Partai Politik
Berita Politik Indonesia

Analisis Spektrum Politik Indonesia: Benarkah Semua Parpol Sama Saja?

Nasionalis Religius, slogan Partai Demokrat yang diketuai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Twitter/@panca66 via New Mandala)
Berita Internasional >> Analisis Spektrum Politik Indonesia: Benarkah Semua Parpol Sama Saja?

Apakah benar semua partai politik di Indonesia sama saja? Pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, Lembaga Survei Indonesia—dalam sebuah proyek kerja sama dengan Australian National University—melakukan survei terhadap 508 anggota DPRD yang dipilih secara acak, untuk melihat kecenderungan partai-partai politik. Apakah mereka lebih mendukung Indonesia yang didasarkan pada Pancasila atau Islam? Apakah mereka lebih ke arah sayap kanan atau kiri? Berikut analisis spektrum politik Indonesia.

Baca juga: Apa Kabar Partai Politik untuk Kelompok Minoritas di Indonesia?

Oleh: Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, dan Eve Warburton (New Mandala)

Apakah partai-partai politik (parpol) di Indonesia sama? Apakah ada yang lebih mendukung reformasi politik daripada yang lain? Apakah ada yang mendukung kepentingan bisnis sementara yang lain melihat diri mereka berpihak pada orang miskin? Dan apakah masuk akal untuk menganggap beberapa partai sebagai sayap kiri dan yang lain sebagai sayap kanan?

Selama dua puluh tahun demokrasi Indonesia, jawaban atas pertanyaan semacam itu umumnya adalah “tidak.” Banyak pengamat berpendapat bahwa partai-partai Indonesia tidak banyak berbeda dalam hal kebijakan dan ideologi, di mana satu-satunya perbedaan yang jelas di antara mereka adalah sejauh mana mereka percaya Islam harus berperan dalam urusan publik.

Para ahli telah mencapai kesimpulan ini, sebagian besar dengan melihat bagaimana partai-partai berperilaku dan berinteraksi satu sama lain, dan sering mengatakan bahwa bahkan perpecahan ideologis antara partai-partai Islam dan non-Islam tidak terkait dengan perbedaan programatik dalam bidang-bidang utama seperti kebijakan fiskal dan sosial.

Ilmuwan politik seperti Dan Slater dan Kuskridho Ambardi, berpendapat bahwa politik Indonesia didominasi oleh “kartel” partai yang ditandai oleh keinginan bersama untuk berbagi rampasan jabatan, bukan oleh perbedaan ideologis atau kebijakan. Akibatnya, partai-partai bersedia untuk membentuk “koalisi pelangi” yang sangat luas dan ideologis heterogen yang terdiri dari partai-partai Islam dan non-Islam.

Namun, cara lain untuk mengeksplorasi perbedaan dan konvergensi ideologis adalah dengan memeriksa bagaimana elit politik sendiri memahami kecenderungan ideologis partai mereka sendiri dan mereka yang bersaing dengannya. Walau survei elit politik adalah hal yang umum dalam penelitian komparatif, namun dalam kasus Indonesia, kami tidak memiliki data yang komprehensif tentang bagaimana politisi memandang posisi partai mereka dalam isu-isu penting. Karena itu, kami tidak dapat mengukur secara akurat posisi partai-partai Indonesia dalam berbagai dimensi ideologis yang dapat membentuk politik di negara ini.

Persepsi seperti itu penting. Bahkan jika para pihak bersedia bekerja sama untuk berbagi kekuasaan—seperti yang ditekankan oleh tesis kartel partai—mereka mungkin masih mempromosikan visi dan kebijakan ideologis yang berbeda begitu mereka menjabat.

Dan ada alasan untuk meyakini bahwa visi partai-partai itu mungkin berbeda, tidak terkecuali kenyataan bahwa beberapa partai memiliki latar belakang yang sangat berbeda.

Misalnya, partai Golkar adalah kendaraan pemilu mantan rezim otoriter Presiden Suharto, sementara PAN (Partai Amanat Nasional) dibentuk oleh Amien Rais, salah satu pemimpin gerakan Reformasi yang menyebabkan kehancuran rezim itu. Haruskah kita berharap bahwa politisi dari kedua partai ini akan memiliki pandangan yang berbeda pada sistem politik pasca-Reformasi?

