Ma’ruf Amin
Titik Balik

Simbol Korupsi, Era Orde Baru Soeharto Tak Layak Jadi Contoh Calon Presiden

Berita Internasional >> Simbol Korupsi, Era Orde Baru Soeharto Tak Layak Jadi Contoh Calon Presiden

Dalam masa kampanye Pilpres 2019, topik orde baru kembali terdengar. Kubu Prabowo Subianto mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dicontoh dari rezim Soeharto tersebut. Namun kubu petahana Jokowi menyatakan sebaliknya, bahwa Soeharto adalah simbol korupsi yang tak layak dicontoh.

Oleh: Mata Mata Politik

Baca Juga: Faktor X dalam Kampanye Pilpres 2019

Kurang dari enam bulan jelang pemilihan presiden Indonesia pada bulan April 2019, cawapres petahana Joko “Jokowi” Widodo dan jendral purnawirawan Prabowo Subianto akan kembali berlaga dalam pilpres. Menarik untuk diamati bahwa aroma Orde Baru khas kepemimpinan mantan Presiden Indonesia Soeharto tampaknya kembali menjadi jualan favorit dalam ajang pemilu kali ini.

Dua dekade sejak digulingkannya Soeharto di era Reformasi justru menandai melejitnya popularitas keluarga Cendana, demikian trah Suharto biasa dikenal, dalam kancah perpolitikan. Tahun 2009, Titiek Soeharto menjadi anak Soeharto yang pertama kali berhasil duduk sebagai anggota DPR di Senayan lewat dukungan kuat di provinsi DIY.

Kampanyenya saat itu, menurut Detik, menyewa konsultan politik Charta Politika yang mencetuskan jargon “Piye Kabare, Isih Penak Jamanku, To?” didampingi foto Soeharto di berbagai media kampanye dan merujuk pada masa Orde Baru yang konon jauh lebih menyejahterakan rakyat.

Jargon yang sama kian kencang digemakan memasuki tahun politik 2019, terutama lewat berbagai meme di media social maupun dielu-elukan langsung oleh para politisi dan buzzer partai.

Jika karir politik Titiek melejit lewat Partai Golongan Karya (Golkar), kendaraan politik yang sama yang pernah mengusung kepresidenan Soeharto selama puluhan tahun, keluarga Cendana tahun ini kian berani unjuk gigi lewat Partai Berkarya yang didirikan pada tahun 2016 oleh Tommy Suharto.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengaku akan menjadikan sosok Presiden Kedua Indonesia Soeharto sebagai ikon Partai Berkarya pada kampanye pilpres 2019, seperti lewat spanduk, baliho, videotron, dan billboard di seluruh Indonesia. Priyo juga akan menggunakan ikon Soeharto dalam mengampanyekan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo dan Sandiaga Uno.

“Kami tak ragu-ragu gunakan, termasuk dengan Prabowo. Berkarya akan gunakan, agar komunitas pecinta pak Harto memilih Prabowo-Sandiaga,” tandasnya. Selain mengusung pasangan Prabowo-Sandi, dikutip dari Liputan 6, Berkarya juga menargetkan meraih 57-80 kursi DPR di pemilu mendatang.

Meski Partai Berkarya memang secara sah telah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti pemilu mendatang, tak sedikit pihak yang menentang kembalinya keluarga Cendana dalam panggung politik Indonesia, terutama pasca pernyataan kontroversial dari Titiek yang terang-terangan menjual romantisme Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto.

Lewat akun Twitternya pada hari Rabu (14/11), dilansir dari Tirto, Titiek menulis, “Sudah cukup. Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Suharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia.”

Menurut mantan politikus Partai Golkar itu, Jokowi tak serius memajukan sektor pertanian, namun justru membuka kran kebijakan impor yang membuat petani tercekik.

Faktanya, kebijakan swasembada pangan di era Soeharto masih diwarnai impor beras pada tahun 1984, hingga melonjak ke angka 3 juta ton pada tahun 1995. Selain di sektor pangan, ketimpangan lain di masa Orde Baru juga dapat ditemukan lewat penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan data Global Corruption Report 2004 dari Transparency International, Soeharto adalah salah satu pemimpin paling korup di dunia. Bulan Mei 1999, Time mengupas bagaimana mantan presiden Soeharto dan keluarganya menumpuk kekayaan pribadi selama 32 tahun berkuasa. Soeharto, lapor Tirto, dianggap menggelapkan dana negara Indonesia sebesar 15 hingga 35 miliar dolar AS saat PDB negara kurang dari 700 dolar AS per kapita.

Sayangnya, pemberitaan media mengenai kebobrokan pemerintahan Soeharto kala itu hampir tak terendus karena media yang melawannya sudah pasti akan dibredel. Tuntutan keluarga Cendana atas pemberitaan negative dari Time kemudian berbuah putusan dari Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang memenangkan Time, dan kemudian juga dirayakan sebagai kebebasan pers, suatu hal yang terbilang langka di era Orde Baru.

Savic Ali termasuk dalam salah satu yang terlibat dalam demonstrasi bersama aktivis mahasiswa 1998 dan kelompok oposisi lainnya untuk menggulingkan Suharto. Savic yang kini menggawangi media NU online, NUtizen, dan Islami.co, mengaku bahwa dirinya bersyukur dengan kebebasan di Indonesia saat ini. Savic berterus terang menyebut Indonesia di masa Suharto adalah negara totaliter. “Ibaratnya kita mau melakukan sesuatu, bisa dianggap salah dan ditangkap oleh negara.”

