Analisis: Mengapa UU Negara-Bangsa Israel Harus Disahkan Saat Ini
Timur Tengah

Analisis: Mengapa UU Negara-Bangsa Israel Harus Disahkan Saat Ini

Home » Featured » Timur Tengah » Analisis: Mengapa UU Negara-Bangsa Israel Harus Disahkan Saat Ini

Terdapat pertanyaan yang muncul, mengapa UU negara-bangsa Israel harus disahkan saat ini? Salah satu alasannya adalah bahwa UU tersebut harus disahkan sebelum Knesset Israel melakukan reses sebelum pemilu. Selain itu, pengesahan UU tersebut memberi pencapaian legislatif yang membanggakan bagi Netanyahu dan Partai Likud-nya untuk menghadapi masa kampanye berikutnya, dan untuk membanggakan patriotisme mereka.

Oleh: Gil Hoffman (The Jerusalem Post)

Baca Juga: Analisis: Mengapa Undang-undang Negara Bangsa Yahudi Israel Berbahaya

Setelah 70 tahun berlalu tanpa adanya hukum yang mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa bagi orang-orang Yahudi, para pakar di seluruh dunia telah merenungkan mengapa sangat mendesak bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengesahkan Undang-undang Negara Bangsa Israel saat ini. Di antara alasan yang telah muncul adalah bahwa hukum tersebut harus disahkan sebelum Parlemen Knesset Israel melakukan reses musim panas pada tanggal 19 Juli 2018, karena pemilu awal mungkin dimulai segera ketika Knesset kembali pada tanggal 14 Oktober 2018.

Pengesahan UU tersebut memberi pencapaian legislatif yang membanggakan bagi Netanyahu dan Partai Likud-nya untuk menghadapi masa kampanye berikutnya, sekaligus sebagai alasan untuk membanggakan patriotisme mereka. Apa yang lebih baik bagi Netanyahu untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu, selain hukum yang mengusung bendera Israel dan karakter Yahudi dari negara Israel? Sejak UU kontroversial itu disahkan, partai-partai lain juga mulai mengingatkan publik tentang pencapaian mereka menjelang pemilu, yang dapat dimulai pada bulan Oktober 2018 dan diadakan pada awal Januari 2019.

Yang tak kalah penting, pemimpin Partai Kulanu Moshe Kahlon menyewa papan iklan untuk memamerkan prestasi ekonominya sebagai kunci keamanan Israel. Ketika pihak lain menuduhnya mengambil kredit atas proyek yang dilaksanakan atas permintaan mereka, rekan-rekan Kahlon mengatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan, dia berhak mendapatkan kredit untuk setiap alokasi yang dibuat oleh negara. Dalam melakukannya, Kahlon menunjukkan bahwa ia belajar dari Netanyahu, yang secara konsisten telah mengklaim pujian atas segala sesuatu yang telah dicapai oleh para menterinya, meski secara umum mengecewakan banyak orang.

Salah satu gagasan yang dikembangkan ialah bahwa ketika Knesset kembali, Netanyahu akan memulai jalur hukum yang dipercepat untuk memungkinkan pria gay memiliki anak melalui rahim ibu pengganti. Undang-undang semacam itu akan menghasilkan partai-partai Haredi yang berhaluan ultra-Ortodoks untuk meninggalkan pemerintahannya. Partai Likud kemudian bisa melemahkan upaya oleh Yesh Atid untuk merebut suara dari partai tersebut melalui isu-isu agama dan negara. Terdapat orang-orang yang mengatakan bahwa Netanyahu tidak dapat mengambil langkah seperti itu, karena dia ingin membentuk pemerintahan lain dengan Shas dan Yudaisme Torah Bersatu. Tetapi, tidak seperti di masa lalu, tidak akan ada alternatif perdana menteri untuk mereka dukung.

benjamin netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem, pada tanggal 8 Juli 2018. (Foto: Reuters/Pool/Abir Sultan)

Komplikasi lain adalah bahwa—seperti yang telah dilaporkan koresponden hukum Jerusalem Post Yonah Jeremy Bob—Jaksa Agung Avichai Mandelblit mungkin tidak mencegah Mahkamah Agung untuk memerintahkan Netanyahu mengundurkan diri, menyusul dakwaan atas tuduhan penyuapan. Lalu terdapat juga faktor Ben-Gurion. Netanyahu diatur untuk melantik perdana menteri pertama Israel sekaligus yang pernah paling lama menjabat, David Ben-Gurion, sebagai perdana menteri Israel pada tanggal 24 September 2018.

Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan jika masa jabatan Ben-Gurion sebagai kepala pemerintahan sementara, dari tanggal 14 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 tidak dihitung. Apabila periode tersebut dihitung secara resmi bagi Ben-Gurion, Netanyahu harus tetap berkuasa lebih lama agar dapat melantiknya. Menurut peneliti Institut Demokrasi Israel, Ofer Kenig, untuk benar-benar dapat melantik Ben-Gurion, Netanyahu harus tetap menjadi perdana menteri hingga tanggal 31 Mei 2019.

Baca Juga: Opini: Undang-undang Rasis Ini Buat Saya Malu Jadi Orang Israel

Dengan mempertimbangkan bahwa biasanya diperlukan seminggu bagi presiden untuk menunjuk seorang kandidat untuk membentuk pemerintahan, dan waktu hingga enam minggu untuk membentuk pemerintahan, pemilihan umum harus diadakan tidak lebih awal dari sekitar Paskah Yahudi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi apabila Netanyahu bermaksud menciptakan sejarah, dengan mengesahkan UU Negara Bangsa maupun melantik Ben-Gurion, dia mungkin telah mencapai salah ssatu hal saja, tetapi tidak bagi hal lainnya.

Keterangan foto utama: Netanyahu dan Dichter di Komite Luar Negeri Knesset. (Foto: Marc Israel Sellem)

Analisis: Mengapa UU Negara-Bangsa Israel Harus Disahkan Saat Ini
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top