cawapres jokowi 2019
Berita Politik Indonesia

Bidik Pilpres 2019, Calon Presiden Indonesia Perlu Tingkatkan Kredensial Islam

Aksi massa Muslim Indonesia menolak Perppu Ormas. (Foto: Istimewa)
Bidik Pilpres 2019, Calon Presiden Indonesia Perlu Tingkatkan Kredensial Islam

Dengan makin mendekatnya Pilpres 2019, semua kandidat potensial harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kredensial Islam yang kuat jika ingin jalan mereka mulus, termasuk kandidat petahana, Joko Widodo (Jokowi). Karena itulah, bakal cawapres Jokowi dikatakan haruslah seseorang dengan latar belakang Islam yang kuat, dan dia pun harus untuk meningkatkan kredibilitas Islamnya sendiri untuk memenangkan para pemilih yang taat beragama.

Baca juga: Pilpres 2019: Kelompok dengan ‘Ribuan Anggota’ Dukung Anies Baswedan untuk Tantang Jokowi

Oleh: Alexander R. Arifianto (RSIS/East Asia Forum)

Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia akan berbeda dari pemilihan sebelumnya. Seluruh kandidat potensial harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kredensial Islam yang kuat, jika mereka berharap untuk melangkah jauh dalam Pilpres 2019.

Tekanan untuk mengakomodasi kelompok-kelompok Islam dalam politik Indonesia telah menjadi lebih jelas sejak Pemilihan Gubernur Jakarta 2016-2017. Unjuk rasa dalam nama ‘bela Islam’ yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok Islam konservatif lainnya, menyebabkan kekalahan telak dari mantan Gubernur Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang didakwa karena menghina Islam.

Banyak dari peserta dalam aksi unjuk rasa ini sekarang telah membentuk sejumlah kelompok ‘Alumni 212’—diambil namanya dari unjuk rasa terbesar yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2016. Seorang anggota dewan penasihat kelompok tersebut, Kapitra Ampera, menyatakan bahwa gerakan ini dilakukan “untuk memilih Muslim yang taat untuk seluruh jabatan terpilih—sebagai legislator lokal dan nasional, eksekutif lokal, dan Presiden Republik Indonesia.”

Anggota Alumni 212 setuju bahwa tujuan mereka adalah kekalahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dalam upaya pemilihan ulang 2019. Mereka berpendapat bahwa Jokowi telah mengeluarkan kebijakan yang “merugikan kepentingan umat Islam Indonesia.” Contoh yang sering dikutip adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat sipil pada bulan Juli 2017, yang mereka yakini dirancang untuk “mengkriminalisasi anggota ulama.”

Terlepas dari tujuan bersama mereka untuk mengalahkan Jokowi, tidak ada konsensus di antara anggota Alumni 212, terkait kandidat presiden yang mereka rencanakan untuk dukung. Beberapa anggota mengusulkan Rizieq Shihab—pemimpin spiritual FPI dan ketua penyelenggara aksi ‘bela Islam’, yang sekarang berada di pengasingan di Arab Saudi—sebagai calon presiden mereka.

Banyak anggota Alumni 212 yang lain mendukung kandidat yang berasal dari latar belakang yang lebih mainstream. Ini termasuk Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengalahkan Ahok tahun lalu, dan mantan Panglima Tentara Indonesia Gatot Nurmantyo.

Beberapa kandidat yang lebih mainstream ini telah melakukan upaya untuk menarik dukungan dari pemilih Muslim yang konservatif. Gatot, misalnya, baru-baru ini memuji bahwa Rizieq memiliki pemahaman Pancasila (ideologi nasional Indonesia) yang sangat baik, dan mengatakan dia tidak percaya bahwa pemimpin FPI tersebut ingin menerapkan hukum Islam (syariah) di Indonesia.

