Tuti Tursilawati
Berita Politik Indonesia

Eksekusi Mati oleh Saudi Soroti Rentannya Nyawa TKI

Para pelayan yang mengalami kekerasan sering memerlukan tempat perlindungan, seperti yang digambarkan di sini. (Foto: AP)
Eksekusi Mati oleh Saudi Soroti Rentannya Nyawa TKI

Keputusan Arab Saudi untuk mengeksekusi mati seorang Tenaga Kerja Indonesia telah memicu pertikaian diplomatik antara kedua negara. Kasus TKI tersebut juga menyoroti bahaya yang dihadapi oleh para pekerja asing di rumah-rumah Arab Saudi. Indonesia sebelumnya melayangkan protes terhadap Arab Saudi atas eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati, atas kasus pembunuhan terhadap majikannya, yang menurut Tuti ia lakukan sebagai upaya untuk membela diri dari pemerkosaan.

Baca juga: Indonesia Tidak Diberitahu Soal Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi

Oleh: Srinivas Mazumdaru (Deutsche Welle)

Eksekusi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh otoritas Saudi minggu ini, tanpa memberitahu keluarga dan staf konsulatnya, mengundang kecaman keras dari para pejabat Indonesia.

Tuti Tursilawati dieksekusi pada Senin (29/10) di kota Thaif, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengumumkan, tujuh tahun setelah dia dijatuhi hukuman mati sehubungan dengan pembunuhan.

Kantor berita Reuters dan AFP melaporkan bahwa Tursilawati dinyatakan bersalah membunuh majikannya pada Juni 2011. Kelompok advokasi Indonesia Migrant Care mengatakan pada September, bahwa Tursilawati berupaya membela dirinya dari pemerkosaan.

“Memang benar bahwa Tuti telah dilecehkan, tetapi tidak ketika dia melakukan pembunuhan,” kata Iqbal. Setelah kejadian itu, dia melarikan diri dari majikannya tetapi diperkosa oleh sembilan pria Saudi sebelum polisi membawanya ke tahanan. Seluruh pelaku pemerkosaan terhadapnya diproses secara terpisah, surat kabar tersebut melaporkan.

Protes Jakarta

Presiden Indonesia Joko Widodo—yang dikenal sebagai “Jokowi”—pada Rabu (1/11) mengkritik keputusan Saudi untuk melaksanakan hukuman mati. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan segalanya untuk mencegah eksekusi tersebut.

“Kami telah berkali-kali (meminta untuk diberitahu tentang eksekusi tersebut) langsung kepada Raja Salman (bin Abdulaziz Al Saud) dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, serta Menteri Luar Negeri Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir,” The Jakarta Post mengutip Jokowi. “Saya telah mengatakannya berulang kali. Jangan berpikir bahwa kita tidak mengambil langkah-langkah politik.”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menghubungi mitranya dari Saudi untuk menyatakan ketidaksetujuan. “Eksekusi Tuti dilakukan tanpa (pemberitahuan sebelumnya). Saya juga memanggil Duta Besar Saudi (Usamah Muhammad Al Syuaiby) di Jakarta untuk bertemu saya di Bali,” katanya.

Ini bukan pertama kalinya, bagaimanapun, di mana warga negara Indonesia menghadapi hukuman mati di Arab Saudi. Pada bulan Maret, pemerintah Saudi memenggal kepala warga negara Indonesia M. Zaini Misrin atas pembunuhan, terlepas dari permohonan berulang Jokowi untuk mengabulkan grasi.

Pada saat itu, Arab Saudi tidak memberitahu pemerintah Indonesia sebelumnya tentang eksekusi tersebut.

Antara tahun 2011 dan 2018, 102 warga negara Indonesia menghadapi hukuman mati di Arab Saudi. Tiga dieksekusi, 79 dibebaskan dari eksekusi, dan 20 masih terkunci dalam proses hukum untuk grasi.

Para pengamat mengatakan bahwa Indonesia akan tampak munafik jika mengkritik Arab Saudi untuk melaksanakan eksekusi mati, karena negara Asia Tenggara tersebut juga memiliki hukuman mati dalam peraturannya dan mengimplementasikannya untuk kejahatan tertentu.

