internasional >> Ma’ruf Amin: Tameng atau Beban bagi Jokowi?

Para komentator terpecah tentang apakah Ma’ruf Amin akan membantu atau menghalangi prospek pemilihan Jokowi. Menurut survei, Ma’ruf mendapat dukungan dari 45 persen pemilih Muslim, dibandingkan Sandi sebesar 37 persen. Secara umum, para pemilih yang saleh lebih dari dua kali lebih mungkin memilih Jokowi-Ma’ruf, daripada memilih Prabowo-Sandiaga. Angka-angka ini dapat berubah secara dramatis selama kampanye pemilu, tetapi angka-angka ini cenderung mendukung argumen bahwa Ma’ruf mengangkat kredibilitas Islam Jokowi, dan secara signifikan mengurangi kerentanan presiden itu terhadap kampanye hitam.

Baca juga: Opini: Ma’ruf Amin Ditekan, Suara NU Goyang

Oleh: Greg Fealy (New Mandala)

Apa yang terlihat tampak tak selaras: Presiden Joko Widodo (Jokowi)—yang menginginkan kepresidenannya ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan modernisasi Indonesia yang cepat—berdiri dengan canggung di depan media pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu, bersama kandidat wakil presiden yang baru diumumkan, Ma’ruf Amin, seorang ulama Islam konservatif berusia 75 tahun, yang mengenakan sarung dan sandal tradisional.

Menjawab kritik atas pilihannya, Jokowi memuji pasangannya sebagai “seorang tokoh yang namanya baik, ulama yang bijaksana yang dihormati di seluruh komunitas Islam.” Dia menyatakan bahwa dengan Ma’ruf sebagai pasangannya, agama dan nasionalisme akan saling melengkapi.

Memang, Ma’ruf Amin adalah ulama yang paling kuat di negara ini. Sejak tahun 2015, ia telah menduduki dua posisi unggulan: Ketua Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di negara itu; dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), badan yang didukung negara untuk mengeluarkan keputusan tentang isu-isu Islam.

Sebelumnya, ia adalah anggota Dewan Penasihat (Wantimpres) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpengaruh.

Kisah bagaimana Ma’ruf menjadi mitra kepresidenan Jokowi, menceritakan banyak hal tentang dinamika politik Indonesia kontemporer. Seperti yang diamati oleh banyak komentator, upaya presiden untuk memiliki kredibilitas Islam yang lebih kuat adalah alasan utama pemilihan Ma’ruf.

Tetapi untuk menjelaskan mengapa Ma’ruf dipilih—alih-alih salah satu dari banyak pemimpin Islam terkemuka lainnya—maka kita perlu melihat lebih dekat kariernya dan sumber-sumber legitimasinya. Konservatisme telah menjadi elemen yang penting, tetapi bukan berarti itu satu-satunya yang berperan dalam keterpilihannya.

Ulama politik

Karier Ma’ruf telah didorong sebagian besar oleh kecakapannya sebagai politisi Islam, serta oleh keahliannya dalam hukum Islam. Ia lahir di Tangerang pada tahun 1943 dalam keluarga yang sederhana dan terpandang. Dia adalah satu-satunya anak dari kiai lokal kelas menengah, tetapi tidak memiliki silsilah berdarah biru yang akan menjamin kemajuan yang cepat.

Beberapa pendukungnya yang lebih antusias mengklaim bahwa ia adalah keturunan Syeikh Nawawi dari Banten—salah satu ulama paling terkenal dalam sejarah Indonesia—meskipun biografi Ma’ruf menjelaskan bahwa keturunannya tidak langsung, tetapi “melalui seorang kerabat yang dekat dengan Syeikh.”

Meskipun demikian, ia menikmati hubungan kekerabatannya dengan Syeikh Nawawi dengan menamai pesantrennya di Banten dengan nama Syeikh, dan jarang mengoreksi mereka yang sering memperkenalkannya sebagai keturunan ulama besar.