Untuk mengumpulkan data sistematis tentang pandangan partai elit, pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, Lembaga Survei Indonesia (LSI)—dalam sebuah proyek kerja sama dengan Australian National University (ANU)—melakukan survei terhadap 508 anggota DPRD yang dipilih secara acak.

Para responden dipilih dari badan legislatif di 31 dari 34 provinsi di Indonesia (hanya Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat yang tidak lolos seleksi final), dengan cara yang mewakili seluruh populasi nasional anggota DPRD provinsi.

Survei kami mencakup sejumlah besar masalah, termasuk sikap legislator terhadap demokrasi, pandangan agama mereka, keluarga dan latar belakang profesional mereka, dan pemikiran mereka tentang masalah politik utama saat itu.

Kami akan menganalisis materi ini secara rinci, dan membandingkan pandangan para elit partai ini dengan pandangan penduduk Indonesia secara keseluruhan, dalam publikasi selanjutnya. Dalam artikel ini, kami hanya ingin menyoroti apa yang dikatakan survei tentang keragaman partai di Indonesia, dan menawarkan beberapa pemikiran tentang bagaimana temuan itu berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang struktur dan keterwakilan dari sistem partai kontemporer Indonesia.

Hasil Survei

Untuk mengukur ideologi partai, kami meminta responden untuk menempatkan posisi partai mereka sendiri pada sembilan pertanyaan ideologis utama, menggunakan serangkaian skala sepuluh poin. Kami kemudian rata-rata angka yang diberikan oleh responden masing-masing partai, untuk menemukan partai tersebut pada spektrum ideologis sehubungan dengan masalah yang terkait.

(Misalnya, untuk memastikan apakah para partai dibedakan oleh sikap mereka terhadap kebijakan ekonomi, kami bertanya kepada setiap responden: “Jika diukur pada skala satu hingga 10, di mana satu (1) berarti ‘partai yang mempromosikan kesetaraan ekonomi’ dan 10 berarti ‘partai yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi,’ di mana Anda akan menempatkan partai politik Anda sendiri?”)

Pada banyak pertanyaan, kami menemukan bahwa partai-partai dikelompokkan bersama, kebanyakan di sekitar pusat spektrum—kadang-kadang ke arah “kanan,” kadang-kadang ke arah “kiri.”

Akan tetapi, mengonfirmasi asumsi umum dalam literatur, hanya ada satu bidang isu yang menghasilkan diferensiasi ideologis yang jelas dan konsisten: agama.

Dalam dua pertanyaan kami yang berhubungan dengan peran agama dalam politik, responden menjawab dengan cara-cara yang membuat partai-partai tersebar secara relatif luas di sepanjang spektrum.

Kami bertanya kepada responden tentang sejauh mana partai mereka didasarkan pada Pancasila—ideologi resmi Indonesia, yang menyiratkan pengadopsian posisi pluralis—yang diberi nilai satu (1), atau pada Islam, yang diberi nilai 10.

Dengan ukuran ini, partai yang paling Islamis dalam hal pandangan anggotanya adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dengan skor rata-rata 7,22, sedangkan yang paling berorientasi pada Pancasila adalah PDI-P, sebesar 1,82.

Ini merupakan kesenjangan yang signifikan sebesar 5,4, yang memisahkan posisi kedua partai ini. Hapus dua partai ini dan kesenjangan antara partai-partai yang paling jauh masih besar, di angka 3,4.

Posisi rata-rata semua partai (pada 3,27) lebih condong kepada Pancasila daripada Islam.

Pertanyaan lain tentang agama menunjukkan hasil ini, sementara juga menghasilkan penyebaran yang menonjol atau bahkan dramatis. Kami bertanya kepada responden apakah mereka melihat partai mereka sendiri mengejar peran yang lebih kecil (1) atau lebih besar (10) untuk Islam dalam politik.

Di sini jawaban miring secara signifikan ke kanan, di mana hanya dua partai yang mendapat skor di bawah lima (5) (lihat tabel di bawah).

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata, politisi provinsi Indonesia melihat partai mereka berharap Islam memainkan peran yang lebih menonjol dalam politik.

Meski begitu, ada variasi yang signifikan di antara para partai dalam masalah ini, di mana 3,79 poin memisahkan partai dengan skor terendah (sekali lagi, PDI-P) dan partai dengan skor tertinggi (sekali lagi, PPP).

