Senjata Nuklir Arab Saudi
Global

Siapa yang Takut dengan Senjata Nuklir Arab Saudi?

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tertawa bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G-20 di Buenos Aires pada 30 November 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Ludovic Marin)
Berita Internasional >> Siapa yang Takut dengan Senjata Nuklir Arab Saudi?

Siapa yang takut dengan senjata nuklir Arab Saudi? Mungkin semua orang. Perilaku ceroboh Riyadh memicu ketidakpercayaan yang meluas terhadap rencananya untuk membeli reaktor nuklir. Arab Saudi tidak hanya menginginkan reaktor—Saudi menginginkan kemampuan untuk memperkaya uranium. Semua negara yang telah menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), seperti Arab Saudi, secara teoritis memiliki hak untuk memperkaya uranium. Selain itu, para pejabat Saudi telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan membangun bom nuklir sendiri jika Iran membangunnya.

Baca juga: Akankah Arab Saudi Rakit Bom Nuklir?

Oleh: Keith Johnson (Foreign Policy)

Perilisan laporan minggu ini oleh Dewan Demokrat yang menuduh bahwa pemerintahan Trump telah berusaha untuk membantu kroni-kroninya menjual teknologi tenaga nuklir ke Arab Saudi, telah secara dramatis meningkatkan ketegangan antara Gedung Putih dan anggota parlemen di kedua kamar.

Tapi selain itu, apakah ada alasan untuk khawatir jika Arab Saudi mendapatkan akses teknologi pembangkit listrik yang sama yang sudah digunakan di lebih dari 30 negara di dunia?

Baik legislator Republik maupun Demokrat dan pakar nuklir yang semakin khawatir dengan perilaku sembrono Arab Saudi, mengatakan bahwa ada banyak alasan untuk khawatir.

Menurut laporan DPR, para pemberi informasi “telah memperingatkan tentang orang-orang yang diangkat secara politik dengan mengabaikan arahan dari penasihat etika tinggi di Gedung Putih, yang berulang kali dan tidak berhasil memerintahkan pejabat senior pemerintahan Trump untuk menghentikan upaya mereka” untuk menjual pengetahuan nuklir ke Riyadh.

Pemberi informasi tersebut—yang tidak diidentifikasi—juga memperingatkan tentang “konflik kepentingan di antara penasihat Gedung Putih tinggi yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal,” kata laporan itu.

Dan setelah kejadian mengerikan terkait pembunuhan yang diperintahkan oleh rezim Saudi pada Oktober 2018 terhadap kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi, sentimen anti-Saudi di Washington meningkat, setelah kekejaman Saudi di Yaman.

Para pembuat undang-undang seperti Senator Republik Marco Rubio, telah memperkenalkan undang-undang yang akan—secara tidak biasa—memberikan keputusan akhir kepada Kongres tentang apakah akan mengizinkan ekspor teknologi nuklir ke Arab Saudi, yang menambahkan pembatasan tambahan pada perjanjian, dengan maksud yang jelas untuk menggagalkan upaya pencarian senjata nuklir Arab Saudi.

“Jika sebuah pemerintah bersedia membunuh pemegang kartu hijau Amerika Serikat (AS),” kata Rubio kepada Daily Beast, “ada pertanyaan yang sah mengenai apakah pemerintah semacam itu dapat dipercaya dengan energi nuklir dan potensi persenjataannya.”

Di sisi lain, Arab Saudi tentu membutuhkan lebih banyak kekuatan. Dengan permintaan listrik tumbuh sebanyak 8 persen per tahun—yang diperlukan untuk menjalankan pendingin udara, pabrik desalinasi, dan banyak lagi—negara ini berupaya untuk menemukan sesuatu selain minyak dan gas, yang saat ini menyediakan hampir semua listriknya, untuk menjaga lampu tetap menyala.