Dia memulai pendidikannya di sekolah-sekolah Islam setempat, sebelum melanjutkan sekolah menengahnya di pesantren Tebuireng yang terkenal di Jombang, Jawa Timur—pesantren bagi banyak calon pemimpin NU. Orang-orang se-zamannya mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa yang cakap, tetapi tidak luar biasa.

Apa yang dia lakukan dengan amat baik adalah hubungan antar-pribadi, dan di Tebuireng dia menjalin hubungan dengan banyak kiai dan sesama santri, yang akan penting bagi kemajuannya. Dia kemudian menyelesaikan gelar sarjana dan master dalam Studi Islam di Universitas Ibn Chaldun di Jawa Barat pada awal tahun 1960-an.

Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mengepalai Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim massal terbesar di negara itu. (Foto: Youtube)

Sebagai seorang dewasa muda, Ma’ruf tinggal di distrik pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang keras, di mana ia menyibukkan diri sebagai seorang pengkhotbah dan guru agama Islam. Penekanannya pada ortodoksi tradisionalis disukai di kalangan masyarakat Betawi yang religius dan sosial konservatif yang mendominasi di pinggiran Jakarta Utara.

Lebih penting lagi, dia mulai memantapkan dirinya sebagai penggiat jejaring dan politik yang cerdik dan pekerja keras. Dia mengoordinasikan kegiatan dakwah dan menjadi ketua organisasi pemuda NU setempat, Ansor, pada tahun 1964.

Enam tahun kemudian, dia adalah kepala cabang partai politik NU. Dia terpilih menjadi anggota DPRD provinsi Jakarta pada tahun 1971—mewakili NU—dan langsung diangkat sebagai ketua fraksi partai-partai Islam gabungan.

Selama 11 tahun di DPRD, ia tidak pernah tanpa posisi kepemimpinan. Bagian dari keberhasilan awalnya adalah karena kemampuannya untuk membangun hubungan saling percaya antara kelompok dan partai Islam yang berbeda. Ma’ruf mengerti dengan baik dan bersosialisasi secara luas di dalam komunitas ini, dan konservatismenya memberinya reputasi yang baik. Dia mengembangkan reputasi di DPRD sebagai advokat yang cerdik, seringkali ulet, untuk kepentingan tradisionalis.

Ma’ruf juga mahir dalam patronase—yang mungkin menjadi keterampilan paling kritis bagi seorang politisi NU—dan mampu menggelontorkan sumber dayanya kepada berbagai pendukung, menciptakan ikatan kewajiban yang menguntungkannya seiring ia naik pangkat.

Pada awal tahun 1980-an, Orde Baru Soeharto memperketat kontrolnya atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di mana NU terpaksa bergabung pada tahun 1973. Ma’ruf adalah salah satu dari banyak politisi NU yang menjanjikan, yang dipilih dari daftar kandidat itu pada tahun 1982.

Menyusul pengunduran dirinya dari perpolitikan Jakarta, Ma’ruf berkonsentrasi membangun kariernya dalam kepemimpinan nasional NU. Dia menempuh dan melalui berbagai pergolakan dalam NU, antara kelompok reformasi yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan “Pengawal Lama” yang didominasi politisi yang dipimpin oleh ketua lama Idham Chalid.

Ma’ruf dekat dengan kelompok Idham, tetapi cukup berhati-hati dalam mengambil hati para reformis dengan mengambil beberapa gagasan mereka. Ketika Gus Dur terpilih sebagai Ketua NU pada tahun 1984, Ma’ruf dipandang sebagai kelompok Idham yang dapat diterima oleh para reformis.

Dia mengamankan posisi penting Sekretaris Jenderal (katib aam) hingga Dewan Penasihat Agama NU (Syuriah) pada tahun 1989, sebelum menjadi salah satu wakil ketua dewan pada tahun 1994.

