dirut baru pertamina nicke widyawati
Berita Politik Indonesia

Dirut Baru Pertamina di Tengah Kebijakan BBM Satu Harga

Berita Internasional >> Dirut Baru Pertamina di Tengah Kebijakan BBM Satu Harga

Pemerintah Indonesia ingin memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah menjelang pemilihan umum pada April 2019 mendatang. Akibatnya, Pertamina kehilangan laba mereka sebanyak lebih dari $1 miliar. Inilah beban yang diwarisi Direktur Utama baru Pertamina.

Baca Juga: Nasionalisasi Aset Energi Indonesia dapat Kurangi Investasi Asing

Oleh: Shotaro Tani (Nikkei Asian Review)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia pada hari Rabu (29/8) mengangkat Nicke Widyawati, Plt Direktur Utama Pertamina saat ini, sebagai Direktur Utama penuh waktu baru dari perusahaan minyak dan gas raksasa milik pemerintah Indonesia tersebut. Widyawati menjadi Dirut Pertamina pada bulan April 2018 ketika dirut sebelumnya, Elia Massa Manik, yang baru saja memimpin selama setahun, dipecat bersama empat anggota direksi lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai masalah termasuk insiden tumpahan minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebelum menjadi Plt Dirut Pertamina, Widyawati menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina.

Kedua anggota baru direksi Pertamina lainnya diangkat pada hari Rabu (29/8). Dharmawan Samsu, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala British Petroleum Indonesia, ditunjuk menjadi Direktur Hulu Pertamina, sedangkan Kushartanto Koeswiranto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM PT Jasa Marga, perusahaan jalan tol milik negara, ditunjuk menjadi Direktur SDM di Pertamina.

Dirut baru Pertamina disebut jauh lebih dekat dengan Kementerian BUMN daripada Manik, pendahulunya, yang pernah memicu kemarahan pemerintah ketika Pertamina dilaporkan memasok bensin bersubsidi merek premium secara jangka pendek di seluruh negeri.

Hal ini dikabarkan akan menjadi pembalasan terhadap pemerintah, yang menetapkan harga bensin dan solar oktan dalam angka rendah, melarang Pertamina menaikkan harga bensin agar sejalan dengan harga minyak global yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan keuangan perusahaan memburuk.

Pengenalan Kebijakan BBM Satu Harga oleh Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada tahun 2016, yang menetapkan harga bensin yang sama di seluruh penjuru Indonesia, juga menjadi sumber keprihatinan bagi Pertamina karena menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Sebelum kebijakan tersebut, harga bahan bakar di kawasan-kawasan terpencil Indonesia dipatok jauh lebih tinggi untuk menutupi biaya distribusi tambahan.

Dirut Pertamina yang baru dilantik, Nicke Widyawati, disebut lebih dekat dengan Kementerian BUMN daripada pendahulunya. Hal ini akan membantu ketika dia mencoba untuk mengubah arah kebijakan perusahaan minyak besar tersebut. Foto: Pertamina.

Pertamina mengatakan pada November 2017 ketika merilis hasil keuangannya selama 9 bulan yang berakhir pada bulan September, perusahaan telah kehilangan laba bersih sekitar US$1 miliar karena kebijakan pemerintah. Widyawati mewarisi situasi yang sama, dengan harga minyak masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan presiden berniat mempertahankan harga BBM serendah setelah mencalonkan kembali untuk pemilihan presiden pada April 2019 mendatang.

Baca Juga: Jokowi Kritik Pertamina Terkait Aturan Energi yang ‘Berbelit’

Bulan Juli 2018, Pertamina mengatakan berencana untuk menjual beberapa aset yang dimilikinya sebagai upaya untuk mengamankan keuangan yang jauh lebih sehat.

Namun, dirut baru Pertamina bisa bernapas lega dengan adanya kenyataan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk secara drastis meningkatkan subsidi terkait energi dalam rancangan anggarannya untuk tahun 2019. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar 160 triliun Rupiah atau sekitar US$11 miliar, yang meningkat sebanyak 65,6 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2018.

Pertamina juga sedang diawasi oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk mendorong kecenderungan yang semakin meningkat terhadap nasionalisme sumber daya. Pertamina pada bulan Juli 2018 memenangkan tawaran pemerintah untuk mengendalikan Blok Rokan, salah satu blok minyak terbesar di Sumatera, yang diambil alih dari operator jangka panjang Chevron, setelah kontrak saat ini akan berakhir pada tahun 2021.

Chevron, yang telah mengoperasikan Rokan sejak tahun 1971, telah mengupayakan perpanjangan kontrak pembagian produksi lamanya selama 20 tahun, meski pada akhirnya ditolak oleh pemerintah.

Keterangan foto utama: Pertamina mengaku telah kehilangan laba bersih sekitar US$1 miliar karena kebijakan pemerintah. (Foto: Takaki Kashiwabara)

Dirut Baru Pertamina di Tengah Kebijakan BBM Satu Harga

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top