Demokrasi di Myanmar
Asia

Mengapa Suu Kyi Tak Bisa dan Tak Akan Wujudkan Demokrasi di Myanmar

Kanselir Myanmar dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi setelah memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya selama upacara untuk menandai peringatan ke-71 Hari Martir, Yangon, pada 19 Juli 2018. (Foto: AFP/Ye Aung Thu)
Berita Internasional >> Mengapa Suu Kyi Tak Bisa dan Tak Akan Wujudkan Demokrasi di Myanmar

Aung San Suu Kyi tak bisa dan tak akan wujudkan demokrasi di Myanmar. Tapi mengapa? Pemerintah NLD-nya telah berjanji untuk mengakhiri kepemimpinan militer di negara itu, tapi hampir tiga tahun menjabat, hal itu belum terwujud. Pemerintah NLD pimpinan Kanselir Aung San Suu Kyi, telah melakukan penyeimbangan dengan militer. Setiap langkah NLD untuk mengubah piagam dan mengurangi kekuatan politik militer dapat mengacaukan keseimbangan yang rapuh itu, dan membuat pemerintah sipil bertabrakan dengan para petinggi militer, dengan potensi implikasi terhadap stabilitas.

Baca juga: Suu Kyi hilang sebagai seorang pembunuh akhiri mimpi demokrasi Myanmar

Oleh: Bertil Lintner dan Chiang Mai (Asia Times)

Apakah Myanmar saat ini menuju demokrasi yang lebih representatif dan kurang dikendalikan militer? Pada tanggal 6 Februari, parlemen Myanmar memilih untuk membentuk komite persiapan baru untuk membahas amandemen Konstitusi 2008 yang dirancang militer negara itu, yang memberi angkatan bersenjata “peran kepemimpinan” yang terlalu besar dalam politik.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa naik ke tampuk kekuasaan dalam kemenangan pemilu pada November 2015, sebagian karena berjanji melakukan perubahan demokratisasi pada piagam tersebut. Namun, hampir tiga tahun menjabat, NLD belum mewujudkan amandemen yang dijanjikan itu, seiring pemilihan baru yang dijadwalkan untuk tahun depan mulai muncul di cakrawala politik.

Pemerintah NLD pimpinan Kanselir Aung San Suu Kyi, telah melakukan penyeimbangan dengan militer, terlihat dalam pembelaannya yang gigih terhadap tindakan angkatan bersenjata di negara bagian Rakhine, di mana “operasi pembersihan” yang dikritik secara internasional memaksa lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.

Dia juga mendapat kecaman atas penolakannya untuk mengecam pelanggaran HAM yang merajalela yang dilakukan oleh militer di daerah-daerah yang dilanda perang di negara bagian Kachin dan Shan.

Tetapi setiap langkah NLD untuk mengubah piagam dan mengurangi kekuatan politik militer dapat mengacaukan keseimbangan yang rapuh itu, dan membuat pemerintah sipil bertabrakan dengan para petinggi—yang dipimpin oleh Panglima Senior Jenderal Min Aung Hlaing—dengan potensi implikasi terhadap stabilitas, tergantung pada sifat dan luasnya perubahan yang diusulkan.

Dengan militer berkuasa, perubahan tidak akan mudah. Konstitusi menetapkan bahwa 25 persen dari kursi parlemen di majelis rendah dan majelis tinggi, dicadangkan untuk orang yang ditunjuk militer, dengan 75 persen lainnya dipilih. Proposal untuk mengubah piagam hanya membutuhkan dukungan 20 persen dari anggota parlemen untuk dipertimbangkan—rintangan yang dapat dengan mudah diatasi NLD dengan mayoritasnya di kedua majelis.

Militer Myanmar menunjuk anggota parlemen pada 15 Maret 2016. (Foto: AFP/Romeo Gacad)

Tetapi setiap langkah untuk mengubah 104 pasal konstitusional yang berkaitan dengan peran militer dan dominasinya terhadap struktur politik negara, membutuhkan 75 persen dari semua anggota parlemen untuk mendukung dan kemudian harus melewati referendum. Dengan demikian, 25 persen blok militer yang ditunjuk memberikan kekuatan veto secara de facto kepada angkatan bersenjata atas segala upaya untuk mengubah pasal-pasal penting.

Suu Kyi—mantan tahanan politik yang telah menjadi anggota parlemen dalam pemilu sela pada bulan April 2012—mengatakan kepada koresponden ini pada tahun yang sama, bahwa ia akan memprioritaskan untuk mengubah pasal 436 dalam piagam Bab XII—ketentuan yang membutuhkan tiga perempat dari anggota parlemen untuk menyetujui perubahan konstitusi terkait militer.