Sebuah contoh tentang bagaimana Ma’ruf memposisikan dirinya di antara para reformis dan politisi selama periode ini, terbukti dalam sikapnya terhadap “Khittah 1926” NU, atau piagam pendirian organisasi itu tahun 1926. Khittah tersebut menentukan mundurnya NU dari politik formal, termasuk PPP.

Para pemimpin NU tidak bisa lagi secara bersamaan menjadi politisi dan eksekutif NU. Ma’ruf mendukung Khittah tersebut, tetapi terus-menerus mendorong interpretasi “longgar” yang akan memungkinkan para pemimpin NU untuk terlibat dalam politik tanpa harus mengundurkan diri dari posisi NU mereka.

Para reformis menganggap ini bertentangan dengan semangat Khittah, tetapi ia berpendapat bahwa kepentingan NU terlindungi jika aktif secara politik. Ma’ruf menganut pepatah pendiri NU, Wahab Chasbullah, bahwa Islam dan politik sama tak terpisahkannya dengan rasa manis dan gula.

Kesalehan dan patronase

Ma’ruf kembali ke politik praktis pada tahun 1998 setelah kejatuhan Soeharto, ketika ia sangat terlibat dalam mendirikan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) sebagai kendaraan pemilihan utama NU. Ia kemudian terpilih menjadi anggota parlemen nasional pada tahun 1999.

Hubungannya dengan Gus Dur—yang terpilih sebagai presiden Indonesia pada akhir tahun itu—memburuk selama periode ini, dan ia meninggalkan parlemen pada tahun 2004.

Posisinya di Syuriah NU—Dewan Penasihat Agama organisasi tersebut—membantu mengamankan penunjukan MUI pada tahun 1996—posisi yang segera memungkinkan kemunculannya sebagai tokoh nasional. Dia diangkat menjadi wakil ketua, kemudian ketua, dari Komisi Fatwa MUI yang kuat pada tahun 1996 dan 2000 berturut-turut. Ini bertepatan dengan pertumbuhan pesat di sektor keuangan Islam Indonesia.

Sekali lagi, Ma’ruf mengambil kesempatan untuk memaksimalkan peran untuk dirinya dan MUI. Dia mendorong keputusan MUI untuk menyatakan haramnya bunga bank konvensional, yang membantu mendorong banyak Muslim yang taat ke arah perbankan Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk di bawah pengawasan Komisi Fatwa 1999, di mana Ma’ruf mengambil alih kepemimpinan eksekutifnya.

Ini membuatnya menempati posisi penting untuk mengatur “ekonomi Islam” yang sedang berkembang. Lembaga keuangan memerlukan keahliannya untuk memandu operasi mereka, dan dia segera memimpin dewan kepatuhan syariah dari banyak pemain terbesar di sektor perbankan dan asuransi Islam, termasuk Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Asuransi Jiwasraya, dan Asuransi Jiwa Beringin Sejahtera.

Posisi seperti itu sangat menguntungkan. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini tentang kekayaannya, Ma’ruf adalah seorang jutawan dalam bentuk dolar (Rp11,6 miliar), dengan aset yang mencakup 10 properti dan dua mobil mewah.

Pada pertengahan tahun 2000-an, ia telah menjadi ulama terpenting dalam keuangan Islam.

Juga terbukti bahwa Ma’ruf menggunakan pengaruhnya di MUI untuk mempromosikan agenda konservatif—terkadang sektarian—untuk menarik pujian dari kaum Islamis, tetapi menarik kecaman dari Muslim progresif. Dia telah lama menganggap sekte-sekte Muslim seperti Ahmadiyah dan Syiah sebagai “aliran sesat,” dan menonjol dalam kampanye MUI untuk membatasi atau menghentikan kegiatan mereka.

