Analisis: Mengapa TNI Galang Kekuatan di Indonesia Timur?
Berita Politik Indonesia

Analisis: Mengapa TNI Galang Kekuatan di Indonesia Timur?

Pada awal Januari, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati meresmikan pangkalan Angkatan Laut Tawiri Ambon baru di dekat Teluk Ambon dengan akses langsung ke Laut Banda. (Foto: via The Strategist)
Berita Internasional >> Analisis: Mengapa TNI Galang Kekuatan di Indonesia Timur?

Baru-baru ini, TNI gencar mengerahkan kekuatan dan pemerintah membangun infrastruktur militer di wilayah Indonesia bagian timur. Perluasan organisasi dan penyeimbangan ke timur ini adalah hasil dari masalah keamanan yang tumpang tindih serta tekanan internal. Hal ini di antaranya karena para pembuat kebijakan pertahanan melihat Indonesia bagian timur sebagai pusat dari ancaman keamanan transnasional, perselisihan perbatasan, dan tantangan keamanan internal.

Oleh: Evan Laksmana (The Strategist)

Baca Juga: Rencana Jabatan Baru bagi Para Jenderal Timbulkan Kewaspadaan

Pada awal Januari, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati meresmikan pangkalan Angkatan Laut Tawiri Ambon baru di dekat Teluk Ambon dengan akses langsung ke Laut Banda.

Pangkalan itu akan mendukung kapal perang utama Angkatan Laut dan menjadi markas pelabuhan bagi gugus tugas tempur Angkatan Laut Armada Ketiga yang baru.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) meluncurkan Armada Ketiga tahun lalu bersama dengan Divisi Infanteri Ketiga dari Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (KOSTRAD) di Sulawesi Selatan, Angkatan Laut Ketiga di Papua Barat, dan Komando Operasional Ketiga Angkatan Udara di Papua.

TNI juga berencana untuk membangun tri-layanan ‘unit-unit TNI terintegrasi’ di pulau-pulau terluar strategis Indonesia. Unit pertama diluncurkan di Natuna pada akhir tahun lalu, dan unit lainnya di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki—semuanya di Indonesia timur—segera menyusul.

Perintah baru ini adalah bagian dari organisasi dan restrukturisasi kekuatan TNI di Indonesia timur. Seperti yang ditunjukkan oleh peta di bawah ini, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah meningkatkan dan menciptakan unit teritorial dan tempur baru di Indonesia Timur dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Pertempuran TNI dan Separatis Papua, Ratusan Penduduk Desa Lari ke Hutan

Walau peta ini hanya mencakup peningkatan atau penambahan pasukan profil tinggi baru-baru ini, namun ketiga layanan bersenjata ini secara bertahap memperluas struktur mereka sejak pertengahan tahun 2000-an.

Menurut perhitungan saya, tentara Indonesia telah meningkatkan dan menciptakan 60 unit teritorial dan tempur baru sejak tahun 2002, termasuk unit teritorial dan KOSTRAD dan batalion infantri di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Sejak tahun 2003, TNI membentuk batalion infantri yang baru, dan meningkatkannya menjadi 42 batalion penyerang—hampir separuhnya berada di Indonesia Timur.

Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing telah meningkatkan dan menciptakan sekitar tiga lusin unit dan pangkalan baru sejak tahun 2004, termasuk meningkatkan pangkalan atau fasilitas yang ada serta menciptakan unit baru untuk mengakomodasi pengadaan senjata baru-baru ini. Sekali lagi, sebagian besar kegiatan ini terjadi di Indonesia timur.

TNI berencana untuk membangun dan meningkatkan puluhan unit dan pangkalan lebih dari setidaknya satu dekade lagi. Menurut satu perkiraan, keseluruhan restrukturisasi organisasi TNI dapat melibatkan pemindahan 25 ribu hingga 30 ribu personel.

Perluasan organisasi dan penyeimbangan ke timur ini adalah hasil dari masalah keamanan yang tumpang tindih serta tekanan internal.

Pertama, beberapa pembuat kebijakan pertahanan melihat Indonesia bagian timur—dari daerah tiga perbatasan dengan Malaysia dan Filipina ke sudut timur Papua—sebagai pusat dari ancaman keamanan transnasional, perselisihan perbatasan, dan tantangan keamanan internal, termasuk konflik sosial-agama hingga ancaman pemisahan diri.

