al-Assad
Timur Tengah

Penerimaan Kembali al-Assad Tunjukan Kebangkrutan Moral Dunia Arab

Berita Internasional >> Penerimaan Kembali al-Assad Tunjukan Kebangkrutan Moral Dunia Arab

Banyak penguasa Arab telah mengungkapkan kebangkrutan moral mereka dengan memperbaiki hubungan dengan Suriah dan merangkul seorang penjahat perang. Berbagai kejahatan mengerikan telah dilakukan di Suriah. Kecuali dunia Arab terbangun dari mimpi buruk sejarah yang panjang dan mengumpulkan keinginan untuk mengadili mereka di pengadilan regional dan internasional, dunia Arab akan terus tenggelam lebih dalam di jurang impotensi dan perpecahan.

Baca Juga: Presiden Suriah Bashar al-Assad: ‘Kemenangan Sudah di Depan Mata’

Oleh: Nawaf Obaid (Foreign Policy)

Bulan Maret 2018, Komisi untuk Keadilan dan Akuntabilitas Internasional (CIJA), organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melakukan investigasi kriminal selama perang, ketika tidak ada kemauan politik atau kapasitas untuk melibatkan badan-badan investigasi publik yang ada, akan menyelesaikan investigasi terakhirnya yang luas terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh diktator Suriah Bashar al-Assad.

Investigasi tersebut didasarkan pada perwalian CIJA atas lebih dari 800.000 kawat resmi dari empat layanan intelijen dan keamanan utama Suriah, yang diperoleh melalui kerja sama CIJA dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia di negara itu. Badan-badan tersebut bertanggung jawab memandu pembantaian hampir setengah juta orang dalam operasi militer oleh pasukan Assad dan sekutu asing mereka, terutama Rusia dan Iran.

Setelah investigasi selesai, CIJA akan siap untuk mengajukan 10 kasus hukum kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Assad dan pemerintahannya (dan enam kasus tambahan yang dilakukan ISIS).

Terlepas dari kejahatan perang yang mengerikan tersebut, baru-baru ini diumumkan bahwa sekelompok negara-negara Arab telah mulai menormalkan hubungan dengan pemerintah Suriah setelah mereka terputus pada tahun 2011, ketika pembunuhan massal dan penindasan masih banyak terjadi dalam perang saudara di Suriah.

Bahrain dan Uni Emirat Arab mengumumkan pada akhir bulan Desember 2018 bahwa kedutaan mereka dibuka kembali di Damaskus. Penerbangan antara kedua negara dan Suriah juga dijadwalkan untuk segera dibuka kembali. Selain itu, Mesir, Irak, dan bahkan teladan demokrasi Tunisia telah menyatakan dukungannya untuk kembalinya Suriah ke Liga Arab.

Presiden Sudan Omar al-Bashir, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan saat ini menghadapi protes massa di dalam negeri, baru-baru ini mengunjungi Damaskus dan disambut oleh sesama penjahat perang, Assad, di bandara, kemudian diantar ke istana presiden. Menurut kantor berita milik pemerintah Suriah, SANA, pembicaraan keduanya berpusat pada pemulihan hubungan antara kedua negara “seperti sebelum perang Suriah.”

Adapun untuk negara kelas berat Arab, Arab Saudi, tidak dapat kembali terlibat dengan Assad dan rezimnya setelah kekejaman yang terjadi, karena koneksi historis Arab Saudi yang unik serta ikatan agama dan kesukuan dengan mayoritas rakyat Suriah.

Pendekatan Arab terhadap Suriah dan kebangkitan kembali hubungan terakhir dengan Assad melambangkan ketidakmampuan dan kebangkrutan moral dari selusin penguasa saat ini di kawasan itu. Akar penyebab wabah ini adalah kompas etis yang rusak yang telah lama mengacaukan negara-negara Arab.