Savic, kepada Viva, memberikan contoh nasib tapol 1965 yang “dipenjara tanpa pengadilan.” Sebuah kenyataan yang tak lagi terlihat di masa sekarang, ia menekankan. Atmosfer kebebasan seperti itulah yang tidak pernah ada ketika Suharto masih berkuasa. “Sekarang kita berdiskusi, mengkritik, dan bahkan memaki-maki presiden di sosial media. Dulu memaki pak Harto, bisa masuk penjara dan bahkan bisa ‘dihilangkan’.”

Berbeda lagi dengan kisah Bedjo Untung, 70 tahun, yang mengalami langsung tragedi 1965 saat dirinya masih belia. Bersama Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung, yang dihukum penjara selama sembilan tahun, plus siksaan, tanpa melalui proses peradilan oleh Rezim Orde Baru, menyerukan agar tragedi itu diselesaikan melalui proses hukum.

Usianya Bedjo Untung belum genap 17 tahun ketika kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi 1965 itu terjadi. Ketika itu, keluarganya menjadi berantakan, ketika ayahnya dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan dibuang ke Pulau Buru, tanpa diadili, bersama ribuan orang senasib. Bedjo Untung kemudian dikejar-kejar oleh aparat Orde Baru, sebelum akhirnya tertangkap lima tahun kemudian.

Meskipun akhirnya dibebaskan pada tahun 1976, dia menyatakan tidak dapat memaafkan mantan Presiden Suharto yang mendalangi tragedi 1965 tersebut.

“Itulah kejahatan paling besar terhadap kami para korban. Ini yang belum dipertanggungjawabkan,” katanya kepada Viva. Karena itulah, Bedjo merasa heran ketika belakangan muncul pendapat di kalangan masyarakat yang memunculkan bahwa seolah-solah pak Harto adalah pahlawan dan masa kepemimpinannya seperti di Orde Baru layak ditegakkan kembali.

Kalangan politisi juga tak kalah riuh mengecam romantisme Orde Baru dan era Soeharto yang kembali diusung. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengaku tidak yakin dengan komitmen pemberantasan korupsi capres nomor urut 2 Prabowo, karena dia tak bisa dipisahkan dari rezim Orde Baru, mengingat dia adalah mantan menantu Soeharto.

Antoni tak segan menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membuat para aktivis berjuang melengserkan Soeharto dan kroninya pada saat itu.

“[Tahun] 98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto,” ujar Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, hari Jumat (30/11), seperti dinukil dari Liputan 6.

Pernyataan itu tentu saja mengusik kepemimpinan Partai Berkarya yang segera berupaya melaporkan Antoni ke polisi, menyusul Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.

Pernyataan Basarah yang membuat gerah Berkarya itu menyerukan bahwa keinginan untuk mengembalikan kepemimpinan seperti era Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi tahun 1998. Basarah yang juga merupakan Wasekjen PDIP itu menuturkan bahwa Indonesia melalui Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Termasuk oleh mantan presiden Soeharto,” katanya kepada Detik. “Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 Tahun 98 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Prabowo,” ujar Basarah, Rabu (28/11).

Basarah yang juga menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai bahwa pemerintahan era Reformasi adalah anti-tesis dari kepemimpinan ala Orde Baru (Orba), sehingga bertentangan dengan romantisme Orde Baru yang coba kembali diangkat oleh partai Berkarya, terutama dalam mengusung pasangan calon Prabowo-Sandi.

“Semangat itu sebenarnya semangat mewujudkan kembali kepemimpinan otoritarian di zaman Pak Harto, itu bertentangan dengan semangat reformasi yang kita bangun saat ini,” kata Basarah, seperti dikutip Tirto, di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).

Basarah menganggap masih ada banyak pertanyaan tak terjawab soal tiga dekade Orde Baru, seperti Soeharto yang sempat menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial, meski tak kunjung bisa dihadirkan ke persidangan karena sakit dan terkesan kebal hukum.

“Jadi secara yuridis ketatanegaraan status pak Harto ini adalah tersangka korupsi. Nah ini tentu dengan semangat kita memberantas korupsi penegakan hukum di bidang korupsi tentu ini menjadi suatu hal yang saya kira perlu kita pertimbangan kembali,” tandas Basarah.

Dari segi elektabilitas, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga mengungkapkan kekhawatiran bahwa mengusung kembali semangat Orde Baru justru akan menyebabkan popularitas pasangan kandidat Prabowo-Sandi anjlok. Airlangga Pribadi Kusman mengatakan bahwa langkah Titiek untuk menjual nama bapaknya di kontestasi Pilpres 2019 tidaklah relevan.

“Karena yang lebih disasar adalah kalangan-kalangan tua yang kemudian masih memiliki romantisme terhadap era Soeharto,” tutur Airlangga kepada reporter Tirto, Sabtu (17/11). Kalangan senior itu tentu saja tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pemilih dari kelompok usia lainnya, seperti golongan milenial yang mencakup 40 persen dari total pemilih dan tentunya tidak menyimpan romantisme yang sama akan Orde Baru.

Baca Juga: Kampanye Pilpres 2019: Seberapa Jauh Sandiaga Uno Dorong Isu Ekonomi?

Keterangan foto utama: Calon presiden petahana Joko Widodo (kiri) dan cawapresnya, K.H. Ma’ruf Amin, melambai setelah mendaftar untuk pemilihan presiden 2019 Indonesia di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. (Foto: EPA/Bagus Indahono)

Simbol Korupsi, Era Orde Baru Soeharto Tak Layak Jadi Contoh Calon Presiden

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top