Perang Suriah
Timur Tengah

Perang Suriah Berakhir, Bashar Al-Assad Kembali dari ‘Pengasingan’

 Presiden Suriah Bashar al-Assad bertemu dengan para tentara Suriah di Ghouta timur, Suriah, 18 Maret 2018. (Foto: Sana/Handout via Reuters)
Berita Internasional >> Perang Suriah Berakhir, Bashar Al-Assad Kembali dari ‘Pengasingan’

Bagi mantan musuh-musuh Arab Assad dalam perang Suriah, ada logika geopolitik yang berlawanan dengan intuisi yang dimainkan di sini: Setelah gagal memutuskan hubungan Damaskus dengan Teheran melalui tekanan militer dengan mempersenjatai pemberontak Suriah, mereka sekarang bertujuan untuk mencegah Assad dari sepenuhnya bergantung pada Iran, dengan membangun hubungan ekonomi mereka sendiri.

Baca juga: Perang Suriah: Wanita dan Anak-Anak Dievakuasi dari Wilayah ISIS

Oleh: Iyad Dakka (World Politics Review)

Seiring perang Suriah berakhir, pemerintah di Damaskus—yang didukung oleh Iran dan Rusia—mendapatkan kembali kedudukannya, dengan implikasi penting bagi keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Negara tetangga Suriah dan negara di luar kawasan tersebut, kini berupaya menentukan tingkat keterlibatan yang tepat—jika ada—dengan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Walau para pendukung asing utama Assad tidak diragukan lagi akan terus memperdalam hubungan militer, politik, dan ekonomi mereka, namun negara-negara yang menentangnya selama tujuh tahun terakhir adalah yang saat ini memiliki keputusan paling sulit untuk dibuat.

Jika tren terbaru memberikan indikasi, tampaknya banyak dari mereka semakin memiliki keterlibatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana melakukan ini dengan cara yang tidak melemahkan posisi diplomatik dan politik mereka, terutama setelah keputusan mendadak Presiden Donald Trump untuk menarik 2.000 tentara Amerika di Suriah.

Tidak ada perhitungan yang lebih jelas daripada di Turki. Setelah melontarkan dukungan penuhnya di belakang pemberontak Suriah, menyebut Assad sebagai “pengecut”, dan bersumpah untuk “berdoa di Masjid Umayyah di Damaskus” setelah penggulingannya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mungkin akan berusaha mengurangi ketegangan secara bertahap dengan tetangganya itu. Turki dan Suriah telah mengirim sinyal bolak-balik dalam bentuk negosiasi diam-diam selama beberapa bulan sekarang.

Berbicara pada sebuah konferensi di bulan Desember, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, menyatakan bahwa Ankara akan bekerja dengan Assad jika ia ingin memenangkan “pemilu demokratis” di Suriah. Sementara itu, pihak berwenang Suriah meningkatkan prospek untuk mengaktifkan kembali Perjanjian Adana 1998—pakta keamanan yang tidak aktif antara Damaskus dan Ankara untuk melawan separatis Kurdi di Suriah—jika Ankara menarik pasukannya dari Suriah utara, dan memungkinkan tentara Suriah untuk mendapatkan kembali kendali atas Provinsi Idlib—kantong oposisi terakhir yang tersisa.

Semua ini bukan berarti Ankara harus membuat kesepakatan dengan Assad dalam jangka pendek. Turki memang memiliki beberapa opsi yang dipertimbangkan, termasuk bekerja dengan Amerika Serikat (AS) untuk membangun “zona aman” di Suriah utara, yang akan memberi Ankara penyangga yang diperlukannya untuk menjaga milisi Kurdi utama, YPG, agar tidak ikut campur, meskipun Washington dan Ankara terus tidak setuju atas peran Turki di daerah tersebut.

Tetapi dengan mengambil pandangan yang lebih luas, sulit untuk melihat bagaimana Ankara dapat menangani militan Kurdi Suriah tanpa berkoordinasi dengan Damaskus. Sebagai contoh, Erdogan baru-baru ini mengakui bahwa badan-badan keamanan Turki terus memiliki saluran langsung dengan rekan-rekan Suriah mereka. Pemerintah Turki meremehkan pentingnya kontak-kontak ini, tetapi mereka mungkin menawarkan batu loncatan menuju pemulihan hubungan politik yang akhirnya terjadi.

Dan jika Turki memilih untuk mencari jalan keluar di Suriah utara tanpa akhirnya berkoordinasi dengan Assad, maka Kurdi pasti akan lebih tertarik untuk kembali ke orbit Assad. Apa pun itu, ini adalah skenario win-win untuk rezim Suriah, yang akan meningkatkan dan memperkuat posisi pasca-perangnya.

Assad juga membuat terobosan signifikan di dunia Arab. Setelah diasingkan dari Liga Arab tujuh tahun lalu, mayoritas negara-negara Arab ingin Damaskus untuk diterima kembali. Menurut beberapa sumber diplomatik Arab, hanya segelintir negara anggota dari 22 Liga Arab yang sekarang secara aktif menentang penerimaan kembali Suriah. Meskipun mungkin tidak ada konsensus untuk KTT Liga Arab di Tunisia bulan depan, Damaskus kemungkinan besar akan kembali bergabung pada tahun 2020.

