Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

TNI Tuntut Jabatan Sipil, Indonesia Kembali ke Era Orde Baru?

Calon presiden Indonesia Joko Widodo (kiri), menyampaikan pidatonya, dan lawannya, Prabowo Subianto (kanan) mendengarkan, selama debat televisi di Jakarta, Indonesia, pada 17 Februari 2019. (Foto: AP/Achmad Ibrahim)
Berita Internasional >> TNI Tuntut Jabatan Sipil, Indonesia Kembali ke Era Orde Baru?

TNI baru-baru ini menuntut pemberian jabatan di dalam pemerintahan sipil, yang membuat beberapa orang khawatir bahwa Indonesia akan kembali ke era Orde Baru. Banyak yang berargumen bahwa hal ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI di bawah Soeharto. Ada tanda-tanda, bahwa jika Indonesia kembali ke dwifungsi—bahkan dengan kedok yang berbeda—dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat Indonesia. Saat ini ada petisi online yang sedang berlangsung yang menentangnya.

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Bayang-Bayang Orde Baru Suharto Makin Menghantui

Oleh: Johannes Nugroho (Today Online)

Pada akhir Januari, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menyerukan revisi undang-undang tahun 2004 yang melarang anggota militer aktif untuk melayani sebagai pejabat sipil.

Dia berargumen bahwa perubahan diperlukan untuk mengakomodasi ratusan perwira menengah TNI yang saat ini tidak memiliki komisi.

Proposal ini kontroversial karena mengingatkan kita pada Doktrin Fungsi Ganda (Dwifungsi) ABRI selama 32 tahun masa pemerintahan mendiang Presiden Soeharto, di mana para perwira militer yang aktif diperbolehkan untuk menjabat dalam departemen pemerintah dan legislatif.

Ini menyebabkan begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan oleh militer, sehingga pemerintahan pasca-Soeharto mencabut hak tersebut pada tahun 2000, sebagai bagian dari reformasi.

Pengajuan proposal Hadi Tjahjanto—yang sangat dekat dengan pemilu presiden dan legislatif bulan April—sangat mengejutkan.

Itu terjadi menjelang demonstrasi politik pada bulan Februari, di mana pensiunan perwira militer dan polisi banyak mendukung Presiden Joko Widodo—yang lebih dikenal sebagai Jokowi—untuk memenangkan masa jabatan kedua.

Walau militer dan polisi aktif diharuskan oleh hukum untuk tetap netral selama setiap persaingan politik—anggota aktif baik TNI maupun Polri tidak memiliki hak suara—namun ketidakberpihakan seperti itu menjadi aturan yang lebih sering dilanggar daripada ditaati.

Jadi bisa jadi versi dwifungsi yang diperbaharui akan menghasilkan dukungan tidak resmi yang diharapkan Presiden Jokowi dari para pria berseragam dan keluarga besar mereka, mengingat bagaimana di Indonesia, bergabung dengan militer sering menjadi tradisi keluarga.

Jika demikian, seberapa realistiskah proposal tersebut?

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari Pilpres 2014, yang mengadu Jokowi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya.

Hubungan Indonesia-Amerika: Mengapa Hanya Mengurusi Hal-hal Kecil?

Menteri Pertahanan James N. Mattis berdiri di samping Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Jakarta, Indonesia, 24 Januari 2018. (Foto: Departemen Pertahanan AS/Sersan Amber I. Smith)

Lima tahun yang lalu, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama dari luar elit politik dan militer. Mengingat Prabowo adalah mantan perwira militer, tidak mengherankan bahwa lebih banyak pensiunan perwira TNI yang menyatakan dukungan mereka untuknya daripada Jokowi.

Dukungan dari cabang-cabang aktif militer untuk Prabowo juga terlihat. Anggota Babinsa—sisa dari era Dwifungsi yang terdiri dari perwira militer yang ditugaskan di desa-desa—telah melakukan kampanye dari rumah ke rumah atas nama Prabowo.

Namun, keadaan telah berubah dibandingkan tahun 2014. Sebagai petahana, Jokowi merasa lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari perwira militer yang aktif dan para purnawirawan.

Tahun lalu, ia juga membuat keputusan strategis untuk menggantikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo—yang dianggap menyembunyikan ambisi menjadi presiden—dengan sekutunya (Hadi Tjahjanto).

Baca juga: Pasca-Reformasi Indonesia: ‘Neo-Orde Baru’, Era Ketidakpastian

Mengingat betapa tersegmennya TNI pada tahun 2014, dapat dipahami mengapa Jokowi menginginkan militer untuk berpihak padanya tahun ini. Namun, masih belum jelas seberapa besar dampak dukungan dari “keluarga militer” yang luas terhadap pemilu, karena tidak ada studi empiris yang pernah dilakukan mengenai masalah ini.

Pertanyaan yang lebih relevan adalah, jika terpilih kembali, apakah Presiden Jokowi akan berusaha untuk merevisi undang-undang tahun 2004 untuk memungkinkan perwira militer aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil dalam pemerintahan.

Jelas ada tekanan besar baginya untuk melakukannya dari para mantan perwira militer dalam pemerintahannya sendiri. Satu suara keras datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, seorang pensiunan letnan jenderal.

