uighur di xinjiang
Global

Di Davos, Globalisasi 4.0 Harus Mengecam Kekerasan Uighur di Xinjiang

Berita Internasional >> Di Davos, Globalisasi 4.0 Harus Mengecam Kekerasan Uighur di Xinjiang

Forum Ekonomi Dunia, yang populer disebut Davos–kota tempat forum ini diadakan setiap tahun–telah dimulai kembali. Tahun 2019 ini, fokus di Davos seperti yang dinyatakan di situs internetnya adalah “membentuk arsitektur baru untuk gelombang globalisasi berikutnya,” di mana “para pemimpin perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan lebih melindungi komunitas rentan.” Namun, kegagalan untuk mencela kebijakan pemerintah China di Xinjiang telah memberikan tempat bagi kekejaman masa lalu di masa depan.

Baca Juga: Analisis: Strategi Hadapi ‘Perang Melawan Teror’ China di Xinjiang

Oleh: Michael Caster (Hong Kong Free Press)

China terlibat dalam apa yang semakin menyerupai kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang. Kekerasan di sana termasuk penahanan massal satu juta orang komunitas Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya, hingga kerja paksa, penyiksaan, dan upaya untuk menghancurkan identitas budaya mereka yang unik. Praktk-praktik menjijikkan seperti itu harus dikecam dan ditolak dalam gelombang globalisasi berikutnya di Davos.

Bulan Agustus 2018, Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial mengutip beberapa laporan yang kredibel tentang penahanan sekitar satu juta orang Uighur di Xinjiang, sekitar sepuluh persen dari seluruh populasi Uighur. Anak-anak belum diselamatkan. Untuk ribuan orang tua yang telah diambil, anak-anak dari usia 4 hingga 14 tahun dipaksa masuk ke kamp anak-anak. Sementara itu, apa yang disebut sebagai kebijakan “menjadi keluarga” telah memaksa keluarga Uighur untuk menerima pejabat di rumah mereka.

Pada akhir tahun 2018, Pemerintah China melaporkan lebih dari satu juta kader telah dikirim ke rumah tangga Uighur. Bayangkan ada anggota keluarga yang menghilang dan kemudian dipaksa untuk menyambut penculik mereka ke rumah Anda.

Akhir tahun 2018, Komisi Eksekutif Kongres AS untuk China menyatakan bahwa penahanan massal orang-orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya tampaknya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sejak bulan Desember 2018, semakin banyak bukti kerja paksa di kamp-kamp tersebut telah muncul. Para anggota keluarga telah melaporkan bagaimana kerabat di kamp-kamp dipaksa bekerja di pabrik-pabrik tekstil dengan sedikit atau tanpa bayaran dan tidak diizinkan untuk pergi. Dalam kasus lain, sekelompok perempuan Kazakh melaporkan telah dipaksa kembali ke kamp setelah menolak bekerja dengan upah 20 persen dari rata-rata upah buruh pabrik.

Menyusul laporan tersebut, awal bulan Januari 2019, perusahaan AS Badger Sportswear mengumumkan tak lagi memasok dari Hetian Taida, pemasok yang terkait dengan kerja paksa, dan menghentikan semua sumber dari Xinjiang. Kerja paksa dan segala kondisi yang memungkinkannya harus ditolak di Davos. Demikian juga, berbagai perusahaan internasional lainnya harus mengakhiri pasokan dari Xinjiang.

Kerja paksa, “bentuk perbudakan modern,” dilarang di bawah hukum internasional. Namun, China memiliki sejarah panjang pelanggaran seperti itu, terutama dalam sistem “pendidikan ulang melalui tenaga kerja” yang baru saja dihapus secara resmi pada tahun 2013. Kerja paksa kini muncul kembali di Xinjiang. Namun, alih-alih berfokus pada pembangkang politik seperti sebelumnya, targetnya adalah minoritas etnis dan agama.

Apa yang dimulai beberapa tahun yang lalu dengan melarang wanita Uighur yang mengenakan jilbab dan laki-laki yang memelihara janggut panjang agar tidak dapat naik bus di beberapa bagian Xinjiang serta melarang pegawai negeri sipil dan mahasiswa Uighur untuk berpuasa selama Ramadhan, kini telah menyebar ke persekusi agama dan budaya secara luas.

