Rohingya di Bangladesh
Asia

Rohingya di Bangladesh: Munculnya Palestina Versi Asia

Para pengungsi Rohingya menunggu bantuan di pinggir jalan di kamp pengungsi sementara Thaingkhali di Cox's Bazar, Bangladesh, 14 September 2017. (Foto: Reuters/Danish Siddiqui)
Berita Internasional >> Rohingya di Bangladesh: Munculnya Palestina Versi Asia

Masyarakat Rohingya di Bangladesh bisa menjadi Palestina baru versi Asia: menjamurnya pengungsi permanen yang miskin dan tanpa kewarganegaraan. Para pengungsi Rohingya saat ini sedang didekati oleh kelompok-kelompok ekstremis Timur Tengah dan Asia Selatan—sebuah dinamika yang dapat mengubah kamp-kamp Bangladesh menjadi pusaran baru ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Baca juga: Rohingya di Aceh: Berlayar ke Pelukan Indonesia yang Goyah

Oleh: Bertil Lintner (Asia Times)

Ketika pasukan keamanan Myanmar meluncurkan “operasi pembersihan” di negara bagian Rakhine barat pada Agustus 2017, itu bukan pertama kalinya minoritas Muslim Rohingya di negara itu melarikan diri secara massal ke negara tetangga Bangladesh.

Tetapi upaya gagal untuk memulangkan kelompok pertama ke Myanmar pada bulan November, dan pembangunan bangunan beton yang kuat di sebuah pulau di lepas pantai Bangladesh, menandakan situasi yang sama sekali baru muncul: skenario mirip Palestina dengan populasi pengungsi permanen, tanpa kewarganegaraan, dan miskin, yang bisa dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstremis di Asia Selatan dan Tenggara.

Lebih dari 720 ribu orang Rohingya melarikan diri dari penumpasan pasukan keamanan brutal Myanmar, menambah beberapa ratus ribu lainnya yang sudah ada di Bangladesh. PBB telah mengindikasikan bahwa pengusiran paksa itu mewakili kejahatan terhadap kemanusiaan dan mungkin didorong oleh “niat genosida.”

Kloter pertama dengan 2.200 pengungsi, seharusnya dipulangkan pada tanggal 15 November, tetapi tidak ada yang setuju untuk kembali kecuali tuntutan kewarganegaraan dan keadilan atas kekejaman yang mereka alami telah dipenuhi.

Itu, tentu saja, adalah hal yang tidak mungkin, karena pemerintah di Naypyitaw sangat tidak mungkin memberikan Rohingya—yang mereka anggap sebagai migran ilegal dari Bangladesh—kewarganegaraan atau menerima tanggung jawab atas serangan yang dilakukan pemerintah, yang disebut oleh para pejabat keamanan sebagai tanggapan sah terhadap serangan pemberontak Rohingya terhadap pos penjaga perbatasan.

Para pengungsi Rohingya berjalan setelah menyeberangi Sungai Naf dari Myanmar ke Bangladesh di Whaikhyang. (Foto: AFP/Fred Dufour)

Para pemimpin militer Myanmar—yang sekarang berjuang untuk tetap berada di luar jangkauan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Den Haag, tempat mereka berpotensi menghadapi tuduhan genosida atas tindakan keras mereka pada tahun 2017—belum menghadapi pertanggungjawaban apa pun di dalam negeri atas kematian dan kehancuran yang meluas.

Rencana untuk memindahkan sebanyak 100 ribu pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char Bangladesh, akan mengurangi tekanan pada kamp-kamp yang penuh sesak di perbatasan Myanmar, tetapi tidak jelas bagaimana para pengungsi dengan sedikit keterampilan dan tanpa sumber daya akan bertahan hidup di pulau kecil, terisolasi, dan tandus tersebut, yang terletak di salah satu daerah paling rawan topan di dunia.

Konstruksi di pulau itu dilaporkan berjalan dengan cepat, meskipun tidak ada relokasi yang diperkirakan akan terjadi sebelum pemilihan umum Bangladesh pada tanggal 30 Desember. Para pengungsi Rohingya dilaporkan enggan pindah ke pulau itu.

