RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berita Politik Indonesia

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Picu Perlawanan Konservatif di Indonesia

Berita Internasional >> RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Picu Perlawanan Konservatif di Indonesia

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memicu kontroversi di Indonesia menjelang Pilpres 2019 bulan April mendatang. RUU PKS, oleh kelompok konservatif Muslim, diklaim melanggar nilai-nilai Islam dan mempromosikan hubungan seksual di luar pernikahan. Sementara itu, para pendukung RUU tersebut menegaskan, Indonesia sedang darurat kekerasan seksual.

Baca juga: Perempuan Indonesia Salahkan Pemerintah atas Peningkatan Pelecehan Seksual

Oleh: Kate Walton (Al Jazeera)

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekerasan seksual telah memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok konservatif agama dan pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah melanggar nilai-nilai Muslim, terlalu banyak menekankan hak-hak perempuan, dan mempromosikan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Didukung oleh kampanye media sosial yang agresif, sebuah petisi online yang menyerukan DPR untuk menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah ditandatangani oleh hampir 150.000 orang sejak diluncurkan dua pekan lalu.

“Aktivitas seksual yang dipaksakan akan menjadi pelanggaran hukum, bahkan jika yang terjadi adalah seorang istri yang menolak rayuan suaminya. Namun seks konsensual, bahkan di luar pernikahan, akan diizinkan,” tulis Maimon Herawati, sang penggagas petisi.

RUU PKS sejatinya akan mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum tertera dalam undang-undang yang telah ada, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pelacuran paksa. RUU ini dirancang untuk membuat sistem peradilan pidana yang lebih memihak wanita penyintas yang melaporkan kejahatan semacam itu.

Tetapi para kritikus menolak RUU PKS dengan beralasaan bahwa RUU tersebut menyiratkan bahwa aktivitas seksual konsensual, termasuk homoseksualitas, dapat diterima karena tidak menentukan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi dalam pernikahan.

‘Indonesia menghadapi krisis kekerasan seksual’

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dikembangkan sejak tahun 2014, dipimpin oleh Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan berkonsultasi dengan para ahli hukum, kelompok perempuan, akademisi, dan kementerian. Namun, di tengah meningkatnya pertentangan, RUU itu tetap tidak disahkan, yang memicu kekhawatiran para aktivis bahwa undang-undang itu mungkin tidak akan disahkan sama sekali jika tidak dilakukan sebelum Pilpres 2019 pada bulan April mendatang. Dalam skenario seperti itu, proses diskusi akan dimulai kembali dari awal.

“Bagi perempuan Indonesia, kesejahteraan berarti terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” kata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sebuah pernyataan bulan Januari 2019. “Kekerasan seksual adalah masalah serius, yang menyebabkan trauma bagi para penyintas maupun keluarga mereka. Mereka perlu didukung dalam mendapatkan hak mereka untuk kebenaran, keadilan, dan rehabilitasi.”

Komnas Perempuan mengatakan bahwa dari 13.384 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada berbagai mitra layanannya pada tahun 2017, lebih dari dua pertiga (71 persen) terjadi dalam hubungan intim. Sepertiga dari mereka yang terlibat dalam hubungan mengalami kekerasan seksual.

Dalam lingkup publik, menurut Komnas, lebih dari tiga perempat kasus melibatkan kekerasan seksual. Berbagai kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa jumlah korban kemungkinan akan jauh lebih tinggi karena banyak perempuan tidak melaporkan kasus seperti itu karena ketakutan.

Ratna Batara Munti, koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro-Perempuan (JKP3), mengatakan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual telah meningkat dalam lima tahun terakhir. “Indonesia sedang menghadapi krisis kekerasan seksual,” katanya kepada Al Jazeera, mengutip kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan berusia 14 tahun pada tahun 2016 dan kasus Baiq Nuril tahun 2018 yang dipenjarakan karena merekam bukti pelecehan seksual terhadap dirinya.

Munti berpendapat bahwa Indonesia sangat membutuhkan undang-undang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dia mengatakan bahwa KUHP saat ini diterapkan dengan buruk, menambahkan bahwa perlindungan dan rehabilitasi untuk para penyintas sangatlah minimal.

“Para korban kekerasan seksual seringkali mengalami viktimisasi dan tidak mendapatkan hak-hak mereka,” katanya. “Mereka seringkali tidak dipercaya, sejarah aktivitas seksual mereka menjadi bukti yang memberatkan kasus mereka, dan pemberian kompensasi sangat jarang terjadi.”

Semakin banyak ditentang

Namun, penolakan terhadap RUU PKS sedang berkembang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa RUU itu “terlalu liberal” dan akan “mempromosikan seks bebas dan perilaku seksual yang menyimpang.”

Minggu ini, walikota Padang, sebuah kota berpenduduk satu juta jiwa di Pulau Sumatra, juga menambahkan suaranya kepada mereka yang menentang RUU tersebut. “Saya menolak RUU PKS saat ini,” kata Mahyedi Ansharullah kepada wartawan pada hari Selasa (5/2). “RUU tersebut telah dikembangkan untuk melindungi kaum LGBT, memberikan lampu hijau untuk melakukan hubungan seksual terlarang, dan menghancurkan kehidupan keluarga.”