Para relawan yang bekerja untuk Anies mengatakan, bahwa Gubernur Jakarta tersebut berencana untuk secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada tanggal 6 Juli 2018 dalam sebuah pawai massa di Jakarta. Ia didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan partai Islam terbesar di Indonesia dan berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Ini juga mendapat dukungan signifikan dari banyak kelompok Alumni 212.

Aktivis Muslim konservatif lainnya mencari di luar daftar calon presiden yang paling sering digembar-gemborkan, untuk seseorang yang memiliki latar belakang ulama dan catatan sukses memimpin wilayah Indonesia (mirip dengan Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo sebelum terpilih menjadi presiden). Mereka percaya bahwa orang yang memenuhi kriteria ini adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB, nama asli Muhammad Zainul Majdi).

Para pendukung TGB menggambarkannya sebagai alternatif yang sempurna untuk Jokowi. TGB telah menyelesaikan dua periode berturut-turut sebagai gubernur dan juga memiliki kredensial Islam yang kuat. Dia adalah lulusan Universitas Al Azhar di Kairo, yang dianggap oleh banyak Muslim sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang paling penting di dunia. TGB juga merupakan cucu Tuan Guru Pancor, pendiri Nahdlatul Wathan—organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat.

Para pendukung TGB mengatur kampanye Twitter pada tanggal 11 Maret 2018, yang meminta mantan presiden dan Ketua Partai Demokrat saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mensponsori TGB sebagai calon presiden atau wakil presiden. TGB juga menerima dukungan dari Ustadz Abdul Somad dan Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), dua ulama Islam terkemuka yang memainkan peran instrumental dalam gerakan 212 melawan Ahok.

Baca juga: Opini: Strategi Jokowi untuk Pilpres 2019 Makin Jelas

Berusaha maju dalam pemilihan kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua, Jokowi telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik—yang paling penting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) sendiri dan dari Partai Golkar. Partai-partai ini bersama-sama menguasai 36 persen kursi di Dewan Perwakilan.

Terlepas dari dukungan ini, tekanan dari kelompok Islam konservatif untuk memilih seseorang dengan afiliasi Islam yang kuat sebagai presiden berikutnya, kemungkinan akan mendorong Jokowi untuk meningkatkan kredibilitas Islamnya sendiri untuk memenangkan para pemilih yang taat. Presiden tersebut hampir pasti untuk mencalonkan seseorang dengan latar belakang Islam yang kuat sebagai calon wakil presiden, mirip dengan wakil presiden yang akan lengser, Jusuf Kalla.

Calon-calon potensial untuk cawapres Jokowi termasuk Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berafiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama; Muhammad Romahurmuziy, Ketua Partai Persatuan Pembangunan; dan Mohammad Mahfud MD, seorang politisi senior dari PKB dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, sumber anonim yang dekat dengan kantor Presiden memberi tahu penulis bahwa Tuan Guru Bajang dan Mahfud MD berada di bagian atas daftar pendek bakal cawapres Jokowi.

Pemilihan Presiden Indonesia masih satu tahun lagi, dan banyak masalah yang belum diselesaikan. Tetapi satu kepastian adalah bahwa Islam akan memainkan peran yang menentukan dalam pemilu tersebut. Baik Jokowi maupun lawan-lawannya akan memuji kredibilitas Islam mereka dan menampilkan diri dan kebijakan mereka sebagai yang paling ‘ramah terhadap Islam’ untuk menarik para pemilih Muslim Indonesia, yang terdiri dari 87 persen dari populasi negara.

Apakah penggunaan simbol-simbol Islam selama kampanye akan tetap damai, memecah belah, atau menginspirasi mobilisasi yang mirip dengan aksi ‘bela Islam’ terhadap Ahok tahun lalu, masih menjadi pertanyaan terbuka.

Alexander R Arifianto adalah Rekan Peneliti di Program Indonesia, Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura.

Keterangan foto utama: Aksi massa Muslim Indonesia menolak Perppu Ormas. (Foto: Istimewa)

Bidik Pilpres 2019, Calon Presiden Indonesia Perlu Tingkatkan Kredensial Islam

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top