‘Anugerah Keselamatan’ Sukmawati: Bebas dari Jerat Pidana karena Garis Keturunan?
Berita Tentang Indonesia

‘Anugerah Keselamatan’ Sukmawati: Bebas dari Jerat Pidana karena Garis Keturunan?

Home » Berita Tentang Indonesia » ‘Anugerah Keselamatan’ Sukmawati: Bebas dari Jerat Pidana karena Garis Keturunan?

Berbanding terbalik dengan kasus Ahok, dalam kasus Sukmawati, MUI tidak mengeluarkan fatwa dan justru mendorong agar kasus Sukmawati dihentikan, mengingat Sukmawati telah meminta maaf. Sebelumnya, Sukmawati Soekarnoputri sempat menimbulkan kehebohan, setelah ia membacakan puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ beberapa waktu yang lalu, di mana beberapa orang menyebutnya melakukan penistaan agama. Ketika Anda dituduh melakukan penistaan agama, menampilkan kerendahan hati dan garis keturunan mungkin merupakan pertahanan terbaik. Berikut opini dari Daniel Peterson.

    Baca juga: Diduga Menistakan Agama, Sukmawati Sukarnoputri Minta Maaf

Oleh: Daniel Peterson (New Mandala)

Pada tanggal 30 Maret, Sukmawati Soekarnoputri—putri ketiga Soekarno—membawakan sebuah puisi di Indonesian Fashion Week. Puisi yang berjudul ‘Ibu Indonesia’ tersebut, memuat bacaan berikut:

“Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah
Lebih cantik dari cadar dirimu
Aku tak tahu syariat Islam
Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu”

Sebagai tanggapannya, Sukmawati dikritik oleh tokoh-tokoh Islam termasuk Felix Siauw, dan mantan sekretaris jenderal dari Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin. Yang lebih penting lagi, polisi menerima delapan pengaduan resmi yang mengklaim bahwa pembacaan puisi oleh Sukmawati telah menghina Islam.

Keluhan-keluhan itu datang dari orang-orang seperti Amron Asyhari Ketua Partai Hanura, pengacara Denny Andrian Kusdayat, cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur Forum Anti-Penodaan Agama (FAPA), dan Persaudaraan Alumni 212. Baik FAPA maupun Persaudaraan Alumni 212 berperan penting dalam persidangan dan penjatuhan hukuman terhadap mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), atas penistaan agama.

Keluhan yang diajukan ke polisi menuduh bahwa kata-kata Sukmawati bersifat menghujat, bertentangan dengan pasal 156a dari hukum pidana Indonesia, dan/atau merupakan ujaran kebencian, bertentangan dengan pasal 16 UU 40 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Diskriminasi Rasial dan Etnis.

Spekulasi telah memuncak, apakah Sukmawati akan mengalami nasib yang sama dengan mantan Gubernur Jakarta, Ahok, yang telah menjalani hampir setengah dari hukuman penjara selama dua tahunnya.

Walau tuntutan terhadap Ahok adalah tuntutan penistaan pertama terhadap seorang pejabat publik, namun itu sama sekali bukan suatu anomali. Sejak turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, pengadilan Indonesia telah menjatuhkan 89 dakwaan penodaan agama, memprioritaskan perlindungan terhadap sensitivitas agama di atas kebebasan berbicara dan beragama, meskipun hal ini dijamin oleh UUD 1945.

Fakta bahwa kasus Sukmawati sudah tampak berlawanan dengan tren—di mana kasus Ahok, sebaliknya, diperkuat—membuatnya menjadi titik penting dalam penyelidikan.

