Amerika

Calon Jaksa Agung Trump Digugat di Mahkamah Agung

Berita Internasional >> Calon Jaksa Agung Trump Digugat di Mahkamah Agung

Para pengacara meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memutuskan, apakah penunjukan Matthew Whitaker sebagai pengganti Jaksa Agung Jeff Sessions sah atau tidak. Mereka berargumen, penunjukan Whitaker–yang menurut mereka tidak sesuai kapabilitasnya–menyulitkan kasus-kasus mereka. Gugatan serupa juga dilayangkan kepada para hakim federal di negara bagian.

Baca juga: Dengan Jaksa Agung Baru, Nasib Penyelidikan Rusia Robert Mueller Dipertanyakan

Oleh: Lawrence Hurley (Reuters)

Perselisihan atas penunjukan Matthew Whitaker sebagai pelaksana tugas jaksa agung telah sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dengan para pengacara dalam kasus-kasus hak senjata api meminta pada para hakim di hari Jumat (16/11) untuk memutuskan apakah penunjukkan itu legal.

Kritik telah mengatakan penunjukan presiden dari Partai Republik atas Whitaker, yang sekarang akan mengawasi penyelidikan Penasihat Khusus Robert Mueller dalam peranan Rusia di Pemilihan 2016, secara resmi telah melanggar Konstitusi dan undang-undang federal Amerika. Whitaker ditunjuk menggantikan Jaksa Agung Jeff Sessions yang dipecat pada tanggal 7 November 2018.

Pengacara untuk Barry Michael, yang melayangkan gugatan di Nevada melawan undang-undang AS yang melarangnya membeli senjata api karena catatan kejahatan non-kekerasan sebelumnya, memutuskan untuk membuat penunjukan Whitaker sebagai permasalahan dalam kasus mereka, karena sebelumnya Sessions dinamakan sebagai pembela dalam kasus itu.

Para pengacara mengatakan pada para hakim bahwa Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein seharusnya yang berperan sebagai Plt. Jaksa Agung.

“Ada kepentingan nasional yang sangat besar dalam menghindari kemungkinan bahwa setiap hakim distrik dan imigrasi di negara ini bisa, dalam waktu singkat, dihadapkan pada kontroversi atas siapa yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung,” para pengacara yang dipimpin oleh advokat terkenal di Mahkamah Agung, Thomas Goldstein, menulis dalam gugatan pengadilan.

Pengadilan tidak diharuskan merespons dan bisa dengan mudah mengabaikan atau menolak mosi tersebut.

Pengacara Michael berargumen bahwa Rosenstein, pejaba nomor 2 di departemen itu, seharusnya menggantikan Sessions di bawah hukum federal yang memberikan otoritas penuh kepada wakil jaksa agung seandainya jabatan Jaksa Agung menjadi kosong.

Beberapa dari pengacara yang terlibat pada mosi hari Jumat itu juga terlibat dalam upaya yang serupa di hadapan seorang hakim federal pada hari Selasa. Dalam kasus itu, Jaksa Agung Maryland, Brian Frosh, meminta seorang hakim federal untuk melarang Whitaker tampil dalam kapasitas resmi sebagai Plt. Jaksa Agung dalam kasus yang sedang berjalan di negara bagian itu melawan administrasi Trump atas undang-undang jaminan kesehatan Affordable Care Act, yang populer disebut Obamacare.

Baca juga: Trump Pecat Jaksa Agung Jeff Sessions, Apa Selanjutnya?

Maryland juga berargumen bahwa Trump melanggar Klause Penunjukan dalam Konstitusi karena jabatan jaksa agung adalah “petugas utama” yang harus ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Senat.

Departemen Kehakiman pada hari Rabu membela legalitas penunjukan Whitaker, mengatakan Trump bisa memberinya pekerjaan itu di bawah undang-undang 1998 yang disebut Undang-Undang Reformasi Lowongan Federal, walaupun Whitaker bukanlah pejabat yang telah dikonfirmasi Senat.

Kongres Demokrat telah menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa Whitaker, yang mereka sebut sebagai “kacung politik” Trump, bisa mengecilkan atau memecat Mueller. Penyelidikan Mueller telah membawa serangkaian tuduhan kriminal terhadap mantan-mantan asisten Trump dan telah menciptakan awan hitam di atas kepresidenan Trump.

Dilaporkan oleh Lawrence Hurley; Disunting oleh Will Dunham.

Keterangan foto utama: Plt. Jaksa Agung AS Mathew Whitaker di upacara penyerahan penghargaan Presidential Medals of Freedom di Ruang Timur Gedung Putih, Washington, 16 November 2018. (Foto: Reuters/Leah Mills)

Calon Jaksa Agung Trump Digugat di Mahkamah Agung

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top