Perbandingan antara tanggapan Eropa dan Arab dalam menangani kejahatan perang akan menawarkan pandangan yang tepat. Dalam upaya menuntut pertanggung jawaban panglima perang kriminal Ratko Mladic dan Radovan Karadzic setelah perang saudara Yugoslavia, negara-negara Eropa menangkap dan mendeportasi mereka dari Bosnia dan Serbia, mengadili mereka di Den Haag untuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena membantai orang-orang Kristen Kroasia dan Muslim Bosnia, kemudian menahan mereka hingga mati di penjara.

Sebaliknya, bagaimana tanggapan negara-negara Arab terhadap genosida sesama Muslim Arab di tengah-tengah mereka? Tukang jagal dari Sudan dan Suriah, Bashir dan Assad, berparade bersama dengan gembira di depan kamera, sementara Arab menonton dengan penuh ketidakpedulian.

Baca Juga: Opini: Logika Kebrutalan Assad

Meski memalukan dan sesat, para pemimpin Arab telah membenarkannya dengan alasan bahwa bermain baik dengan Assad akan menariknya menjauh dari Iran dan membantu mengekang pengaruh jahat Iran di wilayah tersebut. Negara-negara Arab tentu saja mencari cara apa pun yang mereka bisa untuk membangun tembok antara Iran dan dunia Arab dalam menghadapi kebijakan destabilisasi Iran yang berkelanjutan melalui proxy regional.

Milisi dan teroris yang didukung Iran telah mendatangkan malapetaka di Suriah, Bahrain, Yaman, Irak, Lebanon, dan berbagai tempat lain selama beberapa dekade sampai saat ini dan telah menjadi fokus utama anti-teroris negara-negara Arab, terutama sekarang ketika ISIS dan Al-Qaeda hampir dikalahkan.

Namun, pengalaman Lebanon, di mana negara-negara Barat dan Teluk Arab menghujani miliaran dolar bantuan untuk mengalahkan Iran, menunjukkan bahwa pendekatan seperti itu tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006, pemikiran Amerika Serikat, Arab, dan Eropa adalah bahwa jika Tentara Lebanon dapat dibangun, pasukan itu akan melampaui Hizbullah dan memicu pembubarannya.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hizbullah lebih kuat dari sebelumnya, Angkatan Darat Lebanon pada dasarnya telah mengoordinasikan semua operasinya dengan organisasi teroris, dan pengaruh Iran di Lebanon terus meningkat.

Kompleksitas ini adalah reinkarnasi modern dari mitos besar laporan Campbell-Bannerman. Selama beberapa dekade, para pemimpin dan intelektual Arab telah menempatkan tanah dan orang-orang mereka di bawah bayang-bayang fiksi yang merujuk pada Konferensi Kekaisaran 1907 di Inggris dan tuan rumahnya, Perdana Menteri Inggris Sir Henry Campbell-Bannerman. Ini adalah kasus klasik ketika negara-negara Arab menyalahkan orang lain atas kesulitan mereka dan mengajukan sejumlah alasan untuk menghindari penanganan atas masalah mendasar dan sulit.

Sebuah laporan resmi dikeluarkan kepada Arab dan tanah mereka di wilayah Inggris. Laporan itu seharusnya menekankan bahwa negara-negara Arab mengendalikan “wilayah luas yang penuh dengan sumber daya” dan bahwa “jika bangsa ini harus dipersatukan menjadi satu negara, negara itu akan mengambil nasib dunia dan akan memisahkan Eropa dari sisa negara lain di dunia.”

Laporan itu merekomendasikan beberapa tindakan perbaikan untuk keadaan sulit ini: mempromosikan perpecahan di wilayah tersebut, membangun “entitas politik artifisial yang akan berada di bawah otoritas negara-negara imperialis,” berperang melawan semua jenis persatuan, dan pembentukan “negara penyangga di Palestina yang dihuni oleh kehadiran asing yang kuat yang akan memusuhi tetangga-tetangganya serta bersahabat dengan negara-negara Eropa dan kepentingan mereka.”

Namun para pakar sekarang mengetahui, berkat karya pakar Timur Tengah dari Universitas Oxford, Eugene Rogan, bahwa laporan Campbell-Bannerman kemungkinan besar tidak pernah ditulis. Namun demikian, para pemimpin Arab, yang sering kali tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk membedakan kenyataan dan fiksi, telah hidup di bawah narasinya selama hampir seabad.

