Kejatuhan Suharto
Berita Politik Indonesia

Dokumen Lama Ungkap Peran Amerika & IMF Sebabkan Kejatuhan Suharto

Mantan Presiden Suharto duduk di rumahnya di Jakarta, tanggal 24 Oktober 2006. (Foto: VOA)
Berita Internasional >> Dokumen Lama Ungkap Peran Amerika & IMF Sebabkan Kejatuhan Suharto

Sebuah dokumen lama yang baru saja dirilis menunjukkan bagaimana Amerika di era Bill Clinton memainkan peran yang cukup signifikan dalam meyakinkan Presiden Suharto untuk menandatangani program penyesuaian struktural terhadap IMF, yang dipercaya oleh banyak pakar memegang peranan penting atas kejatuhan Suharto. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa AS memandang militer Indonesia sebagai kekuatan stabilisasi, meskipun mereka sangat waspada akan aktivitas Kopassus pada musim semi 1998.

Baca juga: 20 Tahun Sejak Kejatuhan Suharto: Benarkah Reformasi Indonesia Sukses?

Oleh: Krithika Varagur (Voice of America)

Sebuah dokumen baru saja dideklasifikasi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Indonesia, mengenai peristiwa tahun 1997-1999 tampaknya memberikan wawasan baru ke dalam kebijakan luar negeri AS di Indonesia selama masa transisi pemerintahan dari kediktatoran militer Suharto ke era demokrasi, serta krisis keuangan yang mengguncang seluruh penjuru Asia pada waktu yang sama.

Sekitar 500 dokumen telah dideklasifikasi sebelum akhirnya dipublikasikan oleh lembaga nirlaba Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington. Pada musim gugur sebelumnya, lembaga ini telah mempublikasikan ribuan dokumen yang telah dideklasifikasi Kedubes AS di Jakarta pada tahun 1960-an, ketika militer Indonesia membunuh hingga satu juta orang, yang dicurigai sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para warga yang berhaluan ideologi kiri, dengan adanya dukungan material dari AS.

Gagasan utama dari kumpulan dokumen ini, yang menguatkan dan mengisi kekosongan catatan sejarah yang ada selama ini, ialah bahwa AS mendukung pemerintah militer Suharto hingga kejatuhannya pada tahun 1998 dan bahwa pemerintah AS “memainkan peran yang cukup signifikan dalam meyakinkan Suharto untuk menandatangani program penyesuaian struktural terhadap Dana Moneter Internasional (IMF), yang dipercaya oleh banyak pakar memegang peranan penting atas kejatuhan Suharto,” ujar Dr. Bradley Simpson, seorang profesor di Universitas Connecticut dan spesialis hubungan luar negeri AS yang memimpin upaya deklasifikasi dokumen tersebut.

Kebijakan Luar Negeri AS pada Masa Presiden Bill Clinton

Kumpulan baru dokumen tersebut menegaskan bagaimana mantan Presiden AS Bill Clinton menjanjikan dukungannya kepada pemerintahan mantan Presiden Indonesia Suharto meskipun terdapat bukti bahwa Suharto terlibat dalam kasus  pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Presiden AS Bill Clinton dan mantan Presiden Suharto bertemu dalam KTT APEC di Vancouver, British Columbia, Kanada, tanggal 24 November 1997. (Foto: VOA)

Presiden AS Bill Clinton dan mantan Presiden Suharto bertemu dalam KTT APEC di Vancouver, British Columbia, Kanada, tanggal 24 November 1997. (Foto: VOA)

“Kepemimpinan pribadi Anda telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia dan rakyatnya. Saya yakin Anda dapat melewati kesulitan ini,” ujar Clinton, menurut transkrip panggilan teleponnya dengan Suharto pada tanggal 13 Februari 1998, dari Camp David, sekitar tiga bulan sebelum Suharto digulingkan.

“Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa AS memandang militer Indonesia sebagai kekuatan stabilisasi, meskipun mereka sangat waspada akan aktivitas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada musim semi 1998,” kata Simpson. Aktivitas itu terjadi ketika militer Indonesia secara brutal menghancurkan protes mahasiswa anti-Suharto dan menculik para aktivis pro-demokrasi, beberapa di antaranya masih hilang hingga hari ini.

“Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan Clinton telah menolak proposal Suharto untuk menciptakan sistem dewan mata uang yang pada dasarnya akan secara artifisial menstabilkan nilai Rupiah Indonesia alih-alih membiarkannya mengambang dan terus dihantam di pasar mata uang Internasional,” ujar Simpson.

“Saya telah berkonsultasi dengan negara-negara IMF dan G-7 dan semuanya tampaknya percaya bahwa apabila Anda menerapkan sistem dewan mata uang, Anda bisa mempertaruhkan semua kemajuan yang telah Anda capai,” kata Clinton kepada Suharto dalam panggilan telepon yang sama.