Baca juga: Wawancara dengan Aktivis Rohingya: ‘Myanmar Ingin Basmi Semua Muslim’

Ini adalah situasi yang sulit karena klausa itu adalah salah satu di antara 104 klausa yang memerlukan persetujuan militer untuk diubah. Beberapa berpendapat bahwa NLD hanya perlu satu delegasi militer agar amandemen konstitusi dapat berhasil, jika anggota parlemen lainnya mendukung perubahan.

Tapi itu belum terjadi karena delegasi yang ditunjuk itu jelas mengambil perintah dari jajaran petinggi mereka, dan terdapat risiko tuntutan pembangkangan karena melanggar petinggi mereka. Bahkan jika seseorang muncul dan membantu NLD dan anggota parlemen partai lain yang terpilih lebih dari 75 persen, piagam itu tidak jelas tentang bagaimana referendum akan dimainkan dan apakah setiap tuntutan amandemen akan dimasukkan ke dalam pemungutan suara.

Prosedur yang rumit ini, ditambah dengan catatan Myanmar yang melaksanakan referendum konstitusi palsu—yang pertama pada tahun 1973 yang sama tidak kredibelnya seperti yang diadakan sebelum konstitusi 2008 saat ini diadopsi—membuat hampir tidak mungkin untuk mengubah klausul, yang dalam berbagai cara secara hukum melindungi cengkeraman kekuasaan militer.

Aung San Suu Kyi (tengah) dan Kepala Senior Militer Myanmar Min Aung Hlaing (kanan) tiba di Naypyitaw, 30 Maret 2016. (Foto: Reuters/Ye Aung Thu)

Cengkeraman itu secara struktural kuat, memberi militer lebih banyak kekuatan daripada pemerintah sipil terpilih Suu Kyi. Militer saat ini menunjuk tiga menteri terpenting negara itu, yaitu untuk urusan pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan. Konstitusi juga memberi komandan tertinggi itu hak untuk merebut kekuasaan jika terjadi keadaan darurat, meskipun secara teknis presiden harus mengajukan permintaan semacam itu.

Tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadap militer atas tindakannya saat menggunakan kekuatan darurat seperti itu, menurut konstitusi seperti yang sekarang ditulis.

Kementerian Dalam Negeri yang kuat mengendalikan polisi dan aparat keamanan internal, dan—hingga baru-baru ini—Departemen Administrasi Umum (GAD), yang menunjuk pegawai negeri sipil dari pusat hingga ke tingkat desa.

Pada bulan Desember, GAD dipindahkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Kantor Pemerintah Serikat, membawanya untuk pertama kalinya di bawah kendali sipil. Itu adalah perubahan kecil tapi penting yang dilakukan oleh bagian terpilih dari lembaga tersebut, meskipun para pejabat yang ditunjuk oleh militer akan tetap berada di jabatan masing-masing.

Tetapi hanya ada sedikit anggota parlemen terpilih, dan pemerintah Suu Kyi dapat berupaya menggulingkan kekuatan militer terlepas dari opsi dramatis menghapuskan piagam sama sekali dan mengadopsi piagam baru yang lebih demokratis—seperti yang disarankan oleh penasihat NLD dan pakar konstitusi Ko Ni, yang dibunuh pada Januari 2017, dalam peristiwa yang diduga adalah sebuah rencana militer.

Menghancurkan konstitusi pasti akan mengarah pada konfrontasi berisiko dengan angkatan bersenjata, yang hampir pasti NLD akan kalah. Untuk saat ini, Suu Kyi dan partainya tampak puas bekerja di dalam sistem yang didominasi militer alih-alih berusaha membongkarnya.

Para pendukung pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi merayakan seiring hasil pemilu tahun 2015 diumumkan. (Foto: Reuters/Soe Zeya Tun)

Dengan demikian, komite parlemen yang baru kemungkinan akan lebih sebagai sebuah perwujudan dibandingkan substansi—sebuah forum untuk membahas amandemen konstitusi yang kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi sorotan. Memang, anggota parlemen militer bahkan menentang pembentukan komite tersebut.

Baca juga: Akhir Kejayaan Aung San Suu Kyi sebagai Ikon Gerakan Hak Asasi Manusia

Bagi NLD—yang jelas-jelas merasa perlu untuk menunjukkan bahwa paling tidak mereka mencoba untuk melakukan perubahan sebelum pemilu tahun depan—langkah tersebut adalah risiko yang ringan.

Karena ketika semuanya kembali tenang di parlemen, perubahan konstitusi akan terbukti sulit dan militer akan tetap menjadi institusi Myanmar yang paling kuat di masa mendatang. Dan tidak ada komite, badan, atau lembaga—selain dari militer itu sendiri—yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya.

Keterangan foto utama: Kanselir Myanmar dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi setelah memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya selama upacara untuk menandai peringatan ke-71 Hari Martir, Yangon, pada 19 Juli 2018. (Foto: AFP/Ye Aung Thu)

Mengapa Suu Kyi Tak Bisa dan Tak Akan Wujudkan Demokrasi di Myanmar

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top