Ekonomi Indonesia
Berita Politik Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terhambat Nasionalisme dan Populisme?

Para pedagang terompet jelang tahun baru di Indonesia. (Foto: REX/Shutterstock)
Berita Internasional >> Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terhambat Nasionalisme dan Populisme?

Presiden Jokowi gagal mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen seperti yang dijanjikannya, di mana Indonesia relatif berada di angka pertumbuhan 5 persen. Banyak sekali masalah yang menghadang. Namun, kecenderungan populis dan nasionalis-lah yang kerap menjadi penyebab utama hambatan tersebut. Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, membuat para investor kecil hati. Jika upaya pemerintah untuk membuka ekonomi tetap lemah, pertumbuhan 7 persen akan tetap berada di luar jangkauan.

Baca juga: Opini: Populisme dan Politisasi Islam di Indonesia

Oleh: The Economist

Dalam sebuah konferensi di Singapura pada tanggal 15 Januari, para pejabat Indonesia datang dalam jumlah besar. Empat menteri senior, bos dari tiga perusahaan milik negara, dan seorang pegawai negeri senior naik ke panggung untuk mencoba menghidupkan investasi swasta untuk membangun jalan dan kereta api.

Para hadirin—terutama para pemberi dana—mengangguk. Namun, tidak semua orang yakin. “Risikonya tidak sesuai dengan keuntungannya,” keluh salah satunya. Birokrasinya sangat rumit. Perubahan kebijakan pemerintah dapat menggagalkan investasi. “Jika semuanya berjalan buruk, Anda tidak mendapatkan apa pun.”

Risiko seperti itu sangat tinggi di Indonesia saat ini. Indonesia bersiap untuk pemilihan presiden dan legislatif pada bulan April. Petahana Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, akan menghadapi Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal, dalam pertandingan ulang dari pemungutan suara sebelumnya pada tahun 2014. Keduanya bertarung dalam debat pertama dari lima debat pada Kamis (17/1). Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana hasil saat ini belum sesuai dengan janjinya.

Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Itu tidak terjadi. Pertumbuhan justru melayang sekitar 5 persen sejak ia menjabat. Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan mata uang yang mengkhawatirkan.

Apakah janji Jokowi realistis? Indonesia tentunya memiliki potensi yang sangat besar. Sekitar setengah dari 265 juta orang berusia lebih muda dari 30 tahun; dan tingkat tabungan nasional biasanya di atas 30 persen dari PDB. Perekonomiannya secara rutin tumbuh lebih cepat dari 7 persen setahun sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997.

Tetapi era itu hanya memberikan sedikit panduan untuk Indonesia saat ini. Tenaga kerja Indonesia tumbuh lebih cepat daripada di tahun 1990-an. Impor minyaknya telah lama melampaui ekspornya (meskipun Indonesia tetap menjadi penjual bersih komoditas secara umum). Dan sekarang PDB per kapitanya melebihi $10.000 (pada paritas daya beli), ruang lingkup untuk mengejar ketertinggalan yang cepat telah berkurang. Begitu ekonomi telah mencapai tingkat pembangunan Indonesia saat ini, pertumbuhan 7 persen—bahkan untuk satu tahun—jarang terjadi (lihat grafik).

Pada tahun-tahun sejak 1997, China juga telah menjadi pengaruh yang lebih menentukan terhadap kekayaan Indonesia, baik sebagai konsumen sumber daya yang melimpah maupun pesaing bagi pabrik-pabriknya yang sulit. Kebangkitan cepat China memacu harga komoditas dari tahun 2003 hingga 2011, dan menusuk pabrikan pesaing di berbagai negara berkembang. Kedua tren tersebut berkontribusi pada apa yang oleh para ekonom sebut sebagai “deindustrialisasi dini” di Indonesia.

Manufaktur memuncak sebagai bagian dari PDB lebih dari 15 tahun yang lalu, pada tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah daripada di Amerika, katakanlah, yang mengalami penurunan industri hanya setelah negara itu kaya. Bukannya mengambil pekerjaan kerah putih pasca-industri yang nyaman, banyak pekerja pabrik pindah ke pekerjaan yang kurang produktif, seperti perdagangan informal, menurut penjelasan Zulfan Tadjoeddin dari Western Sydney University.

Ketika Jokowi menjabat, Bank Dunia menghitung bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5 persen. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global. Banyak sekali masalah yang menghadang, banyak di antaranya sedang diupayakan pemerintah untuk diperbaiki. Namun, kecenderungan populis dan nasionalis-lah yang kerap menjadi penyebab utama hambatan tersebut.

Ambil contoh infrastruktur Indonesia yang terabaikan. Listrik yang mahal dan transportasi yang lambat membuat para pabrikan menunda. Jokowi menjabat dengan $323 miliar (32 persen dari PDB) untuk mengatasi ini, mengurangi subsidi bahan bakar untuk membayarnya. Dia bertujuan untuk membangun bandara baru, pelabuhan laut, dan pembangkit listrik, serta 3.258 kilometer jalur kereta api dan 3.650 kilometer jalan pada tahun 2022. Untuk mempercepat kemajuan, pemerintah juga mempermudah pengadaan lahan.