Penentangan terhadap RUU PKS telah menghapus angka jumlah kejahatan seksual yang dibahas dalam RUU dari 15 menjadi sembilan. Meski begitu, kritik tetap deras mengalir.

Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, sebuah organisasi yang slogannya adalah “memperkuat keluarga untuk peradaban yang lebih baik,” telah memimpin tuntutan tersebut. GiGa didirikan oleh Euis Sunarti, wanita yang sebelumnya memimpin AILA (Aliansi Cinta Keluarga), organisasi yang digambarkan oleh The Jakarta Post pada tahun 2016 sebagai “lebih berbahaya daripada kelompok garis keras Front Pembela Islam” karena tekadnya untuk mengkriminalkan semua aktivitas seksual di luar pernikahan, termasuk homoseksual.

Meskipun GiGa relatif kecil, jangkauannya telah diperbesar oleh media sosial di mana peringatannya tentang bahaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dibagikan secara luas.

Baca juga: Perempuan Indonesia Harus Mulai Lawan ‘Wabah’ Pelecehan Seksual di Tempat Umum

“Tentu saja, kami juga ingin menghilangkan kekerasan seksual, semua orang ingin menghapuskannya,” tutur Sunarti mengatakan kepada Al Jazeera melalui telepon. “Masalah dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bahwa banyak definisi yang sangat luas dan ini dapat menyebabkan banyak interpretasi.”

Sunarti mengatakan bahwa studi akademis yang mendukung RUU PKS tidak mengacu pada Undang-undang Perkawinan 1974, yang mengatur hubungan antara suami dan istri. “Nilai-nilai sosial Indonesia adalah bahwa suami dan istri tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab,” katanya. “Tetapi rancangan undang-undang ini lebih menekankan pada hak, alih-alih stabilitas keluarga. Penelitian kami menunjukkan bahwa mayoritas orang Indonesia menginginkan agama menjadi dasar keluarga mereka.”

Susi Fitri, seorang konselor dan dosen di Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa para kelompok konservatif menargetkan potongan undang-undang yang salah. “Rancangan undang-undang ini adalah upaya menghilangkan kekerasan seksual, jadi tidak tepat jika aktivitas seksual yang konsensual dan tanpa kekerasan juga merupakan bagian dari itu,” kata Fitri. “Mengapa kita harus berdebat mengenai sesuatu yang bukan bentuk kekerasan, bahkan menurut kelompok konservatif itu sendiri, dalam undang-undang yang khusus membahas tentang kekerasan? Artinya, penyintas kekerasan harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang mereka perlukan.”

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mewajibkan serangkaian layanan kesehatan fisik dan mental untuk membantu para penyintas.

“Para penyintas kekerasan seksual seringkali disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka,” kata Fitri. “Mereka mungkin disalahkan atas penampilan atau kegiatan mereka, keluar pada malam hari atau dengan seorang pria, dan ini sekarang dibenarkan oleh interpretasi patriarki tentang agama. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangatlah penting karena sebagai bukti bahwa pemerintah tidak menyalahkan korban dan sebenarnya mengkritik narasi dominan yang menyalahkan mereka. Dengan bisa mengakses keadilan dan layanan, para penyintas akan mendapatkan kembali harga diri mereka.”

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengusulkan untuk memperkuat kriminalisasi kasus perkosaan dalam perkawinan dengan mengurangi jumlah bukti yang diperlukan dan memperluas definisi kekerasan seksual, yang mendorong kekhawatiran para pengkritik RUU bahwa akan lebih mudah bagi perempuan untuk menuduh suami mereka melakukan perkosaan.

“Dalam agama Islam, idealnya adalah bahwa suami dan istri harus saling memahami satu sama lain, tetapi seorang istri juga harus peduli tentang kebutuhan seksual suaminya dan melayani dengan tulus,” kata Sunarti. “Jika seorang istri berkata: ‘Saya tidak mau, jika kamu memaksaku, itu adalah kekerasan,’ itu bukan hubungan yang harmonis. Pernyataan itu akan mengungkapkan ketidakharmonisan pernikahan, yang bisa berakhir dengan perceraian atau selingkuh.”

Baca juga: Baiq Nuril dan Korban-Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan

Komnas Perempuan menolak gagasan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak sejalan dengan kepercayaan Islam. “Saya pikir orang-orang yang memiliki pandangan tersebut belum membaca RUU seutuhnya,” kata seorang komisioner dari Komnas Perempuan, Masruchah, kepada media lokal bulan Januari 2019. “Agama tidak bisa begitu saja membiarkan kekerasan terhadap perempuan terjadi, pemerkosaan ataupun pelecehan seksual,” katanya, “dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.”

Keterangan foto utama: Para aktivis memegang lilin dalam aksi solidaritas untuk seorang gadis remaja yang diperkosa dan dibunuh pada tahun 2016. (Foto: AP/Dita Alangkara)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Picu Perlawanan Konservatif di Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top