Tentang apakah mereka menginginkan peran politik yang lebih besar atau lebih kecil untuk Islam, keempat partai berbasis Islam berada dalam satu kelompok menuju spektrum sebelah kanan. PDI-P dan Nasdem adalah dua partai yang anggotanya sepakat—rata-rata—bahwa mereka menginginkan peran yang agak lebih rendah untuk Islam, sementara empat partai lainnya berkerumun bersama di sebelah kanan pusat.

Dalam skala sebelumnya tentang Pancasila versus Islam, penyebarannya jauh lebih luas.

Perlu ditekankan bahwa meskipun ada perbedaan yang jelas antara partai-partai tentang peran agama dalam politik, namun partai-partai itu secara keseluruhan tidak terpolarisasi kuat tentang masalah ini; yaitu kami tidak melihat pengelompokan partai di ujung spektrum yang berlawanan.

Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa banyak anggota DPRD provinsi yang kami wawancarai tidak melihat Pancasila sebagai komitmen langsung terhadap implementasi kebijakan sekuler.

Kesenjangan pluralis-Islam juga dapat diamati ketika kami bertanya pada para politisi, pertanyaan yang lebih umum tentang apakah mereka setuju bahwa “semua partai politik Indonesia memiliki ideologi yang sama.”

Rata-rata, anggota partai Islam (PPP, PKS, PAN, dan PKB) dan PDI-P—yang dipandang oleh anggotanya menawarkan alternatif paling pluralis—tidak setuju dengan pernyataan itu.

Golkar dan partai-partai yang dibentuk oleh mantan elit Golkar (Nasdem, Gerindra, dan Hanura), bersama-sama dengan Partai Demokrat pimpinan mantan Presiden Yudhoyono, sepakat rata-rata bahwa partai-partai Indonesia serupa secara ideologis.

Bagaimana dengan isu-isu lain yang mungkin membentuk kompetisi partai? Di banyak negara, terutama di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, dan Australasia, para pemimpin dan anggota partai dengan mudah menemukan partai mereka berada pada spektrum kiri-kanan.

Definisi “kiri” dan “kanan” dapat dan memang bervariasi, tetapi untuk tujuan penelitian survei, kita dapat memahami sikap ideologis kiri sebagai orang yang mendukung peran penting negara dalam ekonomi, redistribusi ekonomi melalui anggaran sosial, dan kebijakan sosial progresif yang mendukung hak-hak perempuan dan minoritas.

Demikian pula, kita dapat mendefinisikan partai sayap kanan sebagai partai yang mendukung kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar, menentang program kebijakan sosial yang mahal untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan mendukung posisi konservatif pada masalah sosial dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Bahasa perpecahan kiri-kanan jarang digunakan dalam wacana politik sehari-hari di Indonesia, sebagian karena gagasan politik sayap kiri secara eksplisit dibenci oleh rezim Suharto setelah pembantaian 1965-1966 terhadap para pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).

Meski begitu, kami pikir ada baiknya memeriksa apakah elit partai memandang partai mereka dengan cara ini. Kami bertanya apakah politisi melihat partai mereka memiliki orientasi “kiri” atau “liberal/progresif” (1) versus orientasi “kanan” atau “konservatif” (10).

Hasilnya? Partai-partai Indonesia sebagian besar memandang diri mereka sebagai tengah-kanan—tetapi lebih ke tengah daripada ke kanan.

Untuk menghindari kebingungan terminologis, sebelum responden masuk ke poin ini dalam kuesioner, kami mengajukan serangkaian pertanyaan yang kami pikir dapat bertindak sebagai proksi untuk bias kiri atau kanan.

Sebagai contoh, kami bertanya apakah mereka melihat partai mereka mendukung pembaruan (skor 1) atau “mempertahankan tradisi” (skor 10).

Ada penyebaran yang signifikan di sini, tetapi semua partai rata-rata lebih menyukai pembaruan (2,71) dibandingkan tradisi, mulai dari Golkar (2,18) hingga PPP (4,55).

Kami juga bertanya kepada para politisi apakah partainya mendukung emansipasi wanita (1) atau percaya wanita harus bertindak sesuai dengan peran tradisional mereka (kodrat, 10).

Di sini sebagian besar pihak mengklaim emansipatoris, dengan kisaran dari 2,66 (Nasdem) hingga 5,12 (PPP).