Namun dalam anggaran tahun lalu, Jokowi berubah arah. Pengeluaran untuk subsidi energi melonjak 69 persen dan pertumbuhan belanja infrastruktur melambat. Bagaimana, kemudian, Jokowi akan membayar rencana pembangunannya? Sejauh ini, ledakan infrastruktur mengandalkan perusahaan milik negara. Tetapi pemerintah menginginkan 37 persen pendanaan berasal dari sektor swasta. Karenanya, gerombolan menteri berkumpul di konferensi.

Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap ketat, membuat para investor kecil hati. Aturan yang ditujukan untuk meningkatkan bisnis kecil memiliki efek yang sama.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo sedang melakukan panggilan telepon. (Foto: Pinterest)

OECD—sebuah klub yang sebagian besar negara-negara kaya—melihat aturan investasi langsung asing (FDI) di 68 negara kaya dan berpendapatan menengah. Ditemukan bahwa Indonesia memiliki rezim ketiga yang paling ketat. Tidak heran jika FDI sebagai bagian dari PDB adalah salah satu yang terendah di wilayah ini.

Hambatan perdagangan yang tinggi belum turun sejak Jokowi menjadi presiden. Lebih dari setengah impor berdasarkan nilai tunduk pada batasan. Itu menambah harga barang modal impor, seperti alat berat, dan dengan demikian biaya produksi. Ekspor juga terhambat. Pada tahun 2014 parlemen melarang ekspor bijih logam—upaya untuk meningkatkan kilang lokal. Meskipun aturan itu kemudian dilonggarkan, namun perusahaan asing melarikan diri dan ladang-ladang ditutup.

Tertatih oleh nasionalisme ekonomi di dalam negeri, Indonesia juga harus bersaing dengan nasionalisme ekonomi yang tumbuh di luar negeri. Perang perdagangan Amerika dengan China dan kenaikan suku bunga Amerika membuat para investor pasar berkembang merasa khawatir tahun lalu, yang berkontribusi terhadap penurunan nilai tukar rupiah, mata uang Indonesia. Namun, dalam jangka panjang, Indonesia berharap dapat memberikan perlindungan kepada pabrik-pabrik yang sekarang menganggap China sebagai tempat yang terlalu berisiko atau mahal untuk pabrik mereka berikutnya.

Menjelang krisis keuangan Asia, pendapatan China per orang hanya sekitar 40 persen dari Indonesia. Sekarang sekitar 140 persen. Keberhasilan China itu juga merupakan peluang Indonesia: Indonesia harus mampu menarik perusahaan-perusahaan yang tidak lagi mampu membayar pekerja China yang dibayar lebih tinggi.

Sayangnya, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik atau harga yang seharusnya. Para pemimpin bisnis mengeluh tentang kurangnya pekerja terampil. Standar pendidikan rendah, meskipun ada hukum yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan seperlima dari anggarannya untuk pendidikan. Lebih dari setengah dari mereka yang menyelesaikan sekolah, secara praktis buta huruf.

Baca juga: Perang Jokowi Lawan Inflasi: Populisme Nomor Satu, Reformasi Nomor Dua

Tenaga kerja lokal juga bisa mahal. Sebuah survei terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jepang oleh Japan External Trade Organization—sebuah badan pemerintah—menunjukkan bahwa upah pekerja manufaktur Indonesia 45 persen lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di Vietnam. Itu sebagian karena meroketnya upah minimum, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Para politisi meningkatkan upah minimum untuk memenangkan suara. Akibatnya, upah minimum rata-rata tumbuh dari 60 persen pada 2008 menjadi sekitar 90 persen pada 2018, menurut Ross McLeod dari Australian National University. Di beberapa kabupaten, ini melampaui gaji rata-rata negara secara keseluruhan hingga seperlima. Ini menghambat perekrutan, mendorong pekerja ke sektor informal, atau mendorong perusahaan untuk mengabaikan aturan. Untuk menghentikan tren ini, pemerintah pusat membatasi kenaikan upah minimum pada tahun 2015, tetapi gagal membatalkan kenaikan sebelumnya.

Jika upaya pemerintah untuk membuka ekonomi tetap lemah, pertumbuhan 7 persen akan tetap berada di luar jangkauan. Tetapi kemenangan besar pada pemilu bulan April dapat memberi Jokowi mandat untuk melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia. Jika ia memenangkan masa jabatan kedua, ia harus mengambil risiko lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya.

Keterangan foto utama: Para pedagang terompet jelang tahun baru di Indonesia. (Foto: REX/Shutterstock)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terhambat Nasionalisme dan Populisme?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top