Debat Capres Kedua
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019: Tak Untungkan Ekonomi, Kenapa Swasembada Beras Dijunjung Tinggi?

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Tak Untungkan Ekonomi, Kenapa Swasembada Beras Dijunjung Tinggi?

Menjelang Pilpres 2019, isu swasembada beras kembali digaungkan dengan pemerintahan Jokowi diprotes karena masih mengimpor beras dalam jumlah besar. Padahal faktanya, swasembada beras akan menjadikan harganya mahal, yang akan merugikan masyarakat miskin. Mungkin karena kekhasan Indonesia saat ini yang terletak pada warisan nasionalis Indonesia, gerakan anti-kolonial, dan khususnya peran sentral yang dimiliki petani padi sebagai simbol penggerak kemerdekaan.

Baca Juga: Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

Oleh: Jamie S. Davidson (The Conversation)

Dikenal oleh masyarakat Indonesia karena mendukung impor beras dibandingkan swasembada, dapat membahayakan posisi seorang politisi dalam politik Indonesia. Baru-baru ini, para pendukung Prabowo Subianto—lawan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Pilpres 2019 yang akan datang—mencoba untuk menyerang petahana menggunakan masalah ini.

Seorang ahli ekonomi di kubu Prabowo, Dradjad Wibowo, mengkritik Jokowi karena memiliki “hobi mengimpor beras”. Dradjad mengklaim bahwa Jokowi telah mengimpor beras dalam jumlah terbesar sejak rezim Orde Baru. Menteri Pertanian membantah hal ini.

Yang menarik, tidak ada pejabat dalam pemerintahan Jokowi yang tampaknya membantah tuduhan yang dibuat Prabowo selama debat presiden televisi pada Januari 2019, bahwa elemen-elemen dalam pemerintahan Jokowi diuntungkan secara finansial (dan, secara ilegal) dari impor beras.

Namun para ‘orang dalam’ politik yang mengambil keuntungan dari impor beras yang dikontrol negara, telah lama menjadi rahasia umum. Jadi apa yang mungkin terjadi di bawah Jokowi bukanlah hal baru.

Bahwa kedua kandidat presiden telah berjanji untuk mencapai swasembada beras—seperti yang mereka janjikan selama kampanye pemilu 2014—juga sudah diperkirakan.

Swasembada: janji yang sulit ditepati

Sangat sulit untuk menunjukkan mengapa para politisi di Indonesia saat ini berpegang teguh pada kebijakan swasembada dalam makanan pokok negara, ketika Indonesia jarang mencapai hal ini setiap tahunnya.

Baca Juga: Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan Pluralitas di Indonesia

Jawaban sederhananya adalah, karena kebijakan itu tampaknya populer. Tapi kenapa? Mengapa gagasan mencapai swasembada beras begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia? Mengapa bisa disebut ‘bunuh diri politik’ bagi seorang politisi nasional untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan pasokan beras asing tahunan?

Lagi pula, menurut banyak ahli ekonomi arus utama (sebagian besar orang asing), melakukan hal itu akan membawa banyak keuntungan. Karena beras asing—yang sebagian besar bersumber dari Vietnam dan Thailand—diproduksi dengan lebih murah, dan harga beras yang lebih rendah di Indonesia akan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk makanan pokok di kalangan masyarakat miskin.

Pada gilirannya, masyarakat miskin dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk makanan dengan kandungan gizi lebih tinggi daripada nasi putih, untuk perawatan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat miskin perkotaan. Karena banyak masyarakat miskin pedesaan—bahkan petani padi skala kecil—masih menjadi konsumen beras, dan beras asing yang lebih murah akan mengurangi kemiskinan pedesaan juga.

Terakhir, dengan menghentikan upaya swasembada beras yang mahal—Jokowi mengawasi pengeluaran negara yang signifikan untuk membangun beberapa lusin waduk untuk meningkatkan produksi beras—pemerintah akan dapat membelanjakan uang publik di tempat lain.

Misalnya, pemerintah dapat menggunakan uang itu untuk membantu petani marginal yang mungkin terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga lebih rendah. Pendanaan publik dapat digunakan untuk dukungan pendapatan atau untuk layanan penyuluhan untuk membantu petani beralih ke tanaman yang nilainya lebih tinggi daripada beras. Kedua kemungkinan tersebut, tampaknya, akan berdampak pada kemiskinan pedesaan.

Populisme swasembada beras

Beberapa alasan telah diajukan mengapa swasembada beras masih sangat populer.

