Politik Indonesia
Berita Politik Indonesia

UU Jaminan Produk Halal dan Dampaknya pada Ekonomi Politik Indonesia

Cahyani Ariya Wiji, seorang pelajar Muslim Indonesia berusia 21 tahun, makan semangkuk mie Udon halal. Gerai-gerai makanan di Indonesia diperkirakan akan mendapatkan sertifikat halal mulai Oktober, jika gagal mereka akan menghadapi sanksi. (Foto: Reuters)
Berita Internasional >> UU Jaminan Produk Halal dan Dampaknya pada Ekonomi Politik Indonesia

UU Jaminan Produk Halal di Indonesia akan diterapkan pada akhir tahun 2019. Apa dampak dari UU tersebut pada ekonomi politik Indonesia dan pada ambisi Indonesia untuk menjadi pusat halal global? Mengingat pada bulan April mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden, penting untuk melihat implikasi dan implementasi dari UU halal baru tersebut. Made Ayu Mariska dan Jefferson Ng mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Baca juga: Indonesia Berencana Wujudkan Pariwisata Halal

Oleh: Made Ayu Mariska dan Jefferson Ng (Khmer Times)

Saat ini ada tiga masalah yang berkembang terkait dengan peningkatan kesadaran Islam terhadap barang-barang publik di Indonesia. Terdapat undang-undang tentang pesantren (UU Pesantren); pernikahan (UU Perkawinan); dan sertifikasi halal (UU Sertifikasi Halal). Lima tahun sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014), Indonesia akan menerapkan sertifikasi halal wajib mulai 17 Oktober 2019.

Ketidakpatuhan akan menghasilkan sanksi administratif setelah masa tenggang tiga tahun. Label halal wajib akan berdampak pada daya saing produk yang diimpor dari luar negeri, serta produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara mayoritas Muslim. Produk konsumen bernilai sekitar $280 miliar dalam industri makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi, akan terpengaruh oleh legalisasi undang-undang baru ini.

Pemerintahan Jokowi berusaha untuk meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh terlalu banyak perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi. Tetapi perusahaan cenderung menghadapi dampak jangka pendek dan menengah yang signifikan. Implementasinya kemungkinan akan meningkatkan biaya dan hambatan administratif, dan dapat mencegah perusahaan dari mendapatkan sertifikasi pada tahun 2022, ketika masa tenggang berakhir.

Meskipun ada masalah bisnis, namun kemauan politik tetap kuat, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilihan presiden bulan April ini—Joko Widodo dan pasangannya Maruf Amin, atau penantang mereka, Prabowo Subianto dan pasangannya, Sandiaga Uno. Implementasi UU halal populer di sejumlah besar Muslim Indonesia, dan bisa menjadi kritis bagi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat halal global.

Di Indonesia, hanya sekitar 20 persen dari produk yang diizinkan untuk dikonsumsi umat Islam saat ini yang diberi label halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI)—lembaga ulama Islam tertinggi di Indonesia—mengelola skema sertifikasi halal sukarela. Peran ini akan diambil alih pada bulan Oktober oleh entitas milik negara yang baru.

Sistem sertifikasi halal baru akan diperkenalkan dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang akan melibatkan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada Oktober 2019. Dalam pengaturan baru tersebut:

  • BPJPH akan berfungsi sebagai titik kontak bagi perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan BPJPH akan mengawasi/berkoordinasi dengan LPH dan MUI;
  • LPH adalah entitas swasta atau pemerintah (contoh: universitas negeri) yang diakreditasi oleh BPJPH untuk melakukan inspeksi dan melaksanakan pemeriksaan halal. Jika produk memenuhi standar halal, BPJPH akan menyerahkan hasilnya ke MUI; dan
  • MUI akan memeriksa pemeriksaan LPH dan menilai kelayakan sertifikasi halal produk. Jika produk melewati pemeriksaan MUI, BPJPH akan mengeluarkan sertifikasi halal.
WTO Tolak Pembatasan Ekspor Indonesia, Amerika Menangkan Sengketa Perdagangan Pangan

Pemerintah Indonesia—yang membatasi impor pertanian dari Amerika Serikat—mengatakan bahwa mereka harus melindungi para konsumennya dari makanan yang tidak memenuhi standar wajib halal. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Tantangan dalam menavigasi proses halal yang kompleks

Semakin banyak Muslim Indonesia yang mengekspresikan kesalehan dan kepatuhan mereka pada nilai-nilai Islam dalam gaya hidup dan pola konsumsi mereka. Efek ikut-ikutan sedang berlangsung seiring lebih banyak perusahaan menanggapi meningkatnya permintaan akan produk halal, yang paling diingat ketika Sharp Electronic Indonesia memperkenalkan kulkas bersertifikat halal pada pertengahan tahun 2018.

Perusahaan cenderung khawatir tentang sumber daya tambahan (waktu, uang, tenaga kerja) yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang halal yang baru. Tren saat ini menunjukkan risiko signifikan bahwa beberapa perusahaan mungkin gagal mendapatkan sertifikasi halal pada Oktober 2022, karena ketidakcocokan antara kapasitas kelembagaan dan peraturan yang diperlukan.

Ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif atau berkurangnya daya saing produk, karena masyarakat Indonesia memilih alternatif bersertifikat halal. Biaya kepatuhan juga cenderung membebani perusahaan yang lebih kecil—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat bahwa setiap sertifikat halal akan menelan biaya sekitar Rp15 juta rata-rata.

BPJPH juga sangat kekurangan staf, sementara diperkirakan 1,5 juta perusahaan pangan membutuhkan sertifikasi. Ini membuat terjadinya penundaan, karena penyaringan halal adalah proses yang memakan waktu. Sebagai referensi, MUI hanya memproses sekitar 6.000 permintaan sertifikasi setiap tahun. Agar produk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seluruh lini produksi (input, peralatan, pemrosesan, penyimpanan, paket, dan distribusi) perlu diperiksa, termasuk pengujian laboratorium untuk residu alkohol dan babi.

Proses menavigasi sertifikasi dari BPJPH ke MUI juga merupakan kompleksitas tambahan untuk perusahaan. Untuk memperlancar proses, peraturan yang diusulkan menunjukkan bahwa produk yang disertifikasi oleh lembaga halal di luar negeri hanya perlu didaftarkan di BPJPH sebelum diedarkan.

Ini adalah kabar baik bagi importir, tetapi produsen dalam negeri yang gagal mendapatkan sertifikasi pada tahun 2022 bisa menjadi kurang kompetitif dibandingkan impor.

Meskipun demikian, kepentingan politik dan ekonomi diterjemahkan ke dalam kemauan politik yang kuat untuk menerapkan UU halal yang baru. Tentu saja, calon wakil presiden Jokowi, Ma’ruf Amin—yang juga Ketua MUI—baru-baru ini menegaskan kembali dukungan untuk sertifikasi halal wajib pada tahun 2019 dalam sebuah pameran halal internasional, dan menegaskan bahwa ia akan mendorong untuk implementasi hukumnya.

Pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri) dan cawapresnya, Ma’ruf Amin, (kiri) bersama saingan mereka, Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan cawapresnya, Sandiaga Uno (kanan) di Jakarta, Indonesia, pada 23 September 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)

Dampaknya pada pemilihan presiden

Dalam konteks pemilihan presiden mendatang pada bulan April, penerapan UU halal pada produk konsumen dan layanan terkait, akan mendorong kredensial Islam kubu Jokowi. Menurut jajak pendapat baru-baru ini oleh Poltracking Indonesia, 58,5 persen pemilih akan mempertimbangkan kredibilitas agama dari calon presiden dan wakil presiden.

Pemilihan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi adalah realisasi pragmatis dari realitas politik, bahwa kandidat tidak mampu mengabaikan kredensial Islam mereka. Jika Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden, koalisi pemerintahannya akan dibangun di kubu yang lebih sempit dibandingkan dengan Jokowi, karena koalisi Prabowo terdiri dari sejumlah kecil partai sekutu.

Mundur dari implementasi UU halal akan membutuhkan modal politik yang tidak mampu dia bayar. Dengan demikian, indikator politik dan ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia akan menepati jadwal pelaksanaan pada Oktober 2019.

Dengan mempertimbangkan semua faktor, kecil kemungkinan UU halal baru Indonesia akan tertunda dalam peluncurannya. Jika BPJPH tetap tidak siap untuk melaksanakan mandatnya bahkan jika peraturan pemerintah yang diusulkan disederhanakan dan dibuat lebih efisien, perusahaan perlu beradaptasi dengan realitas politik dan ekonomi yang baru. Tetapi BPJPH harus menjalankan perannya sebagai regulator dan pemberdayaan yang efektif dari UU halal yang baru.

Perusahaan harus siap menghadapi potensi gangguan terhadap inventaris non-halal, dan memperhitungkan keterlambatan dan biaya dalam memperoleh sertifikat halal. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal adalah langkah maju bagi Indonesia, seiring Indonesia memosisikan dirinya sebagai pusat halal global.

Baca juga: Analisis Spektrum Politik Indonesia: Benarkah Semua Parpol Sama Saja?

Secara ekonomi, sertifikasi halal wajib dapat memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan pasarnya untuk menjadi pusat halal global dan menuai dividen dari perkiraan industri makanan halal global senilai $1,4 triliun. Seperti Sharp Electronic Indonesia, terdapat peluang untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat akan produk halal.

Made Ayu Mariska adalah rekan peneliti dan Jefferson Ng adalah seorang asisten peneliti pascasarjana di Program Indonesia di Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam (RSIS), Universitas Teknologi Nanyang, Singapura.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Cahyani Ariya Wiji, seorang pelajar Muslim Indonesia berusia 21 tahun, makan semangkuk mie Udon halal. Gerai-gerai makanan di Indonesia diperkirakan akan mendapatkan sertifikat halal mulai Oktober, jika gagal mereka akan menghadapi sanksi. (Foto: Reuters)

UU Jaminan Produk Halal dan Dampaknya pada Ekonomi Politik Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top