Kepemilikan Lahan di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Polemik Kepemilikan Lahan di Indonesia: Tanah Milik Rakyat atau Negara?

Seorang petani padi bekerja di sawah bertingkat dekat Ubud, Bali, Indonesia. (Foto: iStock/Getty Images)
Berita Internasional >> Polemik Kepemilikan Lahan di Indonesia: Tanah Milik Rakyat atau Negara?

Terdapat satu perdebatan yang banyak dibicarakan setelah debat capres ke-2 pada Minggu (17/2) lalu, yaitu terkait kepemilikan lahan di Indonesia. Yang memicu kontroversi dan perdebatan adalah kata ‘dikuasai’ pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang disebutkan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Apa maksud ‘dikuasai’ dan milik siapa sebenarnya tanah, rakyat atau negara?

Baca juga: Kebakaran Hutan Soroti Kesalahan Jokowi di Debat Capres ke-2

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Sebagai keturunan keluarga elit, calon presiden Prabowo Subianto membuat kejutan ketika ia mengangkat masalah sensitif kepemilikan lahan negara selama debat capres ke-2 yang disiarkan secara nasional.

Berusaha untuk mendorong kredibilitas nasionalisnya, Prabowo melakukan serangan dalam debat tanggal 17 Februari lalu, dengan mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi dalam memberikan sertifikat tanah kepada petani, dengan alasan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menguasai semua sumber daya alam.

Tanpa henti, Jokowi menyerang pensiunan jenderal itu, dengan mencatat bahwa Prabowo “memiliki” 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur, tempat ia mengoperasikan perusahaan bubur kertas dan perkebunan, dan 120.000 hektar lainnya yang ditanami karet dan tanaman lainnya di Aceh Tengah.

Tetapi yang lebih penting daripada jawaban presiden Jokowi adalah, bagaimana pertukaran itu membuka diskusi yang tidak pernah benar-benar dibahas di Indonesia tentang masalah kepemilikan lahan yang rumit, yang bertanggung jawab atas lebih banyak konflik sosial daripada hal lain di seluruh negara kepulauan yang luas ini.

Kontrol negara juga menjadi titik pertikaian keseluruhan di sektor swasta, mengingat peraturan negara yang dianggap melampaui batas di banyak sektor ekonomi, dan cara pemerintah Jokowi menyukai perusahaan-perusahaan milik negara untuk sebagian besar program pembangunan infrastrukturnya yang luas.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Proyek pembangunan jalan di Papua, Indonesia. (Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Yang memicu kontroversi dan perdebatan adalah kata ‘dikuasai’, yang tergantung pada interpretasinya dapat berarti apa saja, dari mengatur hingga memiliki. Pada pertengahan tahun 1990-an, Presiden Soeharto berupaya menetapkan prinsip bahwa selama pemerintah dapat mengendalikan penggunaan tanah, itu memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Namun, selama dekade terakhir, penafsiran yang diterima secara umum semakin condong ke arah “memiliki”. Kata ini memiliki daya tarik emosional bagi banyak orang Indonesia dan dapat berfungsi sebagai alat politik yang kuat, tergantung pada cara penggunaannya.

Memang, itulah yang menjadi inti dari program pemerintah yang mahal untuk membeli kembali atau mengamankan kontrol ekuitas atas aset pertambangan dan energi utama, seperti tambang tembaga dan emas Freeport di Papua dan ladang gas Mahakam Kalimantan yang sebelumnya dioperasikan oleh perusahaan Prancis Total.

“Rentang penafsirannya dimulai dari apa yang diakui di sebagian besar negara, yaitu bahwa negara memastikan penggunaan dan pengaturan sumber daya yang tepat, hingga penafsiran di Korea Utara di mana negara secara harfiah memiliki semuanya,” kata seorang analis.

Baca juga: Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektare Prabowo Patut Dipertanyakan

Prabowo membuka front baru dalam perdebatan tentang kemiskinan dan kesetaraan, dengan mencatat bahwa “1 persen warga Indonesia memiliki 50 persen kekayaan negara.” Meskipun tidak menawarkan saran khusus tentang cara memperbaiki ketidaksetaraan, Prabowo menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya oleh negara jelas adalah faktor penting.