Pada tahun 1998, Indonesia menjadi korban krisis keuangan Asia, ketika serangkaian devaluasi mata uang menyapu wilayah tersebut, yang pertama kali dialami Thailand pada tahun 1997.

Steve Hanke, seorang profesor ekonomi AS yang menjadi penasehat Suharto pada saat itu, telah menuduh bahwa Clinton dan IMF dengan sengaja menyarankan Indonesia agar tidak membiarkan kurs rupiah mengambang, demi mempercepat kejatuhan Suharto. Hanke menasehati Suharto untuk membuat sistem dewan mata uang ortodoks dengan kurs tetap.

“Pada hari berita itu tersebar, nilai tukar rupiah melonjak hingga 28 persen terhadap dolar AS saat itu juga hingga pasar satu tahun ke depan,” tulis Hanke. “Berbagai perkembangan ini membuat marah pemerintah AS dan IMF,” tambahnya, dan memicu terjadinya kejatuhan kurs secara kuat.

Tak lama sesudahnya, Suharto digulingkan dan dipaksa mundur dari jabatan kepresidenan Indonesia.

Petunjuk mengenai Aktivitas Militer

Dokumen-dokumen itu juga menjelaskan peran jenderal purnawirawan Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto, pada kerusuhan, yang masih menjadi berita utama hari ini sebagai salah satu pesaing utama dalam pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Prabowo juga pernah mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 dan kalah dari Presiden Indonesia saat ini, Joko “Jokowi” Widodo.

Telegram tertanggal bulan Agustus 1998 menyatakan bahwa Prabowo akan dipanggil untuk menghadap kepada “dewan kehormatan” militer atas perannya dalam penculikan dan penyiksaan aktivis mahasiswa. Namun, telegram lain menunjukkan bahwa pejabat Kedubes AS percaya bahwa para perwira berpangkat rendah akan dituntut, alih-alih menghukum orang-orang berkuasa seperti Prabowo.

Dokumen lain menunjukkan bahwa beberapa amunisi dan dukungan material untuk Kopassus selama periode tersebut disediakan oleh AS, dengan demikian menguatkan laporan beberapa wartawan seperti Allan Nairn.

Awal tahun 2018, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menyatakan bahwa ia akan mengeksplorasi hubungan yang telah dibuka kembali dengan unit militer Indonesia yang kontroversial (Kopassus), yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Leste dan terhadap para mahasiswa demonstran namun tidak pernah dituntut hingga kini.

Upaya yang Tak Tuntas

Dirilisnya dokumen tersebut dipandang tidak biasa karena surat-suratnya terlihat sangat baru. Peninjauan deklasifikasi otomatis hanya berlaku setelah 25 tahun. “Hal ini berada jauh di depan kurva deklasifikasi,” kata Simpson.

Namun, masih banyak lagi dokumen rahasia lainnya yang dapat menjelaskan kewaspadaan AS dan kebijakannya mengenai tindakan Indonesia di Timor Leste, yang diduduki pemerintah Indonesia selama 22 tahun, dan juga Aceh, provinsi di ujung barat yang pernah dilanda aktivitas separatisme sejak lama yang kemudian berhasil dihentikan oleh militer Indonesia.

Di Indonesia, berbagai dokumen yang dideklasifikasikan itu disebarluaskan oleh Tempo, majalah investigasi terkemuka yang sempat dilarang terbit di bawah kepemimpinan diktator Suharto.

Baca juga: Tommy Suharto: ‘Rakyat Indonesia Rindukan Kembalinya Kepemimpinan Suharto’

Kini, deklasifikasi dokumen federal dipelopori oleh organisasi nirlaba seperti Arsip Keamanan Nasional, namun beberapa pemerintahan sebelumnya telah mengambil peran besar dalam mendukung dilakukannya upaya deklasifikasi.

“Semuanya dimulai oleh Clinton,” ujar kata Peter Kornbluh, seorang analis senior di lembaga arsip, merujuk kepada mantan Presiden AS yang berperan penting dalam deklasifikasi dokumen dari Indonesia. “Clinton dikenal sebagai ‘presiden deklasifikasi’ karena telah memerintahkan sejumlah proyek deklasifikasi melalui perintah eksekutif.”

“Diplomasi deklasifikasi” semacam itu tampaknya telah berhenti di bawah pemerintahan AS saat ini.

Keterangan foto utama: Mantan Presiden Suharto duduk di rumahnya di Jakarta, tanggal 24 Oktober 2006. (Foto: VOA)

Dokumen Lama Ungkap Peran Amerika & IMF Sebabkan Kejatuhan Suharto

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top