Putri Proklamator RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, akhirnya meminta maaf atas puisinya yang menyinggung umat Islam. (Foto: Viva.co.id/Dhana Kencana)

Putri Proklamator RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, akhirnya meminta maaf atas puisinya yang menyinggung umat Islam. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Sukmawati juga merupakan saudara perempuan Megawati Soekarnoputri berdasarkan garis keturunan—Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai dari presiden Indonesia saat ini, Jokowi. Menargetkan Sukmawati maka dari itu memberikan titik masuk bagi para Islam garis keras yang berniat merusak Jokowi yang pluralis dan berorientasi sekuler. Memang, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Tim Lindsey, dengan Pemilihan Presiden 2019 yang diperkirakan akan didorong oleh nasionalisme dan peran Islam dan ras, upaya untuk membuat Sukmawati dituduh melakukan penistaan dan/atau ujaran kebencian adalah “secara implisit merupakan langkah melawan Megawati,  partainya PDI-P, dan Jokowi. ”

Argumen Lindsey mengingatkan pada taktik serupa yang digunakan oleh para Islam garis keras yang menuntut penurunan Ahok hampir lebih dari setahun yang lalu. Sepanjang kontroversi Ahok, baik Lindsey dan Azyumardi Azra mengakui bahwa dimensi politik nasional dari kasus Ahok, menekankan bahwa Ahok—sebagai sekutu Jokowi—memberikan para Islam konservatif dan radikal dengan titik masuk yang sama untuk melemahkan presiden tersebut.

Kasus Sukmawati yang berbanding terbalik dengan kasus Ahok, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa anak perempuan Soekarno berdasarkan garis keturunan tersebut mungkin tidak menghadapi persidangan, seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta tersebut. Selain itu, perbandingan seperti itu mengungkapkan pandangan yang lebih jauh ke dalam ketegangan antara ras, agama, dan politik di Indonesia kontemporer.

Permintaan maaf

Pada tanggal 4 April—lima hari setelah membacakan puisi tersebut—Sukmawati mengadakan konferensi pers. Di sana dia menyatakan bahwa dia tidak berniat menyinggung masyarakat Muslim dengan puisinya. Dia menyatakan kebanggaan dan rasa terima kasihnya, baik sebagai seorang Muslim maupun sebagai putri Soekarno berdasarkan garis keturunan, di mana, dia mengingatkan media, Soekarno adalah sosok Muhammadiyah yang dihormati, dan penerima gelar kehormatan dari Nahdlatul Ulama.

Sukmawati juga menjelaskan bahwa puisinya tersebut diterbitkan pada tahun 2006, sebagai bagian dari kompilasi puisi, yang juga berjudul ‘Ibu Indonesia’. Sukmawati menjelaskan bahwa puisi tersebut mencerminkan “pandangannya sebagai seniman dan budayawan, dan murni merupakan karya sastra Indonesia.” Sukmawati menekankan bahwa dia tidak bermaksud untuk menghina masyarakat Muslim Indonesia. Sambil menahan air mata, dia meminta maaf kepada semua Muslim Indonesia, “dari lubuk hati (nya)”, atas setiap pelanggaran yang mungkin dia sebabkan.

Pengadilan belum, bagaimanapun, menentukan apakah fakta bahwa ujaran penistaan yang dipertanyakan tersebut sebelumnya telah diterbitkan, atau fakta bahwa puisi tersebut merupakan karya sastra, sebagai pertahanan hukum yang cukup.

Dalam kasus Ahok, fakta bahwa pernyataannya hanya mengutip satu bagian dari otobiografi tahun 2008-nya—yang tidak pernah menyebabkan pelanggaran yang jelas pada saat itu atau setelah penerbitannya—dianggap tidak material oleh pengadilan.

Demikian pula, pada tahun 1968, sebuah pengadilan tidak tergerak oleh fakta bahwa cerita pendek yang tampaknya menghujat adalah sebuah karya sastra. Berjudul Langit Makin Mendung dan diterbitkan dalam majalah sastra, Sastra, cerita itu menggambarkan Tuhan yang memakai kacamata, Nabi Muhammad bosan dengan kehidupan di surga, dan malaikat Jibril yang dengan rambut abu-abu, sementara di tengah-tengah korupsi moral penduduk Muslim di bawah kekuasaan Presiden Soekarno.