Dia secara pribadi terlibat dalam konferensi dan publikasi MUI yang mencela Syiah, dan—dalam perannya di Wantimpres—membujuk Presiden Yudhoyono sebagian untuk melarang Ahmadiyah. Dia mengambil pandangan sempit, bahkan tidak percaya, kegiatan antaragama, menegakkan sikap MUI yang telah lama dianut bahwa umat Islam tidak boleh mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristen atau terlibat dalam ritual agama lain. Dia juga menentang liberalisasi peraturan yang membatasi pembangunan tempat ibadah, khususnya untuk agama minoritas.

Pandangannya tentang masalah sosial juga konservatif: ia menyerukan pelarangan kegiatan LGBTI di Indonesia dan penuntutan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam atau mempromosikan perilaku homoseksual atau transgender. Dia lebih lanjut meminta pemerintah untuk menghentikan pendanaan asing untuk kampanye hak-hak gay.

Tetapi tindakan politisnya yang paling signifikan dalam MUI terjadi pada November 2016 ketika, sebagai ketua, ia mengeluarkan “fatwa agama” bahwa Gubernur Jakarta keturunan Tionghoa, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menghujat Islam dan ulama, dengan mengatakan bahwa Alquran tidak melarang Muslim memilih pemimpin non-Muslim.

Kelompok-kelompok Islam telah lama menentang Ahok, tetapi keputusan MUI tentang masalah penistaan agama memicu mobilisasi besar-besaran terhadap gubernur itu, dan memicu penyelidikan polisi atas pidato Ahok tersebut.

Setelah dua demonstrasi besar-besaran terhadap Ahok pada bulan November dan Desember, gubernur tersebut didakwa dan dipenjara karena menghina Islam. Dengan tindakannya, Ma’ruf menjadi pahlawan bagi mereka yang percaya bahwa agama mereka telah dihina.

Bagi Jokowi—yang dekat dengan Ahok—Ma’ruf muncul sebagai sosok yang bermusuhan, yang menggunakan posisinya dalam MUI dengan niat kuat.

Tak lama setelah kekalahan Ahok, Jokowi mulai rajin merayu Ma’ruf dan NU. Ma’ruf menjadi pengunjung tetap di acara-acara istana, dan Jokowi sering memberi hormat kepada Ma’ruf dengan memberinya tempat spesial dan membawanya dengan hormat mendekat ke kursinya. Ketika Jokowi meluncurkan bank kredit mikro syariah yang didukung pemerintah pada awal tahun 2018, ia memilih pesantren Ma’ruf al-Nawawi di Banten sebagai lokasi cabang pertama.

Jokowi di Pondok Pesantren Al-Nawawi bersama Ma’ruf, Maret 2018. (Foto: Facebook/Kemensetneg)

Pencalonan wakil presiden

Pilihan Jokowi yang lebih disukai untuk calon wakil presiden bukanlah Ma’ruf, melainkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD. Ma’ruf memang menjadi salah satu dari sejumlah pilihan wakil presiden “Islam”, di mana yang lainnya termasuk Ketua Partai PKB Muhaimin Iskandar dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Madji (dikenal sebagai Tuan Guru Bajang, atau TGB).

Jokowi telah berbulan-bulan mempelajari dengan cermat hasil survei tentang elektabilitas berbagai kandidat, dan potensi kedalaman dan penyebaran dukungan pemilihan mereka. Presiden itu jelas-jelas gelisah bahwa—meskipun menikmati keunggulan besar atas saingan utamanya, Prabowo Subianto—ia masih rentan terhadap kampanye hitam kaum Islamis.

Sikap NU dan PKB terhadap Jokowi mengeras dalam minggu-minggu menjelang batas waktu tanggal 10 Agustus 2018 untuk mencalonkan diri sebagai presiden, seiring preferensi presiden itu untuk Mahfud menjadi lebih jelas.

Cabang-cabang NU menekan kepemimpinan pusat mereka pada akhir Juli dan awal Agustus 2018, untuk memberi ultimatum kepada Jokowi: pilih nahdliyyin (anggota NU) seperti Muhaimin, atau terima risiko penarikan dukungan NU untuk presiden itu.