Eksekusi Mati TKI

Presiden Jokowi menyambut Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Bogor, 22 Oktober 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Di bawah Jokowi, Indonesia telah mengeksekusi 18 terpidana mati yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba, termasuk orang asing, sejak tahun 2015.

Protes Jakarta didasarkan pada kurangnya pemberitahuan konsuler sebelum mengeksekusi Tursilawati, dan bukannya mengeluh tentang eksekusi tersebut.

Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care, mengkritik kegagalan pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi tersebut. “Diplomasi kami lemah,” katanya kepada DW. “Pemerintah Saudi juga tidak kooperatif ketika menyangkut penegakan hak asasi manusia,” tambahnya.

Perlakuan Buruk di Timur Tengah

Kasus Tursilawati sekali lagi menyoroti bahaya yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga asing, termasuk warga negara Indonesia, di rumah-rumah Saudi.

Arab Saudi adalah salah satu pengimpor pekerja rumah tangga terbesar di dunia.

Meskipun banyak pekerja rumah tangga memiliki hubungan positif dengan majikan mereka, namun tuduhan pelecehan dan perilaku curang masih meluas.

Cerita sering muncul di media lokal dan internasional tentang majikan yang memperlakukan pekerja rumah tangga—sebagian besar wanita—sama seperti budak, merampas kebebasan dasar mereka, dan terlibat dalam pelecehan fisik, seksual, dan psikologis.

Lingkungan kerja rumah tangga juga membatasi kemampuan pihak berwenang untuk menangani eksploitasi tersebut.

Dalam banyak kasus, apa yang terjadi di dalam rumah tangga tetap tersimpan di dalam rumah tangga, dan sulit bagi para pekerja untuk membuktikan penganiayaan di tangan majikan mereka.

Maraknya Kekerasan

Yang disebut “Kafala,” atau sistem sponsor, mengatur pasar tenaga kerja di Arab Saudi serta sejumlah negara Timur Tengah lainnya seperti UAE, Oman, Kuwait, dan Qatar. Pekerja rumah tangga dari sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia Selatan bermigrasi ke negara-negara ini untuk mencari gaji dan kehidupan yang lebih baik.

Akan tetapi, sistem ini melarang buruh migran mengubah pekerjaan atau meninggalkan negara tanpa persetujuan sponsor mereka dalam banyak situasi. Dalam kasus pekerja rumah tangga, sistem ini mengikat visa mereka pada majikan mereka, membuat mereka rentan dan sepenuhnya bergantung pada keluarga tuan rumah, kata para pengamat.

Baca juga: PRT Membludak, Jokowi Gagal Penuhi Janji Bendung Arus TKI ke Hong Kong?

Para pekerja yang berusaha melarikan diri dari majikan yang kejam dapat menghadapi deportasi, denda, atau bahkan hukuman penjara.

Dengan laporan pelecehan yang sering menarik perhatian global selama beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, akhir-akhir ini memiliki undang-undang yang ditujukan untuk mencegah eksploitasi.

Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut gagal memenuhi apa yang diperlukan untuk mengakhiri penganiayaan terhadap pekerja migran di wilayah tersebut.

Setelah eksekusi baru-baru ini, Migrant Care mendesak pemerintahan Jokowi untuk memperkuat upaya untuk melindungi pekerja Indonesia di luar negeri.

Dikatakan bahwa Indonesia harus membatalkan keputusan baru-baru ini untuk hanya mengizinkan sejumlah kecil pekerja migran Indonesia untuk memasuki Arab Saudi, meskipun moratorium tahun 2015 melarang pekerja rumah tangga baru memasuki 21 negara Timur Tengah.

Indonesia memberlakukan larangan tersebut setelah eksekusi terhadap dua Tenaga Kerja Indonesia lainnya oleh Arab Saudi pada tahun yang sama.

Pelaporan tambahan oleh Tonggie Siregar.

Keterangan foto utama: Para pelayan yang mengalami kekerasan sering memerlukan tempat perlindungan, seperti yang digambarkan di sini. (Foto: AP)

Eksekusi Mati oleh Saudi Soroti Rentannya Nyawa TKI

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top