Beberapa menyatakan bahwa masyarakat tidak menyadari bahwa harga beras yang lebih tinggi benar-benar menyakiti masyarakat miskin pedesaan, karena mereka percaya apa yang pemerintah katakan kepada mereka—bahwa harga beras dalam negeri yang lebih tinggi berarti petani akan menerima lebih banyak uang untuk hasil panennya. Ini mungkin benar untuk petani skala besar, tetapi mereka jumlahnya sedikit.

Baca Juga: Tantangan Siber Indonesia Jadi Sorotan Jelang Pilpres 2019

Yang lain bersikeras bahwa lobi penggilingan padi berada di balik swasembada. Produksi dalam negeri yang lebih tinggi berarti lebih banyak penggilingan dan karenanya lebih banyak keuntungan.

Pejabat dari Dewan Ketahanan Pangan yang saya wawancarai, menyoroti nostalgia pada masa kejayaan Orde Baru, terutama di bawah Soeharto pada pertengahan tahun 1980-an, ketika Indonesia terakhir kali mencapai swasembada beras, meskipun secara singkat.

Populisme yang dihasilkan oleh pemilu kompetitif Indonesia juga dapat berperan di sini.

Namun faktor-faktor ini juga ditemukan di negara tetangga regional yang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Malaysia dan Filipina, misalnya, juga menanam padi berlimpah namun mengandalkan impor untuk memenuhi persyaratan nasional. Di sana, harga beras dalam negeri yang tinggi juga merugikan masyarakat miskin.

Kedua negara ini mengandalkan badan-badan negara untuk mengimpor beras, yang mengarah pada pencarian penyewaan yang cukup besar. Lobi penggilingan juga kuat di Filipina dan Malaysia. Kedua negara ini juga mengalami lonjakan produksi yang mengesankan selama Revolusi Hijau tahun 1970-an dan 1980-an, dan masing-masing memiliki rezim pemilu yang kompetitif yang telah memacu sentimen populis.

Tetapi, secara signifikan, pemerintah baru di Malaysia dan Filipina telah mengambil langkah nyata menuju liberalisasi kebijakan perdagangan beras mereka. Ini berarti memadamkan mimpi untuk mencapai swasembada beras. Singkatnya, mereka telah memulai diskusi serius untuk mencabut izin impor monopoli beras oleh para tokoh-tokoh politik (parastatal), untuk melibatkan lebih banyak pedagang swasta dalam pembelian dan penjualan beras impor.

Meskipun tidak pasti apa yang akan terjadi dari perubahan kebijakan ini, namun satu hal yang pasti—baik Jokowi maupun Prabowo antara sekarang hingga pemilu bulan April, tidak akan membuat janji seperti ini. Di Indonesia, mimpi swasembada beras masih terus hidup.

Warisan nasionalisme

Kekhasan Indonesia saat ini mungkin terletak pada warisan nasionalis Indonesia, gerakan anti-kolonial, dan khususnya peran sentral yang dimiliki petani padi sebagai simbol penggerak kemerdekaan.

Baca Juga: Analisis Pilpres 2019: Mengapa Demokrasi Indonesia Kian Terancam?

Soekarno—presiden pertama Indonesia—terkenal menganut ideologi Marhaenisme, di mana rata-rata, petani miskin Indonesia (re: Jawa) mewujudkan cita-cita swasembada dan ketekunan dalam menghadapi intrusi asing yang agresif.

Keyakinan ini—yang ironisnya diwujudkan oleh Soeharto yang suka menggambarkan dirinya sebagai pelindung petani Indonesia—terus bergema kuat di Indonesia. Mengidolakan petani padi tidak ada atau kurang menonjol dalam gerakan nasionalis yang terpecah secara etnis di Malaysia, atau dalam gerakan yang dikendalikan secara oligarkis, atas-bawah, dan oleh kaum elit di Filipina.

Singkatnya, kita harus mempertimbangkan bagaimana sejarah dan ideologi spesifik terus membentuk kebijakan publik yang kritis di Indonesia dan di tempat lain. Liberalisasi dapat dicapai dengan mudah dan cepat. Namun mengubah keyakinan yang berakar pada masa lalu nasionalis seseorang-lah yang tidak dapat dengan mudah diubah.

Jamie S. Davidson adalah Associate Professor Ilmu Politik di Universitas Nasional Singapura. Ia telah menerima dana dari Universitas Nasional Singapura untuk melakukan penelitian tentang kebijakan beras di Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Keterangan foto utama: Meskipun secara ekonomi merusak dan hampir mustahil untuk dicapai, namun para politisi terus berpegang teguh pada kebijakan swasembada beras. (Foto: www.shutterstock.com/Mazur Travel)

Pilpres 2019: Tak Untungkan Ekonomi, Kenapa Swasembada Beras Dijunjung Tinggi?

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top