Dalam kasus itu, H.B. Jassin, editor Sastra, dijatuhi hukuman penjara satu tahun setelah menolak untuk mengungkapkan nama pengarangnya, yang menggunakan nama pena Ki Panjikusmin.

Meskipun pengadilan sebelumnya tidak tergerak dengan pembelaan ini, namun mungkin permintaan maaf Sukmawati yang tanpa pamrih adalah salah satu dari beberapa alasan mengapa kasusnya tidak akan ditingkatkan ke tahap persidangan.

Ahok—berbanding terbalik dengan Sukmawati—membela komentarnya sendiri dengan penuh semangat. Bukannya mengungkapkan sebuah sentimen yang mirip dengan putri Soekarno tersebut, Ahok justru bersikeras bahwa pernyataannya tidak menghujat, tetapi sepertinya dibuat-buat oleh lawan-lawannya yang ‘rasis dan pengecut’ yang ia temui sepanjang karir politiknya, yang telah menyalahgunakan ayat Al-Quran Surat Al-Ma’ida ayat 51 untuk mendorong umat Islam untuk tidak memilih dia, karena iman Kristennya. Orang-orang yang ‘rasis dan pengecut’ inilah, Ahok menegaskan, yang merupakan penista agama sebenarnya.

Ahok baru meminta maaf pada tanggal 10 Oktober 2016, satu hari setelah cabang Jakarta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan surat teguran untuknya. Ketika Ahok mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk melakukan pelanggaran, satu hari kemudian MUI Pusat mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan, yang menyatakan bahwa komentar Ahok haram. Tiga hari kemudian, aksi pertama dari empat aksi besar ‘Aksi Bela Islam’ berlangsung di Jakarta.

Kenyataan bahwa dalam kasus Sukmawati, MUI tidak mengeluarkan fatwa, saya yakin, menceritakan bagaimana kasus ini akan diselesaikan.

Fatwa MUI

Satu hari setelah konferensi pers Sukmawati, MUI mengadakan konferensi persnya sendiri. Di sana, Ketua MUI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa mempertahankan kontroversi seputar ucapan Sukmawati hanya akan menimbulkan keresahan sosial. Karena Putri Soekarno berdasarkan garis keturunan itu sudah meminta maaf dan tampaknya menyadari kesalahannya, Amin memohon polisi untuk menghentikan penyelidikan mereka, dan bagi mereka yang berencana untuk memprotes ucapan Sukmawati, agar tidak melakukan hal itu.

Meskipun tampaknya terdengar logis, namun Ma’ruf menawarkan logika yang agak berbeda di pengadilan Ahok. Di sana, Ma’ruf mengatakan kepada pengadilan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai tanggapan atas pernyataan Ahok karena masyarakat telah menuntutnya. Dia juga mengatakan kepada pengadilan, bahwa fatwa MUI umumnya diarahkan pada penegak hukum untuk mencegah perselisihan sosial dan main hakim sendiri.

MUI tahu betul bahwa putusannya memiliki dampak yang sebaliknya. Memang, jika fatwa MUI dimaksudkan untuk menanamkan ketenangan di antara penduduk Muslim Indonesia, mengapa pada tahun 2016 penerbitan pendapat dan pendirian agama mereka mengawal demonstrasi massa yang belum pernah dilihat oleh Indonesia? Demikian pula, jika maklumatnya dirancang untuk menjaga ketertiban umum, mengapa Ma’ruf dan MUI merasa cukup untuk mengatasi kontroversi seputar Sukmawati dengan konferensi pers sederhana daripada dengan fatwa?