Tak ada basa-basi, dalam pidatonya di rapat umum pensiunan perwira untuk Jokowi, Luhut mengatakan bahwa dialah yang menyarankan kepada Presiden Jokowi agar perwira militer tingkat menengah diterima di pemerintahan.

Menanggapi kritik terhadap rencana itu, menteri tersebut kemudian mengatakan kepada pers bahwa ia yakin para perwira militer jauh lebih mampu mengatasi masalah daripada rekan-rekan sipil mereka.

“Jadi saya ingin menantang siapa pun untuk menjelaskan mengapa mereka keberatan (petugas militer bertugas di jabatan sipil).”

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, mantan Panglima TNI, juga mendukung rencana itu. Namun dia menolak anggapan bahwa itu adalah kembalinya dwifungsi.

“Dwifungsi sudah lama dicabut dan itu sudah selesai. Di bawah rencana baru, terserah setiap kementerian untuk mengambil perwira militer sesuai keinginan mereka. Tidak ada yang akan dipaksa untuk mengangkat siapa pun yang tidak mereka inginkan,” katanya pada konferensi pers di Kementerian Pertahanan.

Menhan: Operasi Teroris ISIS Telah Pindah ke Indonesia dari Filipina dan Suriah

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mendengarkan pertanyaan selama wawancara dengan Reuters di Jakarta, Indonesia, 11 Mei 2016. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Melihat komentar Ryamizard, akan terlihat bahwa rencananya adalah untuk mengangkat para perwira militer secara bertahap sebagai pegawai negeri sipil, dimulai dengan langkah sukarela atas kebijakan masing-masing kementerian untuk mengangkat mereka.

Jika demikian, kementerian yang dikepalai oleh mantan perwira militer seperti Luhut mungkin akan lebih suka mengangkat perwira militer dalam jajarannya karena terdorong oleh kecenderungan “pemberian jabatan bagi kelompok dan orang-orang terdekat,” sementara kementerian yang dipimpin pejabat sipil mungkin lebih enggan melakukannya. Jika terjadi, kesewenang-wenangan semacam itu hanya akan menyebabkan perpecahan dalam dinas sipil.

Mengangkat perwira militer dengan mengorbankan pejabat sipil juga akan mengirim pesan yang salah. Baru-baru ini, ada moratorium empat tahun pada perekrutan pegawai negeri sipil, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak lama setelah ia menjabat.

Alasan yang diberikan untuk pembekuan rekrutmen tersebut adalah kelebihan pegawai dan pelamar yang tak memenuhi kualifikasi, belum lagi tagihan gaji yang membengkak. Karena sudah rumit, pegawai negeri sipil sulit diharapkan memberi ruang bagi para perwira militer.

Parlemen dapat menjadi rintangan lain bagi keinginan TNI untuk memasuki kembali wilayah sipil. Setiap revisi undang-undang tahun 2004 harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tetapi kemungkinan partai politik mendukung RUU semacam itu masih rendah. Tidak banyak orang yang lupa bahwa di bawah Soeharto, militer memiliki faksi sendiri di parlemen, membangun supremasi militer atas para rekan pejabat sipilnya.

Ada tanda-tanda, bahwa jika Indonesia kembali ke dwifungsi—bahkan dengan kedok yang berbeda—dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat Indonesia. Saat ini ada petisi online yang sedang berlangsung yang menentangnya.

Demonstrasi di luar Istana Negara berlangsung pada akhir Februari, yang melibatkan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menentang dwifungsi. Mungkin inilah sebabnya mengapa Jokowi dan Prabowo—mantan menantu Soeharto—tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini.

Namun Prabowo saat ini mengantongi dukungan dari anak-anak Soeharto, termasuk mantan istrinya, Titiek Soeharto, yang sering dikutip dalam pers mengatakan bahwa jika dia menang dalam pemilu bulan depan, semuanya akan seperti saat Indonesia berada di bawah pemerintahan ayahnya.

Baca juga: Indonesia Masuki Era Neo-Orde Baru di Tangan Jokowi?

Pengakhiran dwifungsi selama 20 tahun terakhir telah menjadi salah satu pencapaian utama demokrasi dari Reformasi Indonesia. Ini memprakarsai reformasi “kembali ke barak” di dalam TNI, yang masih berlangsung. Kembali kepada kebijakan yang menyerupai dwifungsi akan menjadi kemunduran bagi demokrasi dan reformasi militer.

Ini juga akan menjadi catatan yang sangat ironis dalam sejarah, karena akarnya akan ditanam selama masa jabatan presiden yang dikenal dengan latar belakang sipil dan non-elitnya, terutama karena pendukung Jokowi selalu berpendapat bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya yang menentang kembalinya Orde Baru Soeharto.

Johannes Nugroho adalah seorang penulis dan analis politik dari Surabaya yang artikel-artikelnya telah terbit di Jakarta Post dan Jakarta Globe sejak tahun 1990-an. Dia saat ini sedang mengerjakan novel pertamanya yang berlatar kerusuhan bulan Mei 1998 di Indonesia.

Keterangan foto utama: Calon presiden Indonesia Joko Widodo (kiri), menyampaikan pidatonya, dan lawannya, Prabowo Subianto (kanan) mendengarkan, selama debat televisi di Jakarta, Indonesia, pada 17 Februari 2019. (Foto: AP/Achmad Ibrahim)

TNI Tuntut Jabatan Sipil, Indonesia Kembali ke Era Orde Baru?

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top