Pimpinan pusat NU tidak perlu banyak dimotivasi untuk mengajukan masalah ini, karena mereka menganggap Jokowi menerima dukungan NU tanpa ada timbal balik.

Mengacu pada redistribusi tanah negara yang dipuji oleh presiden, seorang eksekutif senior NU mengeluh: “Jokowi telah menjanjikan ribuan hektar lahan untuk NU, tetapi belum mengirimkan satu hektar pun. Dia hanya menggunakan NU dan tidak memberikan apa-apa.”

NU semakin menampakkan sikap tegas secara terang-terangan. Ketuanya, Said Aqil Siradj, mengatakan kepada para wartawan bahwa NU tidak menganggap Mahfud sebagai nahdliyyin, karena dia tidak pernah aktif dalam organisasi itu—peringatan yang jelas bagi Jokowi bahwa mereka akan menolak pencalonan Mahfud. Selain itu, para pemimpin PKB dan Ansor yang sebelumnya dikenal sebagai pro-Jokowi mulai meningkatkan kemungkinan konferensi NU luar biasa untuk mempertimbangkan kembali sikap NU terhadap pemilihan presiden itu.

Jokowi bersama Said Aqil Siradj, Mei 2018. (Foto: Facebook/Kemensetneg)

PKB juga dilaporkan bergabung dengan dua partai Islam lainnya dalam mendekati Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin “poros ketiga” melawan koalisi Jokowi dan Prabowo, meskipun ia menolak. Dalam upaya untuk menopang dukungan bagi Mahfud, Jokowi memanggil putri Gus Dur, Yenny Wahid, untuk membujuk NU untuk mendukung kandidat yang disukainya, tetapi dia gagal.

Hal-hal muncul pada tanggal 9 Agustus 2018, ketika Jokowi akan secara resmi mengumumkan pasangannya setelah makan siang bersama para pejabat dari mitra koalisinya. Para pemimpin NU dan PKB telah bertemu sebelumnya, memastikan bahwa Jokowi akan mengajukan Mahfud. Mereka sama-sama bertekad untuk mencegah hal ini.

Sadar bahwa Jokowi tidak akan menyetujui Muhaimin, mereka memutuskan bahwa Ma’ruf akan maju sebagai kandidat NU. Jokowi dan Ma’ruf memiliki hubungan yang baik, tetapi tidak hangat, yang didukung oleh kepentingan pribadi satu sama lain dan bukan dengan pertimbangan pribadi.

Dihadapi saat makan siang dengan keberatan kuat terhadap kemungkinan pemilihan Mahfud dari Muhaimin dan ketua partai koalisi lainnya, Jokowi pada menit terakhir mengalah dan menerima saran Muhaimin tentang Ma’ruf sebagai pasangannya.

Mahfud yang dongkol nantinya akan mengatakan kepada media bahwa Muhaimin mengakui bahwa Ma’ruf telah memerintahkannya untuk mencalonkan ketua NU itu, tetapi ada alasan untuk meragukan hal ini. Ma’ruf tidak memiliki “tim sukses” dan belum melobi di dalam NU atau istana untuk posisi itu (yang tidak mengatakan bahwa ia enggan dicalonkan).

Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa Muhaimin sendiri mendesak Ma’ruf untuk mencalonkan diri agar NU tidak akan kehilangan kesempatan untuk menduduki istana wakil presiden, setelah dua pemimpin sebelumnya—Hasyim Muzadi pada 2004 dan Solahuddin Wahid pada 2009—gagal melakukan itu.

Jokowi memiliki beberapa alasan untuk membatalkan pencalonan Mahfud. Yang paling penting adalah bahwa ia tidak bisa kehilangan dukungan dari NU. Sejauh ini, NU adalah yang paling mendukung dari semua organisasi Islam utama di Indonesia, dan NU memerintahkan sebagian besar pemilih untuk setia kepada kandidat pilihan mereka, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang sangat penting bagi prospeknya.