Kalimantan dan Maluku adalah pusat konflik agama dan etnis yang keras antara akhir tahun 1990-an dan pertengahan tahun 2000-an. Perselisihan Ambalat dengan Malaysia—salah satu perselisihan teritorial paling intens di era pasca-Orde Baru—terletak di lepas pantai Kalimantan. Banyak dari pulau-pulau terluar strategis utama juga berada di Indonesia bagian timur.

Sulawesi Tengah adalah tempat konflik agama-etnis yang intens hingga akhir tahun 2000-an. Sejak itu, terorisme telah menjadi masalah utama di daerah tersebut. Militan dan kelompok kejahatan terorganisasi juga terlibat dalam pembajakan, penculikan, dan penyelundupan senjata dan obat-obatan di daerah tiga perbatasan.

Papua juga merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang terus diganggu oleh ancaman separatis.

Kedua, penyeimbangan di wilayah timur juga merupakan bagian dari upaya TNI untuk lebih mengontrol dan mengelola ‘jalur laut kepulauan’ Indonesia (yang dikenal sebagai ALKI III), yang memfasilitasi navigasi dari Laut Timor dan Laut Arafuru ke Samudra Pasifik melalui laut Sawu, Banda, Seram, dan Maluku. Bagaimana Angkatan Laut dan Udara asing melewati poros utara-selatan ini telah menjadi perhatian strategis abadi bagi para pembuat kebijakan pertahanan Indonesia.

Meningkatkan kehadiran Angkatan Laut dan Udara di titik-titik utama di sepanjang jalur laut di Indonesia timur adalah upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketiga, kebutuhan untuk memperbaiki kebuntuan promosi jabatan—ketika ada terlalu banyak petugas tetapi terlalu sedikit posisi jabatan yang tersedia—telah mempercepat rencana perluasan organisasi ke Indonesia bagian timur dalam beberapa tahun terakhir.

Tingkat promosi yang luar biasa tinggi—sekitar 30 perwira umum dan 330 perwira menengah (letnan kolonel dan kolonel) naik jabatan setiap tahun antara tahun 2011 dan 2017—telah memulai rencana ekspansi.

Sampai baru-baru ini, masalah anggaran, politik sipil-militer, dan prioritas pengadaan senjata, telah mencegah militer untuk memenuhi mandat undang-undang TNI tahun 2004 untuk mengarahkan kembali postur militer ke daerah perbatasan, termasuk di Indonesia timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengumumkan bahwa TNI akan membentuk 60 posisi tinggi baru bagi para perwira TNI di tahun-tahun mendatang. Sebagian besar akan berlokasi di komando dan unit yang baru dan ditingkatkan di Indonesia timur.

Terakhir—setidaknya untuk kepemimpinan militer—rencana ekspansi sebagian mencerminkan hubungan kompetitif antara polisi dan militer di tingkat lokal.

Setelah pemisahan polisi dari militer pada tahun 1999, kedua lembaga keamanan tersebut telah berjuang untuk hidup berdampingan, mengingat peran yang tumpang tindih dalam otoritas di yurisdiksi lokal.

Menurut Sistem Pemantauan Kekerasan Nasional, terdapat 817 insiden bentrokan militer-polisi antara tahun 1997 dan 2015. Sekitar setengahnya terjadi di Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Bagi para pemimpin TNI, masalah keamanan ini, tekanan organisasi, dan dinamika antarlembaga, semuanya membentuk penyeimbang organisasi kekuatan ke timur.

Kita dapat memperdebatkan apakah kekhawatiran ini valid—atau apakah keseimbangan itu adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Untuk saat ini, sebagian besar pasukan TNI masih berada di Indonesia bagian barat yang meliputi selat utama dan sebagian besar penduduk dan infrastruktur ekonomi.

Tetapi jika rencana ekspansi sepenuhnya diwujudkan, Indonesia kemungkinan akan lebih percaya diri dalam mengelola lingkungan regionalnya. Pemerintahan Jokowi dan Komandan TNI Marsekal Udara Hadi Tjahjanto tampaknya bertekad untuk meletakkan sebanyak mungkin fondasi untuk penyeimbangan kembali.

Baca Juga: TNI Tuntut agar Perwira Aktif Bisa Menjabat di Kementerian dan Lembaga Negara

Evan Laksmana adalah peneliti senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta.

Keterangan foto utama: Pada awal Januari, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati meresmikan pangkalan Angkatan Laut Tawiri Ambon baru di dekat Teluk Ambon dengan akses langsung ke Laut Banda. (Foto: via The Strategist)

Analisis: Mengapa TNI Galang Kekuatan di Indonesia Timur?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top