Ribuan Demonstran Tuntut agar Sukmawati Dipenjara

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Jakarta Pusat untuk menuntut pemenjaraan terhadap Sukmawati, putri dan saudara perempuan dari dua mantan Presiden Indonesia. (Foto: James Massola)

Pelajaran dari kasus Ahok—dan kasus-kasus penistaan lain yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya—adalah bahwa tanpa fatwa MUI yang mendukung perjuangan mereka, upaya-upaya kaum Islam radikal untuk melemahkan kampanye pemilihan ulang PDI-P dan Jokowi akan kekurangan otoritas keagamaan dan legitimasi yang diperlukan, dan oleh karena itu kemungkinan besar gagal. Memang, itu adalah sifat persuasif dan melegitimasi dari fatwa MUI di Indonesia kontemporer, bahwa baik dakwaan dan putusan bersalah Ahok mengutip bahwa pendapat dan pendirian agama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat sebagai otoritas pendukung—terlepas dari fakta bahwa fatwa MUI bukanlah sumber hukum positif di Indonesia.

Adalah mungkin untuk berpendapat, oleh karena itu, bahwa keputusan MUI untuk tidak mengeluarkan fatwa yang mengecam pernyataan, sastra, atau apa pun oleh Sukmawati, mencerminkan bagaimana kasus ini akan berakhir. Tapi mengapa MUI tidak ingin Putri Soekarno berdasarkan garis keturunan itu memiliki nasib yang sama dengan Ahok?

Para elit politik

Kemurahan hati nyata yang ditunjukkan oleh MUI terhadap Sukmawati dibandingkan dengan perlakuannya terhadap Ahok, telah menggerakkan beberapa penuduhnya untuk mempertanyakan motif MUI, di mana Bamukmin dari FPI Jakarta menunjukkan bahwa MUI bekerja sama dengan pemerintah dan melindungi Sukmawati dari pemeriksaan karena garis keturunan. Tapi walau keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2014 menyatakan MUI sebagai mitra pemerintah dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan Islam, hal ini jelas tidak menghalangi MUI dalam memainkan peran instrumental dalam penuntutan Ahok.

Sebuah pertanyaan analitis kunci yang dimunculkan oleh protes-protes tahun 2016–2017 adalah apakah kasus Ahok adalah satu-satunya: apakah itu lebih disebabkan oleh kombinasi unik dari keadaan politik di sekitar penindasannya, atau apakah mobilisasi tersebut menandakan semakin dalam dan abadinya pertumbuhan dalam kekuatan politik populisme Islam? Menulis di New Mandala pada bulan Oktober 2017, Vedi Hadiz telah berspekulasi bahwa:

“Apa yang kita saksikan di Indonesia adalah fase baru di mana konflik politik semakin bergantung pada banyaknya variasi yang berbeda (dan kombinasi) dari bentuk-bentuk populisme religius dan nasionalis, dan di mana liberalisme politik dan kritik Kiri secara efektif menjadi instrumen seperti peran mereka pada masa Orde Baru yang otoriter.”

    Baca juga: Sudah Minta Maaf, Sukmawati Tidak Perlu Dipidana

Meskipun Hadiz mungkin benar—dan saya kira dia benar—kasus Sukmawati mungkin merupakan bukti untuk tesis bahwa penindasan Ahok sangat unik, setidaknya sejauh skala penindasan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, menampilkan kerendahan hati, ditambah dengan silsilah nasionalis dan garis keturunan yang dapat dilacak sejak berdirinya Indonesia, tampaknya garis keturunan itu telah memberikan Sukmawati perlindungan yang cukup dari tuntutan populisme agama. Ahok mungkin tetap sama dan setia secara blak-blakan terhadap nasionalisme pluralis, tetapi kurangnya hubungan kekerabatannya dengan para oligarki Indonesia, bisa dibilang membuat status minoritas gandanya—etnis China dan beragama Kristen—membuat situasinya sulit diatasi.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Sukmawati Soekarnoputri membacakan puisinya di Indonesia Fashion Week 2018. (Foto: CNN Indonesia)

‘Anugerah Keselamatan’ Sukmawati: Bebas dari Jerat Pidana karena Garis Keturunan?
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top