Masih bisa diperdebatkan apakah NU akan benar-benar meninggalkan Jokowi—karena alternatifnya mungkin bahkan kurang menarik—tetapi Jokowi tidak mau mendorong gertakan mereka.

Faktor-faktor lain termasuk posisi tinggi Ma’ruf di antara kelompok-kelompok Islam dan kemungkinan perlindungan bahwa ia akan menghindarkan Jokowi dari jenis kampanye sektarian yang mematikan, yang telah merusak popularitasnya dalam kampanye 2014 dan secara politis menghancurkan sekutunya, Ahok.

Ma’ruf juga kemungkinan akan meningkatkan dukungan untuk Jokowi di Provinsi Banten dan Jawa Barat, di mana ia dihormati. Terakhir, Ma’ruf yang sudah berusia 75 tahun tidak akan menjadi kandidat pada tahun 2024, dan dengan demikian tidak akan menimbulkan masalah bagi rencana partai koalisinya untuk pemilihan presiden berikutnya.

Tameng Islam atau beban?

Para komentator terpecah tentang apakah Ma’ruf akan membantu atau menghalangi prospek pemilihan Jokowi. Satu pandangan umum adalah bahwa Prabowo—dalam memilih Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno—memiliki calon wakil presiden yang lebih baik daripada Jokowi.

Sandiaga dipandang sebagai tokoh muda dan dinamis, serta pengusaha pribumi yang sangat sukses—kualitas yang cenderung menarik bagi pemilih muda dan kelas menengah ke atas. Pandangan alternatif adalah bahwa Ma’ruf akan meningkatkan dukungan Jokowi dalam komunitas Islam, mengunci banyak pemilih nahdliyyin (anggota NU), dan juga menarik dukungan substansial dari kelompok-kelompok Islam.

Salah satu survei awal terperinci pertama tentang elektabilitas dua kandidat wakil presiden oleh LSI pimpinan Denny JA, menemukan bahwa Ma’ruf, secara keseluruhan, mungkin merupakan aset elektoral bagi Jokowi, meskipun angka-angkanya tidak konklusif.

Ini menunjukkan bahwa elektabilitas pribadi Jokowi adalah 54 persen dibandingkan dengan 28 persen  milik Prabowo. Ketika nama Ma’ruf dipasangkan dengan Jokowi, elektabilitas presiden itu turun 1,6 persen—kira-kira jumlah yang sama dengan Prabowo yang meningkat ketika nama Sandiaga ditambahkan.

Tetapi yang lebih penting, ditemukan bahwa 53 persen responden Muslim berniat memilih Jokowi-Ma’ruf, dibandingkan dengan 28 persen untuk Prabowo-Sandiaga. Lima puluh lima persen responden NU dan 50 persen dari Muhammadiyah mengatakan bahwa mereka akan memilih Jokowi-Ma’ruf dibandingkan dengan 27 persen dan 36 persen masing-masing untuk Prabowo-Sandiaga.

Khususnya pada kandidat wakil presiden, Ma’ruf mendapat dukungan dari 45 persen pemilih Muslim, dibandingkan Sandi sebesar 37 persen—angka keunggulan yang lebih rendah dari yang diharapkan, mengingat Ma’ruf adalah ulama terkemuka dan Sandiaga memiliki reputasi gaya hidup yang bersemangat.

Secara umum, para pemilih yang saleh—sebagaimana diukur oleh mereka yang rutin menjalankan shalat dan membaca Alquran—lebih dari dua kali lebih mungkin memilih Jokowi dan Ma’ruf, daripada memilih Prabowo dan Sandiaga.

Angka-angka ini dapat berubah secara dramatis selama kampanye pemilu yang akan datang, tetapi angka-angka ini cenderung mendukung argumen bahwa Ma’ruf mengangkat kredibilitas Islam Jokowi, dan secara signifikan mengurangi kerentanan presiden itu terhadap kampanye hitam Islam.