Apakah politisi percaya partai mereka memenangkan cita-cita gerakan Reformasi (1), atau mereka ingin kembali ke sistem yang digunakan oleh Orde Baru (bekas rezim Suharto) (10)? Mereka semua mengatakan mereka mendukung Reformasi, dengan skor rata-rata 1,98.

Khususnya pada pertanyaan ini, pandangan politisi dari Golkar dan cabang-cabangnya, seperti Gerindra dan Hanura, tidak berbeda secara dramatis dengan partai-partai yang paling terkait dengan gerakan Reformasi, khususnya PAN dan PDI-P.

Ketika beralih kepada ekonomi, sebagian besar partai ternyata memiliki kecenderungan statistik. Kami bertanya apakah mereka lebih menyukai peran negara (1) atau sektor swasta (10) dalam perekonomian, dan rata-rata berkisar dari Gerindra dengan 3,05, hingga PKS dengan 4,88.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Berapa Dana yang Dikucurkan Partai Politik?

Ketika ditanya apakah partai mereka memihak kepentingan orang miskin (1) atau investor (10), semua responden menyatakan partai mereka memihak orang miskin, dengan rata-rata partai berkerumun rapat antara 2,09 (PKB) dan 3,34 (Golkar).

Ingat pertanyaan yang kami sebutkan sebelumnya, tentang prioritas kesetaraan ekonomi (1) atau pertumbuhan ekonomi (10). Ternyata partai yang paling pro-kesetaraan adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan skor 4,26, sedangkan partai yang paling pro-pertumbuhan adalah Partai Hanura (Partai Nurani Rakyat) dengan skor 5,58 (tepat di tengah dari skala, yaitu 5,5).

Dengan sedikit variasi sepanjang skala (4,26 hingga 5,58), dan skor keseluruhan rata-rata di antara semua partai di angka 4,99, kita dapat menyimpulkan bahwa semua partai di Indonesia merasa mereka harus mencapai keseimbangan antara egalitarianisme ekonomi dan pertumbuhan.

Publik yang heterogen, partai yang homogen?

Beberapa pola terlihat dalam data kami: PDI-P cenderung terletak di sebelah kiri pada sebagian besar masalah, sementara PPP berada di paling kanan, setidaknya pada pertanyaan dengan karakter sosial atau agama.

Namun, secara keseluruhan, temuan kami memberikan gambaran yang konsisten tentang konvergensi ideologis di antara partai-partai politik Indonesia di berbagai bidang masalah—dengan pengecualian agama yang menonjol.

Bahkan ketika ada perbedaan dalam skala kecil, politisi memposisikan partai mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga mencerminkan asumsi utama dalam literatur tentang politik Indonesia: bahwa perbedaan antara partai-partai terutama—atau bahkan semata-mata—terletak pada bagaimana mereka memandang peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Hasil ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang perwakilan politik di Indonesia kontemporer. Misalnya: apakah pemilih sendiri membedakan antara partai-partai dengan cara yang sama, dan mengatur preferensi politik mereka sepanjang garis agama juga? Apakah partai-partai secara akurat mewakili konstituen mereka dalam masalah agama dan pemerintahan sekuler? Dan, meskipun tidak ada perbedaan di antara partai-partai mengenai banyak masalah, apakah preferensi kebijakan para politisi masih sejalan dengan yang ada di masyarakat pemilih?

Ini adalah jenis pertanyaan yang akan kami selidiki dalam penelitian mendatang. Dengan mengukur secara sistematis perspektif elit tentang bidang kebijakan inti, dan membandingkannya dengan preferensi populer, kita dapat mengeksplorasi seberapa baik sistem politik Indonesia bekerja untuk mewakili kepentingan dan ideologi rakyatnya.

Edward Aspinall adalah Profesor di Departemen Perubahan Politik dan Sosial Universitas Nasional Australia. Diego Fossati adalah Peneliti di Griffith Asia Institute dan Pusat Kebijakan Pemerintahan dan Publik, Griffith University. Burhanuddin Muhtadi adalah Direktur Urusan Publik di Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Eve Warburton adalah Pene;iti Tamu untuk Program Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Keterangan foto utama: Nasionalis Religius, slogan Partai Demokrat yang diketuai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Twitter/@panca66 via New Mandala)

Analisis Spektrum Politik Indonesia: Benarkah Semua Parpol Sama Saja?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top