Menteri Energi AS Rick Perry bertemu dengan Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-Falih, di Riyadh tahun lalu. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Fayez Nureldine)

Para pejabat di Arab Saudi—yang dapat membakar sepersepuluh dari produksi minyaknya setiap musim panas hanya untuk menghasilkan listrik—ingin mempertahankan minyak itu untuk ekspor yang lebih menguntungkan. Salah satu jawabannya adalah dengan menambahkan lebih banyak energi terbarukan, terutama tenaga surya.

Jawaban lain adalah tenaga nuklir, dan negara itu berencana untuk membangun sebanyak 16 pembangkit listrik tenaga nuklir besar selama 25 tahun ke depan; Riyadh sudah memiliki tender untuk dua pabrik pertama, yang menarik minat Rusia, China, Prancis, Korea Selatan—dan, terutama, Amerika Serikat.

Baca juga: Putra Mahkota Pasang Pondasi Reaktor Nuklir Pertama Arab Saudi

Industri nuklir Amerika—yang hampir tidak memiliki peluang untuk proyek-proyek besar baru di dalam negeri—berupaya keras untuk memasuki apa yang bisa menjadi pasar senilai $100 miliar. Salah satu eksekutif industri telah menyebut keterlibatan Saudi ke dalam tenaga nuklir sebagai “kesepakatan dekade ini,” dan para pejabat AS (dan pelobi Saudi) telah menekan pemerintahan Trump untuk membuatnya lebih mudah bagi perusahaan nuklir AS untuk melakukan bisnis di Arab Saudi.

Para eksekutif tinggi nuklir bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih bulan ini untuk membahas Arab Saudi, di antara topik-topik lainnya.

Para pejabat pemerintahan Trump berpendapat bahwa industri nuklir Amerika harus menjual reaktor ke Arab Saudi—jika tidak, Rusia atau China akan melakukannya, yang berpotensi memberi Moskow atau Beijing kemitraan strategis yang menguntungkan selama puluhan tahun dengan negara penting di Timur Tengah itu. (Pada Jumat (22/2), Arab Saudi mengambil langkah besar untuk memperdalam hubungan energinya yang sudah erat dengan China, dengan kesepakatan senilai $10 miliar untuk membangun sebuah kilang baru.)

Secara umum, menjual teknologi nuklir AS memiliki manfaat lain juga, seperti yang dikatakan banyak ahli: Amerika Serikat juga mengekspor rezim pengaturan, standar keselamatan dan keamanannya, dan protokol ketat terhadap proliferasi nuklir, yang membuat partisipasi Amerika dalam perebutan tenaga nuklir di seluruh dunia sebagai cara untuk meningkatkan, bukannya merusak, keamanan global.

Tetapi untuk menjual reaktor di luar negeri, Amerika Serikat membutuhkan perjanjian formal dengan negara lain yang mengatur bagaimana teknologi nuklir akan digunakan; hingga saat ini, Amerika Serikat memiliki hampir 50 perjanjian semacam itu, yang dikenal sebagai “perjanjian 123 ” dari Undang-Undang Energi Atom 1954.

Selama beberapa tahun, Washington dan Arab Saudi telah menegosiasikan kesepakatan mereka sendiri. Namun belakangan ini, upaya-upaya itu menemui hambatan.

Banyak ahli berpendapat bahwa kekhawatiran bahwa Arab Saudi akan mengubah reaktor nuklir menjadi program senjata nuklir terlalu berlebihan. Reaktor menggunakan uranium yang diperkaya rendah, sementara bom membutuhkan uranium yang diperkaya tinggi. Dan program pengayaan seperti itu sulit untuk disembunyikan, belum lagi mahal. Pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas untuk mengikis plutonium untuk membuat bom bahkan lebih mahal.

