Cegah Ancaman, Indonesia Buka Pangkalan Militer Dekat Laut China Selatan
Berita Politik Indonesia

Cegah Ancaman, Indonesia Buka Pangkalan Militer Dekat Laut China Selatan

Berita Internasional >> Cegah Ancaman, Indonesia Buka Pangkalan Militer Dekat Laut China Selatan

Untuk menegaskan kedaulatan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna, sebuah pangkalan militer telah dibuka di sana. Pangkalan tersebut, yang dibuka pada Selasa (18/12), terletak di Selat Lampa di Pulau Natuna Besar—bagian dari Kepulauan Natuna—salah satu daerah terluar Indonesia dan lebih dari 200 kilometer dari pulau Kalimantan. Pada tahun 2002, Indonesia mengganti nama bagian dari Laut China Selatan yang berada dalam ZEE Indonesia sebagai Laut Natuna, kecuali perairan di utara Kepulauan Natuna.

Oleh: SCMP/Kyodo

Baca Juga: Laut China Selatan: Unjuk Kekuatan Angkatan Laut Amerika, Pesan untuk China

Indonesia minggu ini membuka pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di ujung selatan Laut China Selatan yang disengketakan, di mana klaim teritorial China dan beberapa negara lain saling tumpang tindih.

Pangkalan tersebut, yang dibuka pada Selasa (18/12), terletak di Selat Lampa di Pulau Natuna Besar—bagian dari Kepulauan Natuna—salah satu daerah terluar Indonesia dan lebih dari 200 kilometer dari pulau Kalimantan.

Indonesia bukan negara penggugat di Laut China Selatan, tetapi Jakarta dan Beijing telah mengalami beberapa pertikaian maritim di daerah yang kaya sumber daya tersebut, termasuk sengketa pada tahun 2016 ketika sebuah kapal patroli Indonesia menangkap kapal ikan China seberat 300 ton.

Beberapa jam kemudian, sebuah kapal Penjaga Pantai China menabrak kapal nelayan tersebut, sehingga pihak berwenang Indonesia melepaskannya.

Pada upacara peresmian pangkalan tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pos terdepan itu dirancang untuk berfungsi sebagai alat pencegah potensi ancaman keamanan, khususnya di daerah perbatasan, menurut juru bicara militer Kolonel Sus Taibur Rahman.

Pada Rabu (19/12), Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo—yang maju kembali pada pemilu tahun depan—menekankan bahwa pemerintah Indonesia siap untuk menegaskan bahwa Kepulauan Natuna, dengan populasi 169 ribu jiwa, adalah wilayah kedaulatannya.

“Jika Anda ingin kami berjuang, ya, bersama kami akan melakukannya,” kata Jokowi di sela-sela sebuah acara di Jawa Timur, menurut surat kabar lokal Kompas.

Collin Koh Swee Lean—seorang analis di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura—mengatakan bahwa rencana untuk sebuah pusat militer di Kepulauan Natuna telah dibuat selama bertahun-tahun.

“Peristiwa pada bulan Maret 2016 dengan China memberi lebih banyak dorongan untuk rencana tersebut,” kata Koh.

Aaron Connelly—seorang peneliti di International Institute for Strategic Studies—menggambarkan komentar Jokowi “jelas-jelas adalah retorika kampanye”.

“Dia dipancing untuk mengatakan sesuatu yang keras pada subjek itu oleh pembicara sebelumnya, Yenny Wahid,” kata Connelly, mengacu pada putri presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid.

“Dan mungkin juga dengan latar belakangnya: dia berbicara di sebuah pertemuan para ulama agama di Madura, yang memiliki reputasi yang terkenal senang berkelahi di antara masyarakat Indonesia.”

Hadi tidak mengungkapkan jumlah pasti personel militer di daerah Kepulauan Natuna, tetapi mengatakan bahwa pangkalan baru tersebut didukung oleh batalion tentara, korps marinir dan insinyur, dan artileri. Di militer Indonesia, satu batalion terdiri dari antara 825 hingga 1.000 personel, sementara satu korps terdiri dari sekitar 100 personel.

“Pengembangan pangkalan militer semacam ini juga akan dilakukan di pulau-pulau strategis lainnya,” kata Hadi.

Pangkalan baru itu memiliki hangar untuk skuadron kendaraan udara tanpa awak, menurut Hadi, dan akan ditingkatkan sesuai dengan tingkat ancaman, di mana personel di sana siap untuk bergabung dalam operasi militer.

Foto-foto di Twitter resmi Pusat Informasi TNI, juga menunjukkan upacara peresmian rumah sakit untuk melayani personel militer di pangkalan tersebut.

Hadi Tjahjanto (kiri). (Foto: Reuters)

Laut China Selatan adalah lokasi bagi beberapa jalur laut tersibuk di dunia, dan China memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, serta Taiwan.

Meskipun China mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, tapi China menegaskan bahwa kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap hak-hak maritim dan kepentingan di wilayah tersebut yang perlu diselesaikan—klaim yang ditolak oleh Indonesia.

Tahun lalu, pemerintah Indonesia mempresentasikan peta nasional yang diperbarui, di mana zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di utara Kepulauan Natuna berganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Itu sebelumnya digambarkan sebagai bagian dari Laut China Selatan.

Pada tahun 2002, Indonesia mengganti nama bagian dari Laut China Selatan yang berada dalam ZEE Indonesia sebagai Laut Natuna, kecuali perairan di utara Kepulauan Natuna. Dengan perubahan nama terbaru itu, Laut China Selatan tidak lagi digunakan untuk wilayah perairan Indonesia.

Sesaat setelah perubahan nama tersebut, China menyatakan menentang langkah itu, dengan mengatakan bahwa itu akan menghasilkan komplikasi dan perluasan perselisihan. Mengubah nama yang diakui secara internasional juga akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, dan tidak kondusif bagi hubungan damai antara Jakarta dan Beijing, katanya.

Namun, Indonesia membalas, bahwa Indonesia memiliki hak untuk memberi nama perairan teritorialnya sendiri, dan bahwa Laut Natuna Utara jatuh ke dalam wilayahnya.

Tetapi walau Indonesia fokus untuk melindungi kepentingannya sendiri di sekitar Kepulauan Natuna, bukan berarti Indonesia ingin menentang China, mengingat minat Jokowi dalam menarik investasi China untuk proyek infrastruktur, menurut laporan oleh lembaga pemikir Australia, The Lowy Institute.

“Terlepas dari retorika Jokowi yang tegas tentang hak-hak maritim, Indonesia telah berusaha memastikan bahwa kampanye melawan penangkapan ikan ilegal tidak menargetkan kapal-kapal China; dan dalam diplomasi regional, pemerintahan Jokowi ingin memastikan untuk tidak menyinggung Beijing,” kata Connelly, yang menulis laporan itu.

Baca Juga: Kritik Dalam Negeri Filipina atas Kesepakatan Laut China Selatan

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo di atas sebuah kapal perang dekat Kepulauan Natuna. (Foto: Handout)

Cegah Ancaman, Indonesia Buka Pangkalan Militer Dekat Laut China Selatan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top