Hubungan bilateral sedang dipulihkan juga. Uni Emirat Arab dan Bahrain telah membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus, sementara Yordania telah menunjuk seorang petugas pengganti. Mengingat hubungan dekat negara-negara tersebut dengan Arab Saudi, kecil kemungkinan mereka akan bertindak tanpa persetujuan dari Riyadh.

Bagi mantan musuh-musuh Arab Assad, ada logika geopolitik yang berlawanan dengan intuisi yang dimainkan di sini: Setelah gagal memutuskan hubungan Damaskus dengan Teheran melalui tekanan militer dengan mempersenjatai pemberontak Suriah, mereka sekarang bertujuan untuk mencegah Assad dari sepenuhnya bergantung pada Iran, dengan membangun hubungan ekonomi mereka sendiri. Tujuannya bukan untuk menghancurkan aliansi strategis Suriah-Iran—yang tidak mungkin dilakukan pada saat ini—tetapi untuk mencegah Suriah menjadi negara proxy penuh Iran.

Ada juga kepentingan ekonomi murni untuk dipertimbangkan. Setelah delapan tahun konflik, negara-negara Arab ingin membuka kembali jalur perdagangan yang tidak aktif dan menguangkan banyak peluang menguntungkan yang tersedia, seiring Suriah diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi regional, dan beberapa pembangunan kembali dimulai.

Setelah perdagangan antara Suriah dan Yordania dilanjutkan melalui perbatasan Naseeb Oktober lalu, beberapa delegasi Yordania—termasuk kontraktor dan insinyur—telah mengunjungi Suriah untuk mencari peluang yang melibatkan proyek-proyek sektor publik dan swasta. Investor dan perusahaan Teluk Arab sama-sama ingin mendapatkan bagian dalam pembangunan kembali. Penerbangan komersial langsung juga akan dilanjutkan antara Suriah dan UEA, Bahrain, dan Oman dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga: Perundingan Tentang Akhir Perang Suriah Tidak Membahas Soal Pemulihan

Namun keterlibatan yang terburu-buru ini telah menciptakan gesekan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Washington ingin menciptakan penderitaan ekonomi maksimum pada Assad dan pendukungnya, dengan menahan bantuan dan investasi rekonstruksi.

James Jeffrey—utusan Trump di Suriah—bersumpah bahwa AS akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah negara-negara regional dan sekutu terlibat dalam pembangunan kembali pascaperang di Suriah, “sampai proses politik membuat kemajuan”, walau tampaknya tidak mungkin.

Ancaman sanksi AS terhadap negara-negara yang melakukan bisnis dengan pemerintah Suriah—atau perusahaan apa pun yang terkait dengannya—membuat banyak investor dan perusahaan Arab gugup. Negara-negara Eropa juga masih khawatir untuk berurusan dengan rezim yang mereka anggap tidak sah. Meskipun kurang keras daripada Washington, namun Uni Eropa baru-baru ini memperluas sanksi terhadap entitas dan tokoh bisnis Suriah.

Tetapi bahkan di sini, kepentingan jangka panjang Washington dan Brussels mungkin tidak selalu sejalan. Walau AS dan negara-negara Eropa yang kuat sama-sama ingin menyingkirkan Assad dari kekuasaan, namun negara-negara Eropa—karena kedekatan geografis mereka dengan Timur Tengah dan masuknya pengungsi Suriah—khawatir dengan melemahnya negara dan ekonomi Suriah yang akan memicu lebih jauh ketidakstabilan regional.

Javier Solana—mantan perwakilan tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan dan mantan Sekretaris Jenderal NATO—baru-baru ini berpendapat bahwa Barat harus mengakui bahwa pendekatannya terhadap Suriah telah gagal dan agar “bernegosiasi lebih serius, dan di semua tingkatan.”

Baca juga: Mengapa Amerika Mundur dari Perang Suriah?

Tentu saja, kepentingan yang berbeda-beda ini membuat Assad lebih mudah untuk bergerak maju. Kekuatan-kekuatan regional dan global yang melawan satu sama lain untuk mengamankan kepentingan strategis Suriah, telah menjadi ciri khas kebijakan luar negerinya selama empat dekade terakhir, dan disempurnakan oleh ayah Assad, Hafez, selama 30 tahun pemerintahannya.

Iyad Dakka adalah rekan di Centre for Modern Turkish Studies di Sekolah Hubungan Internasional Norman Paterson University di Ottawa, Kanada.

Keterangan foto utama:  Presiden Suriah Bashar al-Assad bertemu dengan para tentara Suriah di Ghouta timur, Suriah, 18 Maret 2018. (Foto: Sana/Handout via Reuters)

Perang Suriah Berakhir, Bashar Al-Assad Kembali dari ‘Pengasingan’

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top