Para analis mencatat bahwa kesetaraan sosial-ekonomi telah menjadi tema umum kampanye Prabowo dan juga mencerminkan bagian dari agenda yang disebut Gerakan 212—lobi Muslim konservatif yang melakukan protes massa pada tahun 2016-2017, dan menyebabkan kejatuhan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pendukung Prabowo Subianto berada di bawah spanduk sementara Prabowo mendaftar sebagai calon presiden. (Foto: AFP Forum via NurPhoto/Aditya Irawan)

Serangan Jokowi kepada Prabowo terkait kepemilikan lahan dalam debat capres ke-2, mungkin dipandang sebagai pukulan rendah oleh para pendukung Prabowo. Tapi itu jelas bertujuan untuk menunjukkan bahwa Prabowo munafik dalam masalah distribusi kekayaan.

“Sekitar 2,6 juta hektar diberikan untuk mengubah tanah menjadi aset produktif. Kami tidak membagikannya kepada perusahaan besar,” kata presiden itu dengan tajam tentang kebijakan pertanahannya. “Saya ingin mencatat bahwa pemberian semacam ini tidak dilakukan di bawah pemerintahan saya.”

Jokowi mengatakan bahwa penetapan sertifikat legal diperlukan untuk memungkinkan petani mengakses pembiayaan dan merupakan salah satu kunci dari program reformasi agraria yang pada akhirnya bertujuan mendistribusikan kembali 12,7 juta hektar kepada pemilik lahan kecil di seluruh nusantara.

Prabowo mengakui bahwa dia memiliki hak budidaya atas tanah di Kalimantan dan Aceh, tetapi mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkannya kembali kepada negara. “Daripada orang asing mendapatkan kontrol atas tanah, lebih baik saya mengelolanya karena saya orang Indonesia, nasionalis dan patriot,” katanya.

Warga Indonesia berjalan melalui sawah. (Foto: iStock/Getty Images)

Seperti halnya warga Indonesia, investor asing dapat mengamankan apa yang disebut hak guna bangunan melalui sebuah perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum domestik dan berdomisili di Indonesia, yang memberi mereka hak untuk membangun dan memiliki struktur di tanah negara atau tanah yang dimiliki secara pribadi.

Selain itu, kepentingan bisnis asing juga dapat memperoleh hak guna usaha—hak yang sebenarnya dimiliki Prabowo di Kalimantan Timur, yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanah negara untuk pertanian dan perusahaan pertanian selama 25 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 35 tahun lagi.

Namun, hanya orang Indonesia yang berhak atas hak milik—bentuk kepemilikan tanah paling penuh—meskipun tunduk pada peraturan zonasi, sejauh mereka diberlakukan di Indonesia, dan tidak memberikan hak kepada pemilik untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ditemukan di atas atau di bawah tanah.

Menurut spesialis Indonesia Kevin Evans, Direktur Pusat Australia-Indonesia, kontroversi seputar Pasal 33 memiliki sejarah panjang yang kaya, dan mengingatkan kembali pada debat konstitusional tahun 1950-an ketika para pendukung Pancasila dan Islam bersaing untuk menentukan bentuk masa depan republik ini.

Baca juga: Reformasi Agraria Indonesia: Upaya Solusi Konflik Lahan Puluhan Tahun

Yang hilang dalam diskusi-diskusi itu adalah visi sosio-ekonomi ketiga, yang berakar pada memprioritaskan pandangan terhadap Pasal 33 dan dipromosikan oleh koalisi kecil yang terdiri dari Partai Murba nasionalis-komunis, Partai Buruh Indonesia, dan partai komunis kecil dari Jawa Barat.

Visi itulah, Evans berpendapat, yang kini telah menjadi arus utama dan yang diartikulasikan Prabowo, bahkan jika status sosial dan kepentingan bisnisnya tampak mengurangi kemungkinannya untuk menang.

Keterangan foto utama: Seorang petani padi bekerja di sawah bertingkat dekat Ubud, Bali, Indonesia. (Foto: iStock/Getty Images)

Polemik Kepemilikan Lahan di Indonesia: Tanah Milik Rakyat atau Negara?

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top