Kandidat Pemilu Indonesia Terancam Kena Pasal Penyalahgunaan Anak-anak
Berita Tentang Indonesia

Banyak Kandidat Pemilu Indonesia Terancam Kena Pasal Penyalahgunaan Anak

Komisioner Perlindungan Anak, Jasra Putra, (kiri) anggota parlemen, Zainuddin Amali (kedua dari kiri) dan juru bicara Komuni Gereja di Indonesia, Rev Jeirry Sumampow (kanan) berbicara kepada media di Jakarta pada tanggal 6 April. (Foto: Ucanews.com/Konradus Epa)
Home » Berita Tentang Indonesia » Banyak Kandidat Pemilu Indonesia Terancam Kena Pasal Penyalahgunaan Anak

Hukum yang menentang penggunaan anak-anak dalam kampanye pemilu secara terbuka dilanggar oleh kandidat pemilu Indonesia, menurut lembaga perlindungan anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak tahun 2014, kandidat, orang tua, anggota partai politik atau kandidat pemilu Indonesia yang menyalahgunakan anak-anak untuk tujuan politik dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

    Baca juga: Jelang Pemilu, Indonesia Tingkatkan Regulasi Harga Bahan Bakar

Oleh: Konradus Epa (UCANews)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah memperingatkan partai-partai politik dan orang tua, serta kandidat pemilu Indonesia untuk tidak menggunakan anak-anak selama kampanye pemilu setelah menemukan banyak anak yang ambil bagian dalam acara-acara promosi untuk para kandidat pemilu Indonesia yang maju dalam pemilu daerah yang akan diselenggarakan pada bulan Juni.

Berkampanye untuk pemilu dalam pemiluhan 17 gubernur, 39 walikota dan 115 bupati secara resmi dimulai pada 15 Februari.

“Sejak 15 Februari, komisi telah menemukan 22 pelanggaran di mana anak-anak, termasuk bayi telah digunakan untuk tujuan kampanye,” kata Jasra Putra, seorang anggota komisi.

“Termasuk menggunakan anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu kampanye,” katanya.

    Baca juga: Pilpres 2019: Politik Pra-pemilu Kian Panas di Indonesia

“Komisi itu juga menemukan bahwa beberapa kandidat pemilu Indonesia telah berkampanye di sekolah-sekolah dan itu melanggar hukum,” kata Putra kepada ucanews.com setelah konferensi pers untuk melaporkan temuannya pada 6 April.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak tahun 2014, kandidat, orang tua atau anggota partai politik yang menyalahgunakan anak-anak untuk tujuan politik dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan/atau didenda setidaknya US$7.500.

Zainuddin Amali, dari Partai Golkar Indonesia dan ketua komite parlemen perlindungan anak-anak dan perempuan, meminta komisi agar memiliki keberanian untuk menyebut nama dan mempermalukan partai dan kandidat pemilu Indonesia yang menggunakan anak-anak dalam kampanye.

“Partai-partai politik harus berada di garis depan untuk melindungi anak-anak, bukan menyalahgunakan mereka demi keuntungan politik,” kata Amali.

Aktivis anak mengatakan calon yang menggunakan anak-anak tampaknya tidak menyadari atau mengabaikan bahwa mereka mengekspos anak-anak untuk kemungkinan bahaya terutama jika isu-isu sektarian meluap atau mendominasi sebuah kampanye.

Pendeta Jeirry Sumampow, koordinator Komite Pemilihan Indonesia, sebuah kelompok pemantau pemilu, mengatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam kampanye menunjukkan betapa sedikit calon yang peduli tentang isu-isu perlindungan anak.

“Masalah perlindungan anak diabaikan dalam pemilu Indonesia,” katanya pada ucanews.com.

“Anak-anak bahkan termarginalisasi secara politik dan dieksploitasi untuk kepentingan politik,” kata Sumampow, yang juga juru bicara Komuni Gereja di Indonesia, katanya.

Keterangan foto utama: Komisioner Perlindungan Anak, Jasra Putra, (kiri) anggota parlemen, Zainuddin Amali (kedua dari kiri) dan juru bicara Komuni Gereja di Indonesia, Rev Jeirry Sumampow (kanan) berbicara kepada media di Jakarta pada tanggal 6 April. (Foto: Ucanews.com/Konradus Epa)

Banyak Kandidat Pemilu Indonesia Terancam Kena Pasal Penyalahgunaan Anak
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top