Pemilu itu juga akan memutuskan apakah Liga Awami yang lebih sekuler akan tetap berkuasa, atau apakah oposisi Partai Nasionalis Bangladesh—yang termasuk di antara sekutu-sekutu kelompok Islam seperti Jamaat-e-Islami Bangladesh—akan mengambil alih.

Situasi saat ini sangat kontras dengan tahun 1978 dan 1991-1992, ketika ratusan ribu orang Rohingya juga melarikan diri dari penganiayaan ke Bangladesh. Pada tahun 1978, pemerintah Myanmar meluncurkan kode operasi bernama Naga Min, atau Raja Naga, yang bertujuan mengidentifikasi imigran ilegal di seluruh negeri.

Kampanye itu dimulai di negara-negara bagian Kachin dan Shan, tempat banyak orang China diyakini telah berlindung, tetapi dengan cepat berubah menjadi tindakan keras terhadap Rohingya ketika militer mencapai negara bagian Rakhine.

Terlepas dari laporan pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan, militer yang berkuasa saat itu mendapat dukungan bahkan dari para kritikus domestiknya yang paling vokal, yang sependapat bahwa Rohingya bukan penduduk asli melainkan “pemukim Bengali” dari Bangladesh.

Diperkirakan 200 ribu orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan, tetapi diizinkan kembali ketika Myanmar dan Bangladesh—setelah serangkaian protes terutama dari negara-negara Islam yang mengarah ke intervensi PBB—mencapai kesepakatan pada Juli 1978.

Namun, banyak yang kembali ke Bangladesh ketika mereka menemukan bahwa rumah lama mereka di Myanmar telah dihancurkan dan tanah mereka telah diambil alih oleh etnis baru Myanmar atau pemukim Rakhine. Pada awal tahun 1991, ribuan orang Rohingya sekali lagi mulai mengalir melintasi perbatasan, membawa serta kisah-kisah penggusuran paksa dari rumah mereka, dan penghancuran masjid dan sekolah Islam.

Pada tahun 1992, lebih dari 200 ribu pengungsi tinggal di kamp-kamp darurat di seberang perbatasan di Bangladesh sampai perjanjian repatriasi tercapai di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama krisis 1992, Pangeran Khaled Sultan Abdul Aziz—komandan kontingen Saudi dalam Perang Teluk 1991—mengunjungi Dhaka dan mengecam pemerintah Myanmar karena penganiayaannya terhadap Rohingya.

Kemudian, ia secara terbuka merekomendasikan tindakan “Seperti Badai Gurun” terhadap Myanmar, mirip dengan intervensi militer AS yang membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Tidak ada tindakan seperti itu dilakukan terhadap Myanmar, tetapi itu adalah tanda yang jelas dari minat dunia Muslim yang lebih luas terhadap keadaan Rohingya.

Yang pertama adalah pada tahun 1978, ketika badan amal Arab Saudi yang sangat kaya, Rabitat-al-Alam-al-Islami, mengirim bantuan kepada para pengungsi dan membangun sebuah rumah sakit, masjid, dan madrasah untuk mereka di Ukhia, selatan Cox’s Bazar di Bangladesh tenggara.

Guru-guru agama Saudi dikirim ke Ukhia, dan radikalisasi terhadap beberapa pemimpin dan aktivis Rohingya dimulai. Pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO), kelompok militan utama di antara mereka, menjalin hubungan dengan Jamaat-e-Islami Bangladesh dan, terutama, sayap pemuda yang bahkan lebih radikal, Islami Chhatra Shibir.

Dengan koneksi baru tersebut, RSO juga menghubungi Hizb-e-Islami Gulbuddin Hekmatyar di Afghanistan dan organisasi serupa di Pakistan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Instruktur Afghanistan bahkan dikirim ke kamp RSO dekat Ukhia, sementara sekitar seratus militan RSO pergi ke Afghanistan untuk menjalani pelatihan militer dengan Hizb-e-Islami di Provinsi Khost.