Awal tahun 2019, China mengumumkan rencana lima tahun baru untuk “mensinergikan” Islam. Bahasa Uighur telah dikriminalisasi sebagai pengganti bahasa Mandarin China. Meskipun Konstitusi China sendiri memberikan kebebasan minoritas untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, pejabat di Xinjiang telah melabeli berbicara bahasa Uighur, bahkan dalam privasi di rumah masyarakat, sebagai tindakan yang tidak patriotic dan dapat berujung pada kamp penahanan.

Penyerangan terhadap budaya Uighur ini bersifat sistematis, mulai dari kriminalisasi agama dan bahasa hingga menghilangnya cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Seorang pria Uighur. (Foto: Wikicommons)

Tahun 2014, ekonom Uighur dan pembela hak asasi manusia terkemuka Ilham Tohti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan palsu separatisme. Meski tuduhan terhadap Tohti awalnya mengejutkan, setahun belakangan terdapat lebih dari 100 cendekiawan, ilmuwan, sejarawan, penyair, dan seniman Uighur telah menghilang di seluruh wilayah tersebut. Penahanan sewenang-wenang terhadap begitu banyak penjaga tradisi membangkitkan momok genosida budaya.

Tujuan yang dinyatakan untuk memasukkan “dimensi budaya masalah global” tahun ini di Davos menuntut pengecaman terhadap serangan sistematis terhadap budaya Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Baca Juga: Dililit Utang China, Negara Muslim Hanya Bisa Bungkam atas Penindasan Uighur

Menghadapi serangan internasional yang perlahan-lahan meningkat, China telah bertransisi dari menyangkal keberadaan kamp penahanan menjadi kampanye propaganda yang intensif. Kamp-kamp tersebut digambarkan sebagai pusat “pendidikan ulang” dan “pelatihan kejuruan” untuk memerangi ekstremisme dan memberikan peluang ekonomi. Tapi sangatlah menggelikan untuk mengklaim bahwa begitu banyak profesional Uighur membutuhkan pelatihan kejuruan.

Awal bulan Januari 2019, China mengundang para diplomat dari 12 negara, termasuk Rusia, Kazakhstan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dalam sebuah tur yang sangat terstruktur, memilih para diplomat ramah untuk memuji apa yang disebut penanganan pendidikan dan deekstremisme China. Pada tur yang dengan jelas direkayasa baru-baru ini, para wartawan asing menceritakan bahwa mereka menyaksikan nyanyian dan tarian Uighur serta dibawakannya lagu yang tidak masuk akal: “If You’re Happy and You Know It, Clap Your Hands.”

Ilham Tohti. (Foto: Amnesty International)

Upaya China dalam pertunjukan gelap untuk mengaburkan kejahatannya adalah tanda bahwa tekanan internasional perlahan-lahan bekerja tetapi harus terus meningkat dan dilakukan pada setiap kesempatan.

Baca Juga: Genosida Budaya: Peran China Memisahkan Keluarga Uighur di Xinjiang

Forum Ekonomi Dunia di Davos mengklaim pertemuannya unik karena merupakan “satu-satunya pertemuan tahunan yang mempertemukan para pemimpin masyarakat global.” Namun, jika ingin menunjukkan kepemimpinan, forum di Davos harus mengambil sikap sekarang. Pekan ini di Davos, kepemimpinan yang sesungguhnya berarti mengecam kejahatan pemerintah China di Xinjiang dan menyangkal keberadaan kamp-kamp tahanan tersebut tempat dalam gelombang globalisasi berikutnya.

Michael Caster adalah penasihat hak asasi manusia, peneliti, dan konsultan masyarakat sipil. Caster adalah salah satu pendiri dan mantan associate director Chinese Urgent Action Working Group, sebuah LSM bantuan hukum yang berbasis di Beijing yang beroperasi dari tahun 2009 hingga 2016, sebelum ditutup secara paksa oleh pemerintah China. Caster meraih gelar master dalam hukum internasional dan hak asasi manusia dari Fakultas Hukum dan Diplomasi Fletcher dan Universitas Utrecht.

Keterangan foto utama: Foto yang diunggah oleh Administrasi Yudisial Xinjiang ke akun WeChat pada bulan April 2017 menunjukkan para tahanan di sebuah kamp di daerah Lop, prefektur Hotan, Xinjiang. (Foto: RFA/Arsip Internet WaybackMachine)

Di Davos, Globalisasi 4.0 Harus Mengecam Kekerasan Uighur di Xinjiang

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top