Presiden Trump secara konsisten membela hubungan bisnis dan militer AS dengan Arab Saudi (Foto: Reuters)

“Tampaknya ada perpaduan antara masalah keamanan nasional dengan teknologi nuklir sipil. Arab Saudi bukanlah Iran. Arab Saudi bukanlah Korea Utara,” kata Katie Tubb, seorang spesialis energi nuklir di Heritage Foundation. Dia mengatakan bahwa perjanjian 123—seperti yang dimiliki Amerika Serikat dengan puluhan negara lain—akan memberikan banyak perlindungan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Arab Saudi menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab. “Ada banyak langkah dari memiliki industri tenaga nuklir menjadi memiliki bom,” katanya.

Jadi apa masalahnya membantu Arab Saudi memenuhi permintaan energinya yang meningkat dengan reaktor nuklir buatan asing, seperti yang dilakukan negara-negara dari China hingga Vietnam hingga Uni Emirat Arab?

“Jawaban yang sederhana adalah, tidak ada masalah apa-apa. Teknologi nuklir sipil dapat dilindungi, dan itu tidak terlalu cocok untuk memproduksi bahan senjata nuklir,” kata Jon Wolfsthal, yang sebelumnya menjadi pejabat tinggi nonproliferasi pada pemerintahan Presiden Barack Obama dan sekarang Direktur Nuclear Crisis Group.

Kecuali satu hal, Wolfsthal menambahkan: “Arab Saudi tidak hanya menginginkan reaktor—Saudi menginginkan kemampuan untuk memperkaya uranium. Dan itu teknologi yang sangat sensitif.”

Semua negara yang telah menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), seperti Arab Saudi, secara teoritis memiliki hak untuk memperkaya uranium. Menegaskan hak itu, Arab Saudi telah menolak untuk meninggalkan pengayaan uranium sebagai bagian dari perjanjian dengan Amerika Serikat.

Itu sangat kontras dengan UEA, yang menandatangani perjanjian baru pada tahun 2009 yang mencakup larangan eksplisit terhadap kegiatan pengayaan apa pun sebagai perlindungan terhadap proliferasi. Tetapi Arab Saudi telah menolak untuk mempertimbangkan menandatangani apa yang disebut “standar emas.”

“Keengganan untuk mematuhi ‘standar emas’ membuat orang terdiam,” kata Wolfsthal.

Baca juga: Alih-alih Menghukum Saudi atas Khashoggi, Trump Ingin Berikan Teknologi Nuklir

Memegang hak berdaulat atas pengayaan adalah satu hal. Masalah yang jauh lebih besar adalah bahwa, terlepas dari NPT, para pejabat Saudi telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan membangun senjata nuklir Arab Saudi jika Iran membangunnya.

“Jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikutinya sesegera mungkin,” kata Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tahun lalu.

Itu adalah alasan utama mengapa pencarian Riyadh untuk pembangkit listrik tenaga nuklir menyebabkan kegelisahan yang tidak terjadi di negara-negara lain yang telah beralih ke energi atom. Setelah perjanjian nuklir dengan UEA, misalnya, Amerika Serikat menandatangani perjanjian 123 dengan Vietnam—yang jelas tidak mencakup pembatasan yang sama.

“Tidak seperti mitra potensial lainnya, para pejabat Saudi mengatakan, ‘Kami mungkin membutuhkan senjata nuklir Arab Saudi,'” kata Laura S.H. Holgate, mantan Duta Besar AS untuk Badan Energi Atom Internasional.

“Itulah mengapa sangat berbeda bagi kami untuk berpikir tentang menyediakan bahkan teknologi nuklir yang paling damai sekalipun ke Arab Saudi,” kata Holgate, yang sekarang menjadi wakil presiden untuk manajemen risiko material di Nuclear Threat Initiative.

Keith Johnson adalah staf penulis senior di Foreign Policy.

Keterangan foto utama: Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tertawa bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G-20 di Buenos Aires pada 30 November 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Ludovic Marin)

Siapa yang Takut dengan Senjata Nuklir Arab Saudi?

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top