KTT ASEAN
Global

Mengapa Kawasan Indo-Pasifik Jadi Titik Panas Global

Bendera dari beberapa negara anggota ASEAN menjelang KTT di Singapura pada Jumat (3/8). (Foto: Getty Images)
Berita Internasional >> Mengapa Kawasan Indo-Pasifik Jadi Titik Panas Global

Kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi titik panas global, di mana negara-negara saling berusaha meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan ini, dari Amerika Serikat, China, India, hingga Uni Eropa. Laut China Selatan juga menjadi salah satu titik panas geopolitik yang paling kontroversial, mengingat bahwa ini adalah salah satu jalur air perdagangan tersibuk di dunia, dengan klaim yang tumpang tindih antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

Baca juga: Visi Indonesia untuk Indo-Pasifik: Seruan ASEAN yang Lebih Bersatu

Oleh: Manoj Kumar Mishra (Asia Times)

Wilayah Indo-Pasifik meliputi wilayah laut dan wilayah yang luas antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang berbatasan dengan Jepang, India, dan Australia. Signifikansi geopolitik di wilayah ini telah tumbuh sebagai akibat dari ketergantungan besar negara-negara pada rute lautnya untuk pengangkutan sumber daya energi dan barang perdagangan.

Misalnya, Laut China Selatan tidak hanya muncul sebagai salah satu jalur air perdagangan tersibuk di dunia, tetapi telah menjadi salah satu titik panas geopolitik yang paling kontroversial, mengadu klaim teritorial China dengan penekanan dari Dialog Keamanan Segi Empat (Quad) untuk tatanan berdasarkan aturan.

Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka Washington diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada akhir tahun 2017, dan mendorong New Delhi untuk peran penting di Indo-Pasifik. Visi kebebasan navigasi di perairan Pasifik dipromosikan untuk menantang penegakan kedaulatan China di Laut China Selatan. Sebuah model pengembangan alternatif di kawasan Asia Tenggara dengan sumber daya baru, dipandang perlu untuk memutar kembali Inisiatif Sabuk dan Jalan China (BRI).

Walau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik memandang payung keamanan Amerika Serikat (AS) dengan kecurigaan, karena sumber daya dan komitmennya terhadap kawasan tersebut terus berfluktuasi pasca-9/11, namun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha untuk meredakan kekhawatiran ini dengan mengumumkan investasi senilai $113 juta untuk inisiatif teknologi, energi, dan infrastruktur baru pada Juli tahun lalu. Ini diikuti oleh janji untuk menyediakan $300 juta dana keamanan baru untuk wilayah tersebut pada bulan Agustus.

Wakil Presiden AS Mike Pence melakukan kunjungan ke Asia pada bulan November tahun lalu, yang termasuk mewakili Washington di KTT AS-ASEAN dan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Presiden Barack Obama melewatkan pertemuan ini pada tahun 2013) serta kunjungan ke Australia, Jepang, Papua Nugini, dan Singapura untuk mempromosikan visi Amerika tentang kawasan Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”.

Namun, kunjungannya dipandang dengan kecurigaan di Beijing dan mendorong China untuk memperingatkan negara-negara eksternal agar tidak mengganggu rencananya untuk merancang kode etik untuk Laut China Selatan.

Pada tanggal 31 Desember tahun lalu, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang Asia Reassurance Initiative Act (ARIA) yang mengesahkan alokasi senilai $1,5 miliar untuk mengembangkan “visi strategis jangka panjang dan kebijakan Amerika Serikat yang komprehensif, beraneka ragam, dan berprinsip untuk wilayah Indo-Pasifik, dan untuk tujuan lain” yang menunjukkan pergeseran fokus AS ke kawasan Indo-Pasifik, yang tampak lebih jelas dalam keengganan pemerintah untuk tetap terlibat secara militer dan membuang-buang sumber daya di Suriah dan Afghanistan.

Logika Strategis di Balik Kunjungan PM India Narendra Modi ke Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi menerbangkan layang-layang di Monumen Nasional di Jakarta, Indonesia, 30 Mei 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi membuat Samudra Hindia sebagai prioritas strategis New Delhi sesaat setelah menjabat, dan kemudian mengunjungi Seychelles, Mauritius, dan Sri Lanka, serta beberapa negara Afrika Timur di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Dia mengundang Seychelles dan Mauritius untuk bergabung dengan pengaturan kerja sama keamanan maritim yang ada antara India, Maladewa, dan Sri Lanka pada tahun 2015, dan menekankan “masa depan untuk Samudra Hindia dengan nama SAGAR—Security and Growth for All in the Region (Keamanan dan Pertumbuhan untuk Semua di Kawasan).”

India, dalam upayanya untuk meningkatkan peran Pasifiknya, dan Jepang, yang bertujuan untuk memperluas perannya di Samudra Hindia, mengakhiri pertemuan puncak yang membuka jalan bagi pakta logistik militer yang akan memberi angkatan bersenjata masing-masing negara akses ke pangkalan-pangkalan lainnya.