Mereka tampaknya berinvestasi lebih dalam daripada sebelumnya dalam mewujudkan agenda Edwardian yang palsu: Orang-orang Arab sangat terpecah, Liga Arab adalah cangkang kosong, dan negara-negara Arab saling serang. Banyak juga yang masih menyalahkan, meski secara tidak sadar, imperialis Campbell-Bannerman dan banyak penerusnya, seperti Lord Curzon dan Komisaris Tinggi Henry McMahon, atas peran mereka dalam memecah-belah dan melemahkan dunia Arab di bawah kerajaan Inggris.

Baca Juga: Presiden Suriah Bashar Assad Serang Rakyatnya dengan Gas, Lagi

Ini tentu saja adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Pengecekan realitas dengan cepat menunjukkan bahwa eksistensi mayoritas negara-negara Arab bukan untuk mengartikulasikan tujuan secara lebih jauh, tetapi justru untuk mengejar jalan apa pun yang paling sedikit memberikan perlawanan, terlepas dari reputasi atau efisiensinya. Tidak ada kemajuan total di bidang keamanan. Berkali-kali, upaya untuk menyatukan banyak negara-negara Arab menjadi payung pertahanan bersatu telah gagal, menjadikan wilayah itu berada di bawah kekuasaan negara-negara asing seperti Iran dan Turki.

Selanjutnya terdapat ketidakmampuan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, dan ekstremisme, maupun untuk menghasilkan jenis pertumbuhan ekonomi yang beragam yang akan memungkinkan dunia Arab untuk bersaing di pasar global dengan lebih dari sekedar sumber daya alam dan pariwisata.

Alih-alih hidup di masa lalu, negara-negara Arab perlu menerima masa kini. Mereka harus menyelesaikan perbedaan di antara mereka sendiri sehingga mereka dapat membangun komunitas yang konsisten yang mampu melakukan tindakan bersatu. Mereka harus bekerja untuk meningkatkan, menghubungkan, dan mendiversifikasi ekonomi mereka.

Begitu persatuan, pertanggungjawaban, dan kemakmuran telah ditanamkan ke dalam lingkungan Arab, dunia Arab dapat mulai bersatu dengan baik untuk menangkal imperialis regional aktual saat ini: Iran dan Turki.

Selama bertahun-tahun, keberadaan Israel dikatakan telah melanggengkan kelemahan Arab. Negara itu memberi pemerintah Arab alasan sempurna untuk menghindari jenis reformasi yang diperlukan untuk menjadi negara modern, kuat, dan bersatu yang mampu mengusir kekuatan asing dan diktator pelaku genosida.

Namun mitos dari laporan Campbell-Bannerman menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih tua daripada Israel: Negara-negara Arab pada dasarnya menganut pola pikir kekalahan, asing, konspirasi, yang melumpuhkan mereka dari kekuatan mana pun dan menyalahkan semuanya kepada pihak asing. Hasilnya adalah kegagalan untuk membangun dunia mereka sendiri yang berkelanjutan.

Berbagai kejahatan mengerikan telah dilakukan di Suriah. Kecuali dunia Arab terbangun dari mimpi buruk sejarah yang panjang dan mengumpulkan keinginan untuk mengadili mereka di pengadilan regional dan internasional, dunia Arab akan terus tenggelam lebih dalam di jurang impotensi dan perpecahan di balik momok buatan ala laporan Campbell-Bannerman.

Nawaf Obaid adalah seorang komisioner untuk Commission for International Justice and Accountability dan rekan peneliti di Universitas Harvard dari tahun 2012 hingga 2018.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Suriah Bashar al-Assad bertemu dengan Presiden Sudan Omar al-Bashir di Damaskus, tanggal 12 Januari 2008. (Foto: Getty Images/AFP/Louai Beshara)

Penerimaan Kembali al-Assad Tunjukan Kebangkrutan Moral Dunia Arab

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top