Para pengungsi Rohingya bereaksi ketika bantuan didistribusikan di Cox’s Bazar, Bangladesh, pada 21 September 2017. (Foto: Reuters/Cathal McNaughton)

Organisasi politik dan militer utama saat ini di antara Rohingya, Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA) atau, seperti yang lebih dikenal secara lokal, Harakah al-Yaqin—Gerakan Iman—berakar pada milisi radikal di Karachi, Pakistan.

Di sana, beberapa ratus ribu orang Rohingya generasi pertama, kedua, dan ketiga—banyak di antaranya keturunan Muslim yang meninggalkan Myanmar setelah Perang Dunia II—hidup di pinggiran kota yang miskin. Hampir semua dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan, meskipun mereka telah tinggal di Pakistan selama beberapa generasi, di mana sebagian besar dari mereka lahir di negara itu.

Daerah-daerah di mana Rohingya tinggal di Karachi telah lama menjadi sarang bagi kegiatan ekstremis; banyak di antara mereka direkrut untuk beperang di Afghanistan. Pemimpin ARSA, Ataullah abu Ammar Junjuni—juga dikenal sebagai Hafiz Tohar—lahir di Karachi dan menerima pendidikan madrasah di Arab Saudi.

Menurut laporan baru-baru ini dari kamp-kamp di Bangladesh, Jamaat-ul-Mujahidin (JMB)—sebuah organisasi Islam yang beroperasi di Bangladesh yang terdaftar sebagai kelompok teror di Inggris—sedang berusaha untuk membangun hubungan dengan Rohingya.

Para aktivis Bangladesh melakukan protes di Dhaka atas kematian warga Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar. (Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

JMB diyakini telah terlibat dalam beberapa serangan bom di Bangladesh, dan tujuannya adalah mengganti demokrasi negara itu dengan negara Islam berdasarkan hukum Syariah.

Baca juga: Wawancara dengan Aktivis Rohingya: ‘Myanmar Ingin Basmi Semua Muslim’

Masih belum pasti sampai sejauh mana kelompok itu dapat terhubung dengan militan di antara Rohingya, tetapi Bangladesh Daily Star melaporkan pada tanggal 13 Desember, bahwa unit Kontra-Terorisme dan Kejahatan Transnasional (CTTC) negara itu telah menangkap tiga anggota JMB yang “menyediakan pelatihan untuk pengungsi Rohingya.”

Seorang pejabat CTTC dikutip mengatakan bahwa JMB telah “bekerja di kamp-kamp Rohingya”, di mana kepala militernya “memberikan pelatihan kepada para pengungsi sejak tahun 2016.” Tuduhan itu dapat memicu tanggapan militan, ketika otoritas sipil dan militer Myanmar menolak untuk menyerah kepada tuntutan para pengungsi, termasuk seruan mereka untuk diberikan kewarganegaraan dan keadilan.

Radikalisasi Rohingya—yang dimulai pada akhir tahun 1970-an—akan terus berlanjut dalam situasi seperti Palestina saat ini. Para pengamat mengatakan hal itu dapat menyebabkan lebih banyak serangan lintas batas oleh ARSA, mirip dengan yang terjadi pada Agustus tahun lalu yang mendorong militer Myanmar untuk melepaskan kampanye terornya di daerah-daerah yang dihuni Rohingya di negara bagian Rakhine utara.

Populasi pengungsi permanen di Bangladesh—dan kemungkinan aliansi antara berbagai kelompok militan—juga dapat memiliki implikasi besar bagi situasi keamanan domestik di negara itu, mirip dengan volatilitas yang terlihat di Lebanon dan negara-negara Timur Tengah lainnya, di mana para pengungsi Palestina telah menunggu selama lebih dari setengah abad.

Keterangan foto utama: Para pengungsi Rohingya menunggu bantuan di pinggir jalan di kamp pengungsi sementara Thaingkhali di Cox’s Bazar, Bangladesh, 14 September 2017. (Foto: Reuters/Danish Siddiqui)

Rohingya di Bangladesh: Munculnya Palestina Versi Asia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top