Para pemimpin kedua negara itu sepakat untuk memperkuat kerja sama angkatan laut dan kerja sama keamanan laut, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek di negara ketiga, termasuk Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka. Selain itu, kedua negara melakukan upaya untuk menonjolkan posisi mereka masing-masing dengan mencari lebih banyak keterlibatan dengan negara-negara Asia Tenggara.

India mengartikulasikan kebijakan Melihat ke Timur-nya untuk membina hubungan dekat di kawasan itu, sementara Jepang memberikan bantuan pembangunan untuk infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh kawasan, dan mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk menyalurkan investasi asing langsung ke ASEAN. Terlepas dari fokusnya pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dipandang lebih sebagai strategi proaktif Jepang untuk mengurangi pengaruh China.

Sebagai contoh, rencana Abe untuk memperluas investasi di pulau-pulau Pasifik dilaporkan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaruh Jepang dalam melawan China, di mana pemerintah Xi Jinping menghabiskan miliaran dana bantuan. Jumlah latihan maritim bilateral telah meningkat di antara anggota Quad dan ada juga kerja sama maritim multilateral.

Misalnya, India, Jepang, dan AS sedang melakukan latihan angkatan laut “Malabar” untuk mempertahankan kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah Indo-Pasifik, di mana dua pertiga dari perdagangan global melintas.

Anggota Quad dan China akan tetap terlibat di Indo-Pasifik karena berbagai alasan. Pertama, walaupun akan menjadi tugas yang sulit untuk memutar kembali BRI—yang telah merambah jauh ke dalam perekonomian banyak negara dalam bentuk pinjaman, barang, dan tenaga kerja—namun akan ada upaya yang ditingkatkan oleh anggota Quad untuk menantang dan melawan inisiatif tersebut. Proyek-proyek di bawah BRI sedang dibentuk kembali dan diarahkan kembali agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal oleh China, untuk melanjutkan inisiatif ini.

Kedua, akan ada upaya oleh anggota Quad untuk membawa wilayah Asia Tenggara ke dalam pengaruh mereka. Indonesia—negara yang paling menonjol di wilayah ini—mengejar gagasan persatuan wilayah dan ketaatan terhadap prinsip netralitas. Australian Strategic Policy Institute mengamati dalam konteks postur kebijakan luar negeri kawasan itu, bahwa meskipun terdapat kekhawatiran bersama antara negara-negara Asia Tenggara dan AS dan Jepang tentang peran Beijing, namun “ASEAN selalu inklusif (dan) tidak nyaman dengan aliansi keamanan.”

Perang Dingin

Para pelaut China berbaris selama upacara pembukaan Latihan Maritim ASEAN-China di sebuah pelabuhan militer di Zhanjiang, di provinsi Guangdong selatan China, 22 Oktober 2018. (Foto: STR/AFP/Getty Images)

Ketiga, akan ada upaya oleh anggota Quad lainnya untuk memaksa perubahan dalam posisi New Delhi, berdasarkan kebijakan dan sudut pandang bahwa strategi Indo-Pasifik terbuka untuk keterlibatan dari negara-negara di luar Quad. India juga akan berusaha untuk meningkatkan posisinya dengan memasukkan lebih banyak ambisi strategis anggota, seperti dengan menandatangani Nota Kesepakatan Pertukaran Logistik (LEMOA) pada tahun 2016 dan Kesesuaian Komunikasi dan Perjanjian Keamanan (COMCASA) pada tahun 2018 dengan AS, untuk mencegah ancaman China, bahkan ketika India tidak ingin menjauhkan China yang tidak hanya berbagi perbatasan dengannya, tetapi juga meningkatnya hubungan perdagangan. Namun, hal ini akan menimbulkan lebih banyak persepsi salah, spekulasi, dan perhitungan di kawasan Indo-Pasifik.

Baca juga: Militer Jepang: Matahari Terbit Kembali Berkibar di Indo-Pasifik

Keempat, Uni Eropa (UE) kemungkinan akan menjadi pemain strategis baru di kawasan itu. Aspirasi Uni Eropa untuk otonomi strategis telah terbukti dalam seruan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melembagakan “tentara Eropa yang sebenarnya” (yang independen dari NATO) pada November lalu, yang didorong oleh kepergian sepihak Amerika dari kesepakatan Iran dan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF).

“Strategi Menghubungkan Asia dan Eropa” UE baru-baru ini, dicanangkan untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Meskipun berbagi visi yang sama, namun peran anggota Quad dan Uni Eropa mungkin berselisih berdasarkan tujuan strategis mereka.

Kelima, hubungan dingin Jepang dengan Korea—termasuk pemerintah demokratis Korea Selatan, yang terkait dengan masalah-masalah sejak Perang Dunia II (wanita Korea dipaksa memberikan layanan seksual kepada pasukan Jepang)—akan memberikan permainan yang setara dengan China dan memperkuat kompetisi di Indo-Pasifik.

Keenam, China harus memperkuat perannya lebih lanjut tidak hanya untuk melestarikan BRI, tetapi untuk menjaga kepentingan strategis dan keamanannya juga.

Keterangan foto utama: Bendera dari beberapa negara anggota ASEAN menjelang KTT di Singapura pada Jumat (3/8). (Foto: Getty Images)

Mengapa Kawasan Indo-Pasifik Jadi Titik Panas Global

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top