Wakil presiden yang reaksioner?

Jika terpilih, akan seperti apa wakil presiden Ma’ruf? Beberapa komentator telah meramalkan bahwa ia akan membawa perjuangannya yang konservatif ke dalam pemerintahan dan akan berperilaku seperti perannya sebagai Ketua MUI.

Ini tentu saja kemungkinan, tetapi itu bisa berubah.

Ma’ruf bukan sosok satu dimensi dan dia telah berulang kali menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Selama setahun terakhir, sejak Jokowi mulai mendukungnya, Ma’ruf tidak terlalu banyak berbicara mengenai isu-isu Islam dan ia memainkan peran penting dalam meredakan kontroversi yang membayang tentang puisi yang diduga menghujat yang dibacakan oleh Sukmawati, putri mantan Presiden Soekarno.

Tindakannya sebagai Ketua NU juga lebih terkendali daripada sebagai Ketua MUI. Singkatnya, ia mampu mengejar banyak agenda dan mengekang impuls konservatifnya, ketika itu adalah kepentingannya untuk melakukannya.

Baca juga: Alasan Mengapa Jokowi Perlu Menggandeng Ma’ruf Amin

Dalam semua kemungkinan, Ma’ruf akan menjadi wakil presiden dengan penahanan diri yang terbatas. Dia memiliki sedikit minat di sebagian besar bidang pemerintahan dan sedikit keahlian terkait kebijakan di luar hukum Islam dan masalah ekonomi.

Dia dapat diharapkan untuk menggunakan jabatan wakil presidennya untuk memperluas jaringan patronase dan melayani pendukungnya—terutama yang berada di NU—dan mendukung kelompok konservatif. Dia juga akan menyambut kaum Islamis ke istana, seperti yang Jokowi sendiri telah lakukan selama setahun terakhir, dalam upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap berbagai pandangan masyarakat.

Contoh sejarah terdekat untuk pencalonan Ma’ruf adalah Hamzah Haz, yang adalah wakil presiden Megawati Soekarnoputri dari tahun 2001 hingga 2004. Seperti Ma’ruf, ia berasal dari faksi politik konservatif Idhamis di NU dan juga Ketua Partai PPP.

Pada saat Megawati mendapat serangan terus-menerus dari para Islamis yang mengklaim bahwa Islam melarang seorang wanita memerintah laki-laki, dia memilih Hamzah sebagai wakil presidennya untuk memberikan legitimasi Islam bagi dirinya. Sebagai wakilnya, Hamzah memiliki peran yang terbatas dan membatasi dirinya pada sejumlah kecil masalah politik dan agama.

Dia kadang-kadang membuat pernyataan kontroversial, dan secara rutin melakukan penawaran kepada organisasi Islam, tetapi pengaruhnya terhadap pemerintahan Megawati terbatas.

Ma’ruf Amin dibenci oleh banyak minoritas dan politisi dan intelektual progresif, dan bukan tanpa alasan. Dia telah melakukan banyak kerusakan pada harmoni sosial dan hak-hak minoritas seksual dan agama selama dekade terakhir. Tetapi kecenderungan konservatif dan sektariannya dipengaruhi oleh naluri politiknya, dan ketertarikannya pada kekuasaan dan status tinggi.

Kecenderungan yang terakhir ini mungkin membuatnya menjadi wakil presiden yang tak akan terlalu banyak dikritik, daripada yang ditakutkan oleh para pengkritiknya.

Greg Fealy adalah Associate Professor di Departemen Perubahan Politik dan Sosial di Coral Bell School of Asia Pacific, Australian National University. Penelitian dan pengajarannya berfokus pada Islam kontemporer, politik Islam, dan terorisme di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Jokowi bersama Ma’ruf, Maret 2018. (Foto: Facebook/Kemensetneg)

Ma’ruf Amin: Tameng atau Beban bagi Jokowi?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top