Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar
Berita Politik Indonesia

Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar

Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: Reuters)
Berita Internasional >> Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar

Presiden Joko Widodo kemungkinan akan kalah dalam pemilihan presiden 2019 di wilayah Sumatera Barat. Prospek pemilihan Jokowi yang buruk di provinsi ini terutama didasarkan pada hubungannya dengan PDI-P yang memiliki kaitan dengan pembentukan Presiden Sukarno dan perannya dalam mengakhiri pemberontakan di provinsi itu pada 1950-an dan 60-an.

Oleh: Adri Wanto (RSIS/Eurasia Review)

Baca Juga: Politik & Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2019: Kurang Lebih Masih Sama?

Sumatra Barat (Sumbar) adalah satu-satunya provinsi di Indonesia di mana lebih dari 50 persen populasinya secara konsisten tidak puas dengan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini didasarkan pada data dari berbagai survei sejak 2014. Data tersebut juga memperkirakan Jokowi akan mengalami prospek pemilu yang buruk dalam pemilihan presiden 2019 di provinsi tersebut.

Menurut sebuah survei oleh Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lebih dari 60 persen orang Sumatra Barat, lebih dikenal sebagai komunitas etnis Minangkabau, tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Kedua hasil survei ini sejalan dengan hasil pemilihan presiden 2014, di mana tiket Jokowi-Kalla hanya menerima 23,1 persen suara, sementara suara perolehan kubu saingan mereka Prabowo-Hatta sebesar 76,9 persen.

Tren Tidak Berpihak pada Jokowi

Sejak jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah berusaha untuk mendapatkan landasan politik di provinsi Sumatera Barat. Dalam pemilihan legislatif nasional 1999, meskipun PDI-P memperoleh mayoritas kursi nasional di parlemen, mereka hanya memenangkan dua kursi (dari 14) di provinsi Sumatra Barat.

Dalam pemilu 2004 dan 2009, PDI-P gagal mendapatkan satu kursi pun di provinsi ini, hanya akhirnya mendapatkan kembali dua kursi pada 2014.

Kandidat presiden yang didukung oleh PDI-P juga bernasib buruk di provinsi ini. Dalam pemilihan presiden 2004, Megawati Soekarnoputri hanya menerima 16 persen suara di Sumatera Barat, sementara saingannya Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Demokrat) menerima 84 persen suara.

Tren ini berulang dalam pemilihan presiden 2009, ketika Megawati, didukung lagi oleh PDI-P, hanya meraih 5,9 persen suara dibandingkan dengan 79,9 persen SBY di provinsi tersebut.

Pemilihan presiden 2014 menunjukkan tren ini bukan hanya tentang kandidat perorangan, tetapi lebih luas terkait dengan afiliasi partai, ketika PDI-P mendukung tiket Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meskipun istri Jusuf Kalla adalah anggota masyarakat adat dari komunitas etnis Minangkabau, pasangan tersebut hanya mendapatkan 23 persen suara dibandingkan dengan saingan mereka, Prabowo Subianto, 76,9 persen.

Warisan menyakitkan Sukarno di Sumatra Barat

Jokowi, bagaimanapun, telah lebih berhasil dibandingkan Megawati dalam mengkonsolidasikan beberapa dukungan dari elit Minangkabau. Pada 17 Maret 2018, sejumlah pemimpin terkemuka Minangkabau yang tinggal di Bandung menyatakan dukungan mereka kepada presiden.

Pada 17 September, 10 kepala pemerintah daerah (dua Walikota dan delapan Bupati) di Sumatra Barat juga menyatakan dukungan mereka untuk Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.

Para pendukung ini menganggap pembangunan infrastruktur di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi telah meningkat secara signifikan. Mereka juga secara umum menyetujui peningkatan visibilitasnya di wilayah ini, setelah mengunjungi Sumatera Barat lima kali dalam empat tahun pertama masa jabatannya untuk membantu proyek pembangunan.

