negara negara asia tenggara
Asia

Apakah Asia Tenggara Terjebak dalam Perlombaan Senjata?

Presiden Joko Widodo berjalan di kapal angkatan laut Indonesia KRI Imam Bonjol setelah memimpin rapat kabinet di perairan provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. (Foto: Kompas)
Home » Featured » Asia » Apakah Asia Tenggara Terjebak dalam Perlombaan Senjata?

Bukti nyata kenaikan belanja pertahanan ini adalah peningkatan pengadaan senjata. Beberapa negara Asia Tenggara melakukan belanja senjata dengan membeli kapal frigat, tank, helikopter, jet tempur, dan kapal selam baru. Sejumlah media dan pengamat telah menafsirkan perubahan dinamika senjata di kawasan ini sebagai indikator perlombaan senjata di Asia Tenggara. 

Oleh: Felix Heiduk (Myanmar Times)

Sementara negara-negara di belahan dunia lain mengurangi pengeluaran militer mereka, negara-negara di Asia Tenggara menentang tren tersebut. Total belanja pertahanan negara-negara ASEAN meningkat dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir secara absolut, dengan negara-negara seperti Indonesia dan Thailand menjadi saksi dari tingkat pertumbuhan belanja militer sebesar 10 persen dari tahun-ke-tahun.

Keterkaitan erat dengan kenaikan belanja pertahanan ini adalah peningkatan pengadaan senjata. Beberapa negara Asia Tenggara melakukan belanja senjata dengan membeli kapal frigat, tank, helikopter, jet tempur, dan kapal selam baru.

    Baca Juga : Fasilitas Nuklir Tertangkap Satelit: Rencana Permainan Kim Jong Un Terungkap?

Impor senjata Vietnam meningkat hampir 700 persen selama dekade terakhir, menggeser pemerintah Vietnam tersebut dari pembeli senjata terbesar ke-43 menjadi masuk ke dalam peringkat 10 besar.

Sejumlah media dan pengamat telah menafsirkan perubahan dinamika senjata di kawasan ini sebagai indikator perlombaan senjata di Asia Tenggara. Prospek perlombaan senjata saling terkait dengan konteks yang lebih luas di mana perubahan-perubahan ini terjadi: ketidakpastian strategis yang berkembang mengenai kebangkitan China, kecemasan tentang penarikan AS dari kawasan ini dan persistensi berbagai titik nyala antara negara-negara ASEAN.

Tapi jika seseorang bergerak menjauh dari memandang angka absolut tersebut, sebuah gambar yang lebih bernuansa muncul. Nilai belanja pertahanan ASEAN, yang dihitung sebagai bagian dari gabungan PDB ASEAN, tetap konstan selama dekade terakhir. Belanja pertahanan dari beberapa negara dengan pengeluaran yang besar, apabila diukur sebagai bagian dari PDB nasional mereka, dalam beberapa kasus mengalami stagnasi (Indonesia) atau bahkan sedikit menurun (Singapura) selama periode ini.

Angka tersebut juga menunjukkan apa yang negara-negara Asia Tenggara beli. Banyak uang digunakan untuk memodernisasi sistem senjata yang hampir tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Sebagai contoh angkatan laut Indonesia, misalnya, di mana pengamat memperkirakan bahwa sampai sepertiga dari semua kapal angkatan laut tidak layak untuk digunakan. Dan akuisisi Filipina baru-baru ini terhadap jet tempur dari Korea Selatan terlihat sangat kurang mengesankan jika orang menganggap bahwa jet tempur terakhir yang berfungsi di negara itu sudah tidak bisa digunakan sejak tahun 2005.

Tidak Ada Permusuhan Abadi

Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, menyamakan dinamika senjata yang terjadi di Asia Tenggara dengan perlombaan senjata tampaknya agak hiperbolik. Walaupun konflik intra-ASEAN sering terjadi, tidak ada ada permusuhan abadi antara dua atau lebih negara di wilayah ini. Negara-negara ini juga tidak memperbarui militernya untuk mengantisipasi atau sebagai reaksi terhadap pengadaan senjata di negara lain.

