Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua
Berita Politik Indonesia

Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua

Berita Internasional >> Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua

Jokowi mencurahkan upaya dan biaya yang sangat besar di dua provinsi Papua, melebihi area-area lain di Indonesia. Proyek pembangunan kepercayaan Jakarta di Papua cenderung gagal karena perspektif sempit pemerintah tentang masalah tersebut. Sejak akhir tahun 1990-an, semua presiden Indonesia kecuali Gus Dur cenderung menjadikan masalah Papua tentang pembangunan ekonomi. 

Oleh: Arie Ruhyanto (The Conversation)

Baca Juga: Indonesia Ultimatum Separatis Papua: ‘Menyerah atau Kami Habisi’

Hampir setiap bulan Desember, wilayah Indonesia di Papua menjadi berita utama nasional maupun global. Tahun 2018, setelah penangkapan ratusan orang Papua dalam aksi memperingati “hari kemerdekaan” di wilayah itu dari penjajahan Belanda pada tanggal 1 Desember 1961, Indonesia dikejutkan oleh pembunuhan 31 pekerja konstruksi yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, meskipun rinciannya masih belum jelas. Kini muncul ketakutan bahwa kekerasan akan mengalami eskalasi.

Ironisnya, peristiwa ini terjadi ketika pemerintah Indonesia membuat upaya luar biasa untuk mengembangkan wilayah Papua, bagian barat pulau Papua Nugini yang mencakup provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Bahkan, tidak ada daerah lain di luar Jawa yang mendapat begitu banyak perhatian, dengan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah berkunjung sebanyak dua atau tiga kali setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir.

Tapi sementara perhatiannya banyak mendapatkan apresiasi, Jokowi juga telah dituduh mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan negara di wilayah tersebut. Ketika presiden mendapatkan dukungan publik yang luas di Papua, aspirasi penentuan nasib sendiri Papua menarik perhatian dari dalam negeri maupun internasional.

Pembangunan jalan Jokowi

Sejak Papua diberikan status otonomi khusus (“Otsus) oleh Indonesia pada tahun 2001, pendekatan berbasis kesejahteraan Jokowi berfokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas. Proyek jalan Trans-Papua sepanjang 4.330 kilometer, misalnya, bertujuan untuk mengakhiri isolasi yang dialami banyak komunitas di Papua.

Jokowi juga memperkenalkan “BBM Satu Harga,” harga standar nasional untuk bahan bakar. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya bahan bakar di Papua, yang dapat mencapai Rp50.000,00 hingga Rp100.000,00 per liter, hampir sepuluh kali lipat harga rata-rata secara nasional. Kebijakan harga telah terbukti populer, meskipun dalam praktiknya orang Papua di dataran tinggi di kawasan itu hanya menikmati harga standar nasional sekali atau dua kali sebulan karena keterbatasan pasokan.

Peta Indonesia: provinsi Papua dan Papua Barat berada di paling kanan peta. (Foto: Shutterstock)

Selama masa kepresidenan Jokowi, pendanaan pemerintah pusat juga meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada tahun 2016 saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana pembangunan sebesar 85,7 triliun rupiah untuk Papua dan Papua Barat. Selain dana Otsus ini, kedua provinsi juga mendapat manfaat dari belanja infrastruktur tambahan.

Tetapi sementara Papua telah menerima bagian yang lebih besar dari dana pembangunan negara dibandingkan wilayah lain, penyediaan layanan publik di Papua adalah salah satu hal yang terburuk di Indonesia. Bencana kesehatan masyarakat yang besar adalah hal yang biasa, seperti wabah campak baru-baru ini di Kabupaten Asmat, yang bersama dengan gizi buruk telah membunuh ratusan anak-anak. Bahkan, Papua telah berada di bawah indeks pembangunan manusia nasional selama beberapa dekade.

Antrean untuk pembelian bahan bakar harga tunggal di Distrik Ilaga, Papua. (Foto: Arie Ruhyanto/the Conversation)

Jokowi juga fokus pada pengembangan keamanan, mengerahkan ribuan tentara tambahan ke wilayah tersebut. Meskipun bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional, terdapat kekhawatiran saat ini tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Laporan baru-baru ini oleh Amnesty International menunjukkan bahwa pembunuhan di luar proses hukum yang melibatkan personel keamanan masih berlangsung di Papua.

Jokowi juga telah dikritik karena gagal menangani pelanggaran tersebut ketika terjadi. Sejauh ini, tidak satu pun kasus hak asasi manusia yang berkaitan dengan Papua telah diselesaikan selama pemerintahannya, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan orang Papua terhadap ibukota Indonesia, Jakarta. Menurut seorang pemimpin Papua yang saya wawancarai:

Jakarta sedang sibuk mengusir asap tetapi tidak mencoba memadamkan api.

Penentuan nasib sendiri

Dengan latar belakang ini, kampanye penentuan nasib sendiri Papua sedang tumbuh. Meskipun ada perlawanan bersenjata, sebagian besar orang Papua melakukan protes damai melalui aksi demokratis seperti aksi massa dan kampanye media sosial. Di dalam negeri, kampanye damai ini diarahkan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua). Organisasi-organisasi tersebut sebagian besar didukung oleh pemuda dan pelajar Papua.

Tetapi mereka juga aktif di luar Papua, termasuk di banyak kota terbesar di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Surabaya di pulau Jawa, Denpasar di Bali, Medan di Sumatra, dan Makassar dan Manado di Sulawesi. Baru-baru ini, gerakan mereka juga mendapat dukungan dari kelompok-kelompok non-Papua, seperti Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) yang berbasis di Jakarta .

Gerakan ini juga bukan hanya masalah domestik. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada bulan Desember 2014, dua bulan setelah Jokowi menjabat, dan sejak itu telah membangun dukungan di antara negara-negara Pasifik. Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu telah mengangkat isu Papua di forum PBB berkali-kali.

Semua hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Indonesia di wilayah tersebut kurang bermanfaat dari yang diharapkan.

Baca Juga: Investigasi Pembunuhan Pekerja di Papua Soroti Bangkitnya Pergolakan di Indonesia

Saatnya refleksi

Proyek pembangunan kepercayaan Jakarta di Papua cenderung gagal karena perspektif sempit pemerintah tentang masalah tersebut. Sejak akhir tahun 1990-an, semua presiden Indonesia kecuali Gus Dur cenderung menjadikan masalah Papua tentang pembangunan ekonomi.

Isu-isu penting lainnya yang tercantum dalam “Undang-undang Otsus”, seperti identitas Papua, partai politik lokal, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat adat, telah diabaikan.

Akibatnya, alih-alih memfasilitasi munculnya pemerintah Papua yang kuat dan otonom, Otsus telah membuat Papua lebih bergantung pada Jakarta. Karena masalah hak asasi manusia tetap tidak tertangani, slogan penentuan nasib sendiri kini terus diteriakkan lebih keras lagi.

Jakarta dan Papua sekarang harus bersatu dan mempertimbangkan kembali opsi terbaik untuk hubungan masa depan yang lebih konstruktif. Suatu hal yang ditunjukkan selama 17 tahun sejak wilayah itu diberikan status Otsus ialah bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua.

Arie Ruhyanto adalah peneliti doctoral di Universitas Birmingham.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang aktivis Papua Barat mengenakan pakaian tradisional dalam aksi protes di Jakarta, menuntut penentuan nasib sendiri Papua. (Foto: Gambar EPA)

Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top