Ini menghasilkan penciptaan tagar #MinangPemilihJokowi untuk mendukung pencalonannya.

Namun, sementara beberapa pemimpin politik lokal dan elit Minang yang berbasis di Pulau Jawa mendukung presiden, Jokowi masih harus bersaing dengan warisan sejarah yang kontroversial dari sekutu politiknya. Pendapat Jokowi yang berlaku di antara banyak orang Minangkabau adalah bahwa ia adalah ‘karyawan’ PDI-P dan dengan demikian merupakan alat pemimpin partai Megawati.

Tindakan keras pemerintah Sukarno terhadap gerakan PRRI di Sumatra pada 1950-an menyebabkan luka yang dalam dan lama di kalangan generasi tua Minangkabau. Oleh karena itu, setiap kandidat dan partai politik yang terkait dengan Presiden Sukarno tidak akan memenangkan dukungan besar dari orang Minangkabau.

Bekas Luka Psikologis PRRI Masih Ada

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami periode ketidakstabilan saat berjuang dengan pembangunan ekonomi, utang luar negeri, dan kegagalan tata kelola. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa negara yang baru terbentuk itu terdiri dari banyak provinsi yang beragam dan terpecah-pecah dan tidak semua dari mereka puas dengan arah Jawa-sentris yang diambil negara ini di bawah pemerintahan Sukarno.

Akibatnya, dari tahun 1958-1961 beberapa provinsi di Sumatra mendeklarasikan kemerdekaannya dan berusaha untuk berpisah dari negara-bangsa baru Indonesia. Dikenal sebagai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gerakan itu dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah pusat dan pasukan militer dikirim ke Sumatra untuk menekannya.

Tindakan keras terhadap gerakan PRRI menyebabkan luka yang dalam dan lama di kalangan generasi tua Minangkabau. Para pemimpin PRRI dibujuk oleh pemerintah Sukarno untuk bernegosiasi tetapi mereka semua ditangkap dan dikirim ke penjara. Selama konflik, ribuan orang Minangkabau menjadi korban keganasan tentara pemerintah dan banyak yang mengungsi dari Sumatera.

Kebijakan Jokowi Terkait Kelompok-Kelompok Islam Mempersulit Situasi

Berdasarkan penelitian Indonesia Programme di provinsi Sumatra Barat pada akhir November dan awal Desember 2018, narasi yang menyakitkan secara historis ini masih menempati tempat yang menonjol dalam ingatan beberapa tokoh masyarakat dan terus menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan terhadap apa pun yang terkait dengan ideologi dan warisan Sukarno.

Selanjutnya, secara umum budaya Minangkabau cukup konservatif, menganut filosofi tradisional adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah (“tradisi dibangun di atas agama dan agama dibangun di atas Al-Quran”).

Jokowi umumnya dipandang skeptis oleh organisasi Islam garis keras dan pembubarannya terhadap kelompok konservatif seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ‘diskriminasi’ disengaja terhadap ulama militan seperti Habib Rizieq Shihab dianggap berbahaya bagi Islam oleh beberapa orang Minangkabau yang konservatif.

Ini, ditambah dengan hubungannya dengan PDI-P, Megawati dan warisan pahit ayahnya, menyakiti keterpilihan Jokowi di Sumatera Barat, bahkan ketika agenda perkembangannya mendapatkan popularitas.

Baca Juga: Topik Debat Pilpres 2019: Masalah Pajak Jadi Isu Terpanas?

Adri Wanto adalah Associate Research Fellow yang bekerja pada Indonesia Programme di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: Reuters)

Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Juha

    March 15, 2019 at 1:47 am

    Setau saya Gamawan fauzi kader PDI p pernah jadi bupati dan gubernur di Sumbar,, gimana teori PRRI nya berlaku tak?,coba cari teori lain, misalnya budaya,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top