Namun, walalupun perubahan dinamika persenjataan di Asia Tenggara tetap berada di ambang batas perlombaan senjata, jumlahnya tetap melebihi dari yang ada sebelumnya.

Negara-negara pesisir Laut Cina Selatan telah melakukan belanja militer dengan jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka, termasuk di bidang penerbangan maritim, sistem mobile rudal anti-kapal dan pengawasan maritim.

Untuk negara seperti Vietnam, pembelian enam kapal selam Rusia baru-baru ini tidak bisa disamakan dengan mendapatkan superioritas militer yang bisa dibandingkan dengan kekuatan wilayah lain. Namun pembelian tersebut memungkinkan Hanoi untuk mulai menerapkan strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) asimetris untuk mengurangi kebebasan dari pergerakan dan pilihan strategis dari kekuatan lainnya. Jadi di beberapa sektor, persenjataan kembali yang terjadi memang bersifat kompetitif dan menggeser beberapa aspek keseimbangan militer regional.

Perubahan yang bisa diamati dalam dinamika senjata Asia Tenggara ini sejalan dengan dua tren yang lebih luas.

Banyak militer di wilayah tersebut sedang menjalani reorientasi strategis jauh dari fokus yang hampir eksklusif mengenai anti-pemberontakan dan stabilitas domestik terhadap pertahanan eksternal, proyeksi tenaga, dan peperangan konvensional. Tren ini terkait dengan meningkatnya ketidakpastian di Asia Tenggara mengenai kebangkitan China dan juga dampak yang mungkin terjadi pada keamanan regional karena kompetisi geostrategis AS-China.

Faktor Domestik

Asia Tenggara juga sedang dirusak oleh militerisasi konflik regional, seperti yang terjadi di Laut China Selatan, ditambah dengan budaya strategis nasional menganggap kelemahan militer sebagai hal yang merugikan bagi keamanan nasional. Faktor domestik juga ikut bermain di sini: Thailand secara drastis meningkatkan pengeluaran pertahanannya setelah kudeta militer tahun 2006 dan 2014, dan Myanmar telah menunjuk banyak kelompok pemberontak bersenjata di dalam negeri untuk melegitimasi peningkatan tajam dalam belanja pertahanannya baru-baru ini.

Sementara banyak penelitian meragukan adanya hubungan kausal antara kenaikan belanja pertahanan dan pecahnya konflik militer, pembaruan pertahanan yang terjadi di Asia Tenggara tentu berkontribusi pada meningkatnya ketegangan regional.

    Baca Juga : Bagaimana Sulitnya Hidup Berdampingan dengan China

Tren baru dalam belanja senjata meningkatkan rasa saling ketidakpercayaan terhadap niat dan ambisi kekuasaan negara-negara tetangga. Ketidakpercayaan ini dikuatkan oleh kurangnya mekanisme pengendalian senjata dan transparansi yang efektif. Tidak ada kesepakatan regional mengenai pengendalian senjata, dan banyak negara bagian di wilayah tersebut telah berulang kali mengelak dari kesepakatan internasional seperti Daftar Senjata Konvensional atau Perjanjian Perdagangan Senjata PBB. Dan peningkatan sistem persenjataan ini berpotensi untuk menghasilkan koflik militer lebih parah. Banyak senjata-senjata yang diperoleh baru-baru ini merupakan, sederhananya, lebih kuat dan mematikan.

Jika tren belanja pertahanan di Asia Tenggara ini beranjut, perubahan dinamika persenjataan dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan stabilitas regional di masa yang akan datang.

Felix Heiduk adalah rekan senior di divisi Asia Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Berlin. Artikel ini ditulis untuk East Asia Forum, sebuah platform untuk analisis dan penelitian mengenai politik, ekonomi, bisnis, hukum, keamanan, hubungan internasional dan masyarakat yang relevan dengan kebijakan publik yang berbasis di Crawford School of Public Policy di Australian National University.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo berjalan di kapal angkatan laut Indonesia KRI Imam Bonjol setelah memimpin rapat kabinet di perairan provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. (Foto: Kompas)

Apakah Asia Tenggara Terjebak dalam Perlombaan Senjata?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top